MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR …
Transcript of MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR …
National Slum Upgrading Program (NSUP) –Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Disampaikan oleh:KASATKER IBMMokhamad Fakhrur Rifqie
Bogor, 18 Maret 2020
MEKANISMEPELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN
Outline
1. Overview Program KOTAKU
2. Pendekatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan
3. Readiness Criteria Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan
4. Mekanisme usulan Skala Kawasan
5. Sebaran Lokasi Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan
6. Status Pelaksanaan Skala Kawasan
7. Alokasi Skala Kawasan Dalam DIPA
8. Time Line Target Lelang Skala Kawasan
9. Kriteria Usulan Skala Kawasan
Program KOTAKU“Program KOTAKU mendukung peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.”
Sasaran Program:
3
Meningkatnya AKSES masyarakat terhadap INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PERKOTAAN pada
permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang
ditetapkan (a.l jaringan jalan, drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan,
pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, Ruang Terbuka Publik)
MENURUNnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik
Penerima manfaat PUAS dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh
2
1
PENDEKATAN PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN
Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder, dan jaringan penghubung/konektivitas jaringan tersier dan tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer/sekunder yang diidentifikasi dalam DokumenSIAP/RP2KPKP.
Pekerjaan fisik dilaksanakan secara KONTRAKTUAL melalui Tender Jasa Konstruksi, sedangkan supervisi dilaksanakan oleh TMC.
INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN(Komponen 3.1 NSUP)
KOLABORASI PENYEDIAAN
SISTEM/JARINGANINFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN
Perumahan:Program BSPS/Program RTLH
(APBD)/ CSR
Jaringan Sanitasi
Jaringan Jalan(Sekunder/
Penghubung)
JaringanPersampahan
JaringanPengamanKebakaran
JaringanAir Minum
RuangTerbukaPublik
JaringanDrainase
Readiness Criteria Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan
02
Usulan Infrastrukturberada di bawah
kewenangankabupaten/kotadan memberikanpelayanan yang
terkoneksi denganpermukiman kumuh
01
Lokasi berada pada Kawasan StrategisKota, sesuai dengan
peruntukan tata ruang dalamRTRW/RDTR,
memiliki luasankumuh >15 Ha dan memiliki kejelasan
status lahan
03
Memberikankontribusi
pengurangan luasankumuh dengan
skema kolaborasi/ keterpaduan
penanganan dan pembiayaan
04Dokumen Teknis
telah disediakan oleh Pemerintah Daerah
secara lengkap, sesuai standar teknisdan peraturan yang
berlaku.Termasuk: DED,
Dokumen RencanaPengadaan Tanah &
Pemukiman Kembali, UKL/UPL atau SPPL, dan Izin Lingkungan
PROSES PENGUSULAN SKALA KAWASANNATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) PROGRAM KOTAKU
MEKANISME PENGUSULAN & PEMBAHASAN SKALA KAWASAN NSUP
GARIS BESAR PELAKSANAAN:1) PEMDA/POKJA PKP KOTA MENYIAPKAN USULAN LOKASI,
KEGIATAN DAN DOKUMEN TEKNIS SECARA BERTAHAPKEMUDIAN DI EKSPOSE KEPADA PMU;
2) SATKER PKP MEMFASILITASI DAN MENGENDALIAKANPENYIAPAN KEGIATAN DITINGKAT KAB/KOTA
3) PMU AKAN MEMVERIFIKASI DAN MENYETUJUI KEGIATANSKALA KAWASAN.
MEKANISME PENGUSULAN & PEMBAHASAN SKALA KAWASAN NSUP
Usulan kegiatan disusun oleh pemerintah kab./kota melalui Pokja PKP kepada PMU.Mekanisme pengusulan dan persetujuan kegiatan dijabarkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan penetapan delineasi kawasan kumuh RP2KPKP/SIAP/MP-RP2KPKP maka dipilihkawasan prioritas yang akan diusulkan untuk penanganan skala kawasan sesuai kriteriapemilihan lokasi yang ditetapkan.
