Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat...
Transcript of Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat...
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
1/37
1
Membangun Manusia Indonesia:
Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat
Oleh: Dr. Berlian T.P. Siagian
Semenjak pergerakan bangsa Indonesia untuk merdeka tahun 1908, yang
dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928, founding father bangsa Indonesia
men-cari2 bentuk negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Demikian pula
mereka men-cari2 bentuk pemerintahan yang paling sesuai untuk mengisi
kehidupan bernegara sehingga harapan menghasilkan satu Negara Indonesia
yang sejahtera dapat diwujudkan. Negara dimana ada kemerdekaan sejati,
kemandirian, persamaan, persaudaraan diantara anak bangsa. Rasa senasib
sepenanggungan.
Keinginan itu merupakan sentimentalisme yang didambakan seluruh rakyat dan di
ekspresikan melalui sekelompok kecil anak bangsa yang sadar akan posisinya
sebagai bangsa jajahan. Pada saat yang sama lahir pula berbagai pemikiran awal
dan ideologi untuk mencapai Negara sejahtera tersebut. Ide komunisme,
sosialisme, nasionalisme sempit, universalisme yang dihadapkan langsung dengan
kebodohan, kepicikan, ketertinggalan, dan rendah diri yang dalam (inferiority
complex).
Dalam proses maka lahirlah partai2 berdasarkan ideologi sekuler, berdasarkan
agama, berdasarkan kedaerahan dan kesukuan. Dengan berjalannya waktu
ideologi2 itu ada yang tumbuh, berkembang, dan ada juga yang kemudian tidak
relevan lagi dan kehilangan pamor dan pengikut, sehingga kemudian mati. Pada
waktu itu dunia politik kita masih terkungkung dogma, apakah itu dogma politik,
dogma agama, atau dogma ekonomi. Masing2 dogma membawakan
kebenarannya sendiri2 dan menolak dogma yang lain. Sesuai dengan kemampuan
masing2, kelompok masyarakat berserikat, menjalankan roda organisasi, dan
mencari pengaruh. Kelompok2 ini ada yang menjadi kuat, ada yang tersingkir dan
mati. Sementara lebih seratus tahun sejak pergerakan nasional bangsa Indonesia,
atau lebih 66 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, cita2 Negara
sejahtera, Negara berdaulat, Negara kuat yang dapat berdiri setara dengan
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
2/37
2
bangsa2 lain terlihat masih jauh. Yang kita temukan malah kemunduran sosial,
rusaknya perilaku, dan budi pekerti. Banyak manusia Indonesia telah berubah
menjadi manusia bebal, pelanggar hukum, picik, lebih banyak menggunakan
emosi dan otot, sedikit menggunakan otak; buta strategi dan mudah dihasut.
Adakah yang salah dengan model Negara dan model pemerintahan kita? Jelas ada
yang salah. Kalau pertanyaan dilanjutkan lagi, bentuk pemerintahan dan model
Negara yang bagaikanakah yang memenuhi kaidah universal untuk membangun
manusia dan memanusiakan manusia?
Pertanyaan seperti ini akan mengundang debat yang menghasilkan berbagai visi,
yang satu dengan lainnya dapat bertentangan. Oleh karena itu sudah saatnya kita
melakukan analisa bentuk Negara dan bentuk pemerintahan untuk suatu Negara
kepulauan yang berjejer lebih dari 5.000 km membujur, dan lebih dari 1,800 Km
melintang, dihuni oleh lebih 1.000 suku. Belum ada nation yang dibangun dengan
kepelbagaian yang begitu luas.
Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang memungkinkan kita untuk menguji,
bentuk Negara dan bentuk pemerintahan yang bagaimanakah yang paling tepat
untuk mewujudkan Negara sejahtera, makmur, dan berperan menciptakan
perdamainan dunia. Kita akan menggunakan Non-Prametrics Statistics sebagai
dasar pemodelan mencari bentuk ideal Negara dan bentuk pemerintahan.
Founding fathers Indonesia dan banyak akhli tata Negara yang lahir kemudian
belum sepenuhnya terpapar pada teknologi Non-Parametrics. Pertama karena ,
ilmu itu baru lahir tahun 1970an dan berkembang pesat dengan berkembangnya
teknologi komputasi dan statistika. Kedua, karena kebiasaan bangsa Indonesia
yang terikat ketat pada dogma yang membuat ilmuan takut mempertanyakan
segala sesuatu yang masuk akal. Ketiga, teknologi ini telah digunakan secara luas
didalam riset ekonometri, sosiometri, dan psikometri. Trend pasar, ramalan
perekonomian kedepan selalu didasari oleh teknologi ini.
Lebih 66 tahun Republik Indonesia berkembang lebih lambat dibandingkan
cohortnya. Mengapa? Bukankah sepantasnya kita menggunakan alat ukur (proxy
measure) yang lebih baik, agar cita2 negara sejahtera, berkedaulatan rakyat, dan
berkeadilan sosial dapat kita capai berdasarkan ilmu dan akal sehat secara lebih
sistimatis dari yang selama ini kita lakukan. Sudah terlalu lama kita menggunakan
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
3/37
3
cara2 pokrol bambu, debat kusir, tawar menawar, “dagang-sapi” kepentingan
dalam menata bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sekaranglah saatnya kita
melihat dengan sudut pandang baru, menggunakan seluruh potensi ilmu dan
teknologi, menggunakan otak terbaik anak negeri ini untuk menjawab pertanyaan
cara terbaik mencapai cita2 kita bernegara dan berpemerintahan.
Human Development Index
Puluhan tahun negara2 mencari bentuk yang pas untuk mengukur kesejahteraan
suatu Negara. Upaya iitu akhirnya mencapai satu tonggak penting dengan
dirumuskannya Human Development Index atau HDI.
