Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
-
Upload
lussiana-mercy-maramis -
Category
Education
-
view
172 -
download
1
Transcript of Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
www.bpjs-kesehatan.go.id
KONSEP PEMBAYARAN LANGSUNG KAPITASI DAN TATA CARA PEMANFAATAN KAPITASI DI PUSKESMAS
dr. Diane R. KaunangKepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer
PENGANTAR
KEPESERTAAN DAN IURAN
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
PENDAFTARAN DAN MUTASI PESERTA DI FKTP
SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI
PENGELOLAAN KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN
FUNGSI PELAYANAN PRIMER
HARAPAN BPJS KESEHATAN
PENGANTAR
I
Dasar Hukum
• UU No.40 Tahun 2004• UU No.24 Tahun 2011• Perpres No.12 Tahun 2013• Perpres No. 111 Tahun 2013• Permenkes No.71 Tahun 2013• Permenkes No.69 Tahun 2013• Kepmenkes No.455 Tahun 2013
”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN”
UU SJSN dan UU BPJS
www.bpjs-kesehatan.go.id
Kegotong-royonganNirlaba
KeterbukaanKehati-hatianAkuntabilitas
PortabilitasKepesertaan wajib
Dana amanatHasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya
untuk pengembangan program dan sebesar-
besarnya untuk kepentingan peserta
9 PrinsipJaminan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan KerjaJaminan Hari TuaJaminan Pensiun
Jaminan Kematian
5 Program Kemanusiaan
ManfaatKeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
3 AzasSistem Jaminan Sosial Nasional
BPJS Kesehatan2013 2014 - 2019
Per.Pres. RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 :(1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan
mencakup SELURUH penduduk Indonesia
CAKUPAN SEMESTA 2019
Badan Hukum PRIVATEDi bawah Menteri BUMNSemula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
Badan Hukum PUBLIKLangsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDENUntuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA
www.bpjs-kesehatan.go.id
KEPESERTAAN DAN IURAN
II
www.bpjs-kesehatan.go.id
Peserta Jaminan
Kesehatan
Bukan Penerima Bantuan Iuran
(Bukan PBI)
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah
Bukan Pekerja
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
www.bpjs-kesehatan.go.id
Iuran
Rp. 19.225,- /org/bulan
Pemberi Kerja 4% Pekerja 0,5%Per 1 Juli 2015
Pemberi Kerja 4% Pekerja 1% Gaji Pokok + Tunjangan tetap
sesuai PTKP K-1Min UMP Maks 2X PTKP K-1
Tambahan Kel lainnya 1%
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/blnKelas 2 Rp.42.500,,-/org/blnKelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Khusus PPU : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji/upah+ tunjangan keluarga perbulan
Dibayar oleh pemerintah
Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
Dibayar oleh peserta yang bersangkutan
PBI
Pekerja Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)& Bukan
Pekerja (BP)
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
• PBI (Jamkesmas)• TNI/POLRI dan
Pensiunan• PNS & Pensiunan• JPK JAMSOSTEK• BUMN• Badan Usaha
Swasta
Tahap pertama
mulai tanggal 1 Januari
2014
• Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019
Tahap Selanjutnya
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Hak Peserta–Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak
dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
–Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
–Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Kewajiban Peserta–Melaporkan perubahan data peserta, baik karena
pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I dan melaporkan jika sudah tidak berhak;–Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang
atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.–Mentaati semua ketentuan dan tata cara
pelayanan kesehatan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
CONTOH KARTU
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
III
Manfaat Jaminan KesehatanPerpres 12/2013 pasal 20
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan
Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans
Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi
pelayanan kesehatan non
spesialistik yang mencakup:
• 1. Administrasi pelayanan;• 2. Pelayanan promotif dan preventif;• 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;• 4. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;• 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;• 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan
medis;• 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan• 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
1. Rawat Jalan yang Meliputi:a) Administrasi pelayanan;b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;e) Pelayanan alat kesehatan implan;f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;g) Rehabilitasi medis;h) Pelayanan darah;i) Pelayanan kedokteran forensik; danj) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.
2. Rawat Inap yang Meliputi:a) Perawatan inap non intensif; danb) Perawatan inap di ruang intensif.
+ Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III Kelas III Kelas III
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak
Mampu
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta
Manfaat Akomodasi
KOORDINASI MANFAAT
Manfaat Tambahan
Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri
Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan
Pelkes Tingkat Pertama
BPJS KESEHATAN
ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL
Coordination of Benefit
(COB)
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamina. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang
tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas.
