Slide 1

PERCEPATAN IMPLEMENTASIPUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012TENTANG HUTAN ADAT1 9 9 9KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI MALUKU UTARATERNATE, 20 MARET 20131MATERI :

PENDAHULUAN, PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012KONTEKS BERNEGARAPENDAHULUAN, 3PENDAHULUAN, HIERARKI PEMERINTAHAN RI4PENDAHULUANHUTAN adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

KEHUTANAN adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.5PENDAHULUAN, PENGERTIAN KAWASAN HUTAN HUTANAB6PENDAHULUAN, FUNGSI & STATUS HUTAN

FUNGSISTATUS7Hutan Berdasarkan FUNGSINYA(pasal 6 UU 41/1999)PENDAHULUAN, 8Hutan Berdasarkan STATUSNYAPENDAHULUAN, 9MATERI :

PENDAHULUAN, PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/201211Pasal 1 angka 6Sebelum putusan :Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

Sesudah putusan :Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

12Pasal 4 ayat (3)Sebelum putusan :Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

Sesudah putusan :Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang .13Pasal 4 ayat (3)Sebelum putusan :Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

Sesudah putusan :Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang .negara mengakui & menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

14Pasal 67 ayat (2) dan (3)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15Pasal 67 ayat (2) dan (3)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

MK menolak argumentasi Pemohon karena pengaturan melalui Perda dan PP dipandang MK untuk mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum yang berkeadilan

16PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/201217PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012RTRWN, RTRWP & RTRWK18PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012RTRWN, RTRWP & RTRWKBATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN19PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012RTRWN, RTRWP & RTRWKBATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHANRUU PPHMHA20PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012mengeluarkan atau menginisiasi dikeluarkannya peraturan yang dapat mewadahi berbagai isu hukum terkait hutan adat antara lain tata cara mengidentifikasi hutan adat, mekanisme pengakuan dan perlindungannya, perlindungan atas hak/izin yang sudah diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku, mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik, aturan untuk mencegah dan membatasi penyalahgunaan pengakuan atas hutan adat untuk kepentingan pribadi, serta mandat memetakan wilayah adat.Akselerasi tindak lanjut putusan MK oleh Kementerian/Lembaga terkait (implementasi teknis) PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012Perlu segera diprogramkan secara khusus kegiatan untuk memetakan wilayah adat dan mengingat bahwa UU tentang PPHMHA belum diterbitkan dan menurut MK, pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda tetap konstitusional (mengisi kekosongan hukum).Perlu ditegaskan kewajiban BPN untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat untuk selanjutnya didaftar sesuai peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah.Akselerasi tindak lanjut putusan MK oleh Kementerian/Lembaga terkait (implementasi teknis) PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012Perlu segera diprogramkan secara khusus kegiatan untuk memetakan wilayah adat dan mengingat bahwa UU tentang PPHMHA belum diterbitkan dan menurut MK, pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda tetap konstitusional (mengisi kekosongan hukum).Perlu ditegaskan kewajiban BPN untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat untuk selanjutnya didaftar sesuai peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah.Akselerasi tindak lanjut putusan MK oleh Kementerian/Lembaga terkait (implementasi teknis) PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012Perlu segera diprogramkan secara khusus kegiatan untuk memetakan wilayah adat dan mengingat bahwa UU tentang PPHMHA belum diterbitkan dan menurut MK, pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda tetap konstitusional (mengisi kekosongan hukum).Perlu ditegaskan kewajiban BPN untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat untuk selanjutnya didaftar sesuai peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah.Akselerasi tindak lanjut putusan MK oleh Kementerian/Lembaga terkait (implementasi teknis) Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah dapat diminta untuk menginventarisir masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya, kemudian menyusun Perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat dimaksud, berikut anah ulayat yang telah dikuasainya

HUTAN ADATHUTAN ADAT26SEKIAN &TERIMA KASIH27