1

Mediasi

20/04/23 Mediasi01/08_dL

2

Dasar Hukum Pasal 130 HIR Perma No 1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.dengan berlakunya Perma 1/ 2008 maka Perma 2 /2003 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 26 Perma 1/ 2008).

20/04/23 Mediasi01/08_dL

3

Pengertian

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

20/04/23 Mediasi01/08_dL

4

Ruang Lingkup Perma 1/2008 ini hanya berlaku untuk

mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan

Apabila tidak dilaksanakan, mengakibatkan putusan batal demi hukum

Dalam putusan, wajib disebutkan bahwa telah diupayakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan pula nama mediatornya

20/04/23 Mediasi01/08_dL

5

PengecualianMediasi diwajibkan untuk semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali:- pengadilan niaga- pengadilan hubungan industrial

- keberatan atas putusan BPSK- keberatan atas putusan KPPU

20/04/23 Mediasi01/08_dL

Sifat Proses Mediasi (1)

Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain

620/04/23 Mediasi01/08_dL

Sifat Proses Mediasi (2) Para pihak wajib menempuh

mediasi dengan itikad baik Salah satu pihak dapat

menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik

720/04/23 Mediasi01/08_dL

8

Mediator (1)Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaianMediator pada asasnya harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan sertifikat mediator namun bila tidak ada mediator yang bersertifikat maka hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator

20/04/23 Mediasi01/08_dL

9

Mediator (2)

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:a. Hakim yang bukan memeriksa perkarab. Advokat atau akademisi hukumc. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai dan berpengalamand. Hakim majelis pemeriksa perkarae. Gabungan antara butir a dan d atau b dan d atau c dan d

20/04/23 Mediasi01/08_dL

Tugas Mediator1) Mempersiapkan usulan jadwal

pertemuan mediasi kepada para pihak2) Mendorong para pihak untuk secara

langsung berperan dalam proses mediasi3) Apabila perlu, dapat melakukan kaukus4) Mendorong para pihak untuk menelusuri

dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

1020/04/23 Mediasi01/08_dL

Honorarium Mediator

Pengguna jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasar kesepakatan

1120/04/23 Mediasi01/08_dL

Biaya pemanggilan para pihak Dibebankan kepada pihak Penggugat

melalui uang panjar biaya perkara Jika tercapai kesepakatan maka biaya

tsb ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak

Jika mediasi gagal maka biaya tsb dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara

1220/04/23 Mediasi01/08_dL

Tempat penyelenggaraan mediasi Dapat diselenggarakan di salah

satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati para pihak

Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan

1320/04/23 Mediasi01/08_dL

14

Prosedur Mediasi (1) Hari sidang pertama, para pihak hadir Hakim mewajibkan mediasi dan menunda sidang,

ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi mediasi, kemudian para pihak memilih mediator dari daftar mediator maks. 2 hari kerja

Para pihak menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis Hakim (KMH) yang kemudian akan menyampaikannya kepada mediator terpilih kemudian maks. 5 hari kerja para pihak menyerahkan resume perkara kapada satu sama lain dan kepada mediator

Jika para pihak tidak sepakat memilih mediator maka para pihak wajib melaporkan kegagalan tsb kepada KMH

20/04/23 Mediasi01/08_dL

15

Prosedur Mediasi (2) Kemudian KMH akan menunjuk hakim

bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama. Jika pada pengadilan yang sama tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat maka KMH akan menunjuk hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat kemudian dalam jangka waktu maks. 5 hari kerja para pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator yang ditunjuk

20/04/23 Mediasi01/08_dL

16

Prosedur Mediator (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari

kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh para pihak

Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang hingga 14 hari kerja

Jika mediasi berhasil, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai kemudian memberitahukannya kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian namun jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian , kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai

20/04/23 Mediasi01/08_dL

17

Prosedur Mediasi (4) Jika para pihak tidak mampu menghasilkan

kesepakatan maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada hakim maka pemeriksaan perkaran akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku

Kemudian pada tiap tahapan perkara, hakim berwenang mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan, jangka waktu usaha perdamaian tsb maks.14 hari kerja.

20/04/23 Mediasi01/08_dL

18

Prosedur Mediasi (5) Jika para pihak gagal mencapai

kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan

Catatan mediator wajib dimusnahkan Mediator tidak boleh diminta sebagai saksi Mediator tidak dapat dikenai

pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi

20/04/23 Mediasi01/08_dL

19

Mediasi di Tingkat Banding, Kasasi dan PK Para pihak atas dasar kesepakatan dapat

menempuh upaya perdamaian pada tingkat banding, kasasi atau PK sepanjang perkara tsb belum diputus, kesepakatan tsb wajib disampaikan secara tertulis kepada KPN yang mengadili

Maka majelis hakim di tingkat banding, kasasi atau PK tsb wajib menunda pemeriksaan perkara tsb selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan upaya pemberitahuan tsb.

20/04/23 Mediasi01/08_dL

20

Kesepakatan di luar pengadilan (1) Para pihak dengan bantuan mediator yang

berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan

Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen2 yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa

20/04/23 Mediasi01/08_dL

21

Kesepakatan di luar pengadilan (2) Hakim hanya akan menguatkan

perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila memenuhi syarat:a. Sesuai kehendak para pihakb. Tidak bertentangan dengan hukumc. Tidak merugikan pihak ke3d. Dapat dieksekusie. Dengan itikad baik

20/04/23 Mediasi01/08_dL

22

Sekian dan Terimakasih

20/04/23 Mediasi01/08_dL