Mulai tahun 2011, UNDP mulai menganjurkan penggunaan HDI sebagai alat untuk
mengukur kemajuan. HDI didasarkan pada index sebagai berikut:
1. Life Expectancy Index (LEI)
2. Education Index (EI)
2.1 Mean Years of Schooling Index (MYSI)
[4]
2.2 Expected Years of Schooling Index (EYSI)[5]
3. Income Index (II)
Pada akhirnya HDI adalah geometric mean dari tiga index yang telah
mengalami normalisasi:
Catatan:LE: Life expectancy at birth
MYS: Mean years of schooling (Years that a 25-year-old person or older has spent in
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
4/37
4
schools)EYS: Expected years of schooling (Years that a 5-year-old child will spend with his
education in his whole life)GNIpc: Gross national income at purchasing power parity per capita
Rumus diatas mulai digunakan tahun 2011, sedangkan pada perode sebelumnyamasih digunakan cara penghitungan lama yang sudah tidak digunakan lagi,
mengingat secara empiris disimulasikan bahwa cara perhitungan baru
memberikan normalisasi yang lebih banyak, sehingga mempunyai predictive
power (daya duga) yang lebih tinggi.
Profile Indonesia saat ini diantara 187 negara adalah sebagai berikut:
Dari table diatas, Indonesia masih berada pada nomor ratusan dalam urutan HDI.
Pertanyaan hipothetis yang akan kita uji disusun menurut Negara kemudian
membuktikan bahwa variasi HDI antar negara ditentukan oleh berbagai faktor
penyebab yang bermakna (significant). Kita menguji apakah faktor2 berikut inimerupakan penentu variasi HDI, antara lain yang telah diajukan para pengamat
adalah:
• Bentuk Negara,
• Jenis Pemerintahan,
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
5/37
5
• Efektifitas Pemerintahan,
• Kebebasan Mengajukan Pendapat,
• Index Kekuasaan Hukum, Peradilan, dan Keadilan
• Kepemimpinan Negara
• Sumber Daya Alam,
• Kemandirian Pangan,
• Kemandirian Teknologi,
• Index Pendidikan,
• Index Kesehatan
• Index Pelestarian Alam (Environmental Sustainability),
Kerangka analisa dibuat terbuka sehingga member kesempatan bagi analis yang
akan bekerja belakangan untuk membangun kerangka analisa baru dan dinamis
diats kerangka yang ada sekarang mengikuti perubahan pengukuran yang
dimaksud dan mengikuti kemajuan teknologi pengukuran.
Sejalan dengan tujuan mencari faktor penting dalam membangun manusia
Indonesia, analisa variasi HDI dikembangkan pula model Indeks Kebahagiaan
Warga Negara; dimana faktor penentu bermaknanya mungkin bersinggungan,
atau mungkin berbeda dari faktor penentu HDI.
Millennium Development Goals (MDGs)
Model HDI berkaitan dengan sasaran praktis (Goal) Millennium Development
sejagat, mencakup:
Goal 1. Penghapusan Kemiskinan Absolut dan Kelaparan
Goal 2. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang Universal
Goal 3. Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanGoal 4. Menurunkan Angka Kematian Anak
Goal 5. Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui
Goal 6. Membasmi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya
Goal 7. Menjamin Pelestarian Alam (Environmental sustainability)
Goal 8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
6/37
6
MDGs mencakup delapan jalur sasaran praktis yang dianjurkan dalam perbaikan
HDI. Penentuan sasaran praktis ini didasarkan atas konsensus diantara utusan
negara2 yang menghadiri sidang MDGs, dimana diputuskan delapan jalur sasaran.
Pengmbangan Model HDI yang dilakukan ini bertujuan mengidentifikasi danmenguji manakah sasaran yang terbukti paling penting atas dasar analisa empiris
dan uji statistik.
Hasil pemantauan profile Indonesia sejak tahun 1980 sampai akhir tahun 2010,
menunjukkan kecenderungan perbaikan HDI Indonesia sebagai berikut:
Ada perbaikan HDI di Indonesia dari angka 0, 42 tahun 1980 menjadi 0,56 tahun
2010. Pada awal tahun 2011 perubahan cara perhitungan HDI memperbaiki posisi
Indonesia didalam skala yang baru.
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
7/37
7
Data Empiris Determinan HDI
Dengan menggunakan data empiris HDI yang diperoleh dari statistic UNDP tahun
2011 yang mencakup 187 negara, Indonesia menduduki nomor urut ke 124,
dengan HDI 0,617 dan Non-Income HDI 0,674.
Angka ini menunjukkan Indonesia masih berada dibawah rata2 regional Asia
Timur dan Pasifik yang saat ini berada pada posisi 0,671. Data dilengkapi dengan
data ekonomi, pemerintahan wilayah, industri, hukum, pertahanan dari beberapa
sumber yang dapat dipercaya.
Upaya penentuan determinan HDI menggabungkan hasil kompilasi data dari
berbagai sumber mewakili banyak Negara. Gabungan data yang lebih lengkapmewakili 114 negara saja. Pertanyaan dasar adalah: “ Apakah yang membuat
variasi HDI diberbagai Negara?”
Persyaratan dasar dalam menentukan determinant HDI adalah memasukkan
variabel yang bukan merupakan produk operasi matematis langsung dengan HDI.
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
8/37
8
Oleh karena itu variabel yang mewakili Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan,
Indeks Penghasilan tidak dapat digunakan lagi didalam Model HDI. Ke-empat
variabel tersebut secara matematis linier telah terwakili didalam HDI.
Data dari 114 negara meliputi 104 variabel telah disusun untuk uji kprelasi denganPearson Correlation bagi variabel continuous scale and Dummy Variable
Continuous scale dan uji dengan Spearman Rho untuk variabel ordinal scale.
