mbina Utama - Dukcapil Kemendagri · 2019-02-22 · Surat Keterangan Pir jah Sdr. SAPTIKA UTOMO...
Transcript of mbina Utama - Dukcapil Kemendagri · 2019-02-22 · Surat Keterangan Pir jah Sdr. SAPTIKA UTOMO...
departemen dalam negeri republik indonesia
Jakarta, 2 $ M&re-c. ?-Q07
Nomor S ifat La m piran Perihal'-
4 7 4 . 2 / 1231 / MD Segera
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan Orang Yang telah Meninggal Dunia.
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
di -rfngkayang
M em perhatikan surat Saudara Nomor : 474/48/KPCS/2007 tertanggal
14 M aret 2007 perihal seperti pada pokok surat, bersarna ini disampaikan.
.« hal-hal'sebagai b e r ik u t :
1. Pencatatan perkaw inan bagi m asvarakat selain Is lam sejalan dengan
kebijakan yang ada dilakukan melalui lembaga Pencatatan Sipil
sebagaimana d ia tur dalam Peraturan Pemeríñtah Nom or 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang - Undarig Nom or 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nom or 23
Tahun 2006 tentang Administras'! Kependudukan serta aturan pendukung lainnya. •
2 . U ntuk pencatatan perkawinan bagi pasanqan vano salah satunya te lahm eninggal dun ia, tidak bisa dicatatkan sepeiti halnya pasanqan_yang
masih lengkap ha! ini dikarenakan persvaratan pencatatan perkaw inan
harus ditandatangani oleh para pihak yakni suami isteri dan 2 (dua) orang saksi dalam Register Akta Perkawinan. "
3. Pencatatan bagi pasangan dimaksud dapat d ite rb itkan surat keterangan
yang m enyatakan bahwa pasangan yang bersangkutan pernah
melakukan perkaw inan ketika salah satunya masih hidup berdasarkan
bukti yang cukup dan dikuatkan dengan putusan pengadilan.
Demikian untuk dim aklum i dan terim a kasih.
Tembuspin ;1. Menteri Dalam Negeri ( sebagai laporan);2 . Sekjen Departemen Dalam Negeri-
^ Gubernur.Kalimantan Barat. '3.
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JEN DERAL
STRASI KEPENDUDUKAN
ASYID SALEHr M q; mbina Utama
1 P- 0 1 0 0 8 0 1 3 3
\
/4
D IN A S /K A N T O R K EPÉNDUDUK AN DAN CATATAN S IP ILK A BU PA TEN /K O TA
\ SU R A T KETERANGANPELÁPO RAN PER K A W IN A N BAG I PA SA N G A N YANG SALAH SA TUNYA
TELAH M RENING G AL D U N IAN om or:..............
Pada hari ’ ¡ni ....... tanggal..........bulan.............tahun ............... berdasarkan putusanpengadilan ...........nom or............................................... te lah m elapor pasangan suami
isteri yang salah satunya te lah meninggal dunia yakni :
Ñama Suami NIKTem pat tanggal lah irPekerjaanAgamaAlamat
Kewarganegaraan Ñama Ayah Ñama Ibu
D e n g a n
Ñama Isteri :NIK :
Tem pat tanggal lah ir :Pekerjaan ;Agama ;Alamat
Kewarganegaraan v. :Ñama Ayah :
Ñama Ibu •
Ketikatahun
masa hidupnya yakni dari tahun s d
Surat keterangan pelaporan perkawinan ¡ni digunakan sebagai dokum en syah.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPÜBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan T.M.P. Kakoata No. 17 Jakarta Selatan 12750 Fax. (021) 7980655, 7949770
Telp. (0?. 1) 79194075 (Hunting) FO. BOX 7271 / Jkspm / 12072 _________
Nom or : 4 7 2 . 1 1/ 5 C2S/DUK.G.t i l se:
S ifa t : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran.
