Materi Sosialisasi PER-16.2014 - E-Faktur Pajak
description
Transcript of Materi Sosialisasi PER-16.2014 - E-Faktur Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
Jakarta, Juni 2014
pajak 2014
1 Juli 2014
1 Juli 2015
1 Juli 2016
Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Pengusaha Kena Pajak di Pulau Jawa-BaliPengusaha Kena Pajak seluruhnya
SosialisasiFAKTUR PAJAK ELEKTRONIK(PER-16/PJ/2014)
Kepatuhan PKP menurun Penerimaan PPN kurang
optimal
Non PKP Menerbitkan FP FP Tidak/Terlambat Terbit Faktur Pajak Fiktif Faktur Pajak Ganda
Latar Belakang
1. Penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak
Biaya kepatuhan dan beban pengawasan
PKP aktif 500 ribu Faktur Pajak per tahun 200 juta SPT per tahun 2 juta Pelaporan sebagian manual
2. Beban Administrasi Faktur Pajak
Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• Segmentasi PKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan PengukuhanPKP
• PeningkatanPenggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTax Invoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak
Approval DJP Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
Tandatangan elektronik Tidak perlu printout Satu kesatuan dengan pelaporan
SPT Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
Mempercepat pemeriksaan Mempercepat pelaporan Mempercepat pemberian nomor
seri FP
Validasi PK-PM Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
Mempermudah pelayanan
Bagi DJP
Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya 100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Development
Development
Nomor seri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Metode Pemilihan PKP wajib e-Faktur
Channel e-Faktur
Ditunjuk dengan Peraturan Dirjen Pajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan
Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur
Pasal 13 (8 ) UU PPN(Tata Cara Pembuatan FP diatur dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013(Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen)
PMK
SE-20/PJ/2014 Tata cara pemberian Sertifikat elektronik Tata cara aktivasi Akun PKP
SE-21/PJ/2014 Tata cara permintaan data FP ke
DJP dalam hal data PKP hilangSE DIRJEN
PER-17/PJ/2014 Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP- website DJP/eNOFA online
Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun PKP & Sertifikat elektronik)
PER-16/PJ/2014 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP Saat Pembuatan FP elektronik Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
KEP-136/PJ/2014 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP tertentu1 Juli 2015PKP Jawa-Bali1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atauPenyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronik paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENISTRANSAKSI
DIGITAL SIGNATURE
APLIKASI/SISTEM DJP
LAPOR & APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.
Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik
No Keterangan Faktur Pajak Kertas Faktur Pajak elektronik1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di lampiran per-24
Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP(terlampir)
2 Tanda Tangan Tanda tangan basah diatas FP kertas
Tanda tangan elektronik berbentuk QR code (terlampir)
3 Bentuk & lembar Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja6 Prosedur Lapor /upload
& persetujuan DJP- e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara
upload dan mendapat persetujuan DJP
7 Mata Uang Rupiah dan Dollar Rupiah
8 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi tersendiri
Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur
Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur
pajak 2014
Faktur Pajak elektronik
.csvSPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukan pencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukan data faktur pajak secara manual atau dengan impor data ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkan FP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikan persetujuan/approval FP
Proses 6: PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi e-Faktur
Proses 7: PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atau via e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 9: DJP melakukan pengelolaan data e-faktur untuk pelayanan dan pengawasan
Proses 8: KPP membuat tanda terima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran
umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client
Proses 5: PKP dapat create PDF dan cetak e-Faktur
E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi Faktur Pajak
INTERNET
Generate Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur Pajak
Nomor Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate Nomor Seri
Faktur
2
7
4Send Approval Code
Faktur Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE