MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA transaksi

terapetikBy

Dr.Gatot Suharto, SH, Dipl For Med

PENDAHULUAN

SENGKETA

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni “conflict” dan “dispute” yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Conflict sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni “konflik”, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa.

Sengketa Kesehatan adalah sengketa yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan nakes yang menjalankan praktiknya. Sengketa lebih dikarenakan oleh adanya unsur keselahan atau kelalaian yang dilakukan nakes. Namun sengketa ini lebih banyak ada di antara hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik.

MEDIASI

Pasal 1 ayat (7) Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak dengan bantuan seorang mediator.

Karakteristik dan keunggulan mediasi:Voluntary/ sukarelaInformal/ fleksibelInterest based (dasar kepentingan)Future looking (memandang kedepan)Parties orientedParties control

JENIS MEDIASI

Ada 2 jenis mediasi menurut tempatnya, yaitu: 1.Di Pengadilan2.Diluar Pengadilan

mediasi diluar pengadilan dapat dilakukan oleh suatu badan penyelesaian sengketa (BPSK, BPSL, Bamil, PMN) ataupun dengan bantuan mediator

ALUR ADMINISTRASI MEDIASI

PROSES MEDIASI

DASAR HUKUM MEDIASI

1. Pasal 130HIR dan 154 Rbg

2. Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Pasal 6 ayat (3, 4, dan 5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Albitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

4. Pasal 78 dan pasal 89 ayat (4) a Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

5. Pasal 83 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan

HIR DAN 154 RBG

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan

pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah

surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang

diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Pasal 29

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ALBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6 ayat (3, 4, dan 5)

Menurut rumusan dari pasal tersebut juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut BPSK.

Bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan pelaku usaha (dokter) bukanlah pilihan ekslusif, yang tidak dapat tidak harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah pararel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan pengadilan.

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pendekatan mufakat dan mediasi khususnya sebagai cara

penyelesaian sengketa pelanggaran hak asasi manusia

dapat dilihat dalam dua pasal yaitu Pasal 76 dan Pasal 89

ayat (4) a Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang

Pengadilan HAM

UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang ini mengatur penggunaan mediasi sebagai cara

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pada Pasal 83 ayat

(3) dinyatakan “dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup

diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau

arbiter untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

KENDALA-KENDALA DAN SOLUSI

1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan masih belum maksimal karena seringnya para pihak tidak datang pada sidang pertama. Untuk itu diharapkan ada aturan baku untuk mewajibkan para pihak dalam sidang pertama. Jika para pihak tidak datang dapat diwakili kuasanya. Sedangkan mediasi diluar pengadilan belum sempurna dapat terlaksana karena secara umum dunia kesehatan belum memilki lembaga penyelesaian sengketa kesehatan, untuk itu BPSKes harus dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 29 UU 36/2009 tentang Kesehatan.

2. PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi di pengadilan mengatur tentang hukum acara mediasi, namun mengatur juga insentif bagi mediator yang berhasil mendamaikan.

3. Sebagai penengah mediator harus mempunyai sertifikat yang terakreditasi Mahkamah Agung dan biayanya masih tinggi. Ada kemungkinan kesulitan akses kalau kita ingin menjadi mediator.

KESIMPULAN

1. Mediasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa kesehatan yang cepat dan murah.2. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan3. Pengaturan/ regulasi tentang mediasi kesehatan dan pembentukan badan penyelesaian sengketa kesehatan

Belum jelas untuk itu perlu ada suatu regulasi.

CATATAN:

Mediasi salah satu budaya nenek moyang

(musyawarah dan mufakat) dan cara yang harus kita

perjuangkan demi terciptanya keadilan bagi kedua

belah pihak, karena selama ini jarang sekali putusan

pengadilan dapat diterima para pihak yang

bersengketa. Sebagai insan kesehatan mediasi dapat

menjadi formula atau pembangkit semangat agar

nakes tidak ragu-ragu dalam menjalankan praktiknya.

Terima kasihmatur nuwun