Hasil pengujian menghasilkan hubungan korelasional antara HDi dengan
predictornya dan hasil korelasinya didapatkan berikut:
HDI terhadap Variabel2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair
Economy-sub-Index .745**
.000 110
Safety and Security sub-Index .783**
.000 110
Government Effectiveness .795**
.000 114
Rule of Law .752**
.000 114
Democratic Accountability .630**
.000 114
Entrepreneurship and
Opportunity.915
** .000
110
Personal Freedom .579**
.000 110
Social Capital .616**
.000 110Gov Type Republic / State -.258
** .006 114
Gov Type Monarchy .290**
.002 114
Legal System - Civil Law .189* .044 114
Legal System - Common Law -.195* .039 113
Chief of State-President -.302**
.001 114
Chief of State - Monarch .301**
.001 114
Head of Govern - President -.338**
.000 114
Head of Govern - Prime
Minister .331
**
.000
114
Cabinet - Appointed by
President-.320
** .001
114
Cabinet - Appointed by
Congress.262
** .005
113
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
9/37
9
HDI terhadap Variabel2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair
President elected by Citizen -.415**
.000 114
Area Coastline (km) .186* .047 114
Tax-as-portion-of-GDP 2011 .509**
.000 111
Import (billion ) data 2010 .321 .000**
114Natural Gas Consume (billion
m3) data 2010.206 .029
**
113
Debt External (billion) data
2011.347 .000
**
113
Debt External per Capita 2011 .448** .000 113
GDP Agricultural -.853 .000**
114
GDP Service .515**
.000 114
GDP Industrial + Service .673**
.000 114
Gini – Index -.417 .000* 103Population below poverty line -.698 .000
** 98
Inflation – data 2010 -.395**
.000 114
Electricity Consumed (kWh )
per capita 2008.550
** .000
113
Electricity Production ( kWh)
per capita 2009.538
** .000
113
Discount rate 2010
Commercial Bank prime-.600
** .000
111
Civil Liberties 2011 Free .652** .000 110
Civil Liberties Partly Free -.514**
.000 110
Civil Liberties 2011 Not Free -.238* .012 110
Political Right Free .567**
.000 110
Political Right Partly Free -.390**
.000 110
Political Right Not Free -.267**
.005 110
Hasil berbagai pengukuran yang mempunyai korelasi significant dengan HDI dan
bukan merupakan produk perhitungan langsung seperti Indeks Kesehatan,
Pendidikan, dan Penghasilan menjadi bagian dari daftar variabel predictor
(Independent variable) yang akan digunakan membangun Model HDI. Ditemukan
39 variabel layak digunakan untuk membangun Model HDI. Kepatutan Hak-Hak
Sipil (Civil Liberties) dan Kebebasan Berpolitik (Political Right) warga Negara
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
10/37
10
sejalan bila dilakukan pengujian dengan rank-order Non-Parametric Correlation
(Spearman’s Rho) setelah kedua variabel itu ditransformasikan menjadi Dummy
Variabel. Hasilnya adalah sebagai berikut:
HDI terhadap Variabel2 Spearman's rho Sig. (2-tailed) Jumlah PairPolitical Right 2011 -,635
** ,000 109
Civil Liberties 2011 -,683**
,000 109
Demikian pula hasil uji korelasi antara HDI dengan variabel asli kebebasan politik
dan variabel hak2 sipil dalam ordinal scale (1-7, dimana 1-2 = free; 3-4-5 = Partly
Free; 6-7 = Not Free) sejalan dengan pengukuran dengan transformasi skala
ordinal dibawah ke dummy variabel continuous scale. Dummy variabel Hak-hak
Sipil dan variabel Kebebasan Berpolitik dilakukan agar memenuhi syarat untuk
disertakan sebagai calon predictor didalam membangun Model Human
Development Index.
Berbagai temuan awal dapat dilihat dari matrix korelasi diatas, menunjukkan HDI
yang lebih tinggi ditemukan dinegara2 yang memiliki ciri2:
• Pemerintahan yang efektif
• Hukum berwibawa dan memerintah
• Akuntabilitas Demokrasi
• Jaminan Keamanan
• Index Ekonomi yang lebih tinggi
• Kebebasan Individual
• Lingkungan Usaha (Opportunities and Enterpreneurship) yang lebih bebas
• Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri
• Proporsi Pajak yang dikumpulkan lebih tinggi
• Import yang lebih tinggi dengan neraca berimbang
• Konsumpsi Gas Alam per kapita yang lebih tinggi
• Proporsi penduduk yang memperoleh kehidupan dari Industri dan Jasa
tinggi
• Kebebasan ber politik
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
11/37
11
• Perlindungan hak2 sipil
Sebaliknya akan ditemukan HDI yang lebih rendah dinegara2 bila ditemukan ciri2:
• Pemerintah berbentuk Republik
• Kepala Negara adalah Presiden
• Kepala Pemerintahan adalah Presiden
• Anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden
• Presiden dipilih langsung oleh Rakyat
• Proporsi penduduk yang memperoleh kehidupan dari Pertanian tinngi
• Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemikinan tinggi
• Kepincangan distribusi penghasilan yang diukur dengan Gini-Index tinggi
• Suku bunga bank komersial tinggi• Tingkat Inflasi tinggi
• Kehidupan berpolitik tidak bebas sama sekali atau hanya sebagian bebas
• Hak-hak sipil tidak bebas sama sekali atau hanya sebagian bebas
Hal yang ditemukan pada uji korelasi ini sebagai anomali adalah HDI yang tinggi
ditemukan justru pada pada negara2 dimana ditemukan:
• Jumlah Hutang Luar Negeri yang tinggi
Telaah lebih lanjut menunjukkan justru hutang luar negeri yang tinggi ditemukan
di sentra keuangan dunia seperti Amerika Sekikat dengan New York City, Kerajaan
Inggeris Raya dengan London, Switzerland, Netherland, Sweden, Austria, dan
Hongkong. Hutang luar negeri yang tinggi di negara2 tersebut berkaitan dengan
kemakmuran negara tuan rumah dan kepercayaan dunia menitipkan uangnya
disana. Hanya Iceland satu2nya negara yang hutang luar negerinya banyak yang
tidak terkait dengan kekuatan perekonomian di kancah global.
