KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-NDANGAN

2SISTEMATIKA UU NO 12 TAHUN 2011Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BAB I : KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

BAB II : HAL-HAL KHUSUS

BAB III : RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV : BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUDULPEMBUKAANPENUTUPBAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BATANG TUBUHLAMPIRAN (jika diperlukan)PENJELASAN (jika diperlukan)4

NAMA DIBUAT SINGKAT & MENCERMINKAN ISIJUDULPERATURAN PERUBAHANMEMUAT KET. MENGENAI JENIS, NO,TAHUN, NAMAPERATURAN PENCABUTANPERATURAN MENTERI BARU 5

Judul UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILLING AND USE OF THE CHEMICAL WEAPONS AND THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHANNYA)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

Judul Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (huruf kapital)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

. I. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan : a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan; atau b. Menghapus atau mengganti sebagaian materi peraturan perundang-undangan. II.Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau Kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPEMBUKAANJABATAN PEMBENTUK PERATURANDIKTUM

DASAR HUKUM

*POKOK-POKOK PIKIRAN YG MENJADI LATAR BELAKANG *FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDISKONSIDERANS

*KEWENANGAN PEMBUATAN PERATURAN*MEMERINTAHKAN PEMBENTUKAN PERATURAN 6

.KONSIDERANS MENIMBANG Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Konsiderans Peraturan Menteri pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsiderans Menimbang Bahwa penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab, perlu diletakan asas-asas penyelenggaraan negara;Bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahan;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang .;

RUU TENTANG KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARAKONSIDERANS MENIMBANGbahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;bahwa dalam menghadapi ancaman militer sistem pertahanan negara menempatkan Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara;

Menimbang:Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

DASAR HUKUMDasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan perundang-undangan yg tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.Lamp. angka 25-34

Dasar Hukum /Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

(contoh pembentukan UU ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

7

KETENTUAN UMUM *PENEMPATAN KETENTUAN UMUM*KETENTUAN UMUM DAPAT MEMUAT LEBIH DARI SATU PASAL*KETENTUAN UMUM MEMUAT-BATASAN PENGERTIAN ATAU DEFINISI-SINGKATAN ATAU AKRONIM-HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM*URUTAN PENEMPATAN ISTILAH-YG SIFATNYA UMUM MENDAHULUI YG KHUSUS -YG DIATUR LEBIH DAHULU MENDAHU- LUI YANG BELAKANGAN8

KETENTUAN UMUM BAB IPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.Menteri adalah menteri yang tugas dan tgjwb nya di bidang sosial.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai badan legislatif daerah. ?

Materi pokok yg diatur Dasar pembagian .

DRAFTING CONTRACT Pasal 7Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas TANAH dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.(75 contoh surat perjanjian(surat kontrak),Gamal Komandoko Handri Raharjo, SH)

Materi pokok Peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi tidak dapat diubah atau dicabut dg peraturan perundang-undangan yg lebih rendah.

Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dg Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.

Norma dalam Per-uu-anNorma perintah

Norma wewenang

Norma perilaku

Norma larangan

Norma Tugas tim kerja..sebagai berikut:Menyiapkan bahan dan data untuk penyuunan keterangan pemerintah ;Menyiapkan surat kuasa khusus dari Menteri Hukum dan HAM kepada pejabat yang ditunjuk ;Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyiapkan keterangan pemerintah ;Menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengendara mobil wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM)

wewenangDalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:a. menerima laporan dan/atau pengaduanb. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;d. dll

kewenanganPasal 47 UU Nomor 12 Tahun 2011Rancangan undang-undang yg diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Larangan/kewajiban

(bgmn merumuskan ket pidana?)RKUHPLaki-laki dan perempuan yg masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yg sah dilarang melakukan persetubuhan 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.Contoh:Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.(semua kewajiban dikenai ? )POLITIK PER-UU-ANMENGAPA DILARANGTUJUAN NORMAOBYEK NORMA

METODOLOGIKERANGKA KOMPOSISISIKUENKLASIFIKASI

Kerangka Sistematika peraturan perundang-undangan

Ketentuan umumPengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokatPengawasan Hak dan kewajiban HonorariumBantuan hukum cuma2Advokat asing AtributKode etik dan dewan kehormatan advokatOrganisasi advokatKetentuan pidanaKetentuan peralihanKetentuan Penutup

Perumusan Butir 77.Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan Per-uu-an yg memuat satu norma dan dirumuskan dakam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

KOMPOSISI DAN SIKUEN

TATA LETAK , URUTAN DAN PENGGOLONGAN RUMPUN SUATU SUBSTANSI Pasal 37 (sekuen kurang tepat ?)Setiap daerah dpimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.Presiden menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan gubernur.Menteri menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan bupati dan walikota.

KLASIFIKASI (3) Studi dan penelitian sbgmn dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :a.Pendidikan non gelarb.penelitian;c.Penulisan buku teks, d.Praktek kerja di dunia usaha atau dunia industri yg relevan dengan tugasnya;e.pelatihan yang relevan dengan tugasnya;f.Pengabdian kepada masyarakat;g.Magang pada satuan pendidikan lain.

