MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN … · Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkat...
Transcript of MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN … · Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkat...
MATRIKS TARGET KINERJA DAN
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG HUKUM DAN APARATUR
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
I FOKUS PRIORITAS I:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP
KEADILAN DI BIDANG POLITIK
LEGISLASI
Persentase (%) hasil penelitian di bidang
substansi hukum
5% 5% 67,5% 76,25% 85% 85%
Persentase (%) hasil penelitian di bidang
kelembagaan hukum dan penegakan hukum
67,5% 76,25% 85% 85%
Persentase (%) hasil penelitian di bidang
budaya hukum dan masyarakat
67,5% 76,25% 85% 85%
Jumlah Fungsional Peneliti Hukum
Kementerian Hukum dan Ham Yg Memiliki
Kompetensi & Kualifikasi Sesuai Bidang
Dengan Administrasi Yg Akuntabel.
55 orang 68 orang 80 orang 80 orang
2 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) Rancangan Undang-Undang
yang Mampu Menjawab Kebutuhan
Masyarakat dan Perkembangan Global yang
Disusun Secara Tepat Waktu
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembentukan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Dibawah UU yang
Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan
Perkembangan Global yang Disusun Secara
Tepat Waktu
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Inisiatif Kemenkumham di
DPR Secara Tepat Waktu
60% 80% 100% 100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan
Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan
Sistem Hukum Nasional
1 Program Pembinaan
Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM
MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
II.8.M.A-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) Tenaga Fungsional Perancang
Peraturan Perundang- Undangan yang
Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Meningkat Kompetensinya
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi dan
Pustaka Bidang Peraturan Perundang-
Undangan Secara Akurat dan Up To Date
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan Dibidang Mekanisme
Perlindungan Saksi dan Pelapor
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan Dibidang yang
Mendorong Pemberantasan Korupsi
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Pemetaan Kebutuhan Hukum di
Tingkat Nasional Secara Terintegrasi Untuk
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
7,5% 7,5%
62,5% 68,75% 75% 75%
Persentase (%) Pemetaan Kebutuhan peraturan
perundang-undangan di tingkat Pusat dan
Daerah yang terintegrasi untuk jangka
menengah dan tahunan
30% 40% 50% 50%
Persentase (%) penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagai bahan pendukung penyusunan
Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas
60% 65% 70% 70%
4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan
Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional
Jumlah Desa Sadar Hukum dan Kelompok
Kadarkum di Setiap Wilayah
900 desa/ Kelompok
KADARKUM
900 desa/ Kelompok
KADARKUM
450 desa
sadar
hukum/kelo
mpok
kadarkum
750 desa
sadar hukum/ke
lompok kadarkum
1500 desa/kelo
mpok kadarkum
1500 desa/kelo
mpok kadarkum
Program
Pembentukan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM
Program Pembinaan
Hukum Nasional
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan
Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama
Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem
hukum nasional
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah Modul, Media Pemberdayaan
Masyarakat, Penyuluh & Kader Penyuluh
Hukum
1000 orang 1000 orang65
modul/1800
penyuluh
87
modul/24
50
penyuluh
110
modul/32
00
penyuluh
110
modul/32
00
penyuluh
Jumlah orang yang mendapat penyuluhan dan
sosialisasi hukum
79 unit/ instansi 79 unit/ instansi
12.000.000
orang
16.000.00
0 orang
20.000.00
0 orang
20.000.00
0 orang
5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase (%) Penyelesaian Permohonan
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan yang
Diharmonisasikan
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembentukan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Penyelesaian Permohonan
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang
Keuangan dan Perbankan yang
Diharmonisasikan
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Penyelesaian permohonan
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang
Industri dan Perdagangan yang
Diharmonisasikan
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Penyelesaian permohonan
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang
Sumber Daya Alam, Riset dan Teknologi yang
Diharmonisasikan
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Penyelesaian permohonan
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang
Kesejahteraan Rakyat yang Diharmonisasikan
60% 80% 100% 100%
Presentase (%) Pembenahan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan,
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang
Diharmonisasikan
60% 80% 100% 100%
II.8.M.A-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
6 Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah Persentase (%) Pemerintahan Daerah
Provinsi,Kab/Kota yang Dipetakan dan
Dipublikasikan Peraturan Daerahnya Dalam
Sistem Informasi Peraturan Daerah yang
Akurat dan Up To Date Sesuai Dengan
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembentukan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Pemerintahan Daerah di
Wilayah I yang Memperoleh Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan
Rencana dan Permohonan
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Pemerintahan Daerah di
Wilayah II yang Memperoleh Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan
Rencana dan Permohonan
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Pemerintahan Daerah di
Wilayah III yang Memperoleh Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan
Rencana dan Permohonan
60% 80% 100% 100%
7 Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman
berkonstitusi dan hukum acara MK
34 kegiatan 34 kegiatan 34 kegiatan 34 kegiatan
Jumlah penyebaran informasi penanganan
perkara dan putusan MK
114 paket 114 paket 114 paket 114 paket
II. · Penurunan tunggakan perkara
· Tersedianya jumlah unit pengaduan
masyarakat di tiap lembaga penegak hukum
FOKUS PRIORITAS 2:
PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG
HUKUM
Program Kesadaran
Berkonstitusi
MK-RIPeningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan
Informasi MK
II.8.M.A-4
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
· Terwujudnya lembaga peradilan yang
dihormati dan disegani oleh setiap warga
negara dengan diterapkannya sistem
peradilan yang sederhana, cepat,
transparan dan akuntabel
1 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda
Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara
Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan
Barang Rampasan Negara yang
Diregistrasi/Diidentifikasi Secara Tepat Waktu
dan sesuai standar
75% 75% 80% 85% 90% 90% Program Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan
Barang Rampasan Negara yang Diamankan
dan Dipelihara Sesuai standar
80% 85% 90% 90%
Persentase (%) Mutasi dan Penghapusan Benda
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
yang Tepat Waktu dan Akuntabel
80% 85% 90% 95%
2 Persentase (%) Rutan dan Lapas yang
Memenuhi Standar Hunian dan
Keamanan
15% 15% 20% 25% 30% 30% Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Menurunnya Pelanggaran Ham,
Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan
Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik
Petugas Pemasyarakatan
di UPT Pas
4% 3% 2% 2%
Persentase (%) Pengaduan Masyarakat
Maupun Tahanan dan Warga Binaan
Pemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Secara
Cepat dan Tepat
70% 80% 90% 90%
Program Pembinaan
dan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan
Ketertiban
II.8.M.A-5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) Tindak Lanjut Pelanggaran
Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan
Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik
Petugas Pemasyarakatan
di UPT PAS
60% 65% 70% 75%
3 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan
dan Pembinaan Narapidana
Persentase (%) Tahanan dan Narapidana yang
Teregistrasi dan Terklasifikasi Secara Tepat
Waktu dan Akuntabel
67% 67% 72% 77% 82% 82% Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Tahanan yang Memperoleh
Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara Tepat
Waktu dan Akuntabel
70% 75% 80% 85%
Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh
Program Reintegrasi Secara Tepat Waktu dan
Akuntabel
70% 75% 80% 85%
Persentase (%) Narapidana yang Terserap di
Kegiatan Kerja Sesuai Program Kegiatan Kerja
70% 70% 75% 75% 80% 80%
Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh
Pembinaan Kepribadian Sesuai dengan
Program pembinaan kepribadian
70% 70% 80% 85% 90% 90%
4 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan
kemasyarakatan dan Anak
Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan
dan Klien Pemasyarakatan yang Teregistrasi
dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan
Akuntabel
67% 67% 72% 77% 82% 82% Program Pembinaan
dan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan
yang Memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi
Sesuai dengan program pendidikan dan
reintegrasi
70% 75% 80% 85%
Program Pembinaan
dan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
II.8.M.A-6
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan
yang Memperoleh
Pendampingan dan Pembimbingan Secara
Tepat Waktu dan Akuntabel
70% 75% 80% 85%
Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang
Memperoleh Pembimbingan dan
Pengawasan Sesuai dengan program
pembimbingan dan pengawasan
70% 75% 80% 85%
Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan
dan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan
Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel
80% 85% 90% 95%
5 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan
Perawatan warga binaan pemasyarakatan
Persentase (%) Tahanan, Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh
Perawatan Secara Tepat dan Akuntabel Sesuai
Standar
Kesehatan
35% 35% 35% 40% 45% 45% Program Pembinaan
dan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Tahanan, Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan yang
Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai
standar
50% 60% 70% 70%
Penurunan Jumlah Penderita Penyakit Menular
dan Pengguna Napza
20% 15% 10% 10%
Persentase (%) Bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui
dan Kelompok Resiko Tinggi yang
Memperoleh Perlindungan Sesuai Standar
50% 60% 70% 70%
6 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
dan Manajemen
Peningkatan kenerja lulusan diklat
kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja
93% 93% 65% 85% 100% 100% Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-7
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
7 Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis · Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat
di bidang teknis pada unit kerjanya
93% 93% 35% 50% 60% 60% Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
8 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
HAM
· Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat
di bidang fungsional dan HAM pada unit
kerjanya
93% 93% 63% 78% 100% 100% Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan
keahlian teknis pemasyarakatan
93% 93% 95% 95% 97% 97%
· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan
keahlian teknis keimigrasian
93% 93% 95% 95% 97% 97%
10 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki
Kaderisasi Berkesinambungan dan Pegawai
yang Memperoleh Pengembangan Karir
100% 100% 100% 100% Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki
Alokasi Sdm Profesional Sesuai Kebutuhan
dan Persentase (%) Pegawai yang Memperoleh
Promosi Secara Tepat Waktu
100% 100% 100% 100%
Persentase (%) Kelengkapan Data Pegawai