2. Berdasarkan masterplan/subplan kawasan prioritas, kemudian diidentifikasi kebutuhaninfrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh yang akan ditangani baik melaluidukungan dana NSUP maupun Kolaborasi.
3. TMC melakukan verifikasi Usulan lokasi kawasan prioritas dan kebutuhan infrastruktur sesuaikriteria yang ditetapkan. Hasil Verifikasi TMC ini langsung disampaikan ke KMP untukVerifikasi KMP;
4. TMC Bersama Pemda melakukan Konsultasi Usulan lokasi dan Kegiatan infrastruktur kepadaSatker PKP ditingkat Provinsi untuk mendapatkan arahan dan kesepakatan bersama untukdiusulkan kepada PMU (Ekspose-1);
5. Setelah usulan kebutuhan infrastruktur telah disepakati bersama PMU, kemudian dilakukanpenyusunan dokumen perencanaan teknis (DED, RAB, RKS, Jadwal Pelaksanaan, Safeguards(UKL-UPL/SPPL; LARAP/RPL) oleh pemerintah kab/kota dari dukungan APBD Kab/Kota.
6. Dokumen Perencanaan Teknis yang telah disusun oleh Pemda kemudian direview oleh TMC,termasuk melakukan perbaikan penyempurnaan dokumen bila diperlukan. Hasil Verifikasi TMCini langsung disampaikan ke KMP untuk Verifikasi KMP;
7. Hasil Review/Perbaikan oleh TMC, kemudian dilakukan Konsultasi kepada Satker PKP ditingkatProvinsi untuk mendapatkan arahan dan kesepakatan bersama untuk diusulkan kepada PMU(Ekspose-2).
8. Setelah Dokumen perencanaan teknis Infrastruktur yang diusulkan telah disepakati bersamaPMU, kemudian dilakukan penyiapan dokumen lelang oleh Satker PKP Provinsi bersama PokjaPengadaan tingkat provinsi ;
9. Satker PKP melakukan konsultasi kesiapan pelelangan dan menyampaikan dokumenpelelangan, termasuk Procplan kepada PMU;
10. Setelah dokumen lelang lengkap dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnyadiajukan kepada Donor untuk mendapatkan persetujuan;
11. Satker PKP Provinsi melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
MEKANISME PENGUSULAN & PEMBAHASAN SKALA KAWASAN NSUP
SEBARAN LOKASI NSUP SKALA KAWASAN
*) Kota/kab berwarna kuning beririsan dengan kegiatan
Reguler PKP
STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2020
Kontrak &
Pelaksanaan
Konstruksi
Proses
Lelang
Finalisasi Dok
Perencanaan
Teknis &
Persiapan
Lelang
85Paket
18 Pkt
54Pkt
13Pkt
1. Kota Yogyakarta – Gadjah
Wong
2. Kab Kolaka
3. Kota Kendari – Bungkutoko
4. Kota Kendari – Petoaha
5. Kota Samarinda
6. Kota Bontang
7. Kota Gorontalo
8. Kota Jayapura
9. Kab Gresik
10. Kota Banda Aceh
11. Kota Pangkal Pinang
12. Kab Pringsewu
13. Kota Tanjungpinang
1. Kota Pare-pare
2. Kota Banjarmasin – RK3
3. Kota Mataram
4. Kota Yogyakarta-Winongo
5. Kab Pemalang
6. Kota Surakarta
7. Kota Malang
8. Kota Pontianak
9. Kota Singkawang
10. Kota Tarakan
11. Kota Serang
12. Kab Tangerang
13. Kota Padang
14. Kota Bukittinggi
15. Kab Cirebon
16. Kab Ciamis
17. Kota Binjai
18. Kab Bangka
1. Kab Semarang
2. Kota Surabaya
3. Kab Pekalongan
4. Kota Bima
