Materi Ttg Lingkungan Hidup 2
description
Transcript of Materi Ttg Lingkungan Hidup 2
KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANKONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangLatar Belakang a. Pembangunan dan Lingkungan Hidupa. Pembangunan dan Lingkungan Hidup b. Isu Lingkungan Hidupb. Isu Lingkungan Hidup c. Pembangunan Berkelanjutanc. Pembangunan Berkelanjutan d. Ketaatan & Penegakan Hukum Lingkungand. Ketaatan & Penegakan Hukum Lingkungan
2.2. Dasar HukumDasar Hukum a. UUD 1945 Psl. 28 dan Psl. 33 Amd. Ke-4a. UUD 1945 Psl. 28 dan Psl. 33 Amd. Ke-4 b. UU No. 23 Thn 1997b. UU No. 23 Thn 1997 c. Per-UU-an Bidang Sektoralc. Per-UU-an Bidang Sektoral d. Per-UU-an Penegakan Hukumd. Per-UU-an Penegakan Hukum
II. KONSEP DASARII. KONSEP DASAR1.1. Defenisi :Defenisi : a. Lingkungan Hidup & SDAa. Lingkungan Hidup & SDA b. Pembangunan Berkelanjutanb. Pembangunan Berkelanjutan c. Ketaatan Lingkunganc. Ketaatan Lingkungan d. Penegakan Hukum Lingkungand. Penegakan Hukum Lingkungan
2.2. Kegiatan Penegakan Hukum LHKegiatan Penegakan Hukum LH a. Promosi Ketaatana. Promosi Ketaatan b. Inspeksib. Inspeksi c. Negosiasi/Bintekc. Negosiasi/Bintek d. Tindakan Hukum d. Tindakan Hukum
3.3. Manfaat Penegakan Hukum LHManfaat Penegakan Hukum LH a. Lindungi Kualitas LH & Kesmasa. Lindungi Kualitas LH & Kesmas b. Bangun & Kuatkan Kredibilitasb. Bangun & Kuatkan Kredibilitas c. Ciptakan Keadilanc. Ciptakan Keadilan d. Kurangi Biaya & Resikod. Kurangi Biaya & Resiko
SOCIAL GOALS(VALUE SYSTEMS)
COMMUNITYECONOMICSAS IF PEOPLEMATTERED
ECONOMIC GOALS
ENVIRONMENTAL GOALS
CONSERVATIONWITH EQUITY
ENVIRONMENTECONOMY
INTEGRATION
A SYSTEM PERSPECTIVE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
EQUITY EFFICIENCY
NETSOCIALWELFARE
SIA BCA
EIA
CAPACITY
MACRO-POLICY ANALYSIS
ENVIRONMENTCONSERVATION
OF NATURE* *
MAINTENANCE OFRESOURCE CAPITAL
(MRC)
SOCIETY
DISTRIBUTION
OF BENEFITS
* *
QUALITY OF
LIFE (QOL)
ECONOMY
PRODUCTION
OF GOODS AND
SERVICES
* *
GROSS DOMESTIC
PRODUCT (GDP)
MICRO-PROJECTEVALUATION
DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :CRITERIA AND COMPONENTS (SADLER, 1988)
SIA = Social Impact Assessment
BCA = Benefit Cost Analysis
EIA = EnvironmentalImpact Assessment
III. MUATAN MATERIIII. MUATAN MATERI
LHLH
LH. ALAM
• Udara• Air• Tanah• Pesisir & Laut• Keanekaragaman Hayati
LH. BUATAN• Perkotaan• Perdesaan• Kawasan Tertentu
LH. SOSIAL/BUDAYA
• Adat Istiadat• Pranata Sosial
KERUSAKAN LH
PENCEMARAN LH
UU 23/97
PLH
1. PP 18/99 PP 85/99
2. PP 19/99
3. PP 27/99
4. PP 41/99
9 Kep.Ka. BAPEDAL
P.PLB3
P.P.L
AMDAL
P.P.U
2 KEPMEN LH
16 KEPMEN LH 6 Kep.Ka. BAPEDAL
7 KEPMEN LH 2 Kep.Ka. BAPEDAL
5. PP 54/2000 LPJPPSLH1 Kepmen1 KepKaBapedal
6. PP 150/2000 PKTUPB
7. PP 4/2001 K H & L
8. PP 74/2001
9. PP 82/2001
B3
PPA
KEBIJAKAN
KEGIATANUSAHA
PERORANGAN
Setiap usaha dan/atau Kegiatan Dilarang Melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LH.
Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Besar Dan Penting Terhadap LH WAJIB memiliki AMDAL.
Setiap Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan WAJIB melakukan Pengelolaan LIMBAH yang dihasilkan.
Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atauKegiatan WAJIB Melakukan PengelolaanLIMBAH B3 yang dihasilkan.
11
22
33
44
PELESTARIANFUNGSI
LH
Larangan melakukan pembuangan limbah ke Media LH tanpa Ijin
Larangan Melakukan Pembuangan Limbah Dari Luar Wilayah RI ke Media LH RI
Pembuangan Limbah ke Media LH dapat dilakukan di Lokasi Pembuangan yang ditetapkan Menteri
Larangan Melakukan IMPOR LIMBAH B3
11
22
33
44
PENGAWASAN• Pejabat Pengawas Pusat MEN LH• Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) PROPINSI - GUBERNUR• Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) KAB/KOTA- BUPATI/WALIKOTA
Sanksi Administrasi --> Paksaan Pemerintahan
Audit LH
55
66
77
AMDAL ---> Merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan
88
PERSYARATANPENAATAN
LH
MEN LH
PPEENNGGAAWWAASSAANN
PPEENNGGAAWWAASSAANN
Menteri melakukan pengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha/kegiatanatas PUU yg berlaku
Menteri melakukan pengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha/kegiatanatas PUU yg berlaku
Dapat diserahkankepada PEMDA
Dapat diserahkankepada PEMDA
Untuk melakukan pengawasanMENTERI menetapkan PEJABATyang berwenang melaksanakan
PENGAWASAN
Untuk melakukan pengawasanMENTERI menetapkan PEJABATyang berwenang melaksanakan
PENGAWASAN
Ka. DAERAHberwenang menetapkan
PEJABATPENGAWAS
Ka. DAERAHberwenang menetapkan
PEJABATPENGAWAS
ALAT
PENGAWASAN
ALAT
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
Pemantauan Meminta Keterangan Membuat Catatan Membuat Salinan Dokumen Memasuki tempat tertentu Mengambil Contoh Memeriksa Peralatan Memeriksa Instalasi Memeriksa Alat Transportasi Meminta Keterangan
Pemantauan Meminta Keterangan Membuat Catatan Membuat Salinan Dokumen Memasuki tempat tertentu Mengambil Contoh Memeriksa Peralatan Memeriksa Instalasi Memeriksa Alat Transportasi Meminta Keterangan
KEWAJIBAN KEWAJIBANMembawa Tanda Pengenal
Memperlihatkan Surat TugasMemperhatikan Situasi dan Kondisi
Tempat Pengawasan
Membawa Tanda PengenalMemperlihatkan Surat Tugas
Memperhatikan Situasi dan KondisiTempat Pengawasan
KELEMBAGAAN
PASAL 23
KELEMBAGAAN
PASAL 23
PEL.PENGAWASAN
PASAL 22
PEL.PENGAWASAN
PASAL 22
KEWENANGAN
PASAL 24
KEWENANGAN
PASAL 24
PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUMUU NO. 23 TAHUN 1997UU NO. 23 TAHUN 1997
PLHPLH
PELESTARIAN FUNGSIPERSYARATAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI PENGADILAN
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI LUAR PENGADILAN
U UNO. 23 / 1997
PLH
SANKSIPIDANA
SANKSIADMINISTRASI
SANKSIADMINISTRASI
SANKSIADMINISTRASI
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
OLEH PEJABATPEMBERI IZIN
PAKSAAN PEMERINTAH
GUBERNURBUPATI/WALIKOTA
PIHAK KETIGADAPAT MENGAJUKANPAKSAAN PEM.
