MATERI 4 Hubungan Negara-WNA

7/26/2019 MATERI 4 Hubungan Negara-WNA

1/17

HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGANEGARA ASING

HUKUM INTERNASIONAL

Fak. Hukum UNIV. BATAM

Yos Satya Dharma,SH,LLM.
http://susilo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/bristish_passport.jpghttp://susilo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/bristish_passport.jpghttp://susilo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/bristish_passport.jpg


2/17

Yurisdiksi Negara terhadap individu

Disebut sebagai Yurisdiksi Personal(jurisdiction in personal).

Titik beratnya terletak pada kualifikasiindividu tersebut(atau badan hukum),apakah memenuhi syaratdalam hukum

nasional maupun internasional, untukdapatnya ditundukkan dalam yurisdiksi darinegara bersangkutan.

May 09yosdharma/uniba-hukum

2


3/17

Yurisdiksi Negara..(2)

Yurisdiksi suatu negara untuk menentukanorang atau pribadi hukum tersebut beradadibawah kewenangan hukum nasionalnya,

dapat berdasarkan kewarganegaraan(nasionalitas).

Dalam hal ini ada dua kemungkinannya, yaitu

1. Individu itu adalah warganegaranya sendiri

2. Individu itu bukan warganegaranya sendiri, bisaWNA atau stateless person.


3


4/17


Jika menyangkut badan hukum, dibedakan menjadi:

1. Badan hukum nasional

2. Badan hukum asing

Prima facie, untuk menentukan nasionalitas sebuahkorporasi, adalah pada negara tempatnya didaftarkansebagai badan hukum.

Pertimbangan lainnya:

Tempat dijalankannya bisnis utama sebagai kantor

pusat pengendalian (HO) Lokasi yang dipilih dari keuntungan traktat pajak

berganda


4


5/17


Pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individuberdasarkan kewarganegaraannyadilaksanakan berdasarkan prinsip2 berikut:

1) Prinsip Nasionalitas aktif, yaitu negara dapatmelaksanakan yurisdiksinya terhadapwarganegaranya sendiri,

2) Prinsip Nasionalitas pasif, yurisdiksi negara

dapat diberlakukan terhadap WNA ataustateless person, jika mereka menimbulkankerugian terhadap negara atauwarganegaranya.


5


6/17

Prinsip Nasionalitas Aktif

Asas ini menitikberatkan pada hubungan

langsung dan aktifantara negara itu sendiri

dengan warganegaranya.

Berlandaskan pada asumsi bahwa setiapwarganegara akan membawa dan mentaati

hukum negaranya dimanapun dia berada

Dengan kata lain, dikatakan bahwa hukum darinegaranya akan selalu mengikutinya,

kemanapun dia pergi dan dimanapun dia

berada.


6


7/17

... Aktif (2)

Tetapi, didalam hal peristiwa hukum yangmengandung aspek internasional, berlakulah asasselektifitas, yaitu penentuan tentang dapat berlakuatau tidaknya hukum nasional harus ditentukan oleh

negaranya dengan menghormati dan memperhatikankaidah hukum internasionaldan hukum nasionalnegara lain. Misal :

si X, WN (A) melakukan pidana di negara (B), atau

hanya sebagai pidana disalah satu negara saja. Sebuah negara tidak wajib menyerahkan

warganegaranya yang sudah melakukan tindakpidana diluar negeri, kecuali sudah terikat oleh suatu

traktat.


7


8/17

Prinsip Nasionalitas Pasif

Bukan pada hubungan langsung antaranegara dengan warganegaranya, tetapi titikberatnya pada usaha negara untuk melindungikepentingannya maupun kepentingan

warganegaranya sendiri terhadap tindakanorang asing yang merugikannya.

Jadi hukum nasional diberlakukan terhadaporang bukan WN-nya, disebabkan oleh karena

perbuatan atau perilaku orang asing itu yangmerugikan kepentingannegara ataumelanggar hukum nasional negara tersebut.