5. Kota Balikpapan
6. Kab Gowa
7. Kota Tegal
8. Kab Lombok Timur
9. Kab Kotabaru
10. Kota Sukabumi
11. Kota Batam
+43 Paket
lainnyaFinalisasi Dok
Teknis
12 Pkt
Masih dalam
Review Kebutuhan
Skala Kawasan *) Total 97 Paket di 94 kota/kab nasional
ALOKASI SKALA KAWASAN DALAM DIPA 2020
DIPA ORI 2020 KEBUTUHAN 2020*USULAN REVISI
DIPA 2020
160.055.500.000
180.324.614.000
340.380.114.000
340.565.125.000
331.995.515.000
672.560.640.000
323.344.641.000
332.347.723.000
655.692.364.000
IsDB
WB
TOTAL
*) Kebutuhan pembiayaan paket lanjutan & paket baru yang telah dianggap siap lelang
TIMELINE TARGET LELANG SKALA KAWASAN TA 2020
2020 2021
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Lelang* Konstruksi s.d 8 bln (SYC)/ 12 bln (MYC)
Lelang Dini Konstruksi s.d 12 bln (SYC)
1. KOTA LHOKSEUMAWE
2. ACEH TAMIANG
3. PIDIE
4. KOTA SOLOK
5. KOTA PARIAMAN
6. KOTA PDG PANJANG
7. KOTA BATAM
8. KOTA LUBUKLINGGAU
9. KOTA BENGKULU
10. REJANG LEBONG
11. KOTA SUKABUMI
119
1024
1.KAB KENDAL
2.KOTA SEMARANG
3.KAB SIDOARJO
4.KOTA KUPANG
5.KOTA PALANGKARAYA
6.KOTA BANJARMASIN
(KAW. RK7)
1. KOTA PEKALONGAN
2. KAB PURWOREJO
3. KAB WONOSOBO
4. KAB TULUNGAGUNG
5. KOTA PROBOLINGGO
6. KOTA PALOPO
7. KOTA TERNATE
8. KOTA MANADO
9. KOTA AMBON
10. KOTA SORONG
1. KAB SEMARANG
2. KOTA SURABAYA
3. KAB PEKALONGAN
4. KOTA BIMA
5. KOTA BALIKPAPAN
6. KAB GOWA
7. KOTA TEGAL
8. KAB LOMBOK TIMUR
9. KAB KOTABARU
10. KOTA LANGSA
11. KOTA MEDAN
12. KOTA TANJUNG BALAI
13. KOTA PEKANBARU
14. KOTA JAMBI
15. KOTA PALEMBANG
16. BELITUNG
17. LEBAK
18. PANDEGLANG
19. KOTA TASIKMALAYA
20. KOTA BOGOR
21. BOGOR
22. PURWAKARTA
23. KOTA CIREBON
24. KOTA SUNGAI PENUIH
Lelang* Konstruksi s.d 7 bln (SYC)/ 12 bln (MYC)
Lelang Konstruksi s.d 12 bln (MYC)
*) Estimasi proses lelang wil. WB/AIIB selama 2 bulan (Post Review)
*) Estimasi proses lelang wil.IsDB selama 3 bulan jika Post Review
Total Paket
Belum Lelang:
54
7.KAB BANJAR
8.KOTA MAKASSAR
9.KOTA TUAL
1. LOKASI BERADA PADA KAWASAN STRATEGIS KOTA, SESUAIDENGAN PERUNTUKAN TATA RUANG DALAM RTRW/ RDTR,MEMILIKI LUASAN KUMUH BESAR DAN MEMILIKI KEJELASANSTATUS LAHAN;
2. USULAN INFRASTRUKTUR BERADA DIBAWAH KEWENAGANKOTA DAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERKONEKSIDENGAN PERMUKIMAN KUMUH;
3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENGURANGAN LUASANKUMUH BESAR DENGAN SKEMAKOLABORASI/KETERPADUAN;
4. DOKUMEN TEKNIS TELAH DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAHDAERAH SECARA LENGKAP, SESUAI STANDAR TEKNIS DANPERATURAN YANG BERLAKU
KRITERIA TERSEBUT AKAN DIVERIFIKASI OLEH PMU BERDASARKAN 4 ASPEK: 1. PEMENUHAN LOKASI, 2. KESESUAIAN USULAN KEGIATAN, 3. KESESUAIAN DOKUMEN TEKNIS DAN 4. KESIAPAN PELELANGAN
KRITERIA USULAN KEGIATAN SKALA KAWASAN
Pending Issues Kegiatan Skala Kawasan (1)
• Konsep penataan kawasan belum tajam dan sejalan dengan visi kota/visipengembangan kawasan.