1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN 2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN3. Melakukan Tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas Beban Biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan. (Dapat Diganti Sejumlah Uang Tertentu)
AUDIT LINGKUNGANHIDUP
1. Pem. Mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan AUDIT LH
2. Menteri LH berwenang memerintahkan AUDIT LH kepada penangggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh pada KET. UU 23/97
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan WAJIB melaksanakan Perintah MENLH tersebut
4. MENLH dapat menugaskan kepada PIHAK KETIGA untuk melaksanakan AUDIT LH APABILA penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan Perintah MENLH atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
Pelanggaran TertentuSeperti Masyarakat
Terganggu Kesehatan
Dapat diusulkan olehKEPALA DAERAHdan PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN
SANKSISANKSIADMINISTRASIADMINISTRASI
SANKSISANKSIADMINISTRASIADMINISTRASI
1. Sanksi Administrasi Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggarannya
2. Sanksi Administrasi Dimaksudkan AgarPerbuatan Pelangaran Dihentikan
3. Sanksi Administrasi Bersifat “REPARATOIR”Atau Pemulihan Keadaan Semula
4. Sanksi Administrasi Dapat LangsungMenangani Masalah Pada Sumbernya
5. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara(T.U.N)
Mengakhiri Perbuatan Yang Dilarang Kaidah Hukum Administrasi
Mengakhiri Perbuatan Yang Dilarang Kaidah Hukum Administrasi
Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)
Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI LUARPENGADILAN
DISELENGGARAKAN UNTUK MENCAPAIKESEPAKATAN MENGENAI :1. BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN/ATAU2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MENJAMIN TIDAK AKAN TERJADI/TERULANGNYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LH.
PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LHYANG BERSIFAT BEBAS DANTIDAK BERPIHAK
DIPAKAI JASA PIHAK KETIGA Memiliki Kew. Mengambil KEP Tidak memiliki Kew. Mengambil KEP
Diatur DalamPP No. 54 Tahun 2000
dan Peraturan PELdi PUSAT, di DAERAH
PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAIKEW. MENGAMBIL KEP.1. NEGOSIASI - Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan langsung antara masyarakat dengan Perusahaan melalui wakil mereka.
2. MEDIASI - Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan lewat Jasa MEDIATOR.
3. KONSILIASI - Penyelesaian sengketa LH diselenggarakan melalui Jasa KONSILIATOR
4. PENCARI FAKTA - Penyelesaian Sengketa LH Memakai Jasa PENCARI FAKTA
Pihak yang mempunyai KEW. Mengambil KEP.
ARBITRASI - Penyelesaian Sengketa LH Melalui Jasa ABITRATOR
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI PENGADILAN(PERDATA)
PERBUATAN MELANGAR HUKUM (PMH)SETIAP PMH BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKANLH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN/LHMEWAJIBKAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK :1. MEMBAYAR GANTI RUGI2. TINDAKAN TERTENTU3. PEMBAYARAN UANG PAKSA SETIAP HARI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN TINDAKAN TERTENTU.
TANGGUNGJAWABMUTLAK
(STRICT LIABILITY)
1. Memasang/Memperbaiki IPL2. Memulihkan fungsi LH3. Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LH
Unsur Kesalahan Tidak perlu dibuktikan oleh PihakPenggugat sebagai dasarPembayaran GANTI RUGI(Lex Specialis Gugatan PMH)
Tergugat Bebas dari KEW.Membayar Ganti Rugiapabila dapat MEMBUKTIKANbahwa Pencemaran dan/atauPerusakan LH disebabkan :1. Adanya Bencana Alam/ Peperangan2. Keadaan Terpaksa.3. Adanya Tindakan Pihak KETIGA
REALISASI ASAS PENCEMAR MEMBAYAR
1. Keg. Usaha yang menimbulkan Dampak Besar dan Penting.2. Menggunakan B33. Menghasilkan Limbah B3
1. Masy. Dlm jumlah Banyak2. Kesamaan Permasalahan3. Kesamaan Fakta Hukum4. Kesamaan Tuntutan