50. Pengelompokan materi dalam buku, bab,bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

RUU TENTANG PDRDPasal .Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : Tontonan film;Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, Pameran;Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;Sirkus, atrobatdan sulap;Permainan bilyar, golp dan bowling;Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Panti pijat/refleksi, mandi uap/spa,dan pusat kebugaran, Pertangdingan olah raga.

Perumusan Bahasa Per-uu-annorma dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.Pilihan kata atau istilah antara lain:Dan, atau, dan/atau, jika , apabila, berwenang, wajib, dilarang.ganti rugi, ...

PERUMUSAN NORMA/PASALPerumusan norma dalam suatu pasal harus jelas,lugas, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan

206.dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.Pasal (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Materi pokok yg diaturPasal 7(1) setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya.(2) gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. UU NO. 43/1999

Perumusan NormaPERDA NO.10/2003 ttg Perizinan Usaha Hotel dan PenginapanPasal 24 (rumusan perlu disempurnakan)(1) izin usaha yang tidak berlaku dan batal apabila setidak-tidaknya salah satu dari berikut ini: a.pengusaha tidak meneruskan usahanya; b.memperoleh izin usaha secara tidak sah; c.dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari kepala dinas; d.tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;(2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Implikasi normaHarmonisasi dgn peraturan terkaitPenganggaran dan budgetingSarana dan prasarana

Harmonisasi dan SinkronisasiIstilah Substansi UU Pemilu, SPPA, Perkawinan.-Dewasa berapa tahun?-Laki-laki perempuanUmur atau usia ( 17, 18, 21 16 atau 19 tahun)

Norma larangan dan K. PidanaSetiap orang dilarang membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.(UU .. Multitafsir ?

Ketentuan pidana114.Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

122.Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

PERUMUSAN PIDANATIDAK MULTI TAFSIR HARUS JELAS DAN TIDAK MULTI

Kepada siapa dikenakanTindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi.Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: Badan hukum antara lain perseorangan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi; dan/atauPemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pidana .Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sbgmn dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dg pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 8Kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yg dilakukan terhdp orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Penjelasan :Pemaksaan hubungan seksual dgn cara tdk wajar dan/atau tidak disukai, Catatan: butir 256Paling singkat atau paling lama, paling lambat/paling cepat, paling rendah/paling tinggi, paling sedikit/paling banyak.

Kepada siapa dikenakanSetiap orang yg melanggar ketentuan norma pidana.Tindak pidana oleh korporasi.Sanksi Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi : Pidana denda; Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;Pencabutan izin usaha;Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atauPengambilalihan korporasi oleh negara.

* KETENTUAN PERALIHAN -MAKSUD KETENTUAN PERALIHAN-PADA SAAT PERATURAN DINYATAKAN BERLAKU, SEGALA HUBUNGAN HUKUM ATAU PERBUATAN HUKUM YANG ADA, BAIK SEBELUM, PADA SAAT MAUPUN SESUDAHNYA, TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU

-DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT DILAKUKAN PENYIMPANGAN ATAU PENUNDAAN SEMENTARA BERLAKUNYA PERATURAN TERHADAPPERBUATAN/TINDAKAN HUKUM TERTENTU

-PENYIMPANGAN ATAU PENUNDAAN SEMENTARA BERLAKUNYA PERATURAN, HARUS DIATUR SECARA JELAS PERBUATAN ATAU TINDAKAN HUKUM TERSEBUT, JANGKA WAKTU NYA ATAU SYARAT PERAKHIRNYA PENUNDAAAN 11

KETENTUAN PERALIHANPada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diatur sebagai berikut:a. usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama,hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;b.

Pasal 68 (UU No.30 Tahun 2002)Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 39 (UU No. 22 Tahun 2004)Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

KETENTUAN PENUTUP

*KETENTUAN PENUTUP

a.PENUNJUKAN ORGAN b. NAMA SINGKAT c. STATUS PERATURAN YANG SUDAH ADA d. SAAT BERLAKUNYA PERATURAN12

KETENTUAN PENUTUPPasal 47 UU No. 4 Tahun 2004 Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 70 (UU No.30 Tahun 2002)Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal . Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Pasal Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETENTUAN PENUTUPPasal 91Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : 1. 2. 3. Peraturan Menteri Nomor . Tahun tentang , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan PenutupPasal Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-----------------------Penutup Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Pasal Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENUTUP Penandatanganan peraturan perundang-undangan memuat : Tempat dan tanggal penetapan; Nama jabatan;Tanda tangan pejabat;dan nama lengkap pejabat yg menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

PENUTUP Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

DR.. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

.Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

Penjelasan UMUMPenjabaran dari konsideranPerlunya UU Pokok pikiranPASAL DEMI PASALYang dimaksud dengansupermarket adalah Cukup jelas.

********************************