www.corpHR.com

Kupas Tuntas Permenakertrans No 19 Tahun 2012Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Kupas Tuntas Permenakertrans No 19 Tahun 2012Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Senin , 3 Desember 2012, Sofyan Hotel, Jakarta

Instruktur : Basani Situmorang SH, M.Hum

www.corpHR.com

Basani Situmorang, SH, M.HumBeliau adalah seorang staff ahli direksi PT Jamsostek Bidang Hukum sejak tahun 2001. Sebelumnya beliaujuga menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Bidang Ketenagakerjaan (periode 2000-2004),mantan Staff Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Hukum dan Hubungan Industrial (periode 2000-2002),mantan Kepala Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) periode 1998-2000, danjuga pernah menjabat sebagai mantan Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja RI periode 1992-1998dan pada periode tersebut menjadi Anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada sidang-sidangGoverning Body (GB-ILO) dan Sidang International Labour Converence (ILC-ILO) di Geneva, Swiss, dan jugaikut pelatihan Management Skills Course USA, International Labour Standard Course di Geneva Swiss danmengikuti kursus Labour Standard Setting ILO di Turin Italia. Selain itu beliau juga pernah menjadi KepalaBagian Perundang-undangan Departemen Tenaga Kerja RI periode 1983-1992. Sebelumnya beliau jugamenjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Departemen TenagaKerja RI, sebagai Anggota Panitia Khusus DPR RI dan Tim Perumus : Undang-Undang No.13 Th.2003(Ketenagakerjaan), Undang-undang No.21 Th.2000 ( Serikat Pekerja), dan Undang-undang No.2 Th.2004(PPHI), Konsultan Industrial Relation PT Astra Group, dan saat ini beliau juga sebagai Pengajar padaProgram Pasca Sarjana Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS) Jakarta.

www.corpHR.com

LATAR BELAKANG• Serikat Pekerja menuntut Outsourcing dihapuskan• Pengusaha menginginkan tetap ada outsourcing karena

efisiensi cost

Dengan adanya 2 kepentingan yang berbeda, makaPemerintah mengatur jalan tengah antara serikat pekerjadengan perusahaan yaitu dengan Outsourcing tetapdilaksanakan dengan ketentuan:a. Pemborongan pekerjaan dapat dilaksanakan setelah

asosiasi sektor usaha menentukan jenis kegiatan yangdapat diserahkan kepada perusahaan lain;

b. Pengusaha Penyedia jasa pekerja/buruh telah ditentukansecara limitatif.

www.corpHR.com

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERMENAKERTRANS NO. 19 tahun 2012

• Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerimapemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

• Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yangberbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerimapelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

• Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yangberbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhisyarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaanpemberi pekerjaan.

www.corpHR.com

• Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antaraperusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerimapemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

• Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antaraperusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

• Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaanpenerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhyang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

• Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerimapemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh denganpekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atauperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dankewajiban masing- masing pihak.

• Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan

www.corpHR.com

A. Perjanjian pemborongan pekerjaan; atauB. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaankepada perusahaan lain dapat dilakukanmelalui:

www.corpHR.com

A. PEMBORONGAN PEKERJAAN

www.corpHR.com

Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

• Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

• Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen

maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari

pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasantentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standaryang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

www.corpHR.com

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alurkegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan olehasosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinyakegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidakdilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaanpekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

www.corpHR.com

Asosiasi Sektor Usaha

• Asosiasi sektor usaha dibentuk sesuai peraturanperundang-undangan

• Asosiasi sektor usaha harus membuat alur kegiatan prosespelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.

• Alur harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaandari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dankegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan

• Alur dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberipekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.

www.corpHR.com

Pelaporan Jenis Pekerjaan

• Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaanpenerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberipekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaandilaksanakan.

• Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaanpenunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan olehperusahaan pemberi pekerjaan.

www.corpHR.com

• Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongansebelum memiliki bukti pelaporan, maka hubungan kerja antarapekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralihkepada perusahaan pemberi pekerjaan

• Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongansebelum memiliki bukti pelaporan, maka hubungan kerja antarapekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralihkepada perusahaan pemberi pekerjaan.

www.corpHR.com

• Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulissetiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkanmelalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikanproses

• Pelaporan Jenis Pekerjaan tidak dikenakan biaya

www.corpHR.com

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

• Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakanmelalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.

• Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakanmelalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;b. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-

syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan

c. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

www.corpHR.com

Pendaftaran Perjanjian Pemborongan

• Perjanjian pemborongan pekerjaan harus didaftarkan oleh perusahaanpenerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemboronganpekerjaan dilaksanakan.

• Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan dilakukan setelahperjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan penerimapemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaandilaksanakan

• Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan,maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan buktipendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonanpendaftaran perjanjian diterima.