1. Untuk Pelestarian Fungsi LH2. Melakukan Tindakan Tertentu.3. Tanpa adanya Tuntutan GANTI RUGI4. Biaya/Pengeluaran Riil
INSTANSI PEM. Yg. Bertanggungjawab di BidangLH bertindak untuk kepentingan MASYARAKAT.1. Masy. Menderita akibat Pencemaran/Perusakan LH 2. Mempengaruhi perikehidupan pola MASYARAKAT
Hak KelompokKecil Masy. UntukBertindak Mewakili Masy. Tuntutan ke Pengadilan
HAK MASY. MENGAJUKAN GUGATAN(CLASS ACTION)
Hak ORG. LHMengajukan GUGATAN(LEGAL STANDING)
Persyaratan :1. Berbadan Hukum2. AD/ART Melestarikan Fungsi LH3. Telah Melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART
3
4
2
1
SANKSIPIDANA
1. Berdasarkan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM)
Hukum (sanksi)Pidana Sebagai Penunjang Hukum Administrasi
2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif/Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di Masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia
3. Ada Bukti Permulaan Cukup
4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas
PERSYARATANPENEGAKAN HUKUM
UU 23 TAHUN 1997
PENCEMARANPERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
PUUBAKU MUTU
DANKRITERIA BAKUKERUSAKAN LH
PPNSPenyidik Polri
PPNSPenyidik Polri
ALAT BUKTI(DATA FAKTA)
SAKSIAHLI
LABORATORIUMLINGKUNGAN
Pasal 41 (1)_______________
KETENTUANPIDANA
(MATERIIL)
YangMengakibatkan
DenganSengaja
MelakukanPerbuatan
Secara MelawanHukum
BarangSiapa
Pencemarandan/atau
Perusakan LH
KEALPAAN(Pasal 42 (1))
Mengakibatkan1. Orang Mati atau2. Luka Berat
(Pasal 41 (2)
(Pasal 42 (2))KEALPAAN
1. Pidana Penjara Paling lama 3 tahun, Dan2. Pidana Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah
1. Pidana Penjara Paling lama 10 tahun, Dan
2. Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah
1. Pidana Penjara Paling 15 tahun, Dan2. Pidana Denda Paling Banyak 750 Juta Rupiah
1. Pidana Penjara Paling 5 tahun, Dan2. Pidana Denda Paling Banyak 150 Juta Rupiah
1
2
3
4
5
PASAL 43 (1)
PIDANA
FORMIL
PASAL 43 (1)
PIDANA
FORMIL
1 BARANG SIAPABARANG SIAPA
2Yang Dengan MelanggarKetentuan PUU Yg Berlaku
3Sengaja
Melepas AtauMembuang
PASAL 43AYAT (2)
1. Zat2. Energi, dan / atau3. Komponen Lain Yang B2 Di atas / ke Dalam
1. Tanah2. Udara3. Air permukaan4. Melakukan IMPOR / EKSPOR5. Memperdagangkan, Mengangkut Menyimpan Bahan tersebut
6. Menjalankan Instalasi Berbahaya
4
Padahal Mengetahui AtauSangat Beralasan UntukMenduga Bahwa PerbuatanTersebut Dapat Menimbulkan
51. Pencemaran dan/atau Perusakan LH2. Membahayakan Kesehatan Umum, Atau3. Membahayakan Nyawa Orang Lain
1. Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun, dan2. Pidana Denda Paling Banyak 300 juta rupiah
Pasal 43 ayat (3)
Mengakibatkan :1. Org Mati, Atau2. Org Luka Berat
1. Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun2. Pidana Denda Paling Banyak 450 juta rupiah
KEALPAANPASAL 44
Menyebabkan Angka 51. Pidana Penjara paling lama 3 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 100 juta rupiah
Menyebabkan org mati/ luka berat1. Pidana Penjara paling lama 5 thn Dan2. Pidana Denda paling banyak 150 juta rupiah
Dengan Sengaja Mem-berikan Informasi Palsu atau Menghilang-kan atau Menyembunyi-kan atau Merusak Informasi Yg DiperlukanDalam Kaitannya DgnPerbuatan Pasal 41(1)
Padahal MengetahuiAtau Sangat BeralasanUtk Menduga BahwaPerbuatan Tsb DapatMengakibatkan (angka5). Pidana (angka 5)
Pasal 46 (1)
TINDAK PIDANAKORPORASI
ATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMA
Tindak Pidana AtasNama BH dll.
Pidana Ditambah1/3
Pasal 45
Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan
Di Tujukan Kepada Pengurus
Pasal 46 (3)Jika Tuntutan Dilakukan
Terhadap Badan Hukum dll.Pengurus Harus DatangSendiri ke Pengadilan
Pasal 46 (3)
1. Tempat Tinggal2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap
a. Badan Hukumb. Perseroanc. Perserikatand. Yayasan, ataue. Organisasi Lain
1. Tuntutan Pidana2. Sanksi Pidana3. Tindakan Tata Tertib
Dilakukan oleh orang-orangberdasarkan1. Hubungan Kerja2. Hubungan Lain
Pasal 46 (2)Bertindak DalamLingkungan BH, dll.