Secara Up-To-Date, Akurat dan On Line
96% 98% 100% 100%
9 Kegiatan Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur
Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-8
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) Administrasi Biro
Kepegawaian yang Akuntabel dan Persentase
(%) Aparatur yang Memperoleh Pembinaan
Sikap Mental Sesuai Kebutuhan
96% 98% 100% 100%
Persentase (%) penyelesaian pelanggaran
disiplin pegawai dan peresentase penyelesaian
permohonan pegawai
96% 98% 100% 100%
11 Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus · Persentase pengaduan dan kasus yang
dituntaskan secara tepat waktu
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM
12 Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian Persentase (%) Pengendalian pemberian
persetujuan visa kunjangan, visa kunjungan
saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa
untuk negara tertentu yang Memenuhi Standar
Dengan Data Akurat
60% 80% 100% 100% Program Peningkatan
Pelayanan dan
Pengawasan
Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) pengendalian pemberian izin
masuk, izin bertolak
dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos
Lintas Batas yang memenuhi standar dengan
data akurat
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) Pengendalian pemberian paspor
biasa yang memenuhi standar dengan data
akurat
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) pengendalian pemberian Surat
Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar
dengan data akurat
60% 80% 100% 100%
II.8.M.A-9
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) pengendalian pelayanan paspor
bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di
atas alat angkut yang memenuhi standar
60% 80% 100% 100%
Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang
dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin
bertolak dan fasilitas keimigrasian yang
responsif, implementatif dan akuntabel
8 8 9 9
13 Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal
kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal
tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang
diterbitkan yang memenuhi standar dan
akuntabel
76930 77699 78476 79261 Program Peningkatan
Pelayanan dan
Pengawasan
Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM
Jumlah pemberian persetujuan alih status izin
tinggal terbatas dan alih status
izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai
standar
8270 8353 8436 8520
Jumlah pemberian persetujuan Surat
Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta
penelaahan status kewarganegaraan sesuai
standar
546 552 557 563
Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang
izin tinggal, alih status keimigrasian, status
keimigrasian dan surat keterangan
keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat
yang responsif, implementatif dan akuntabel
8 8 9 9
14 Administrasi Hukum Perdata dan Administrasi Badan Hukum Persentase (%) administrasi pelayanan jasa
hukum perseroan tertutup yang sesuai standar
dan akuntabel
100% 100%
70% 75% 80% 85%
Program
Administrasi Hukum
Umum
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-10
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) administrasi pelayanan jasa
hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas
penanaman modal yang sesuai standar dan
akuntabel
85% 90% 95% 95%
Persentase (%) administrasi pelayanan jasa
hukum, badan hukum sosial yang sesuai
standar dan akuntabel
89% 91% 93% 95%
Persentase (%) pengumuman dalam tambahan
berita negara (TBN) secara tepat waktu dan
persentase layanan permohonan badan hukum
berbasis IT dengan data yang lengkap dan
akurat
25% 35% 40% 40%
Persentase (%) penyelesaian gugatan
masyarakat dan pemberian pendapat hukum
secara akuntabel
67% 69% 70% 75%
15 Persentase (%) administrasi kelengkapan
dokumen dan pengumuman permohonan hak
cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit
terpadu, dan rahasia dagang yang sesuai
standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembinaan/Penyelen
ggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase (%) administrasi klasifikasi,
penelusuran, dan penyelesaian
pemeriksaan substantif desain industri, serta
penelusuran hak cipta, dan desain tata letak
sirkuit terpadu yang sesuai standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase (%) penerbitan surat pendaftaran
ciptaan, sertifikat desain
industri, dan sertifikat desain tata letak sirkuit
terpadu, mutasi, lisensi, serta daftar umum
yang sesuai standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
II.8.M.A-11
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase (%) pelayanan hukum di bidang hak
cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit
terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar
(N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
· Persentase pelayanan hukum di bidang hak
cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit
terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar
40% 40% 60% 80% 100% 100%
16 Penyelenggaraan Sistem Paten Persentase kelengkapan dokumen dan
pengumuman permohonan Paten yang sesuai
standar
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembinaan/Penyelen
ggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase pengklasifikasian dan penelusuran
permohonan Paten sesuai
standar
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase administrasi pemeriksaan substantif
sesuai standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase administrasi penerbitan sertifikat
paten, pemeliharaan, mutasi dan lisensi Paten
sesuai standar (N)
60% 80% 100% 100%
Persentase pelayanan hukum di bidang paten
sesuai standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
17 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Persentase administrasi kelengkapan dokumen
permohonan merek dan indikasi geografis,
perpanjangan, mutasi dan lisensi serta
pengklasifikasian merek sesuai standar (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembinaan/Penyelen
ggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-12
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase administrasi pemeriksaan substantif
merek (N)
60% 80% 100% 100%
Persentase administrasi pemeriksaan substantif
indikasi geografis sesuai
standar (N)
60% 80% 100% 100%
Persentase penerbitan sertifikat merek dan
indikasi geografis serta perpanjangan merek
sesuai standar (N)
60% 80% 100% 100%
Persentase pelayanan hukum di bidang merek
(N)
60% 80% 100% 100%
18 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI Persentase penyusunan norma, standar, dan
proses kerja di bidang teknologi informasi; dan
persentase pengembangan fasilitas teknologi
informasi (hardware dan software) di bidang
HKI (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program
Pembinaan/Penyelen
ggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase kelengkapan database dan aplikasi
(software utama dan penunjang) HKI yang
dikelola dan dikembangkan secara terintegrasi
dan
dapat diimplementasikan dengan baik dan
terjamin kemanannya (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase ketersediaan perangkat teknologi
informasi HKI yang dikelola dan dipelihara
dengan baik untuk menjamin layanan DJHKI
kepada pemangku kepentingan (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase dokumentasi dan kepustakaan HKI
yang dikelola dan dipelihara secara baik dalam
bentuk manual dan digital (N)
40% 40% 60% 80% 100% 100%
II.8.M.A-13
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
19 Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Jumlah penyelesaian perkara Pidana, PHI
(yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk
perkara KKN dan HAM yang tepat waktu
10200 pkr 10200 pkr 5600 pkr 6100 pkr 6300 pkr 6500 pkr Program
Penyelesaian Perkara
MA-RI
Jumlah penyelesaian tunggakan perkara
Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150
juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang
tepat waktu
8100 pkr 8100 pkr 3600 pkr 3800 pkr 4000 pkr 4200 pkr
Jumlah penyelesaian minutasi, pemberkasan
dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan
perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari
150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM
yang tepat waktu
10200 pkr 10200 pkr 9500 pkr 9900 pkr 10300 pkr 10700 pkr
II.8.M.A-14
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
· Jumlah penyelesaian administrasi perkara
(yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan
Umum
12.203 pkr banding,
213.013 pkr Tk. I,
3.646.825 pkr Tipiring
12.203 pkr banding,
213.013 pkr Tk. I,
3.646.825 pkr Tipiring
112.300 pkr 114.546 pkr 116.836 pkr 119.173 pkr
· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang
dari 6 (enam) bulan
2.138.100 pkr 2.180.862 pkr 2.224.479 pkr 2.268.968 pkr
· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi,
PK dan Grasi yang lengkap dan tepat
5.321 pkr 5.321 pkr 3.798 pkr 3.874 pkr 3.951 pkr 4.233 pkr
21 Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor Tersusunnya kebijakan mengenai
penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor
1 naskah 1 naskah 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
MA-RI
22 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama · Jumlah penyelesaian administrasi perkara
(yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan
Agama
92.416 pkr 92.416 pkr 94.763 pkr 95.986 pkr 97.637 pkr 97.637 pkr Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama
MA-RI
· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang
dari 6 (enam) bulan
92416 pkr 92416 pkr 94.763 pkr 95.986 pkr 97.637 pkr 97.637 pkr
· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi,
PK dan Kesyar’iyahan yang lengkap dan tepat
waktu
490 pkr 490 pkr 494 pkr 499 pkr 504 pkr 504 pkr
Program Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 20 MA-RI
II.8.M.A-15
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Jumlah penyelesaian administrasi perkara
(yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan
Peradilan Militer
3.500 pkr 3.500 pkr 3.530 pkr 3.559 pkr 3.609 pkr 3.649 pkr MA-RI
Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari
6 (enam) bulan
3.530 pkr 3.559 pkr 3.609 pkr 3.649 pkr
Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi,
PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu
259 pkr 264 pkr 269 pkr 274 pkr
Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di
Lingkungan Peradilan 60 60 60 60
Penyusunan kebijakan manajemen tata laksana
dan administrasi tenaga teknis di lingkungan
peradilan Militer
2 2 2 2
Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai
kebutuhan90 90 90 90
23 Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer dan
TUN
II.8.M.A-16
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
24 Peningkatan Manajemen Peradilan TUN Jumlah penyelesaian administrasi perkara
(yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan
TUN
1600 pkr 1600 pkr 1.621 pkr 1.641 pkr 1.671 pkr 1.711 pkr MA-RI
Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari
6 (enam) bulan
1621 pkr 1641 pkr 1671 pkr 1711 pkr
Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi,
PK dan Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak
Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu
1162 pkr 1185 pkr 1208 pkr 1232 pkr
Penyusunan kebijakan mengenai manajemen
dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN
2 2 2 2
Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai
kebutuhan
160 160 160 160
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis di
lingkungan peradilan TUN
60 60 60 60
Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer dan
TUN
II.8.M.A-17
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah rekrutmen yang transparan, adil,
akuntabel dan berdasarkan kompetensi
806 satker 806 satker 814 satker 814 satker 814 satker 814 satker MA-RI
Jumlah rekruitment CPNS Jumlah rekruitmen
Cakim (4 Lingkungan Peradilan), Jumlah
rekruitmen Hakim Ad Hoc Tipikor
2275 orang 2275 orang 2960 orang
424 orang
3850 orang
424 orang
5005 orang
424 orang
5005 orang
424 orang
Persentase Database kepegawaian
kesekretariatan, diklat, dan pengawasan
terintergrasi.