Membangun Model HDI
Kita membangun Model HDI dengan menggunakan variabel terseleksi yang
mempunyai korelasi significant dengan HDI sebagai variabel predictor. Seleksi
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
12/37
12
dilakukan dengan menggunakan semua variabel yang distribusinya telah
ternormalisasi, sehingga akan dihasilkan model yang menjelaskan bagian paling
besar dari variasi HDI di antara negara2 yang dalam pengamatan. Hasilnya
diharapkan akan membantu menjelaskan Bentuk Negara dan Bentuk
Pemerintahan yang bagaimanakah yang paling tepat untuk mewujudkan negara
sejahtera, suatu negara yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran
dan perdamaian dunia. Strategi yang bagaimana yang harus ditempuh, agar dapat
menghantar bangsa Indonesia lebih tepat dan lebih cepat menghasilkan negara
sejahtera yang dicita2kan.
Secara umum, proses membangun Model HDI ini mempunyai ketelitian yang
cukup tinggi, dimana 91,9 % dari variasi HDI di 114 negara dijelaskan oleh Model
HDI yang dihasilkan.
Hanya 8,1% variasi HDI antar Negara yang tidak dapat dijelaskan.
Scattergram HDI sebagai mana yang telah ditetapkan semua predictor terpilih l
menghasilkan distribusi yang hampir linear linear menunjukkan bahwa Model HDI
menghasilkan “ramalan” yang hampir linear sebagai berikut:
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
13/37
13
Hubungan yang hampir linear antara HDI negara yang diramalkan oleh Model HDI
terhadap HDI sesunguhnya. Hasil scattergram diatas terlihat hampir linear.
Temuan ini memastikan bahwa kelayakan skala yang digunakan memadai,
sehingga tidak diperlukan transformasi skala variabel lebih jauh.
Adapun variabel predictor yang terpilih dan kekuatan peramalannya tercermin
pada grafis dibawah ini.
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
14/37
14
Arah Predictor mempengaruhi HDI dapat dilihat dari Tabel Korelat HDI terpilih
berdasarkan jumlah variasi HDI yang dijelaskan, sebagai berikut:
HDI terhadap Predictor Terpilih Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair
Entrepreneurship and
Opportunity.915
** .000
110
GDP Agricultural -.853 .000**
114
Population below poverty line -.698 .000** 98Rule of Law .752
** .000 114
Legal System - Common Law -.195* .039 113
Tax-as-portion-of-GDP 2011 .509**
.000 111
Democratic Accountability .630**
.000 114
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
15/37
15
Upaya memunculkan dan menciptakan peluang untuk menumbuhkan
Kewirausahaan (Entrepreneurship) dan membuka peluang kerja dan usaha yang
sama bagi semua (Opportunity) memberikan pengaruh positip pada peningkatan
HDI. Demikian pula percepatan upaya “memerdekakan” rakyat semakin jauh dari
Pertanian akan mempercepat peningkatan HDI. Rupanya semakin dekat dan lamapenduduk terkungkung dalam lingkungan pertanian tradisional, semakin besar
kemungkinan masyarakat petani tertinggal dalam meningkatkan HDI kelompok
petani tradisional. Temuan dengan teknologi terkini mengabadikan teorem
Clifford Geertz dalam bukunya “Agriculture Involution” yang didasarkan pada
riset Geertz di Jawa Timur tahun 1954-1957. Transformasi Pertanian tradisional
menjadi Industri rumah tangga dengan basis di pedesaan menjadi sangat penting.
Konsep ini sesuai dengan konsep Transformasi dan Industrialisasi Pedesaan.
Upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan program yang semakin mengurangirakyat yang berada dibawah garis kemiskinan melalui pembukaan kesempatan
kerja dan kesempatan usaha di pedesaan akan semakin meningkatkan percepatan
perbaikan HDI.
Ketiga upaya diatas tidak berkaitan dengan ideology dan sistim politik yang dianut
saat ini. Partai2 politik dengan ideologi Nasionalis, Nasionalis-Agamis, Agamis
sama sekali tidak berpengaruh pada perbaikan HDI. Nyatalah bahwa cetak biru
partai2 politik yang ada sekarang secara konsepsional tidak menyentuh proses
peningkatan HDI. Tidak ada satupun dari sembilan partai politik ditambah
NasDem sebagai partai baru yang telah meletakkan strategi pengembangan
bangsa secara pas. Model HDI juga tidak menyentuh secara bermakna bentuk
pemerintahan parlementer sungguhpun pada analisa korelasi menunjukkan sistim
parlementer didunia tercermin pada HDI yang lebih tinggi. Tentunya variasi ini
memerlukan telaah yang lebih teliti.