• Kegiatan yang diusulkan belum mencakup 7+1 indikator kekumuhan. Major works yang diusulkan rata-rata adalah pekerjaan drainase, jalur pedestrian dan RTP.
• Desain kawasan belum mempertimbangkan potensi dan unsur lokal yang diaplikasikan dalam pola ruang dan desain arsitektural (ornamen, pemilihan material, street furniture, dst).
• Desain belum didukung dengan data ukur, analisis topografi, analisis struktur.
• Belum disertai simulasi outcome pengurangan luasan kumuh yang tepat.
Desain Kawasan
• Gambar teknis tidak lengkap, seringkali belum dilengkapi dengan siteplan yang menunjukkan STA, notasi dan dimensi, skala, arsiran gambar untuk menunjukkan poladan jenis material, dan detail item pekerjaan mis. street furniture, pelengkap jalan, dst. Gambar potongan belum disandingkan dengan data ukur dan belum menunjukkanposisi area pekerjaan dengan lingkungan eksisting.
• RAB belum menyesuaikan permen PUPR Nomor 28/2016 tentang Analisis HargaSatuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
Penyusunan DED
Pending Issues Kegiatan Skala Kawasan (2)
• Inkonsistensi data yang disajikan dalam dokumen LARAP/RPL, data dalamLARAP/RPL tidak lengkap, tidak menjelaskan lingkup pekerjaan penataan.
• Skenario pengelolaan dampak sosial dan lingkungan belum terjabarkan denganjelas dalam dokumen LARAP/RPL. Untuk skema relokasi seringkali belummempertimbangkan kegiatan pemulihan penghidupan WTP dan kegiatanpendampingan untuk peningkatan penghidupan pasca relokasi.
• Penilaian aset WTP tidak menggunakan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).
• Penganggaran APBD belum siap untuk penggantian pengadaan tanah dan relokasi.
Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
• Telah dicabut Perka LKPP no.21/2015 sehingga diperlukan pembahasan mengenaiStandard Bidding Document (SBD) yang baru.
• Penyusunan SBD Paket NSUP masih belum bisa tepat waktu dan pemahaman SBD di tingkat Balai P2JK belum seragam.
Pengadaan Jasa Konstruksi
CHECKLIST 1: Kesesuaian Penentuan LokasiNo Aspek Jabaran Aspek Checklist
1 Kesesuaian denganperuntukan tataruang dalamRTRW/RDTR
Lahan permukiman sesuai dengan peruntukan tata ruang V
Jika lokusnya berada dalam kabupaten, lokasi berada di daerah administrasi kelurahan/ desa urban V
Mengacu pada RTRW yang telah diperdakan/ dilegalkan V
2 Karakteristiklokasi/ kawasan
Lokasi termasuk dalam SK Kumuh Bupati/ Walikota V
Lokasi memiliki LUASAN KUMUH BESAR (>15 HA) dan memiliki potensi pengurangan kumuh besar jikaditangani
V
Merupakan lokasi PKN/ KSN, atau kawasan memiliki FUNGSI STRATEGIS terhadap pengembangankota/ kawasan di sekitarnya
V
Kawasan terkoneksi dengan lokasi sekitarnya dari segi aksesibilitas, sekuritas, dst V
3 LegalitasKepemilikan Lahan
Legalitas kepemilikan (SHM/ HGU/ Ijin Pakai)Ctt: KOTAKU tidak memberikan investasi infrastruktur di lahan yang belum clean & clear
V
4 DukunganKebijakan Kota/ Kab
Pemda telah memiliki Perda Kumuh yang sudah dilegalkan dan dapat menjadi acuan perencanaan V
Pemda telah memiliki perencanaan sektor untuk pemenuhan infrastruktur dasar (7 aspek) yang dibuktikan dengan blue-print sektor