DijatuhkanDijatuhkan
1. Yang1. Yang MemberiMemberi PerintahPerintah2. Bertindak2. Bertindak SebagaiSebagai PimpinanPimpinan
1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain2. Memberi Perintah3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3
TINDAKANTATA TERTIB
1
2
3
4
PENUTUPAN PERUSAHAAN
5
a. Apabila Mediasi Tidak Jalan (Tidak Ada Upaya Sungguh-sungguh)b. Meresahkan Masyarakat (Sakit)c. Lh Rusak Dan Tercemar Berat Sehingga Sulit Dipulihkan Kembali
PENUTUPAN SEBAGIAN PERUSAHAAN, Dalam KONTEKS PRODUKSI TERTENTU Yang Menimbulkan Pencemaran / Perusakan
MEMPERBAIKI AKIBAT TINDAK PIDANA, Untuk Pemulihan KUALITAS LH
Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Ke Media LH Tanpa Diolah (IPAL)) – Kewajiban Membangun IPAL Yang Difungsikan Secara OPTIMAL.
6 Meniadakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Melalui Saluran Siluman (By Pass) – Kewajiban Menghilangkan Saluran Siluman
7 Dibawah PENGAMPUAN – Pembangunan IPAL Yang Memerlukan Waktu (3 Tahun) Maka Selama Itu PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN KEJAKSAAN NEGERI / BAPEDAL
PERAMPASAN KEUNTUNGAN Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Lh Dengan Mengurangi Masukan Biaya (Menghemat Biaya) Produksi Melalui Tindakan Illegal
PENGEMBANGAN SISTEMPENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997
PENGAWASAN1. Pejabat Pengawas
KEMENTERIAN LH2. Pejabat Pengawas
BAPEDAL PROP3. Pejabat Pengawas
BAPEDALDA/KAB/KOTA
Peringatan Lisan dan Tertulis
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup (Pasal 40)
2. Penyidik POLRI 3. Berdasarkan Asas
Subsidiaritas (ULTIMUM REMIDIUM)
4. Tindak Pidana LH adalah KEJAHATAN
1. Paksaan Pemerintahan- Gubernur- Bupati/Walikota
2. Pencabutan Izin Usahadan atau kegiatan- Pejabat Pemberi Izin- Diajukan Ka. Daerah- Diajukan Pihak yang
Berkepentingan3. Audit Lingkungan
- Menteri Negara LH
Pihak Ketiga Netral1. NEGOSIASI2. MEDIASI3. KONSILIASI4. PENCARI FAKTA
Pihak Ketiga MemilikiKewenangan MengambilKeputusanARBITRASI- UU 30 Tahun 1999- PP 54 Tahun 2000
1. Perbuatan MelawanHukum DidasarkanPada Pasal 1365 KUH Perdata
2. Tanggungjawab Mutlak
3. Gugatan Masyarakat(Class Action)
4. Gugatan Organisasi LH(Legal Standing)
Berdasarkan KUH Perdata
1. Pidana Materiil
2. Pidana Formil
3. Tindak PidanaKORPORASI
4. Tindakan Tata Tertib
ISANKSI ADM
Pasal 25 - 29
IIPenyelesaian
Sengketa Di LuarPengadilan
Pasal 31 - 33
IIIPenyelesaian
SengketaDi Pengadilan
Pasal 34 - 39
IVSANKSIPIDANA
Pasal 41 - 48
PengembanganInsfrastruktur1. Institusi2. SDM3. Pedoman4. Sistem5. Jaringan
Komunikasi6. Target
Operasi
Kab/Kota
Prop
PUSAT
TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAHPEMERINTAH
Dunia UsahaDunia Usaha
IndividuIndividu KeluargaKeluarga
MasyarakatMasyarakat
Masa Kini Masa Kini Generasi Saat iniGenerasi Saat ini
Masa DatangMasa DatangGenerasi Mendatang Generasi Mendatang
Solidaritas TransgenerasiSolidaritas Transgenerasi
Wariskanlah Mata Air – Mata AirDemi Kehidupan Mereka
Tapi…….
JANGAN WARISKAN AIR MATAJANGAN WARISKAN AIR MATAKEPADA ANAK CUCU KITAKEPADA ANAK CUCU KITA
T E R I M A K A S I H
S E L E S A I