Bila dikaitkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa, atau Agama Dalam Politik dalam
Model HDI, sejak awal variabel Ketuhanan / Agama Dalam Politik tidak termasuk
didalam daftar korelat HDI yang bermakna, apalagi bila secara dogmatis banyak
orang percaya bahwa Agama sebagai penentu utama dalam membina kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang akan membawa negara bangsa semakin dekat
dengan kesejahteraan ternyata tidak berdasar. Temuan sederhana ini secara
empiris menunjukkan bahwa pandangan / anggapan bahwa falsafah politik yang
kita kenal mengenai bentuk Negara, Aliran Kepercayaan / Agama ternyata
bukanlah sesuatu unsur yang hakiki / essential dalam upaya menuju Negara
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
16/37
16
Sejahtera. Program terstruktur yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan,
Transformasi desa Pertanian menjadi Desa Industri dan Upaya pengentasan
kemiskinan dengan program yang menjangkau banyak orang miskin melalui
pembangunan pedesaan padat karya, Pendidikan yang mendorong tumbuhnya
disiplin bermutu yang ditujukan pada tumbuhnya kewirausahaan merupakanprogram yang mendekatkan negara bangsa menuju negara sejahtera yang
berkeadilan sosial. Dapatkah negara berkeadilan sosial ditegakkan tanpa
membangun kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya? Sejarah
menunjukkan bahwa keadlilan sosial akan semakin dimunculkan bila ada rakyat
yang sungguh2 berdaulat.
Empat predictor yang berpengaruh selanjutnya, walaupun tidak sehebat yang
dijelaskan oleh tiga variabel terdahulu, adalah:
• Pemerintahan berdasarkan hukum dimana Hukum sebagai lembaga
tertinggi (Rule of Law),
• Proporsi Pajak yang semakin besar dibandingkan dengan Gross Domestic
Product (GDP),
• Akuntabilitas Demokrasi berpengaruh positip pada peningkatan HDI, dan
• Sebaliknya system Hukum berdasarkan Common Law masih berpengaruh
negatip terhadap peningkatan HDI.
Kontrol atas mutu Model HDI yang dihasilkan menunjukkan bahwa Model sangat
layak dipercaya yang diukur dari variasi HDI antar Negara yang belum dapat
dijelaskan oleh ke-tujuh predictor terpilih melalui histogram residual yang
dihasilkan. Mean residual HDI = -0.004 dengan Std Deviation = 1.011.
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
17/37
17
Temuan2 ini sungguh mengagetkan, karena menyimpang dari keyakinan politik
bangsa Indonesia selama lebih seratus tahun. Pengujian yang lebih rinci dan lebih
"rigourous" sangat dianjurkan, kalau boleh dilakukan dari berbagai segi untuk
menunjukkan stabilitas Model HDI sebagai model kerja bagi negara dan
pemerintahan menuju masyarakat sejahtera.
Koefisien dari masing2 Predictor digambarkan dari hasil Multiple regression dari
HDI atas ketujuh variabel terpilih digambarkan sebagai berikut:
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
18/37
18
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
19/37
19
Proses yang dilakukan dalam membangun Model HDI ini diselesaikan dalam 7
(tujuh) Step dalam MultipleRegression, yang dinyatakan dalam grafis berikut:
Proses pengolahan data tidak ada yang menyalahi kaidah, sehingga sampai saat
ini dapat kita tetapkan bahwa Model HDI yang diperoleh cukup layak, dan dengan
urutan2 dalam menjelaskan variasi HDI antar negara dalam urutan yang cukup
logis. oleh karena itu secara arithmatika Model HDI dapat disimpulkan sebagaiberikut:
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
20/37
20
Tabel coefficients of regression dapat dituliskan sebagai persamaan aljabar biasa:
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
21/37
21
HDI = 0,778 + 0,054 Enterpreneurship – 0,513 GDP Agricultural
- 0,176 PopPropPovertyLine – 0,041 Rule of Law
- 0,021 Common Law + 0,105 TaxPropDGP
+ 0,013 Democratic Accountability + e
dengan variasi HDI yang dijelaskan (R-Square) = 91,9% dengan
e (error terms) = 8.1 %
dimana:
Enterpreneurship = Enterpreneurship and Opportunity Index
GDP Agriculture = Proporsi GDP yang dihasilkan dari sector Pertanian
PopPropPovertyLine = Proporsi penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan
Rule of Law = Indeks Kekuasaan Hukum
Common Law = Kehadiran Common Law
TaxPropDGP = Proporsi Pajak dalam Gross Domestic Product
Democratic Accountability = Indeks Akuntabilitas kehidupan berdemokrasi
e (error term) = Kesalahan perhitungan Model HDI.
Perkiraan Model HDI dapat juga dinyatakan dengan ke-tujuh variabel Predictor
dimana Konstanta (Intercept) dihilangkan, sehingga dihasilkan Model HDI yang
sudah di standardisasi sebagai berikut:
HDI = 0,623 Enterpreneurship - 0.355 GDP Agricultural
- 0,190 PopPropPovertyLine – 0,251 Rule of Law – 0,065 Common Law
+ 0,075 TaxPropDGP + 0,078 Democratic Accountability + e
dengan variasi HDI yang dijelaskan (Adjusted R-Square) = 91,2 % dengan
e (error terms) = 8.8 %
Perlakuan dengan menghitung Model HDI yang di-adjust, yaitu dengan memaksa
model HDI dijelaskan semata2 oleh ke-tujuh predictor tidak memperbaiki variasi
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
22/37
22
HDI antar negara. Variasi HDI yang dijelaskan dengan model dasar adalah sebesar
91,9% . sebaliknya variasi HDI yang dijelaskan dengan model yang di adjust malah
menurun menjadi 91,2 %. Oleh karena itu dapat diputuskan untuk menggunakan
HDI model dasar saja, dimana HDI sebesar 0,778 merupakan konstanta yang akan
terjadi secara normative tanpa intervensi apa2pun.
Apa makna dari konstanta HDI 0,778 ini?