118 orang 118 orang 814 satker 814 satker 814 satker 814 satker
Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan
rekrutmen yang berisi proses, metode dan
tahap rekrutmen.
12 orang 12 orang 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
Tersedianya dokumen rancangan pola karir 814 satker 814 satker 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen
Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan
pola karir
8 dokumen 8 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen
Tersedianya dokumen rencana kerja
pelaksanaan perbaikan pola karir.
10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di
lingkungan BUA
1 satker 1 satker 1 satker 1 satker 1 satker 1 satker Program Sarana dan
Prasarana Aparatur
Negara MA-RI
MA-RI
Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan
pengembangan SDM.
25 Program:
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya MA-
RI
II.8.M.A-18
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat
banding dan tingkat pertama
Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana teknis dan umum peradilan tingkat
banding dan tingkat daerah.
Pengad.tanah 106.000
m2
Pengad.tanah 106.000
m2
Pengad.tanah
80.000 m2
Pengad.tanah
40.000 m2
Pengad.tanah
40.000 m2
Pengad.tanah
40.000 m2
Program Sarana dan
Prasarana Aparatur
Negara MA-RI
MA-RI
Pemb.ged baru 30 unit Pemb.ged baru 30 unit Pemb.ged baru
35 unit
Pemb.ged baru 40
unit
Pemb.ged baru 40
unit
Pemb.ged baru 40
unit
Pemb.lanjutan 50 unit Pemb.lanjutan 50 unit Pemb.lanjutan 45
unit
Pemb.lanjutan 35
unit
Pemb.lanjutan 28
unit
Pemb.lanjutan 28
unit
Pemb.rumah dinas 30
unit
Pemb.rumah dinas 30
unit
Pemb.rumah
dinas 50 unit
Pemb.rumah dinas
35 unit
Pemb.rumah dinas
30 unit
Pemb.rumah dinas
30 unit
Rehab ged 120 unit Rehab ged 120 unit Rehab ged 90
unit
Rehab ged 30 unit Rehab ged 30 unit Rehab ged 30 unit
II.8.M.A-19
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Rehab rumah dinas 50
unit
Rehab rumah dinas 50
unit
Rehab rumah
dinas 50 unit
Rehab rumah
dinas 35 unit
Rehab rumah dinas
30 unit
Rehab rumah dinas
30 unit
Sarana dan prasarana
799 satker
Sarana dan prasarana
799 satker
Sarana dan
prasarana 799
satker
Sarana dan
prasarana 805
satker
Sarana dan
prasarana 819
satker
Sarana dan
prasarana 821
satker
Pengad kend roda
empat utk 400 unit
utk wkl dan pansek
pengadilan tkt pertama
Pengad kend roda
empat utk 400 unit
utk wkl dan pansek
pengadilan tkt pertama
Pengad kend
roda empat utk
410 unit utk wkl
dan pansek
pengadilan tkt
pertama
Pengad kend roda
empat utk 415
unit utk wkl dan
pansek pengadilan
tkt pertama
Pengad kend roda
empat utk 400 unit
utk wkl dan pansek
pengadilan tkt
pertama
Pengad kend roda
empat utk 400 unit
utk wkl dan pansek
pengadilan tkt
pertama
II.8.M.A-20
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan
Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc
Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan
keamanan)
Penyediaan Sarana
prasarana dan
pengadilan tipikor di
17 PN di ibukota
propinsi
Penyediaan Sarana
prasarana dan
pengadilan tipikor di
17 PN di ibukota
propinsi
Penyediaan
Sarana prasarana
pengadilan
Tipikor di 15 PN
di ibukota
propinsi
Penyediaan Sarana
prasarana
pengadilan
Tipikor di 20 PN
di ibukota
kabupaten/kota
Penyediaan Sarana
prasarana
pengadilan Tipikor
di 24 PN di
ibukota
kabupaten/kota
Penyediaan Sarana
prasarana
pengadilan Tipikor
di 24 PN di
ibukota
kabupaten/kota
Penyediaan sarana dan prasarana untuk
menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz
50 lokasi 50 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi
28 Pelatihan bagi Program pendidikan calon
hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2
Angkatan
913 913 430 org 430 org 430 org 430 org MA-RI
Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera
berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi
Terkini lainnya
2.402 2.402 1000 org 1000 org 1000 org 1000 org
29 Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan
manajemen dan kepemimpinan
1.832 1.832 1870 1906 1945 1945 MA-RI
Jumlah pelatihan bagi tenaga struktural 181 181 2 paket 2 paket 2 paket 2 Paket
Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur
Peradilan
Program Pendidikan
dan Pelatihan MA-RI
Peningkatan profesional aparatur peradilan dibidang Manajemen dan
kepemimpinan
Program Pendidikan
dan Pelatihan MA-RI
II.8.M.A-21
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
30 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan
pengembangan hukum dan peradilan dengan
mempertimbangkan kebutuhan lembaga
peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.
7 penelitian, Kajian 8
WilProp masing-
masing 30 Audience, 6
pkt study banding, 9
pkt seminar, 9 pkt
sosialisasi
7 penelitian, Kajian 8
WilProp masing-
masing 30 Audience, 6
pkt study banding, 9
pkt seminar, 9 pkt
sosialisasi
13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket Program Pendidikan
dan Pelatihan MA-RI
MA-RI
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi
tenaga peneliti
Penyusunan Sistem
penelitian secara
manual 1 Pkt
Penyusunan Sistem
penelitian secara
manual 1 Pkt
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Pelaksanaan Study Banding ke Luar
Negeri
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket
Jumlah penanganan pengawasan teknis,
administrasi peradilan dan administrasi umum,
serta penanganan pengaduan di Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya
208 laporan 208 laporan 210 laporan 212 laporan 215 laporan 215 laporan
Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan
pengaduan kepada aparat pengadilan dan
masyarakat.
200 orang 4 wilayah 200 orang 4 wilayah 200 org 4 wil 200 org 4 wil 200 org 4 wil 200 org 4 wil
Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi
umum, penanganan pengaduan
31 Program:
Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Aparatur Negara MA-
RI
MA-RI
II.8.M.A-22
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
32 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan
pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan
aparat peradilan.
100 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan Program:
Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Aparatur Negara MA-
RI
MA-RI
Jumlah PMK dan pedoman teknis 4 peraturan 4 peraturan 4 peraturan 4 peraturan 4 peraturan 4 peraturan
Jumlah kegiatan pembinaan dan
pengembangan administrasi yustisial
6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
34 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan
Pengelolaan Teknologi Informasi
Jumlah sistem dan informasi penanganan
perkara
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah
Konstitusi RI
35 Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan
Keuangan, dan Pengawasan
Penyusunan dokumen anggaran dan
penanganan perkara
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah
Konstitusi RI
MK-RI
MK-RI
33 Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan
Hukum
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah
Konstitusi RI
II.8.M.A-23
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
36 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan Jumlah kegiatan pengembangan organisasi,
SDM dan reformasi birokrasi
5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah
Konstitusi RI
MK-RI
37 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub,
Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya
Jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara
lainnya
90 perkara 90 perkara 103 perkara 85 perkara 80 perkara 80 perkara Program Penanganan
Perkara Konstitusi
MK-RI
Jumlah perkara PHPU Legislatif dan Pilpres - - - - 80 perkara -
Jumlah perkara Pemilukada 70 perkara 70 perkara 56 perkara 100 perkara 25 perkara 25 perkara
· Jumlah data perkara yang disajikan dalam
rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen
berdasarkan jenis penanganan perkara
termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak
dan perkara lainnya (statistik kriminal).
1 SIM 1 SIM 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kejaksaan Agung
Penerapan Sistem Teknologi Informasi di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- - 1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem Informasi
Manajemen
1 Sistem Informasi
Manajemen
1 Sistem Informasi
Manajemen
ersusunnya rencana dan pemantauan serta
evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan manajemen dan kepemimpinan
Kejaksaan Agung
Terselenggaranya proses pendidikan dan
pelatihan manajemen dan kepemimpinan
11 diklat11 diklat Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur Kejaksaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan
39 11 diklat 11 diklat36 diklat / 6000
peserta
36 diklat / 6000
peserta
38 Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi
II.8.M.A-24
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Tersusunnya rencana dan pemantauan serta
evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional
Terselenggaranya proses pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional
Jumlah dokumen yang terkait dengan
pengimplementasian Blue Print mengenai
rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan
pra diklat
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - Kejaksaan Agung
Jumlah laporan manajemen kepegawaian
terkait dengan 1). rekruitmen pegawai, 2).pola
jenjang karier dan 3).pra diklat
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan -
42 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di wilayah I
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan
jabatan dan wewenang dan tugas umum,
kegiatan pengelolaan keuangan serta
penyalahgunaan wewenang dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus, tindak pidana
umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara
pada daerah hukum Inspektorat I.
300 lapdu 300 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kejaksaan Agung
41 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Republik
Indonesia
26 diklat40 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 26 diklat 26 diklat 26 diklat36 diklat / 6000
peserta
36 diklat / 6000
peserta
II.8.M.A-25
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
43 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di wilayah II
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan
jabatan dan wewenang dan tugas umum,
kegiatan pengelolaan keuangan serta
penyalahgunaan wewenang dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus, tindak pidana
umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara
pada daerah hukum Inspektorat II.