Jakarta, 12 i-ie i 2 0 1 5
Kepada :
Yth Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
di -D E N P A S A R
M em perhatikan surat Saudara Nomor 477/432/DKPS/2015 tanggal 13 April
2015 hal Penambahan Gelar Kebangsawanan pada Akta Kelahiran, bersama ¡ni
disampaikan penjelasan sebagai b e r ik u t:
1. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adm inistras’! Kependudukan sebagaimana te lah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pencatatan perubahan ñama dilaksanakan
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tem pat pemohon.
2. Perubahan ñama sebagaimana dimaksud dapat m eliputi menambah,
m engurangi atau mengganti secara keseluruhan ñama yang tertera dalam Akta
Kelahiran.
3. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan 2 tersebut diatas maka penambahan gelar kebangsawanan pada Akta
Kelahiran atas ñama MAHADEWI PRABHA UTAMI menjadi I GUSTI AGUNG AYU
MAHADEWI PRABHA UTAMI, harus dilaksanakan setelah adanya penetapan
Pengadilan Negeri tentang peruoahan ñama. Pencatatan perubahan ñama
te rsebut dilaksanakan sebagai catatan pinggir pada register akta pencatatan
sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
Demikian un tuk dipedomani dan atas perhatiannya diucapkan terim a kasih.
a.n. DIREKTUR JENDERAL
K l ^ i ^ g E ^ N DAN PENCATATAN SIPIL
^ - - ^ T A R I S DITJEN
! ¡ * Y é k -
¡í$ \ v i Á -■■v>A •, L L A Y ‘ .v\ .Di'S.; DRAJArW ISNU SETYAWAN. MM
x V ^ - ^ i n a Utama Muda
NÍP. 19641026.198703.1.001Tembusan :
D irektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).
PEMERINTAH KOTA DENPASARDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan MajapahitNo. 1 Telp. 0361 428510, 428597 Denpasar Fax. 0361 425851Website : kependudukan.denpasarkota.go.id / Em ail: [email protected]
Nomor : 477/432/DKPS/2015 Lampiran : - Sifat : Segera Perihal : Penambahan Ñama Gelar
Kebangsawanan pada Akta Kelahiran.
K e p a d a,Yth : Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. d/a. Jln. Taman Makam Pahlawan Kalibata komplek Naker Trans.
di -Jakarta
Sehubungan dengan Permohonan Bapak I Gusti Agung Pumama
Wirahadi,ST mengenai penambahan Gelar Kebangsawanan pada Akta
Kelahiran anak atas ñama MAHADEWI PRABHA UTAMI menjadi
I GUSTI AGUNG AYU MAHADEWI PRABHA UTAMI nomor :
175/Ist.DT/2005 tertanggal 13 Januari 2005
Sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan Nomor : 24 Tahun
2013 bahwasanya setiap perubahan ñama memerlukan Penetapan Pengadilan,
berhubung yang bersangkutan meminta mencantumkan Gelar
Kebangsawanan pada akta kelahiran anak, apakah permasalahan tersebut di
atas juga memerlukan Penetapan Pengadilan .
Demikian dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan
terima kasih.
4'
Denpasar, 13 April 2015 B A D IN A S KEPENDUDUKAN DAN
' * \SIPIL KOTA DENPASAR
E NARENDRAUTAMA MUDA
620223 199203 1 005
y
4
WARGA N EG AR A IN D O N E S IA _ —7
1 7 5 / Ist. D T / 2i
Kota Denpasar
K e I a h i r a n I s t i me w a
1920 Nomor 751
De n p a s a r
sepuluh Agustus
tahua dua ribu satu
anak perempuayfang diberi ñama : ------------------------------
" M A H A D E W I P R A B H A U T A M I ^
oertama/Úarí suami hstri : i gustiagung purnama wtrahadi, st
r DFWA AYU DVm 'ANTT UTART, SE.