Apabila negara2 melakukan tindakan atau intervensi positif pada masyarakat
maka angka HDI ini akan meningkat lagi melebihi 0,778. Posisi 10 besar dipegang
oleh negara2 berikut ini:
Negara HDI
Norway 0,943
Australia 0,929
Netherlands 0,910
United States 0,910
Canada 0,908
Ireland 0,908
New Zealand 0,908
Germany 0,905
Sweden 0,904
Switzerland 0,903
Apabila negara2 melakukan intervensi negatif, maka angka HDI akan menurun
dibawah 0,778. Ditemukan 72 negara dari 114 negara dalam perbandingan
mempunyai HDI kurang dari 0,778. Indonesia ada pada urutan ke- 88 dari 114negara dengan HDI 0,617 dan Mozambique berada pada urutan ke-114
(terendah) dengan HDI 0,322. Indonesia memerlukan peningkatan HDI sebesar
0,161 untuk berdiri sejajar dengan konstanta (negara hipotetis yang tidak berbuat
apa2), dan memerlukan peningkatan HDI sebesar 0,164 untuk dapat disejajarkan
dengan Romania.
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
23/37
23
Negara HDI
Syria0,632
Honduras0,625
Namibia0,625
South Africa0,619
Indonesia 0,617
Vietnam0,593
Nicaragua0,589
Malta0,582
Guatemala0,574
India 0,547
Model HDI ini menunjukkan bahwa Indonesia satu dari 72 negara yang perlu
melakukan perbaikan2 agar HDI minimal sama dengan 0,778 (konstanta).
Tiga predictor paling dominan dalam besaran matematis adalah sebagai berikut:
Predictor
Unstandardized Coefficient
(Beta)
Significancy
Proporsi GDP yang dihasilkan dari
sector Pertanian -0,513 0,000
Proporsi penduduk yang berada
dibawah garis kemiskinan -0,176 0,000
Proporsi Pajak dalam Gross
Domestic Product 0,105 0,047
Artinya bila ada pengurangan proporsi GDP yang disumbang dari sektor pertanian
dari posisi tahun 2011 sebesar 15,5% menjadi 10,5% maka akan ada peningkatan
HDI sebesar 0,0257. Apabila ada penurunan proporsi penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan dari posisi 2011 sebesar 13,3% menjadi 8,3%, maka
akan ada kenaikan HDI 0,0088. Apabila ada peningkatan penerimaan pajak dari
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
24/37
24
posisi tahun 2011 16,9% menjadi 21,9% akan diterjemahkan menjadi peningkatan
HDI sebesar 0,0052
Empat predictor lain berpengaruh pada HDI sebagai berikut:
PredictorUnstandardized Coefficient
(Beta)
Significancy
Enterpreneurship and
Opportunity Index 0,054 0,000
Indeks Kekuasaan Hukum -0,041 0,001
Kehadiran Common Law -0,021 0,055
Indeks Akuntabilitas kehidupan
berdemokrasi 0,013 0,170
Tabel ini menunjukkan bila ada program pembinaan untuk menumbuhkan
semangat Enterpreneurship dan Indeks kemampuan menciptakan Peluang
(Opportinity Index) dalam skala -5 s/d +5)dari posisi tahun 2011 sebesar -1,10
menjadi 0 (NOL) maka akan ada peningkatan HDI sebesar 0,0595. Apabila ada
peningkatan Indeks Akuntabilitas Kehidupan berdemokrasi dari posisi 2011 -0,055
dalam skala -3 s/d +3 menjadi (NOL) maka akan ada kenaikan HDI 0,0007 saja,
sedangkan bila Index Akuntabilitas Kehidupan berdemokrasi naik menjadi 1
(SATU), maka HDI akan naik 0,0137. Satu anomali ditemukan dalam Model HDI ini,
adalah dalam Indeks Kekuasaan Hukum yang menunjukkan angka negatif.
Demikian pula bila Common Law (Ango-Saxon) digunakan menggantikan Hukum
Continental justru berpengaruh negatif pada pada HDI Indonesia.
Model HDI yang menghasilkan perfect fit dengan 91.8% variasi HDI dapat
dijelaskan menunjukkan bahwa proporsi terbesar peningkatan HDI masih berada
diluar faktor yang diketahui. Dalam hal ini hubungan korelasional dapat digunakanwalaupun belum dapat dikaitkan dengan daya ramal model. Transformasi Desa
Pertanian Tradisional menjadi Desa berbasis industri menjadi faktor yang sangat
dominan didalam model ini; dengan menaikkan HDI 0,0257 bila proporsi GDP
yang berasal dari sektor pertanian turun menjadi 10,5%. Peningkatan HDI sebesar
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
25/37
25
0,161 mewakili lebih dari enam kali transformasi desa agraris menjadi desa
industri.
Skenario Peningkatan HDI dengan Panduan Model HDI
Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan
kesejahteraan, rasa aman, mengangkat harga diri bangsa diantara bagsa-bangsa,
meningkatkan taraf hidup rakyat, dan turut serta dalam menciptakan perdamaian
dunia.
Sejauh mana kita sudah menghantar negara bangsa Indonesia menciptakan
negara sejahtera? Pengukuran obyektif dengan menggunakan HumanDevelopment Index menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke
- 124 dari 187 negara. Pengukuran ini dilakukan oleh UNDP diyakini terbebas dari
tujuan politik sempit.
Peringkat Indonesia memang naik perlahan dalam 20 tahun terakhir. Apakah
kenaikan peringkat itu dapat dipercepat? Faktor apa saja yang berakibat positip
pada kenaikan peringkat dalam HDI? Bagaimana melakukan intervensi dengan
referensi pada Model HDI agar dapat meningkat HDI lebih cepat?
Apakah Struktur Negara, Bentuk Pemerintahan, Kebijakan, Strategi
Pembangunan, Praktek Politik yang dilakukan termasuk jumlah partai politik,
Ideologi Negara, Peran Agama dalam Bernegara, Pemerataan Penghasilan,
Pendidikan, Program Kesehatan, Kesempatan Usaha yang lebih luas, Investasi
dalam negeri, investasi asing, pengamanan lingkungan, dan Kebijakan Enersi
merupakan faktor penentu utama dalam meningkatkan Human Development
Index?
