Materi KHI
-
Upload
hkurniawan2009 -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
description
Transcript of Materi KHI
-
( MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS, WEWENANG & PENTINGNYA KOORDINASI)
SURABAYA 22 April 2014
-
PEMBAHASAN
AMANAT UNDANG UNDANG No. 21 Tahun 2011
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OJK
TUJUAN PEMBENTUKAN OJK
FUNGSI DAN TUGAS OJK
GOVERNANCE OTORITAS JASA KEUANGAN
AKUNTABILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN
BIDANG TUGAS
DEPARTEMEN KOMUNIKASI & INTERNASIONAL
MEDIA KOMUNIKASI
PENTINGNYA KOORDINASI
MASA TRANSISI OJK
-
AMANAT UNDANG UNDANG No. 21 Tahun 2011
Tujuan
1. Teratur, Adil, Transparan & Akuntabel
2. Mewujudkan Sistem Keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan & Stabil dan
3. Melindungi kepentingan konsumen
(pasal 4)
Melaksanakan tugas Pengaturan dan
Pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan sektor Perbankan, PM, Perasuransian, Dapen,
Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
(pasal 5)
UU No.21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan Jan 2013
Jan 2015
Jan 2016
Juli 2017
Jan 2014
Juli 2012
Ags 2013
-
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OJK
Konglomerasi bisnis
Hybrid products
Regulatory arbitrage
Perkembangan Sistem
Keuangan
Moral hazard
Perlindungan konsumen
Koordinasi lintas sektoral
Permasalahan di Sektor Keuangan
UU Bank Indonesia
mengamanatkan pembentukan
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
Amanat Undang-Undang
-
TUJUAN PEMBENTUKAN OJK
mendorong kegiatan sektor jasa keuangan
agar terselenggara secara teratur, adil,
transparan, & akuntabel
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan & stabil
melindungi kepentingan konsumen & masyarakat
Dalam mencapai tujuannya, OJK mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
-
FUNGSI DAN TUGAS OJK
Fungsi
Tugas
menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, & lembaga jasa keuangan lainnya
-
GOVERNANCE OTORITAS JASA KEUANGAN
Ketua
Wakil (Ketua Komite Etik)
Anggota (Ex Officio BI)
Anggota (Ex Officio Kemenkeu)
Anggota (Ketua Dewan Audit)
Anggota (Bidang Edukasi &
Perlindungan Konsumen)
Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas
IKNB)
Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal)
Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan)
Dewan Komisioner OJK Bersifat kolektif dan
kolegial
Memiliki hak suara yang sama
melaksanakan tugas pengaturan
Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif
-
AKUNTABILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN
RKA
Laporan
Trans-paransi
OJK menyusun Rencana Kerja & Anggaran OJK; Anggaran diajukan kpd DPR untuk mendapat
persetujuan
OJK menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan
OJK menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden dan DPR
Laporan Keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang ditunjuk BPK
OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik
-
BIDANG TUGAS
-
BIDANG TUGAS
Source : Bursa Efek Indonesia
-
BIDANG TUGAS
IKNB
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Keuangan
Lainnya
-
BIDANG TUGAS
EDUKASI
PELAYANAN & PENGADUAN KONSUMEN
PEMBELAAN HUKUM
-
BIDANG TUGAS
BANK UMUM
BANK SYARIAH
BPR
-
DEPARTEMEN KOMUNIKASI & INTERNASIONAL
Internal
Eksternal
Pemerintah Parlemen Bank Indonesia LPS Industri Jasa Keuangan Masyarakat dan/atau Nasabah Akademisi/Universitas Pengamat LSM Media Internasional
Pegawai OJK Anggota Dewam Komisioner OJK
-
MEDIA KOMUNIKASI
-
MEDIA KOMUNIKASI
-
PENTINGNYA KOORDINASI
PEMERINTAH
PARLEMEN
SEKTOR JASA
KEUANGAN
OJK
LPS
BANK INDONESIA
-MEDIA
-Akademisi
-Pengamat
-Masyarakat
-
PENTINGNYA KOORDINASI
OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;
OJK, BI, dan LPS berbagi seluruh informasi tentang perbankan (timely basis) dengan menjaga kerahasiaan;
OJK, BI dan LPS bekerja sama dalam kegiatan pemeriksaan bank;
OJK segera menginformasikan ke BI terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi memburuk untuk dilakukan langkah-langkah sesuai kewenangan BI (lender of last resort);
OJK, Kemenkeu, BI dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabiitas sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis;
OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain , termasuk penegak hukum dalam rangka penyidikan dan perlindungan konsumen.
OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain nasional maupun internasional berdasarkan asas timbal balik yang seimbang.
-
PENTINGNYA KOORDINASI
-
MASA TRANSISI OJK
22 November 2011
UU OJK disahkan (Masa Transisi)
31 Des 2012
Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK
31 Des 2013
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK
OJK Beroperasi Penuh
1 Januari 2014