200 lapdu 200 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
44 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di wilayah III
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan
jabatan dan wewenang dan tugas umum,
kegiatan pengelolaan keuangan serta
penyalahgunaan wewenang dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus, tindak pidana
umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara
pada daerah hukum Inspektorat III.
200 lapdu 200 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
45 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di wilayah IV
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan
jabatan dan wewenang dan tugas umum,
kegiatan pengelolaan keuangan serta
penyalahgunaan wewenang dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus, tindak pidana
umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara
pada daerah hukum Inspektorat IV.
100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
II.8.M.A-26
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
46 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di wilayah V
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan
jabatan dan wewenang dan tugas umum,
kegiatan pengelolaan keuangan serta
penyalahgunaan wewenang dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus, tindak pidana
umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara
pada daerah hukum Inspektorat V.
100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu 100 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
47 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan
jajaran pengawasan di daerah
Jumlah laporan pengaduan masyarakat
terhadap penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik
di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang
ditindaklanjuti
350 lapdu 350 lapdu 300 lapdu 300 lapdu 300 lapdu 300 lapdu Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung
48 Manajemen Sumber Daya Manusia · Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan
Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)
3,26 3,26 3,27 3,28 3,29 3,29 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya KPK
KPK
49 Penanganan Pengaduan Masyarakat · Kasus siap LIDIK (Jumlah) 72 72 80 88 96 96 Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
KPK
II.8.M.A-27
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran
yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
10 10 10 10 10 10
Persentase jumlah penyerapan anggaran
dibanding realisasi kegiatan
95% 95% 95% 95% 95% 95%
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
155 155 155 155 155 155
Jumlah kasus hukum dan pendampingan
internal pegawai KY yang dapat diselesaikan
denagn tuntas
2 2 2 2
Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi atau
lembaga lainnya yang terlaksana
10 10 10 10
Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk
publikasi informasi kebijakan dibidang yudisial
60.000 eks 60.000 eks 60.000 eks 60.000 eks
Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang
terlaksana
20 20 20 20
Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen yang
terpenuhi
35 35 35 35
51 Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan
Hakim
· Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar 60 60 79 84 90 90 Komisi Yudisial
· Jumlah calon Hakim Agung yang lulus
seleksi KY dan diajukan ke DPR
15 15 30 27 9 9
· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang
mendaftar
300 300 800 800 800 800
· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang
lulus seleksi administrasi
150 150 200 200 200 200
Program peningkatan
kinerja seleksi hakim
agung dan
pengawasan perilaku
hakim
50 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan
perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan
sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial
Program Dukungan
manajemen &
pelaksanaan tugas
teknis lainnya Komisi
Yudisial
Komisi Yudisial
II.8.M.A-28
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
· Jumlah putusan hakim tingkat pertama,
tingkat banding, dan MA yang diteliti dan
dianalisa
150 150 200 200 200 200
Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan
kapabilitas hakim yang terselenggara
7 7 7 7
Jumlah peradilan yang diberi penghargaan 4 4 4 4
· Persentase laporan masyarakat yang
ditangani hingga tuntas
70% 70% 75% 80% 85% 85%
· Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim yang diproses sampai
tingkat Majelis Kehormatan Hakim
20 20 12 12 12 12
Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan
profesionalisme hakim yang dilaksanakan
200 200 200 200 200 200
Jumlah laporan pemantauan proses
persidangan di badan peradilan yang menarik
perhatian publik
35 35 35 35
Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi
hakim
Komisi YudisialProgram peningkatan
kinerja seleksi hakim
agung dan
pengawasan perilaku
hakim
52
II.8.M.A-29
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
FOKUS PRIORITAS 3:
PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM
Jumlah Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka
Pemajuan Ham
100% 100% 14 14 14 14
Jumlah Kerjasama Dalam Negeri Dalam
Rangka Implementasi Ham/ Ranham
6 Inst. HAM
Internasional dan 2
N.A
6 Inst. HAM
Internasional dan 2
N.A
50 50 50 50
Jumlah harmonisasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Perspektif Ham
10 Negara/ NGO; 10 Negara/ NGO; 36 36 36 36
Jumlah Analisis Laporan Pelaksanaan
Instrumen Ham Internasional dan Naskah
Akademik Instrumen Ham Internasional
440 pusat dan daerah 440 pusat dan daerah 8 8 8 8
Jumlah modul dan panduan HAM, bahan ajar
HAM, dan tenaga Penguatan HAM
40 40 4 dan 30 4 dan 30 3 dan 30 3 dan 30
Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah
mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan
program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah
I
10% 10% 2 3 4 4
Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah
mengikuti penguatan HAM
dan melaksanakan program/kegiatan
berperspektif HAM Wilayah II
5 4 4 4
Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah
mengikuti penguatan HAM
dan melaksanakan program/kegiatan
berperspektif HAM Wilayah III
10% 10% 3 3 4 4
1 Kegiatan Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan HAM
Kegiatan Penguatan HAM
Program
Perlindungan dan
Pemenuhan HAM
2 Program
Perlindungan dan
Pemenuhan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
III. Persentase Kementerian/Lembaga yang
telah melaksanakan kebijakan berdasarkan
pendekatan HAM (Human Rights Based
Approach ).
II.8.M.A-30
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah Kl Atau Daerah yang telah
memperoleh Diseminasi HAM
34 kab/kota 34 kab/kota 34 34 34 34
Jumlah Penyuluh Ham 136 penyuluh 136 penyuluh 90 90 90 90
Jumlah Evaluasi dan Pengembangan
Diseminasi Ham
34 kab/kota 34 kab/kota 3 3 3 3
Jumlah metodologi dan bahan diseminasi
HAM
4 4 4 4
Jumlah Data implementasi HAM yang diolah 156 156 80 80 80 80
Jumlah Evaluasi dan Laporan Tentang Ham 156 156 80 80 80 80
Jumlah Akses Jalur Informasi Ham Melalui
Internet
156 156 2400 2600 2800 3000
Jumlah Informasi HAM melalui Helpdesk,
Media Cetak dan Elektronik
156 156 8 dan 12 8 dan 12 8 dan 12 8 dan 12
5 Pelayanan dan Bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di
Pengadilan Tingkat Pertama
347 satker 347 satker 352 satker 352 satker 352 satker 352 satker MA-RI
Jumlah Pos Bantuan Hukum di lingkungan
pengadilan tingkat pertama
39 satker 60 satker 80satker 100satker
Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk
menjangkau lapisan masyarakat yang miskin
dan terpinggirkan
6 kali 6 kali 20 zitting plaatz 30 zitting plaatz 40 zitting plaatz 50 zitting plaatz
Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara
prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama
292 satker 292 satker 9.850 perkara 9.150 perkara 8.450 perkara 8.450 perkara
Jumlah penyelenggaraan sidang keliling 61 satker 61 satker 273 lokasi 273 lokasi 273 lokasi 273 lokasi
Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan
gugatan bagi masyarakat tidak mampu
240 satker 240 satker 46 satker 46 satker 46 satker 46 satker
Kementerian Hukum dan HAM
Kegiatan Diseminasi HAM3
Kegiatan Informasi HAM Program Pemajuan
HAM
4
Program Pemajuan
HAM
Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama
6 Pelayanan dan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama
Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
MA-RI
Kementerian Hukum dan HAM
II.8.M.A-31
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Penyelenggaraan sidang keliling (detasering) di
lingkungan pengadilan TUN dan Militer
23 satker 23 satker 23 satker 23 satker 23 satker 23 satker
Penyelenggaran Pos Bantuan Hukum di
lingkungan pengadilan TUN
23 satker 23 satker 5 satker 10 satker 15 satker 15 satker
8 Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Komnas HAM
Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil
pengkajian dan penelitian yang terkait dengan
pembentukan/ perubahan/ pencabutan
peraturan perundang-undangan nasional/
aksesi/ ratifikasi instrumen HAM internasional
40% 40% 50% 50% 60% 60%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan
aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan
HAM melalui penyediaan informasi publik
4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM 2 orang 4 orang 6 orang 6 orang
Peningkatan jumlah aparatur negara,
perorangan, kelompok masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang paham tentang
peraturan perundang-undangan yang
berperspektif HAM
200 orang 225 orang 250 orang 250 orang
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Komnas
HAM
4 rekomendasi5 rekomendasiJumlah rekomendasi yang terkait dengan
pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan
dengan HAM
7 rekomendasi
128 pkr
7 rekomendasi 6 rekomendasi
7 133 pkr131 pkr129 pkrPelayanan dan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Militer dan
TUN
Pembebasan biaya perkara (prodeo) di
lingkungan pengadilan TUN
127 pkr 127 pkr
4 rekomendasi
Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Militer dan
TUN
MA-RI
II.8.M.A-32
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM 4 pedoman 4 pedoman 4 pedoman 5 pedoman 6 pedoman 6 pedoman
9 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Presentase penanganan pengaduan yang
disampaikan ke Komnas HAM
60% 60% 75% 80% 85% 85%
Tersedianya sistem pengaduan online dan
database pengaduan
1 aplikasi (bertahap) 1 aplikasi (bertahap) 1 aplikasi
(bertahap)
1 aplikasi
(bertahap)
1 aplikasi
(bertahap)
1 aplikasi
(bertahap)
Presentase pemantauan kasus pelanggaran
HAM dan kondisi HAM
65% 70% 75% 75%
Presentase rekomendasi terkait kasus
pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh
pihak terkait
45% 45% 50% 55% 65% 65%
Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM
terkait kasus pelanggaran HAM berat yang
diserahkan ke Jaksa Agung
1 hasil
penyelidikan
1 hasil
penyelidikan
1 hasil
penyelidikan
1 hasil
penyelidikan
Presentase penanganan kasus pelanggaran
HAM melalui mekanisme mediasi
50% 50% 60% 65% 70% 70%
Presentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-
kasus pelanggaran HAM
50% 50% 60% 60% 75% 75%
10 Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap
Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat
negara dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan serta perlindungan,
penegakan dan pemajuan HAM perempuan
30% 30% 80% 95% 100% 100% Komnas HAM (Komnas
Perempuan)
Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
serta perlindungan, penegakan dan pemajuan
HAM perempuan
30% 30% 30% 60% 90% 90%
Hasil kajian dan rekomendasi yang
ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap
perempuan dan perlindungan HAM perempuan
2 kajian dan 2
rekomendasi
2 kajian dan 2
rekomendasi
2 kajian dan 2
rekomendasi
2 kajian dan 2
rekomendasi
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Komnas
HAM
Komnas HAMProgram Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Komnas
HAM
II.8.M.A-33
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta
dan pendokumentasian pelanggaran HAM
perempuan
5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan
Presentase respon pengaduan perempuan
korban kekerasan
80% 80% 100% 100%
Presentase sistem pemulihan korban
pelanggaran HAM yang dikembangkan
40% 40% 45% 50% 55% 55%
Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas
Perempuan dalam rangka menciptakan
lembaga yang independen, transparan, dan
akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas
Perempuan
40% 40% 50% 70% 80% 80%
· IPK 5
RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota
(Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%)
• Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%)
s 100% WTP
40% WDP
60% WTP
40% WDP
Fokus Prioritas 4 :
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN
NEPOTISME
IV.