V
Pemda sudah memiliki kebijakan mengenai pengadaan tanah dan atau relokasi*optional V
Pemda sudah memiliki roadmap/ skenario penanganan kumuh kota/ kabupaten V
CHECKLIST 2: Kesesuaian Usulan InfrastrukturNo Aspek Jabaran Aspek Checklist
1 KetersediaanDokumenPerencanaan
RP2KPKP/SIAP/MP-RP2KPKP tersedia dan telah dilegalkan V
Peta perencanaan sektoral level kota/ kab tersedia (disajikan dalam peta tematik kawasan) V
Masterplan Kawasan tersedia V
Siteplan Sub-Kawasan tersedia V
2 Profil KumuhKawasan
Baseline Numerik Permasalahan Kumuh (level kelurahan) V
Skoring Permasalahan Kumuh V
3 Analisis Kawasan Analisis GAP kekumuhan antar aspek/ sektor tersedia V
Analisis status kepemilikan tanah tersedia V
Analisis kebutuhan penanganan, cakupan layanan, dan interkoneksi jaringan tersediaCtt: infrastruktur yang akan dibangun berada dalam jaringan kota, yang kewenangan pengelolaannyadimungkinkan dari pemda kota/kabupaten
V
Analisis keterpaduan penanganan kumuh yang disajikan dalam peta keterpaduan V
4 Desain Kawasan Usulan kegiatan menangani permasalahan utama kekumuhan (GAP>50%), penanganan kumuh tuntasdi semua aspek, dan proyeksi skor kekumuhan akhir <19Ctt: sudah memperhitungkan kegiatan kolaborasi
V
Memiliki TEMA KAWASAN yang sesuai dengan rencana dan program yang dikembangkan Pemda(mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level kota/kab)
V
Sudah mempertimbangkan INTERKONEKSI jaringan dan layanan infrastruktur V
CHECKLIST 2: Kesesuaian Usulan InfrastrukturNo Aspek Jabaran Aspek Checklist
Desain Kawasan Terdapat PERUBAHAN WAJAH KAWASAN jika infrastruktur dibangun/ kawasan ditata (disajikandengan gambar 3D/ animasi/ ilustrasi before-after (montage)
V
Desain kawasan menonjolkan KEKHASAN WILAYAH/ local wisdom dan inovasi V
Desain kawasan memberikan ruang dan PELUANG PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI lokal V
5 Timeline Kegiatan Timeline pentahapan penanganan kawasan multisektor tersedia (dan disahkan pemda) V
Timeline tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan yang ditandatanganiKetua Pokja PKP dan Satker PKP Provinsi sebagai KPA
V
6 Dukungan Pemda Kesiapan pendanaan APBD untuk penyusunan DED V
Kesiapan pendanaan APBD untuk penyusunan dok.safeguard lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL) dan dok.safeguard sosial (LARAP/LARPF atau dokumen sejenis)
V
Kesiapan pendanaan APBD jika terjadi penggantian kompensasi/ relokasi sementara/ relokasi menetapjika terdapat WTP *optional
V
Kesiapan Pemda menerima dan memelihara aset V
CHECKLIST 3: Kesiapan Dokumen Teknis (DED)No Aspek Jabaran Aspek Checklist
1 Desain Konstruksi Desain konstruksi sesuai dengan standar teknis V
Desain konstruksi ramah lingkungan dan telah mempertimbangkan pengguna berkebutuhankhusus
V
Telah mempertimbangkan pilihan jenis konstruksi dan cakupan pelayanan, serta menyertakanperhitungan teknis konstruksi
V
Menggunakan teknologi/ produk Balitbang PUPR untuk perumahan & permukiman (RCMS, RISHA, biofilter apung, dll) *optional