• Pendaftaran Perjanjian Pemborongan tidak dikenakan biaya.

www.corpHR.com

Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan

• Berbentuk badan hukum;• Memiliki tanda daftar perusahaan;• Memiliki izin usaha;• Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

www.corpHR.com

Hubungan Kerja Pemborongan PekerjaanDengan Pekerja/Buruh

• Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajibmemuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hakpekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.

• Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentanghubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan denganpekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis.

• Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan denganpekerja/buruhnya dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktutidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

B. PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

www.corpHR.com

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

• Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasapekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasapekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

• Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyediajasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjangatau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

www.corpHR.com

• Kegiatan jasa penunjang meliputi:a. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);c. Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dane. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

• Perusahaan penyedia jasa/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaansebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepadaperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.

www.corpHR.com

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sekurang-kurangnya memuat:

• Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dariperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

• Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersediamenerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasapekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerusada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantianperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

• Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhdengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjiankerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

www.corpHR.com

Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Dengan Perusahaan

Pemberi Pekerjaan• Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi

pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harusdidaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

• Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani denganmelampirkan:a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih

berlaku; danb. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

www.corpHR.com

• Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidakdikenakan biaya

• Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telahmemenuhi ketentuan, maka instansi yang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaandilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaranperjanjian diterima.

• Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidaksesuai dengan ketentuan, maka pejabat yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolakpermohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan.

www.corpHR.com

Sanksi Tidak di Daftarkannya Perjanjian

• Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukanoperasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaranperjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempatpekerjaan dilaksanakan.

• Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkandan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakanpekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkanrekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota.

• Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhdicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.

www.corpHR.com

Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

• Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yangdidirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• Memiliki tanda daftar perusahaan;• Memiliki izin usaha;• Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;• Memiliki izin operasional;• Mempunyai kantor dan alamat tetap; dan• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

perusahaan.

www.corpHR.com

Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

• Izin operasional diajukan permohonannya oleh perusahaan penyediajasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, denganmelampirkan:a. Copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha

penyediaan jasa pekerja/buruh;b. Copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);c. Copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;d. Copy tanda daftar perusahaan;e. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;f. Copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor

yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

www.corpHR.com

• Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi,menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telahmemenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kerja sejak permohonan diterima.

• Izin operasional berlaku diseluruh kabupaten/kota di provinsi yangbersangkutan

• Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

• Perpanjangan diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalamPeraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yangdilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota.

• Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan, instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujuiatau menolak.

www.corpHR.com

Hubungan Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/BuruhDengan Pekerja/Buruh

• Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuatperjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh

• Perjanjian kerja harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaandilaksanakan.

• Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan, maka instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izinoperasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

• Pencatatan perjanjian kerja tidak dikenakan biaya.

www.corpHR.com

• Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuatketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalamhubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

• Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhdengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan atas perjanjian kerjawaktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

• Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktutertentu yang objek kerjanya tetap ada, sekurang-kurangnya harusmemuat:a. Jaminan kelangsungan bekerja;b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; danc. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

www.corpHR.com

• Hak-hak pekerja/buruh meliputi:a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;b. Hak atas jaminan sosial;c. Hak atas tunjangan hari raya;d. Hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;e. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerjawaktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;

f. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasimasa kerja yang telah dilalui; dan

g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

www.corpHR.com

• Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuantersebut, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasapekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungankerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejakditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

• Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsunganbekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan Hubungan Industrial.

www.corpHR.com

Pengalihan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

• Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkanperjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaanpenyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yangtelah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalamperjanjian kerja yang telah disepakati.

• Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyediajasa pekerja/buruh yang baru, maka masa kerja yang telah dilalui parapekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yanglama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh yang baru.

www.corpHR.com

Pengawasan PERMENAKERTRANS NO. 19 tahun 2012

• Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pengawasKetenagakerjaan

www.corpHR.com

Masa Transisi PERMENAKERTRANS NO. 19 tahun 2012

• Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerimapemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajibmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini palinglama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteriini.

• Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atauperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan denganketentuan, maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atauperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawabterhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

www.corpHR.com

Ketentuan Penutup

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

www.corpHR.com

PERBEDAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DENGAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

No Perihal PemboronganPekerjaan

Penyediaan JasaPekerja/Buruh

1 Badan hukum Bisa PT/Koperasi Hanya PT

2 JenisPekerjaan

Disesuaikan denganbisnis proses

Sudah fix hanya 5 jenisusaha, yang tidak dikaitkandengan bisnis proses

3 Bisnis proses Asosiasi sektor usaha Tidak perlu

www.corpHR.com

TERIMA KASIH

PT. Indo Human ResourceEpicentrum Walk Office Suites 7th Floor, Unit 0709AKomplek Rasuna EpicentrumJl. HR Rasuna Said - Kuningan, Jakarta Selatan 12960Phone: 021 29941058/59 ; 021 97430749Fax : 021 29941055Email: chr@corpHR.comWebsite: www.corpHR.com