II.8.M.A-34
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah penyelidikan dan penyidikan perkara
tindak pidana Korupsi yang diselesaikan
100 pkr 100 pkr 80 pkr 80 pkr 80 pkr 80 pkr
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara
tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan
- - 3 pkr 3 pkr 3 pkr 3 pkr
Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM
berat yang diselesaikan
5 pkr 5 pkr 2 pkr 2 pkr 2 pkr 2 pkr
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang
diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan
100 pkr 100 pkr 80 pkr 80 pkr 80 pkr 80 pkr
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang
diselesaikan dalam tahap Penuntutan
Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran
HAM Berat yang diselesaikan
5 pkr 5 pkr 2 pkr 2 pkr 2 pkr 2 pkr
Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat
yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan
3 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang
diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.
1.445 pkr 1.445 pkr 1.300 pkr 1.300 pkr 1.300 pkr 1.300 pkr Program Penanganan
dan Penyelesaian
Perkara Pidana
Khusus, Pelanggaran
HAM Berat dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran HAM
Berat
1
Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan
Program Penanganan
dan Penyelesaian
Perkara Pidana
Khusus, Pelanggaran
HAM Berat dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
2 Kejaksaan AgungProgram Penanganan
dan Penyelesaian
Perkara Pidana
Khusus, Pelanggaran
HAM Berat dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung
II.8.M.A-35
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah kerja sama hukum sebagai
implementasi MLA dalam rangka
pengembalian terdakwa/ tersangka dan aset
negara hasil tindak pidana korupsi yang
disembunyikan diluar negeri.
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah rancangan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan penelaahan
2 rancangan peraturan 2 rancangan peraturan 2 rancangan
peraturan
2 rancangan
peraturan
2 rancangan
peraturan
2 rancangan
peraturan
Kasus Potensial (Kasus) 65 65 70 75 80 80
Kasus Solid (Kasus) 30 30 40 42 45 45
Penyidikan (Perkara) 60 60 65 70 75 75
Penyidikan Lengkap (Perkara) 40 40 38 40 42 42
Penuntutan (Perkara) 50 50 55 60 65 65
Berkas Perkara yang dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri (Perkara)
40 40 42 45 47 47
Pelaksanaan Pidana Badan terhadap putusan
Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum
tetap (Persen)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan perkara yang disupervisi
KPK(Persen)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan jumlah penerimaan SPDP
(Persen)
60% 60% 100% 100% 100% 100%
LHKPN yang Diumumkan dalam TBN
(Jumlah Penyelenggara Negara)
17.000 17.000 19.000 17.000 17.000 17.000
Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara 360 360 440 480 510 510
Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) 4 4 4 5 5 5
4 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan
kerjasama hukum
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung
8
KPK
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
9
5
Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
KPK
Pengelolaan LHKPN
6 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
KPK
Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
KPK
Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
KPK
7 Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Program
Pemberantas an
Tindak Pidana
Korupsi
II.8.M.A-36
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi 330 330 360 390 420 420
Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) 8 8 8 10 10 10
Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan
Swasta) yang melaksanakan Program
Pengendalian Anti Gratifikasi
4 4 6 8 10 10
Terbentuknya agen perubahan 400 400 400 400
Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang
menerapkan Modul Anti Korupsi
75 75 90 110 125 125
Jumlah Komunitas Anti Korupsi 15 15 30 30 30 30
Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang
Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)
15 15 20 25 25 25
Pusat studi anti korupsi 1 1 1 1
Jumlah peraturan/ kebijakan di bidang
pengawasan ( RUU Pengendalian
Penyelenggaraaan Administrasi Pemerintahan
dan peraturan pelaksanaannya)
1 RUU 1 RUU 1 UUSosialisasi dan 3
peraturan pelasanaSosialisasi Sosialisasi
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang
pengawasan (perencanaan pengawasan
fungsional)
-
- 1 Permen 2 kebijakan 2 kebijakan 2 kebijakan
Persentase instansi yang disosialisasikan KESA
dan Kendali Mutu
-
- 75% 80% 90% 90%
Jumlah peraturan/kebijakan tentang Pakta
Integritas1 1 - - - -
Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan
Pemberantasan Korupsi)4 kebijakan 4 kebijakan 4 kebijakan 4 kebijakan 4 kebijakan 4 kebijakan
Persentase instansi pemerintah yang
melaksanakan dan melaporkan Inpres
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang
dievaluasi sesuai pedoman
65% 65% 75% 85% 90% -
KPK
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan
masyarakat dan pemberantasan korupsi
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
10 Pengelolaan Gratifikasi Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
Kemen PAN & RB13
11 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti
Korupsi
Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
KPK
12 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem
pengawasan intern pemerintah
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-37
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang
pengawasan masyarakat
- - 1 Permen PAN &
RB
1 Permen PAN &
RB
1 Permen PAN &
RB
1 Permen PAN &
RB
Persentase laporan pengaduan masyarakat yang
disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh
instansi pemerintah
- - 75% 85% 90% -
Persentase instansi peserta model Island of
Integrity yang berhasil
- - 40% 42% 45% 45%
Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
5 5 5 5 5 5
Jumlah peserta diklat SPIP 1050 1050 1.020 1030 1040 1050
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan
sosialisasi SPIP
115 115 115 125 135 145
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan
konsultasi dan bimbingan teknis
penyelenggaraan SPIP
116 116 141 151 161 171
15 Jumlah peserta degree program - - 50 50 50 1050
Jumlah peserta diklat JFA - - 180 180 180 1650
Jumlah peserta diklat substansi - - 150 150 150 2250
Jumlah peserta overseas - - 25 30 35 850
Jumlah peserta domestic certification non JFA - - 30 30 30 300
Jumlah paket implementasi pengawasan intern
lintas sektoral
- - 1 1 1 1
Jumlah paket PIU monitoring - - 1 1 1 1
Jumlah paket pengembangan e-learning - - 1 6 2 1
16 Jumlah sosialisasi kebijakan (PP) tentang
Netralitas PNS (Larangan PNS menjadi
anggota Parpol)
1 PP 1 PP 30 30 30 30 Kemen PAN & RB
Jumlah sosialisasi kebijakan (PP) tentang Jiwa
Korps dan Kode Etik PNS
1 PP 1 PP 30 30 30 30
Capacity development bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di
K/L/Pemda (program gelar dan non gelar)
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
14 Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
BPKP
BPKP
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur
II.8.M.A-38
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Persentase penurunan tingkat pelanggaran
disiplin PNS
- - 25% 30% 35% 35%
Jumlah kebijakan (PP) tentang Konflik
Kepentingan
1 PP 1 PP Sosialisasi Sosialisasi - -
Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP
tentang Diklat Jabatan PNS
- - 30 Instansi 30 Instansi 30 Instansi 30 Instansi
Persentase jumlah kampanye di media cetak
dan elektronik40% 40% 70% 100% -
- Kemen PAN & RB
Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot
Project pengembangan budaya kerja sesuai
kebijakan
4 4 6 8 10 10
18 Pengembangan sistem e-procurement nasional Jumlah unit LPSE baru
244 244 200 100 100 -
Program
Pengembangan
Sistem Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
LKPP
19 Pengembangan pranata/sistem untuk pelatihan dan pembelajaran
bidang pengadaan barang/jasa
Jumlah SDM PBJ yang terlatih - - 100 100 100 100
Jumlah penerima beasiswa S3 dibidang
pengadaan barang/jasa
- - 5 5 5 -
V Fokus Prioritas 5:
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit
layanan di instansi Pusat
8,00 (Pusat)
Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit
layanan di instansi Daerah
8,00 (Daerah)
Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing
Bussiness Indeks)
75
1 Perencanaan, pengawasan dan kerjasama Persentase pengawasan integritas, kinerja dan
keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kerjasama yang difasilitasi100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kantor Perwakilan yang dibentuk di
Propinsi5 5 15 6 0 0
17 Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Pendayagunaan
Program
Pengembangan
Sistem Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
LKPP
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Ombudsman
Republik Indonesia
Ombudsman
II.8.M.A-39
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
2 Pengelolaan administrasi laporan Persentase laporan masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan 9 9 9 9 9 9
Persentase monitoring yang dilaksanakan
sesuai rencana100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase mediasi yang dapat menghasilkan
kesepakatan yang diterima para pihak 50% 50% 50% 60% 60% 60%
3 Pengembangan kebijakan dan evaluasi program pelayanan publik Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi
kebijakan pelayanan publik (UU Pelayanan
Publik dan peraturan pelaksanaannya)
- - 80% 90% 100% 100% Kemen PAN & RB
Persentase instansi pusat yang telah
mendapatkan sosialisasi kebijakan pelayanan
publik (UU Pelayanan Publik dan peraturan
pelaksanaannya)
50% 50% 100% 100% 100% 100%
Persentase implementasi instansi pusat dan
daerah
30% Pusat
30% Daerah
100% Pusat
50% Daerah
100% Pusat
100% Daerah
100% Pusat
100% Daerah
Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode
dan Modul Diklat Pelayanan Publik
1 Perka LAN 1 Perka LAN - - - -
Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik
berbasis kinerja
100 org 100 org 100 org 100 org 100 org -
Laporan monev pelaksanaan penilaian
pelayanan
1 1 1 1 1 1
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mempresentasikan kepuasan pelanggan
berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
- - 33 33 33 33
Skor IKM unit pelayanan - - 70 75 85 85
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan
evaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra
Bahkti Abdi Negara (CBAN)
- - 26 26 26 26
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Ombudsman
Republik Indonesia