V
2 Kelengkapan Dokumen TeknisKonstruksi
Siteplan Kawasan skalatis V
Gambar kerja lengkap (mencakup gambar siteplan infrastruktur, denah, tampak, potongan, gambar rencana struktur, rencana utilitas, dan gambar detail), dengan skala sesuai standar/ kebutuhan
V
RAB sesuai permen PUPR no 28/PRT/M tahun 2016, item pekerjaan dan perhitungan volume pada RAB sesuai/sinkron dengan gambar
V
Spesifikasi Teknis sesuai dengan gambar V
Master schedule dan Kurva S Konstruksi V
Dokumen teknis telah disahkan/ ditandatangani oleh pihak terkait V
3 Kelengkapan DokumenPengelolaan Dampak Sosial & Lingkungan, dan dokumenpendukung lainnya
SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL telah tersedia V
LARPF/ LARAP/ Rencana Penyiapan Lahan telah tersedia V
Dokumen pendukung lainnya (misal: SOP Operasional dan Pemeliharaan TPST, dst) V
CHECKLIST 4: Kesiapan PelelanganNo Aspek Jabaran Aspek Checklist
1 Kesiapan DokumenLelang
Dokumen lelang sudah lengkap dan tidak ada revisi V
Dokumen safeguard lingkungan (SPPL/UKL-UPL) telah disetujui DLH V
Dokumen LARAP sudah disetujui PMU dan Bank Dunia, serta sudah selesaiatau dalam proses realisasi rencana aksi *optional
V
Standard Bidding Document telah disesuaikan dengan ketentuan lender dantelah selesai disusun
V
Jadwal lelang dari Pokja ULP telah disetujui PMU dan Satker PKP Provinsisetempat
V
2 Pendanaan InfrastrukturSkala Kawasan
Alokasi DIPA untuk kontrak jasa konstruksi telah tersedia V
Alokasi DIPA untuk kontrak jasa konsultan supervisi telah tersedia V
3 Kelembagaan Pokja ULP Pokja ULP sudah terbentuk dan di-SK-kan V
BOP Pokja ULP sudah tersedia V
Pokja ULP sudah dilatih/ diberikan pembekalan oleh PMU dan Bank Dunia V
4 Kesiapan KonsultanSupervisi
MobilisasiTMC V
CONTOH-CONTOH DESAIN PERENCANAAN SKALA KAWASAN
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) – PROGRAM KOTAKU
Penataan Pedestrian Jalan Mojo
3
1
1 Pembangunan RTH
2
2
Penataan Bantaran Sungai Bengawan Solo
3
3
Pembangunan Rumah
4
4
PERENCANAAN SKALA KAWASAN SEMANGGI RW 23 KOTA SURAKARTA –
Proses Lelang 2020
PERENCANAAN SKALA KAWASAN DAS JANGKOK KOTA MATARAM –Proses Lelang 2020
Pengembangan RTH
Penataan Pedestrian Tepi Sungai
PENATAAN SKALA KAWASAN PUDAY-NAMBO SEGMEN BUNGKUTOKO KOTA KENDARI - Proses Konstruksi
Jalur Pedestrian Waterfront City
RTP
RTH Petoaha
RTH Petoaha
RTH Petoaha
1
2
2
3
3
4
4
4
4 4
CAPAIAN KEGIATAN SKALA KAWASAN KOTA BANDA ACEH
Kegiatan Penataan Skala Kawasan Kota
Banda Aceh sudah dilakukan Tahap
Perencanaan, Tahap Penyusunan
Dokumen Teknis, Tahap Lelang dan Proses
Pelaksanaan Konstruksi
CAPAIAN KEGIATAN SKALA KAWASAN KOTA PONTIANAK
Kegiatan Penataan Skala Kawasan Kota
Pontianak sudah dilakukan Tahap
Perencanaan, Tahap Penyusunan
Dokumen Teknis dan Tahap Lelang
Pekerjaan Konstruksi
1
2
3
4
5
6
7
8
RENCANA TAPAK1. RUMAH BACA2. PROMANADE GANG WARTAWAN3. GATE GG WARTAWAN4. GATE GG TAKARI5. PROMANADE GANG TAKARI6. RTP7. JEMBATAN8. RUANG TERBUKA HIJAU DAN PARKIR
TERIMA KASIH
kotaku.pu.go.id
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2020