drkan Keputusan l/\falikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005, tanggal jari 2005
V "
De n p a s a rI
i tahun dua ribu lima
tigabelas Januari
'MAS KEPEND UD UKAN DAN
KOTA DENPASAR
A N A R Y A N AB I N A TK. I
NIP. 6 0 0 0 0 0 6 7 5
O 2- r
---
KEMEN TER1AN BALAM NEGERI REPÜBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJalan T.M.P. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750 Fax. (021) 7980655, 7949770
Telp. (021) 79194075 (Hunting) PO. BOX 7271 / Jkspm / 12072 ___________
Nomor : ¿ /fé . / / J jJ Q & J & J K Q rp l.,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan SuratKeterangan Pindah WNI dan Akta Kelahiran Anak.
Jakarta, ‘¿ s fc G W S i 2015
Kepada :
Yth Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di -
SIDOARJO
Memperhatikan surat Saudara Nomor 470/1043/404.3.4/2014 tertanggai 03 Desember 2014 perihal Konsultasi Masalah Administrasi Pelayanan Kependudukan, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai be riku t: -
1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 26 menyatakan bahwa
Penduduk WNI yang bermaksud pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota,
melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi persyaratan berupa surat
pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
2. Berkaitan dengan permohonan pindah Sdr. SAPTIKA UTOMO WIJOYOMULYO, S.Psi
dari alamat asal Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ke alamat baru Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang telah melampirkan persyaratan berupa Blangko
biodata pengajuan pindah (F1.03), Blangko pengantar pindah (F1.08), Fotocopy surat
nikah, Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotucopy surat pernyataan dari yang bersangkutan
bahwa KK asli berada di orang tua kandungnya dan tidak diperkenankan untuk
dipinjam, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memproses
Surat Keterangan Pir jah Sdr. SAPTIKA UTOMO WDOYOMULYO, dan memerintahkan
Kecamatan Asal agar menerbitkan Surat Keterangan Pindah sesuai dengan dokumen dan pernyataan yang dilampirkan. ,
3. Selanjutnya untuk Akta Kelahiran anaknya sepanjang sudah memenuhi persyaratan
dapat dicatat dan diterbitkan Akta kelahiran sesuai tempat domisilinya.
Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. DIREKTUR JENDERAL
NIP. T964Í026.198703.1.001
Tembusan : _
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).
'4
NomorSifatLampiranHal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
185/934/DUKCAPIl
Surat Keterangan Domisili sebagai salah satu syarat penerbitan KITAS dan KITAP
Jakarta, 28 Januari 2015
Kepada:
Yth. Direktur Jenderal ImigrasiKementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia
di -
JAKARTA
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada pasal 141, pasal 142, dan pasal. 153 dinyatakan bahwa salah satu persyaratan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) adalah Surat Keterangan Domisili (terlampir), dapat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai beriku t:
1. Bahwa sesuai amanat pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 .yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang .Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminislrasi Kependudukan, dapat disampaikan bahwa Surat Keterangan Domisili tidak termasuk dokuman resmi /idministrasi Kependudukan; .
2. Dokumen resmi Administrasi Kependudukan yang terkait dengan keimigrasian adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diberikan kepada Orang Asing (OA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi;
3. Penerbitan SKTT sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Orang Asing tersebut berdomisili (sesuai dergan domisili yang terdapat pada KITAS yang dimiliki Orang Asing (OA)). Sehingga, tidak aiperlukan lagi adanya persyaratan Surat Keterangan Domisili dalam penerbitan KITAS dan KITAP;
4. Dapat diiníormasikan bahwa adanya persyaratan Surat Keterangan Domisili tersebut telah menimbulkan permasalahan bagi Orang Asing (OA) dalam
mendapatkan KITAS dan KITAP. Karena, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Domisili;
5. Agar pelayanari penerbitan KITAS dan KITAP dapat berjalan efektif dan saling melengkapi antar instansi terkait, maka diminta bantuan Saudara kiranya dapat meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, khususnya pasal 141, pasal 142, Jan pasal 153,
Demikian disampaikan. Alas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.