Model HDI menyatakan penentu peningkatan HDI Indonesia baru dapat dijelaskan
oleh tiga variabel predictor utama, yaitu Transformasi Pedesaan yang agraris
menjadi Pedesaan yang berbasis Industry (Industrial Transformation). Upaya ini
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
26/37
26
sudah dilakukan dengan hasil baik di Jepang semasa restorasi Meiji, di Taiwan
setelah tahun 1950 dan di Korea selatan setelah tahun 1960. Transformasi desa
Indonesia sehingga menjadi basis industri rumah tangga (Home Industry)
menuntut perubahan mendasar dalam budaya dan kebijakan pendidikan.
Penanaman disiplin agar sesuai dengan irama industri, ketepatan jadwal dan
dukungan hukum yang efektif untuk menjamin terlaksananya transaksi pasar yang
setara. Praktek Ijon, rentenir, dan premanisme harus dihilangkan. Rule of Law
harus ditegakkan dalam menjamin berlangsungnya budaya industri ditingkat
pendesaan. Industri juga sudah dapat didorong mengikuti pola Inti dan Plasma
yang sempat sangat menjanjikan ditahun 1990 awal, kemudian ditinggalkan
karena kita terjebak masuk kedalam pola industri korporatis yang cenderung
memangsa industri2 yang lebih kecil. Industri besar harus dicegah menjadi
konglomerasi yang mematikan pesaing2 dengan berbagai regulasi dan insentif.
Kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin harus dimobilisasi dan dijadikan
asset nasional dan disertakan dalam proses menuju industri rumah tangga yang
mampu bersaing. Kelompok yang kadang2 termasuk mereka yang sering disebut
tidak terjangkau (untouchable) dipacu untuk melahirkan innovasi yang
dikembangkan sendiri oleh mereka tanpa terlalu banyak didikte oleh birokrasi.
Reformasi birokrasi sangat diperlukan. Birokrasi menjadi pelayan masyarakat.
Abdi Negara yang sesungguhnya saat ini bahkan lebih berfungsi sebagai penarik
rente ekonomi dan bagian dari mesin politik pencari uang. Perbaikan birokrasi
juga berkaitan dengan manajemen pajak yang lebih menyeluruh, progressive, dan
memberikan dorongan pada innovasi dan investasi. . Innovasi dibidang
perpajakan ini yang kuat kaitannya dengan peningkatan HDI.
Saran Peningkatan Model HDI dengan Panduan Model HDI
Mengingat variasi HDI yang terwakili dalam Model HDI ini didominasi oleh
konstanta, maka satu2nya cara yang lebih elegan adalah mengembangkan model
lanjutan adalah dengan basis Propinsi atau kalau mungkin berdasarkan data
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
27/37
27
Kabupaten. Pandangan ini kiranya dapat didukung menggunakan data SUSENAS
yang dilakukan secara ketat dan dengan pengawasan mutu kerja lapangan yang
tidak asal jadi.
Kepustakaan
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
Geertz, Clifford (1970), Agricultural Involution: The Processes of Ecological
Change in Indonesia. University of California Press
SPSSPC version 20
Ucapan Terima Kasih
Penulis melakukan analisa secara independen atas dasar data yang dikumpulkan
sebagian besar dari statistik UNDP untuk menghindari debat dalam masalah
pengukuran. Penulis didukung penuh oleh rekan2 dari Forum Indonesia Sejahtera
Media Diskusi, khususnya Bung Mangihut Hendri S, dan Basri Hasan.
Pembentukan Model HDI teoritis awal dari riset ini ini sangat dibantu berkat kritik
membangun dari Bung Mephistopheles Faustus, Syamsul Maarif, Helman Fatria
Gautama, dan Chris Komari.
Paparan riset ini secara informal ditayangkan pada tanggal 5 Mei 2012 dan
dibahas bersama oleh Bung Basri Hasan, Mangihut Hendri S, Hadidjojo
Nitimiharjo, dan Andoko Prihatmoko.
Analisa Statistik dan interpretasi sepenuhnya tanggung jawab penulis.