Ombudsman
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
4 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan
kebijakan publik
Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
5 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang
kesejahteraan sosial
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-40
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
6 Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang
Perekonomian
Persentase Pemerintah Daerah yang
menerapkan OSS (PTSP)
75% 75% 80% 90% 95% 95%
Jumlah help Desk PTSP - - 6 Helpdesk PTSP 8 Helpdesk PTSP 8 Helpdesk PTSP
7 Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman
peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis
partisipasi masyarakat17 Kab/Kota 17 kab/Kota 25 Kab/kota 30 Kab/kota 35 Kab/kota 35 Kab/kota
Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan
pedoman peningkatan kualitas pelayanan
publik berbasis partisipasi masyarakat50 50 60 70 80 80
Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan
usulan instansi/pemerintah provinsi 200 unit 200 unit 250 unit 300 unit 300 unit 300 unit
Persentase unit pelayanan yang berkategori
baik sesuai penilaian
60% 60% 70% 80% 90% 90%
8 Penetapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jumlah SPM yang ditetapkan 17 SPM 17 SPM - - - - Program Pengelolaan
Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
Kemendagri
Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala -
2,5 sd 2,5)
0,5
Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai
akuntabel (%)
48% 51% 55%
1. Pengembangan kebijakan dan evaluasi program kelembagaan Persentase penyelesaian konsolidasi struktural
dan peningkatan kapasitas Kemen PAN&RB,
LAN dan BKN
100% (pergeseran
target 2010)
100% (pergeseran
target 2010)- - - -
Kemen PAN & RB
Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU)
yang telah tertata kelembagaannya 30% 30% 50% 85% 100% 100%
Persentase LNS yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya30% 30% 50% 85% 100% 100%
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
VI. Fokus Prioritas 6:
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIROKRASI
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-41
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah peraturan / kebijakan mengenai
Pedoman Umum Grand Design Sistem
Kelembagaan Pemerintah
2 Perpres, 5
PermenPAN&RB
3 Perpres, 5
PermenPAN&RBSosialisasi - - -
Jumlah kebijakan mengenai Kelembagaan
Instansi Vertikal- - 1 Perpres - - -
2. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
polhukam
Persentase Kementerian Negara bidang
polhukam yang telah tertata organisasi dan tata
kerjanya 30% 30%
50% 85% 100% 100% Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Persentase LPNK bidang polhukam yang telah
tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama
bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang
bagi kepentingan rakyat (BPN)
30% 30%
50% 85% 100% 100%
Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang
telah tertata organisasi dan tata kerjanya 30% 30%
50% 85% 100% 100%
3. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
perekonomian I 30% 30%50% 85% 100% 100% Kemen PAN & RB
Persentase LPNK bidang perekonomian I yang
telah tertata organisasi dan tata kerjanya 30% 30%
50% 85% 100% 100%
Persentase Perwakilan RI yang telah tertata
organisasi dan tata kerjanya30% 30%
50% 85% 100% 100%
4. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
perekonomian II
Persentase Kementerian Negara bidang
Perekonomian II yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya
30% 30%
50% 85% 100% - Kemen PAN & RB
Persentase LPNK bidang perekonomian II
yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 30% 30%
50% 85% 100% -
Persentase Kementerian Negara bidang
perekonomian I yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
II.8.M.A-42
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
5. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
kesra
Persentase Kementerian Negara bidang kesra
yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya30% 30%
50% 85% 100% 100%
Persentase LPNK bidang kesra yang telah
tertata organisasi dan tata kerjanya 30% 30%
50% 85% 100% 100%
Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi
dan tatakerjanya 30% 30%
50% 85% 100% 100%
6. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan
Penyelenggaraan Pemerintah
Jumlah UU tentang Administrasi
Pemerintahan, peraturan pelaksanaan dan
sosialisasinya
1 UU 1 UU
2 PP dan
sosialisasi UU
sosialisasi - -
Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP
Pelaksanaan UU tentang Etika Penyelenggara
Negara)
1 UU 1 UU 3 PP Sosialisasi Sosialisasi
Jumlah peraturan /kebijakan (RUU tentang
Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Daerah)
- -
1 RUU dan 1 RPP 1 UU dan 1 PP - -
Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tata
Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah
- -
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan -
7. Pengkajian Kinerja Kelembagaan Jumlah kajian efisiensi dan efektifitas
kelembagaan
- - 1 laporan - - - Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
Jumlah PP 1 PP 1 PP - - - -
Jumlah Perka. ANRI 15 Perka ANRI 15 Perka ANRI 5 Perka ANRI - - -
9. Pembinaan kearsipan pusat Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah
menerapkan SIKD-TIK15 15 20 25 30
- Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional
ANRI
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
8. Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
Program Dukungan
Manajemen dan
Penyelenggaraan
ANRI
II.8.M.A-43
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
10. Pembinaan kearsipan daerah Jumlah PemProv/Kab/Kota yang mendapat
kemampuan teknis pengelolaan arsip asset
sesuai dengan peraturan perundang-undangan- -
33 prov 25 Kab/Kota 30 Kab/Kota 30 Kab/Kota Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional
ANRI
Jumlah kebijakan (Rperpres) tentang Penilaian,
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural1 Perpres/ 1 PP 1 Perpres/ 1 PP Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Jumlah Perpres tentang penilaian kinerja
pegawai1 PP 1 PP Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Jumlah PP tentang Diklat Jabatan PNS 1 PP 1 PP Sosialisasi - - -
Jumlah PP tentang Pengangkatan PNS dalam
jabatan struktural1 PP 1 PP Sosialisasi - - -
Persentase instansi pemerintah yang
menerapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) 20% 20% 50% 70% 100% 100%
Jumlah kebijakan (PP) tentang Remunerasi
SDM Aparatur1 PP 1 PP Sosialisasi - - -
Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS 1 PP 1 PP Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Laporan evaluasi pembobotan jabatan - - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana
pensiun PNS1 PP 1 PP Sosialisasi - - -
Persentase instansi yang diberikan sosialisisasi
PP tentang pengadaan/formasi
8 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi
10% 30% 50% 50%
Persentase instansi yang mengirimkan data
usulan formasi PNS secara tepat dan akurat
- -
80% 100% 100% 100%
- Persentase instansi yang dilakukan evaluasi
kebijakan pengadaan PNS nya
- -10% 30% 50% 50%
11. Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
12. Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
13. Penyusunan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-44
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
14. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem manajemen SDM
aparatur
Jumlah kebijakan (PP) tentang Pegawai Tidak
Tetap serta persentase instansi yang diberikan
sosilaisasi
1 PP 1 PP
20% 30% 40% 40% Kemen PAN & RB
Persentase jumlah kebijakan SDM Aparatur
yang dilakukan evaluasi
- -40% 60% 80% 80%
- - 50% (Pusat) 70% 85% 85%
- - 20% (Daerah) 25% 30% 30%
Persentase kenaikan honorer yang telah
dilakukan verifikasi
- -100% - - -
Persentase tingkat aplikasi data formasi
nasional
- -100%
- - -
100% 100% 100% 100%
Persentase SAPK online di semua instansi
pusat dan daerah
70% 70% 90% 95% 100% 100%
Persentase tingkat keakuratan data
kepegawaian yang disajikan BKN
40% 40% 60% 75% 90% 100%
16. Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kepegawaian ( Sub Kegiatan Implementasi KPE )
Jumlah instalasi pengembangan sistem
implementasi KPE
- - 15 unit 100 unit 100 unit 100 unit
Jumlah/persentase penerbitan KPE bagi PNS - - 660.000 KPE 945.000 KPE 945.000 KPE -
17. Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan
pembinaan assessment center PNS
- - 1 - - - BKN
Jumlah assesor yang terakreditasi - - - - - -
Jumlah penyelenggara assessment centre yang
diakreditasi
- - - - - -
Jumlah pegawai / pejabat / calon pejabat
yang dinilai potensi dan kompetensinya
- - 5000 6000 7000 -
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
- Jumlah data SDM Aparatur Instansi Pusat
dan Daerah yang diolah
15. Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data
kepegawian
Persentase berfungsinya sistem informasi
kepegawaian nasional
100% 100% Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara
BKN
Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara
BKN
Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural Instansi Pemerintah,
dan Konseling Kepegawaian ( Sub Kegiatan Pembinaan Assessment
Center Pada Instansi Pemerintah )
Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara
II.8.M.A-45
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan 1 SK kepala 1 SK kepala - - - -
Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi- - 16
- - -
Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat
pola baru.1 laporan 1 laporan 1 laporan
- - -
Laporan hasil revitalisasi SIDA 1 laporan 1 laporan - - - -
1 laporan 1 laporan -
Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon
pemimpin aparatur negara1 kajian 1 kajian 1 Perka LAN
- - -
Jumlah laporan review kebijakan magang - - - 1 laporan - -
20. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV
Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat
I
60 org 60 org 60 orang 60 orang - - Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
21. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II
Jumlah laporan profiling lembaga diklat - - 1 buku profil - - - Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
22. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I
Jumlah buku database aparatur - - 1 buku - - - Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
23. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah Jumlah kajian indikator aparatur - - 1 laporan - - - Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
18. Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
Laporan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan diklat.
