MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS...
Transcript of MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS...
IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC ANGGOTA KOMISI VII F-PG DPR RI
MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU
MIGAS DIKAITKAN DENGAN INISIATIF
RUU MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Perjalanan UU Migas di Indonesia
Landasan Pemikiran
Permasalahan Tata Kelola Migas Nasional
Perubahan Mendasar Tata Kelola Migas
Proses Penyusunan RUU Migas
Sistematika RUU Migas
Pelaksana Kuasa Pertambangan
Perbedaan Prinsip UU Migas 22/2001 dgn RUU Migas
Privilage BUMN
Penerimaan Negara
Daerah penghasil Migas
Kegiatan usaha Hulu & Hilir
Badan Pengusahaan & Kelembagaan Badan
AGENDA
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
UU No. 8
/1971
UU No. 22 /
2001
11 THN 30 THN 10 THN - sekarang
UU Kolonial
Indische Mijn
Wet 1899
UU No.
44/Prp/ 1960
UU No. 15
/1962
Sebelum
Merdeka
TANTANGAN EKONOMI
SITUASI POLITIK
KEPENTINGAN NASIONAL
???
UUD 1945, Pasal 33
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
PERJALANAN UU MIGAS DI INDONESIA
Landasan filosofis:
Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
pengelolaannya untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Landasan sosiologis:
Saat ini kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi cenderung mengarah kepada
liberalisasi, sehingga pengaturan mengenai Minyak dan Gas Bumi diarahkan
kepada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berwawasan kebangsaan.
Landasan yuridis:
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 (21 Desember 2004) yang
menyatakan adanya beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD Negara
RI Tahun 1945
Keputusan DPR RI Nomor 21A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 28 September 2009
tentang Persetujuan Hasil Panitia Angket DPR RI Terhadap Kebijakan Pemerintah
Menaikkan Harga BBM “mendesak Pemerintah dan/atau DPR RI untuk segera
mengajukan RUU Migas yang baru menggantikan UU No. 22 tahun 2001 beserta
peraturan pelaksanaannya...”
LANDASAN PEMIKIRAN
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
PERMASALAHAN TATA KELOLA MIGAS NASIONAL
Tumpang tindih fungsi kelembagaan
Liberalisasi migas yang menjadi esensi UU No. 22 Tahun 2001
Sektor Migas TIDAK hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Masih rancunya aturan mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) Bea masuk masa eksplorasi ada
dalam UU No 22 thn 2001,tapi diikuti dg KMK yg menghilangkan bea tsb. Didalam PP 79/2010 dihilangkan, di UUAPBNP 2011 dihilangkan, tetapi tdk ada KMK yg dikeluarkan.
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
PERUBAHAN MENDASAR TATA KELOLA MIGAS
Pembagian Fungsi Harus Dipertegas
Pemerintah sebagai regulator, BP Migas dan BPH Migas
sebagai pelaksana pengawasan, dan perusahaan migas
sebagai operator. Pemerintah (Kementerian ESDM) mestinya
konsisten tidak terlibat dalam teknis operasional dan
kontraktual yang sudah dijalankan oleh pengawas.
Liberalisasi Murni ke Liberasilasi Berwawasan Kebangsaan
Perusahaan Negara dan Swasta Nasional diberikan
kesempatan pertama (1st priority) dalam setiap perpanjangan
kontrak.
Penerapan Asas Lex Specialist
Dalam hal ini, klausul dalam kontrak kerja sama merupakan
rujukan utama hukum, termasuk soal pajak.