8


9/17

. Pasif (2)

Penetapan prinsip ini dimaksudkan untukmelindungi kepentingan negaratersebut.

Oleh karena itu yurisdiksi personal itu jugadisebut sebagai Prinsip Perlindungan(Protective principle).

Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku padatindak pidana yang terjadi di wilayahnya, tetapijuga pada tindak pidana yang terjadi diluar

wilayahnya, mis: melakukan pemalsuan uangyang terjadi dan disebarluaskan diluar wilayahnegara tersebut.


9


10/17

. Pasif (3)

Alasan2 yurisdiksi berdasarkan prinsip ini adalah:

1.Akibat tindak pidana itu sangat besarbagi

negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju.

2.Apabila tidak dilaksanakan, dikhawatirkan

pelaku tindak pidana akan lolos dari

penghukuman, karena menurut hukum lex loci

delicti tindakannya bukan tergolong tindakpidana, atau karena ekstradisi akan ditolak

dengan alasan tindak pidana itu bersifat politis.


10


11/17

Kedudukan Hukum bagi WNA

Setiap orang asing yang memasuki suatu negara yangbukan negaranya harus tundukpada hukum negara yangbersangkutan selayaknya warganegara itu sendiri.

Tetapi ada pembatasan-pembatasantertentu yang

diberlakukan terhadap orang asing tadi. Misalnya dalam hal:a. Perlakuan fiskal, berkenaan dengan perpajakan.

b. Hak untuk menjalankan profesi, industri atau matapencaharian.

c. Perlakuan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal,pemilikan harta benda, privilege2 serta imunitas2 sipil.

d. Syarat2 perizinan masuk dan keimigrasian.


11


12/17

12/27/2014May 09yosdharma/uniba-hukum

12


13/17

Pengusiran atau Rekonduksi WNA

Rekonduksi adalah suatu tindakan kepolisiandimana orang asing dikembalikan keperbatasan dengan pengawalan.

Negara memiliki kekuasaan untuk mengusir,mendeportasi dan merekonduksi orang

asing, karena dianggap sebagai suatu halyang melekat pada kedaulatan teritorialsuatu negara.


13


14/17

Pengusiran(2)

Namun, cara-cara pengusiran harus diakukandengan cara yang wajar dan tanpa menimbulkankerugian yang tidak perlu pada WNA tersebut.

WNA yang menetap secara sahdi sebuah wilayahnegara, hanya boleh diusir berdasarkan keputusanyang diperoleh melalui hukum (Pasal 13 ICCPR 1966atau Konvensi Internasional thn 1966 tentang Hak-hak Sipildan Politik).

Hal yang seperti tersebut diatas bisa diabaikanapabila ada alasan-alasan memaksa dari segikeamanan nasional.


14


15/17

Pengusiran.(3)

Juga, didalam hal melakukan pengusiran tidakdiperbolehkan dilakukan tindakan penahanansebelumnya, kecuali yang bersangkutan melawanatau menolak untuk diusir dan dipulangkan.

Seorang asing juga tidak boleh dideportasi kesuatu negara atau wilayah dimana dirinya ataukebebasan-nya akan terancamoleh karena ras-nya, agama, kebangsaannya dan pandangan-

pandangan politiknya.

Juga, orang tersebut tidak boleh diekspose dengancara penghinaan yang tidak sepantasnya.


15


16/17

12/27/2014May 09yosdharma/uniba-hukum

16

Pemeriksaan dokumen imigrasi di negara asing


17/17

SEKIANTERIMA KASIH

Sumber pustaka

1. Starke, J.G., Pengantar Hukum

Internasional, Jilid II, Ed.Ke-10, Sinar

Grafika, Jakarta, 2001.

2. May Rudi, Teuku, Hukum Internasional, Jilid

I, Refika Aditama, Bandung, 2002.


17

MATERI 4 Hubungan Negara-WNA

Documents

Transcript of MATERI 4 Hubungan Negara-WNA