- -
19. Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
II.8.M.A-46
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
24. Pembinaan Wisyaiswara Jumlah Widyaiswara yang tersertifikasi - - 450 orang - - - LAN
Jumlah laporan identifikasi kualifikasi dan
kompetensi widyaiswara
- - 1 laporan - - -
Jumlah laporan penyelenggaraan diklat TOT
assessor widyaiswara
- - 1 laporan - - -
Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya
(RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara
Negara)
1 RUU 1 RUU 1 UU sosialisasi sosialisasi -
Jumlah pedoman/modul di bidang akuntabilitas
kinerja
1 kebijakan 1 kebijakan 2 Pedoman/
Modul
2 Pedoman/
Modul
2 Pedoman/ Modul 2 Pedoman/ Modul
Jumlah peraturan kebijakan di bidang
akuntabilitas kinerja
- - 3 3 3 3
Jumlah dokumen laporan bidang pengawasan
dan akuntabilitas
- - 3 3 3 3
Jumlah laporan penyusunan kebijakan internal
yang disusun
- - 2 2 2 2
Database pemetaan sistem AKIP 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database
44% 44% 48% 51%
Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
(LKjPP)
- - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase instansi yang diberi sosialisasi,
bimtek, pelatihan/pendampingan (pusat)
- -
30% 50% 70% 70%
Persentase instansi yang menyusun RKT
(Rencana Kerja Tahunan) (Pusat)
- -28% 40% 60% 60%
Persentase LAKIP yang diterima (pusat) - -100% 100% 100% 100%
Persentase PK yang diterima (pusat) - - 70% 85% 100% 100%
Jumlah laporan hasil evaluasi pusat - - 82 Laporan 82 Laporan 82 Laporan 82 Laporan
Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
25. Pengembangan kebijakan sistem pengawasan dan akuntabilitas
kinerja aparatur
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
26. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah pusat
Persentase Instansi pemerintah yang
akuntabilitas kinerjanya baik
55% 55% Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-47
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
27. 50% 50% 60% 70%
Persentase instansi yang diberi sosialisasi,
bimtek, pelatihan/ pendampingan (Daerah)
- - 17% 25% 40% 40%
Persentase instansi yang menyusun RKT
(Rencana Kerja Tahunan) (Daerah)
- -
20% 30% 40% 40%
Persentase LAKIP yang diterima (daerah) - -85% 92% 99% 99%
Persentase PK yang diterima (daerah) - - 60% 70% 80% 80%
Jumlah laporan hasil evaluasi daerah - - 99 laporan - - -
VII Fokus Prioritas 7:
PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSTANSI
Jumlah K/L yang telah melaksanakan
reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan
nasional
75 KL Kemen PAN & RB
Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi
birokrasi yang terukur sesuai dengan
kebijakan nasional
85% 90% 100%
Tingkat penanganan dampak dan
pengukuran manfaat reformasi birokrasi
100%
1. Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi
Persentase K/L yang telah memasukan usulan
reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB
Nasional
- - 75% 100% - - Kemen PAN & RB
Persentase K/L yang telah melaksanakan
reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB
nasional
100% 30% 50% 75% 100% 100%
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Persentase instansi yang menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja
80% 80%Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah daerah
II.8.M.A-48
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur
sesuai dg kebijakan RB Nasional
80% 80% 85% 90% 95% 100%
Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang diterbitkan
10 10 5 - - -
Updating data base Kebijakan, Hasil
Monitoring dan Evaluasi di Bidang Program
PAN dan RB
- - 100% 100% 100% 100%
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi pusat
Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan
program PAN dan RB sesuai dengan sasaran
pembangunan nasional
- - 20 K/L 25 K/L 40 K/L 40 K/L Kemen PAN & RB
Persentase jumlah K/L yang mengikuti
FORTEKPAN
- - 80% 90% 100% 100%
Persentase instansi yang menerima sosialisasi 100% 100% 100% - - -
Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada
instansi pusat
100% 100% 100% - - -
Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada
instansi daerah
15% pemda 15 % pemda 60% pemda 80% pemda 100% Pemda 100% Pemda
Persentase instansi yang menerima sosialisasi
(Daerah)
45% 45% 70% 80% 100% 100%
Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan
program PAN dan RB sesuai dengan sasaran
pembangunan nasional
- -
5 Pemda 6 Pemda 7 Pemda 7 Pemda
Persentase jumlah K/L yang mengikuti
FORKOMPANDA
- - 33 Provinsi
250 Kab/Kota
33 Provinsi
260 Kab/Kota
33 Provinsi
270 Kab/Kota
33 Provinsi
270 Kab/Kota
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi daerah
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.8.M.A-49
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi - -29 KL 45 KL 60 KL 60 KL
Persentase KL yang diolah sesuai hasil
monitoring dan evaluasi oleh tim independen
dan tim qality assurance
- -
100% 100% 100% 100%
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
program PAN dan RB
- -2 lapororan 5 laporan 6 laporan 6 laporan
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah
Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline
pemetaan
10% 10%
3 Prov/Kab/ Kota 6 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota
Kemen PAN & RB
Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan
dievaluasi
- -3 Prov/Kab/ Kota 6 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota
Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil
monitoring dan evaluasi oleh tim independen
dan tim qality assurance
- -
3 Prov/Kab/ Kota 6 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota 9 Prov/Kab/ Kota
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
program PAN dan RB
- - 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
II.8.M.A-50
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
INDIKATOR Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012PROGRAM PELAKSANANO
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prakiraan Maju
6. Perencanaan kepegawaian dan formasi Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian
sebagai dampak pelaksanaan reformasi
birokrasi
1 perka BKN 1 perka BKN - - - - BKN
Persentase jumlah pegawai yang telah
tertangani statusnya sebagai dampai reformasi
birokrasi
10% 10% 30% 50% 80% 100%
Jumlah sosialisasi Perka BKN tentang
penataan kepegawaian sebagai dampak
pelaksanaan reformasi birokrasi
- -13 wilayah kerja
BKN- - -
Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan
pilot project Penataan PNS (tahap persiapan)
- -
4 10% KL 25% KL -
Persentase jumlah pegawai pada instansi pilot
project yang telah tertangani statusnya sebagai
dampak penataan kepegawaian PNS dalam
rangka reformasi birokrasi
- -
- 30% 80% 100%
7. Pengkajian manajemen kebijakan Jumlah petunjuk teknis tentang
penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan
dampak reformasi birokrasi instansi1 kajian 1 kajian 1 Perka LAN - - -
Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara
LAN
Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara
II.8.M.A-51
NO
2013 2014 2015
I. FOKUS PRIORITAS I:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 100,5 100,5 105,3 88,4 91,1
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan
Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka Pengembangan
Sistem Hukum Nasional
6,7 6,7 5,5 7,4 7,7 7,7
2 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan 23 23 18,4 15,9 16,2 16,2
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan
Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta
Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka Pembinaan dan
Pengembangan Sistem Hukum Nasional
7,4 7,4 6,5 8,3 8,8 8,8
91,1
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
II.8.M.B-1
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan
Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum
Nasional
7,9 7,9 6,8 8,7 9,1 9,1
5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 6,7 6,7 5,7 8,7 9,7 9,7
6 Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah 1,7 1,7 1,7 2,3 2,5 2,5
7Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan
Informasi MK
47,1 47,1 60,7 37,1 37,1 37,1
II. FOKUS PRIORITAS 2:
PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM2.196,6 2.196,6 1.931,4 1.839,1 1.966,9 1.967,4
1Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
7,40 7,40 7,5 7,7 7,8 7,8
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA 104,7 104,7 106,8 109,2 111,4 111,4
3Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
1.167,5 1.167,5 856,4 826,8 849,2 849,2
II.8.M.B-2
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
4
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan
13,3 13,3 12,3 12,5 12,7 12,7
5Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta Perilaku Aparat
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
2,1 2,1 3,1 3,1 3,2 3,2
6Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur
Peradilan
25,3 25,3 31,3 26,4 27,5 27,5
7Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
8Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan bidang
Manajemen dan Kepemimpinan
14,3 14,3 14,8 15,3 15,3 15,3
9 Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara 29,1 29,1 9,9 10,3 10,6 11,0
10 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 53,5 53,5 45,8 55,9 56,8 56,8
11 Pengembangan Kebijakan Pengadilan Tipikor 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
12 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 10,6 10,6 10,6 10,9 11,3 11,3
13 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer 3,0 3,0 3,3 3,3 3,4 3,4
II.8.M.B-3
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
14 Peningkatan Manajemen Peradilan TUN 3,3 3,3 5,7 5,8 5,9 5,9
15
Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan
Hukum
2,9 2,9 3,8 2,9 2,9 2,9
16Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan
Pengelolaan Teknologi Informasi
10,4 10,4 11,6 11,5 12,1 12,1
17Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan
Keuangan, dan Pengawasan
0,5 0,5 4,4 3,9 4,0 4,0
18 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan 5,9 5,9 8,9 6,7 6,0 6,0
19Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres,
Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya
55,0 55,0 60,0 63,6 76,1 76,1
20 Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi 28,4 28,4 30,2 30,2 30,2 30,2
21 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan
13,3 14,5 15,2 15,5
22 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 62,8 65,0 68,6 68,5