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.htmlhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspxhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspxhttp://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
28/37
28
Appendix 1
Correlations of Sensible Significant Variables to HDI
HDI
Economy-sub-Index
Pearson Correlation .745**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Safety and Security sub-Index
Pearson Correlation .783**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Government Effectiveness
Pearson Correlation .795**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Rule of Law
Pearson Correlation .752**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Democratic Accountability
Pearson Correlation .630**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Entrepreneurship and
Opportunity
Pearson Correlation .915**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Personal FreedomPearson Correlation .579
**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Social Capital
Pearson Correlation .616**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Gov Type Republic / State
Pearson Correlation -.258**
Sig. (2-tailed) .006
N 114
Gov Type MonarchyPearson Correlation .290
**
Sig. (2-tailed) .002
N 114
Legal System - Civil Law
Pearson Correlation .189*
Sig. (2-tailed) .044
N 114
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
29/37
29
HDI
Legal System - Common Law
Pearson Correlation -.195*
Sig. (2-tailed) .039
N 113
Chief of State-President
Pearson Correlation -.302**
Sig. (2-tailed) .001
N 114
Chief of State - Monarch
Pearson Correlation .301**
Sig. (2-tailed) .001
N 114
Head of Govern - President
Pearson Correlation -.338**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Head of Govern- Prime Minister
Pearson Correlation .331**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Cabinet - Appointed by President
Pearson Correlation -.320**
Sig. (2-tailed) .001
N 114
Pearson Correlation .262**
Cabinet - Appointed by Congress Sig. (2-tailed) .005
N 113
President elected by Citizen
Pearson Correlation -.415**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Area Coastline (km)
Pearson Correlation .186*
Sig. (2-tailed) .047
N 114
Tax-as-portion-of-GDP 2011
Pearson Correlation .509**
Sig. (2-tailed) .000
N 111
Import (billion ) data 2010
Pearson Correlation .321
Sig. (2-tailed) .000**
N 114
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
30/37
30
HDI
Natural Gas Consume (billion m3)
data 2010
Pearson Correlation .206
Sig. (2-tailed) .029**
N 113
Debt External (billion) data 2011Pearson Correlation .347Sig. (2-tailed) .000
**
N 113
GDP Agricultural
Pearson Correlation -.853
Sig. (2-tailed) .000**
N 114
Pearson Correlation .515**
GDP Service Sig. (2-tailed) .000
N 114
Pearson Correlation .673**
GDP Industrial + Service Sig. (2-tailed) .000
N 114
Gini – Index
Pearson Correlation -.417
Sig. (2-tailed) .000*
N 103
Population below poverty line
Pearson Correlation -.698
Sig. (2-tailed) .000**
N 98
Inflation – data 2010
Pearson Correlation -.395**
Sig. (2-tailed) .000
N 114
Electricity Consumed (kWh ) per
capita 2008
Pearson Correlation .550**
Sig. (2-tailed) .000
N 113
Pearson Correlation .538**
Electricity Production ( kWh) per
capita 2009Sig. (2-tailed) .000
N 113
Discount rate 2010 Commercial
Bank prime
Pearson Correlation -.600**
Sig. (2-tailed) .000
N 111
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
31/37
31
HDI
Civil Liberties 2011 Free
Pearson Correlation .652**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Civil Liberties Partly FreePearson Correlation -.514
**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Civil Liberties 2011 Not Free
Pearson Correlation -.238*
Sig. (2-tailed) .012
N 110
Political Right Free
Pearson Correlation .567**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Political Right Partly FreePearson Correlation -.390
**
Sig. (2-tailed) .000
N 110
Political Right Not Free
Pearson Correlation -.267**
Sig. (2-tailed) .005
N 110
Debt External per Capita 2011
Pearson Correlation .448**
Sig. (2-tailed) .000
N 113
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.
Nonparametric Correlations
HDI on Variables Spearman's rho
Political Right 2011
Correlation Coefficient -,635**
Sig. (2-tailed) ,000
N 109
Civil Liberties 2011
Correlation Coefficient -,683**
Sig. (2-tailed) ,000
N 109
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
32/37
32
Appendix 2
List of Outlier countries in the Scattergram
Country HDI Cook's Distance
Belize 0.699 0.039
Kuwait 0.760 0.042
Paraguay 0.665 0.046
Qatar 0.831 0.047
South Africa 0.619 0.053
Mozambique 0.322 0.060
Burma 0.483 0.063
Zimbabwe 0.376 0.081Australia 0.929 0.087
Yemen 0.462 0.096
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
33/37
33
Appendix 3HDI Model Building Process
Automatic Linear Modeling
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
34/37
34
Model Summary
Mod
el
R R
Square
Adjusted R
Square
Std. Error
of the
Estimate
1 .959a .919 .912 .044567
a. Predictors: (Constant), Democratic Accountability, Legal
System - Common Law , Population portion below poverty line,
Tax-as-Portion-of-GDP 2011, GDP Agricultural, Rule of Law,
Entrepreneurship and Opportunity
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean
Square
F Sig.
1
Regressio
n1.918 7 .274
137.97
1.000
b
Residual .169 85 .002
Total 2.087 92
a. Dependent Variable: HDI
b. Predictors: (Constant), Democratic Accountability, Legal System - Common Law ,
Population portion below poverty line, Tax-as-Portion-of-GDP 2011, GDP Agricultural,
Rule of Law, Entrepreneurship and Opportunity
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
35/37
35
Regression
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardiz
edCoefficient
s
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) .778 .020 38.170 .000
Entrepreneurship
and Opportunity.054 .007 .623 8.151 .000
GDP Agricultural -.513 .070 -.355 -7.297 .000
Population portion
below poverty line-.176 .041 -.190 -4.340 .000
Rule of Law -.041 .012 -.251 -3.420 .001
Legal System -
Common Law-.021 .011 -.065 -1.948 .055
Tax-as-Portion-of-
GDP 2011.105 .052 .075 2.018 .047
Democratic
Accountability.013 .009 .078 1.383 .170
a. Dependent Variable: HDI
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
36/37
36
Descriptives
Descriptive Statistics
N Minimum Maximu
m
Mean Std.
Deviation
Statisti
c
Statistic Statistic Statistic Statistic
HDI 114 .322 .943 .70975 .158865
Entrepreneurship
and Opportunity110
-
4.035628
0
3.87694
30
.2089178
00
1.9215143
168
GDP Agricultural 114 .0000 .5380 .110482 .1138689
Population portion
below poverty line98 .0116 .7000 .264068 .1651183
Rule of Law 114 -1.80103 1.97110 .11293841.0172155
8
Legal System -
Common Law113 0 1 .31 .464
Tax-as-Portion-of-
GDP 2011111 .02400 .57100 .2915946 .12319832
Democratic
Accountability114 -2.09358 1.61825 .0648922 .99955476
Valid N (listwise) 93
-
8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…
37/37
Descriptive Statistics
Skewness Kurtosis
Statistic Std. Error Statistic Std. Error
HDI -.629 .226 -.477 .449
Entrepreneurship and
Opportunity.223 .230 -.861 .457
GDP Agricultural 1.620 .226 2.577 .449
Population portion below
poverty line.875 .244 .227 .483
Rule of Law .343 .226 -1.049 .449
Legal System - Common Law .834 .227 -1.328 .451
Tax-as-Portion-of-GDP 2011 .307 .229 -.566 .455
Democratic Accountability -.270 .226 -.924 .449
Valid N (listwise)