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
PROSES PENYUSUNAN RUU MIGAS
NASKAH AKADEMIK & DRAFT RUU PERUBAHAN UU MIGAS , TELAH
DISUSUN SEJAK AWAL 2010 O TIM PUU SETJEN DPR RI ATAS
PENUGASAN DARI KOMISI VII
SELANJUTNYA FINALISASI DRAFT RUU & DISERAHKAN KE BALEG
U/ HARMONISASI & SINKRONISASI, SERTA DITETAPKAN DALAN
RAPAT PARIPURNA SBG RUU PRAKARSA/INISIATIF DPR RI
SAAT INI KOMISI VII TLH MEMBENTUK PANJA UNTUK MELAKUKAN
PEMBAHASAN SECARA INTENSIF& MENGUNDANG PAKAR UNTUK
MEMBERI MASUKAN
SAAT INI FRAKSI-FRAKSI MENYUSUN TANGGAPAN/MASUKAN
ATAS DRAFT RUU
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
UU NO. 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III PENGUASAAN DAN
PENGUSAHAAN
BAB IV KEGIATAN USAHA HULU
BAB V KEGIATAN USAHA HILIR
BAB VI PENERIMAAN NEGARA
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III PENGUASAAN DAN
PENGUSAHAAN
BAB IV KEGIATAN USAHA HULU
BAB V KEGIATAN USAHA HILIR
BAB VI PENERIMAAN NEGARA
BAB VII BADAN PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI
SISTEMATIKA RUU MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
UU NO. 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU
BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN
USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI DENGAN HAK ATAS
TANAH
BAB VIII PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
BAB IX BADAN PELAKSANA DAN
BADAN PENGATUR
BAB X PENYIDIKAN
BAB XI KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII KETENTUAN LAIN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
BAB IX HUBUNGAN KEGIATAN
USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI DENGAN HAK ATAS
TANAH
BAB X PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
BAB XI LARANGAN
BAB XII PENYIDIKAN
BAB XIII KETENTUAN PIDANA
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
LANJUTAN …
Negara adalah pemegang
kuasa pertambangan .
Kuasa pertambangan
diberikan Negara kepada
Pemerintah.
Dalam menyelenggarakan
kuasa pertambangan,
Pemerintah membentuk
Badan Pengusahaan.
PELAKSANA KUASA PERTAMBANGAN
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU
BU atau BUT diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi pada
Wilayah Kerja. (pasal 12 ayat (3))
Harga BBM dan gas bumi diserahkan
kepada mekanisme pasar (Pasal 28
ayat (2))
DMO paling banyak 25% (Pasal 22
ayat (1))
(Pasal-pasal tsb telah dibatalkan oleh
Putusan MK No. 002/PUU-I/2003)
• Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha
Tetap (BUT) hanya dapat melakukan
kegiatan usaha hulu pada wilayah
kerja berdasarkan kontrak kerja sama
dengan Badan Pengusahaan. (Pasal
11)
• Harga BBM dan harga Gas bumi yang
dipasarkan di dalam negeri
ditetapkan Pemerintah dengan
persetujuan DPR RI.
• DMO ditetapkan paling sedikit 25%.
PERBEDAAN PRINSIP UU MIGAS 22/2001 DENGAN RUU MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU
• Penjualan produksi migas
bagian negara dilakukan oleh
pihak ketiga yang ditunjuk oleh
BP Migas.
• BU dan BUT dapat mengajukan
perpanjangan Kontrak Kerja
Sama
• Penjualan produksi migas bagian
negara dilakukan oleh Badan
Pengusahaan (BP Migas dengan
bentuk baru).
• Badan Usaha (BU) dan Bentuk
Usaha Tetap (BUT) dapat
mengajukan perpanjangan Kontrak
Kerja Sama, setelah mendapatkan
persetujuan dari DPR RI. Namun
diutamakan perpanjangan oleh
BUMN.
LANJUTAN …
Rapat Koordinasi Hkum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
BUMN mendapatkan
prioritas pengusahaan pada
wilayah kerja baru dan
wilayah kerja yang jangka
waktu Kontrak Kerja Sama-
nya sudah berakhir.
Dalam hal BUMN tidak
dapat mengusahakan
wilayah kerja baru yang
ditawarkan, BUMN berhak
mendapatkan 25%
participating interest.
PRIVILAGE BUMN MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Penerimaan negara
berupa pajak dan bukan
pajak wajib dibayarkan
oleh badan usaha atau
bentuk usaha tetap yang
sudah menghasilkan
produksi minyak bumi
dan/atau gas bumi.
PENERIMAAN NEGARA
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan pengusahaan lebih lanjut atas perpanjangan kontrak kerja sama, menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.
Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bagian produksi migas kotor (bruto) yang diterima oleh Pemerintah sebelum produksi (lifting) migas dibagihasilkan (prosentase dari First Tranche Petroleum).
Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bonus penandatangan kontrak (signature bonus) yang diterima oleh Negara.