23 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik
Indonesia
4.6 4.6 4,6 4,6 4,6 4,6
93,0 93,0
II.8.M.B-4
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
24 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di Wilayah I
- - 1,5 1,6 1,6 1,6
25 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di Wilayah II
- - 1,5 1,6 1,6 1,6
26 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di Wilayah III
- - 1,5 1,6 1,6 1,6
27 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di Wilayah IV
- - 1,5 1,6 1,6 1,6
28 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang Kejaksaan di Wilayah V
- - 1,5 1,6 1,6 1,6
29 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan
Jajaran Pengawasan di Daerah
7.0 7.0 4,5 4,5 4,5 4,5
30 Manajemen Sumber Daya Manusia 259,9 259,9 286,2 331,1 388,6 388,6
II.8.M.B-5
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
31 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2,6 2,6 2,8 5,2 5,2 5,2
32 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
0,3 0,3 1,0 0,9 1,0 1,0
33 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban
1,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4
34 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan
Tahanan dan Pembinaan Narapidana
0,6 0,6 1,1 1,2 1,5 1,5
35 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan
Kemasyarakatan dan Anak
1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4
36 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan
Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan
1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5
37 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan dan Manajemen
7,3 7,3 0,3 0,6 0,6 0,6
38 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 7,3 7,3 0,3 0,6 0,6 0,6
39 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
HAM
6,9 6,9 0,3 0,8 1,5 1,5
40 Kegiatan Pendidikan Kedinasan 9,5 9,5 9,3 10,5 11,1 11,1
41 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian
Kemenkumham
21,7 21,7 22,8 32,0 34,0 34,0
42 Kegiatan Pengawasan Inspektorat Khusus 4,7 4,7 3,1 5,1 5,6 5,6
43 Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian 7,9 7,9 157,8 11,4 13,7 13,7
II.8.M.B-6
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
44 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 1,9 1,9 4,6 2,5 3,1 3,1
45 Administrasi Hukum Perdata dan Administrasi Badan Hukum 15 15 16,7 18,5 21,3 21,3
46 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
1,4 1,4 0,8 1,8 2,0 2,0
47 Penyelenggaraan Sistem Paten 2,3 2,3 1,1 2,8 3,3 3,3
48 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis 2,8 2,8 2,3 4,0 4,6 4,6
49 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI 154,1 154,1 18,0 16,3 22,8 22,8
50 56,4 56,4 56,3 59,0 63,4 63,4
51 Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan
Hakim
8,2 8,2 9,2 12,4 13,9 13,9
52 Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan
Kompetensi Hakim
7,9 7,9 7,9 9,5 10,8 10,8
III. FOKUS PRIORITAS 3:
PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM 80,7 80,7 72,6 87,3 91,6 92,3
1 Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum 34,6 34,6 24,7 34,7 35,3 35,3
2 Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
3 Pelayanan dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer
dan TUN
0,1 0,1 1,7 1,7 1,8 1,8
II.8.M.B-7
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
4 Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara 7,4 7,4 7,4 8,5 9,3 9,3
5 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran
HAM
10,3 10,3 10,3 11,9 13,1 13,1
6 Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan
terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
9,3 9,3 9,7 11,3 12,4 12,4
7 Kegiatan Kerjasama HAM 1,8 1,8 1,9 2 2,1 2,2
8 Kegiatan Penguatan HAM 2,6 2,6 2,1 2,2 2,4 2,6
9 Kegiatan Diseminasi HAM 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9
10 Kegiatan Informasi HAM 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9
IV. FOKUS PRIORITAS 4 :
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
98,6 98,6 276,7 273,1 287,0 465,9
1 Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM
Berat
10,5 10,5 8,6 8,8 8,9 8,9
2 Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan 6.4 6.4 4,4 4,5 4,6 4,6
3 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Korupsi Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
155.5 155.5 136,7 145,9 152,1 152,1
4 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Kerjasama Hukum
5.5 5.5 3,0 3,0 3,0 3,0
5 Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi 6,2 6,2 7,1 8,1 9,4 9,4
II.8.M.B-8
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
6 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 6,1 6,1 7,0 8,0 9,2 9,2
7 Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi 6,8 6,8 7,8 8,9 10,3 10,3
8 Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi 3 3 3,5 4,0 4,6 4,6
9 Pengelolaan LHKPN 7,9 7,9 8,7 10,0 10,0 10,0
10 Pengelolaan Gratifikasi 1,6 1,6 3,8 3,4 3,4 3,4
11 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti
Korupsi
8,9 8,9 20,8 9,6 9,6 9,6
12 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan
intern pemerintah
2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,8
13 Pengembangan kebijakan, koordinasi, pengawasan masyarakat
dan evaluasi pemberantasan korupsi
4,2 4,2 4,5 5,8 5,9 5,9
14 Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi
13,1 13,1 14,5 16,6 18,7 20,0
15 Capacity development bagi auditor APIP dan pengelola keuangan
di K/L/Pemda (program gelar dan non gelar)
0,0 0,0 10,7 12,0 13,0 203,5
16 Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur 2,1 2,1 2,5 2,3 2,6 2,6
17 Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN 1,2 1,2 2,0 2,2 2,5 2,5
18 Pengembangan Sistem e-Procurement Nasional 24,5 24,5 26,4 13,0 12,0 0,0
II.8.M.B-9
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
19 Pengembangan pranata/sistem untuk pelatihan dan pembelajaran
bidang pengadaan barang/jasa
0,0 0,0 2,2 4,4 4,4 3,5
V. Fokus Prioritas 5:
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
15,4 15,4 22,0 23,2 23,9 23,5
1 Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama 0,2 0,2 4,7 3,2 1,4 1,4
2 Pengelolaan Administrasi Laporan 1,3 1,3 6,1 6,9 8,5 8,5
3 Pengembangan kebijakan dan evaluasi program pelayanan publik 3,0 3,0 2,5 3,2 3,4 3,4
4 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan
kebijakan publik
0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,0
5 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang
kesejahteraan sosial
4,4 4,4 3,3 3,5 3,8 3,8
6 Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang
Perekonomian
0,0 0,0 2,5 3,4 3,6 3,6
7 Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik 3,3 3,3 2,5 2,6 2,8 2,8
8 Penetapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Fokus Prioritas 6:
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIROKRASI
1 Pengembangan kebijakan dan evaluasi program kelembagaan 1,3 1,3 1,1 1,4 1,7 1,7
39,4VI. 70,7 70,7 82,1 97,9 111,1
II.8.M.B-10
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
2 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
polhukam
1,2 1,2 1,1 1,3 1,6 1,6
3 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
perekonomian I
2,1 2,1 1,8 2,3 2,6 2,6
4 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
perekonomian II
1,1 1,1 1,0 1,3 1,5 1,5
5 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan
kesra
1,1 1,1 1,0 1,3 1,4 1,4
6 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata
Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah
3,1 3,1 3,0 2,4 2,6 2,6
7 Pengkajian Kinerja Kelembagaan 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
8 Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
2,0 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0
9 Pembinaan kearsipan pusat 2,0 2,0 2,6 3,0 3,1 0,0
10 Pembinaan kearsipan daerah 0,0 0,0 3,4 3,0 3,6 4,0
11 Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM
aparatur
2,7 2,7 2,5 3,2 3,4 3,4
12 Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur 3,3 3,3 2,5 2,9 3,1 3,1
13 Penyusunan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur 3,5 3,5 3,0 4,6 4,7 4,7
14 Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi SDM aparatur 0,4 0,4 2,5 2,6 2,8 2,8
II.8.M.B-11
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
15 Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan
data kepegawian
36,45 36,45 7,7 8,0 17,5 0,0
16 Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kepegawaian ( Sub Kegiatan Implementasi KPE )
0,00 0,00 30,0 49,0 49,0 0,0
17 Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural Instansi
Pemerintah, dan Konseling Kepegawaian ( Sub Kegiatan
Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah )
0,00 0,00 0,6 0,0 0,0 0,0
18 Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur 1,5 1,5 2,0 1,0 1,5 1,5
19 Pengkajian kinerja sumber daya aparatur 2,2 2,2 1,0 0,4 0,0 0,0
20 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV
0,8 0,8 2,4 2,4 2,5 0,0
21 Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
22 Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I
0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
23 Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
24 Pembinaan Wisyaiswara 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
25 Pengembangan kebijakan sistem pengawasan dan akuntabilitas
kinerja aparatur
2,6 2,6 2,7 3,5 3,7 3,7
26 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah pusat
1,6 1,6 2,0 2,1 2,3 2,3
II.8.M.B-12
NO
2013 2014 2015
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
2011
TAHUN 2011RENCANA
TAHUN 2012
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR (Dalam Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS/PRAKIRAAN MAJU
27 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah daerah
1,7 1,7 2,0 2,2 2,5 2,5
VII. Fokus Prioritas 7:
PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSTANSI
12,7 12,7 16,3 32,9 39,4 37,9
1 Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi
8,5 24,5 30,0 30,0
2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi pusat
1,6 1,9 2,1 2,1
3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi daerah
1,3 1,8 1,9 1,9
4 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat
1,1 1,3 1,6 1,6
5 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah
1,8 1,9 2,3 2,3
6 Perencanaan kepegawaian dan formasi 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 0,0
7 Pengkajian manajemen kebijakan 0,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 2.575,15 2.575,20 2.506,43 2.441,82 2.611,01 2.626,45
10,9 10,9
II.8.M.B-13