BAGIAN DAERAH PENGHASIL MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Pemerintah Daerah penghasil migas berkewajiban:
mendukung kelancaran dan kelangsungan
kegiatan hulu migas di daerahnya.
mengalokasikan atau menggunakan bagian
produksi migas miliknya untuk pembangunan
infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan
hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan,
dan kesehatan.
KEWAJIBAN DAERAH PENGHASIL MIGAS
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pengusahaan.
Kontrak kerja sama dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.
BUT hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu.
Menteri menyiapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada BU dan BUT
Batas dan syarat wilayah kerja ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah yang bersangkutan.
KEGIATAN USAHA HULU
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Badan khusus berbadan hukum publik
berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
Menyelenggarakan dan mengendalikan
kegiatan usaha hulu di bidang migas.
Tidak melakukan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi Migas.
BADAN PENGUSAHAAN
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
a. menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi;
b. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan
wilayah kerja;
c. menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja sama;
d. menandatangani kontrak kerja sama;
e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan;
f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMN, BU, dan
BUT yang sudah menandatangani kontrak kerja sama;
g. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Presiden mengenai
pelaksanaan kontrak kerja sama;
h. menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara;
i. membeli dan/atau mengimpor migas untuk menjaga cadangan migas
dalam negeri; dan
j. mengoordinasikan BUMN migas dalam proses kegiatan hulu.
TUGAS BADAN PENGUSAHAAN
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Organ Badan Pengusahaan terdiri atas
a. Dewan Pimpinan; dan
b. Dewan Pengawas.
Dewan Pimpinan terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Badan; dan
c. Deputi.
Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
berkonsultasi dengan DPR RI.
Wakil Kepala Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Kepala Badan.
Dewan Pengawas terdiri atas Menteri ESDM (Ketua), Menteri Keuangan,
Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri
Negara Lingkungan hidup, dan Menteri Perhubungan, Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
KELEMBAGAAN BADAN
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
1. Prinsip kegiatan usaha hilir dilakukan berdasarkan Izin Usaha.
2. Kewenangan mengeluarkan Izin Usaha dimiliki oleh Pemerintah.
3. Tugas dan fungsi Badan Pengatur dialihkan kepada Pemerintah/
Kementerian ESDM cq Ditjen Migas.
4. BUT tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir.
5. BU yang melakukan kegiatan usaha hulu dapat melakukan kegiatan
usaha hilir dengan membentuk badan hukum terpisah.
6. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan
usaha yang wajar, sehat, dan transparan, kecuali dalam penetapan
harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri.
7. Harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri ditetapkan
Pemerintah atas persetujuan DPR RI
8. Pengolahan minyak mentah untuk menghasilkan BBM, diutamakan
dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KEGIATAN USAHA HILIR
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
Rekomendasi dari Panitia Angket
BBM 2009
2009
Tercatat di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-
2014
2010
June
Rapat Gabungan antara komisi 4,5,6, dan 7 dari DPR dengan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri perindustrian,
Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN, telah menyetujui untuk segera merevisi UU
No 22 / 2001 tentang minyak dan gas alam
Persiapan draft UU:
• Naskah Akademik
• Pandangan Fraksi
IPA IATMI IGA IAGI
Kurtubi
ESDM
BPMIGAS
BPHMIGAS
PERTAMINA
KADIN
FKDPM Prof
Wijayono
TN Manmud 2011
AGENDA PEMBAHASAN REVISI UU MIGAS DI DPR
Juli Mei
Konsinyering Draft RUU Migas
oleh PUU tim, Sekjen DPR RI dan
Komisi VII
Draft RUU Diserahkan ke
Komisi VII
Diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk
mendapat persetujuan dari Draft RUU Migas
Juli
Diskusi Draft RUU
Migas di Komsii VII
Diskusi Draft RUU
Migas di Komsii VII
Sep
Ketua
Gabungan
Serikat
Pekerja
Pupuk
PLN,
Krakatau
Steel
DR. Anggito
Abimanyu, Suyitno
Padmosukismo
Okt
Pertamina
Medco
BPMigas
BPHMigas
Awal
Persidangan
2012
Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali
T H A N K Y O U
WWW.SATYAYUDHA.COM FOLLOW ME TWITTER @SATYAWIDYAYUDHA