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat
dan/atau alkohol;j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;www.bpjs-kesehatan.go.id
Lanjutan...k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;n. perbekalan kesehatan rumah tangga;o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa
tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan
yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan
dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENDAFTARAN DAN MUTASI PESERTA DI FKTP
IV
Alur Pelayanan Kesehatan
Kegawat-daruratan
Peserta
FKTP
Rumah Sakit
Rujuk/Rujuk Balik
Klaim
Kantor Cabang BPJS Kesehatan
Kapitasi
SETIAP PESERTA WAJIB TERDAFTAR DI SATU FKTPSETIAP PESERTA BERHAK UNTUK MEMILIH TERDAFTAR DI FKTP
MANA PUN
PERPINDAHAN PESERTA DAN KAPITASI
JIKA PESERTA MUTASI PADA TANGGAL 1 SD 31 BULAN BERJALAN, MAKA: PESERTA BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN DI FKTP YANG BARU PADA BULAN
BERIKUTNYA KAPITASI ATAS PESERTA YANG MUTASI TERSEBUT AKAN DIBAYARKAN DI FKTP
YANG BARU PADA BULAN BERIKUTNYA
INFORMASI PESERTA TERDAFTAR (TERMASUK MUTASI): DIINFORMASIKAN KEPADA FKTP MELALUI EMAIL/SURAT/CD PER BULAN PADA
SAAT PEMBAYARAN KAPITASI DAPAT DIAKSES DI APLIKASI P-CARE BPJS KESEHATAN OLEH MASING-MASING
FKTP
BERDASARKAN KEINGINAN PESERTA DIBUKTIKAN DENGAN DAFTAR ISIAN PESERTA DAPAT PINDAH KE FASKES LAINYA SETELAH 3 BULAN
SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI
V
KAPITASIAPA DASARNYA?PERPRES 12/2013 PASAL 39 (1)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
BAGAIMANA PENENTUAN BESARAN KAPITASI DI PUSKESMAS? BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASKES (ADINKES DAN PKFI) SESUAI
KEPMENKES 455 TAHUN 2013 BERDASARKAN HASIL KREDENSIALING KETERSEDIAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER
GIGI DI PUSKESMAS
BERAPA BESARANNYA?PERMENKES 69/2013 LAMPIRAN IPuskesmas : Rp 3.000 – Rp 6.000 RS. Pratama, Klinik Pratama, Praktik Dokter dan Faskes yang setara : Rp 8.000 – Rp 10.000Praktik Dokter Gigi : Rp 2.000
TIM PENENTU BESARAN KAPITASI
4 PILAR TIM
KAPITASI
KEMENKES
ORGANISASI
PROFESI
AKADEMISI
BPJSK BESARAN KAPITASI
SESUAI PERMENKES 69/2013
OUTPUT:
MENGAPA KAPITASI?
MEMBERIKAN KEPASTIAN ANGGARAN KEPADA FKTP
MENDORONG FKTP UNTUK MELAKUKAN UPAYA PROMOTIF PREVENTIF SEHINGGA TARAF KESEHATAN PESERTA MENINGKAT
MENDORONG FKTP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
PERBEDAAN KAPITASI DENGAN TARIF PADA PASIEN UMUM (FEE FOR SERVICE)
TARIF FEE FOR SERVICE BESARANNYA DITENTUKAN
BERDASARKAN SUMBER DAYA YANG DIPAKAI PER TINDAKAN/PENANGANAN. Contoh tarif pemeriksaan GDS Rp 10,000 terdiri dari harga reagen Rp 5.000, jasa medis Rp 2.500, biaya sarana Rp 2.000 dan administrasi Rp 500,-.
DIBAYARKAN SETELAH PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN
HANYA DIBAYARKAN JIKA PASIEN MENDAPATKAN PELAYANAN.
KAPITASI BESARANNYA DITENTUKAN
BERDASARKAN SUMBER DAYA YANG DIPAKAI PER TINDAKAN/PELAYANAN DAN DISESUAIKAN DENGAN ANGKA PEMANFAATAN (UTILISASI) (DARI DATA SURVEY NASIONAL)
DIBAYARKAN SEBELUM PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN (PRAUPAYA)
TETAP DIBAYARKAN WALAUPUN TIDAK ADA KUNJUNGAN (POPULASI SEHAT)
KAPITASIKAPAN DIBAYAR?
Sistem pembayaran dimana biaya pelayanan kesehatan dibayar sebelum pelayanan kesehatan diberikan, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
BERAPA DIBAYAR? Dibayar berdasarkan jumlah peserta terdaftar per bulan Tidak dibayar berdasarkan jumlah peserta yang sakitCONTOH: Puskesmas Madantika memiliki peserta JKN yang terdaftar sebanyak 10.000
orang. Besaran kapitasi Puskesmas Madantika adalah Rp 6.000,- per jiwa. Jumlah kunjungan di Puskemas Madantika sebanyak 500 orang/bulan Kapitasi yang dibayarkan kepada Puskesmas Madantika adalah
= jumlah peserta x besaran kapitasi= 10.000 orang x Rp 6.000,-= Rp 60.000.000
Kapitasi dibayarkan tanpa memperhitungkan banyaknya kunjungan
CONTOH:BERAPA BIAYA PER KUNJUNGAN DI PUSKESMAS MADANTIKA TERSEBUT?JML PESERTA TERDAFTAR
KAPITASI (Rp) JML PASIEN YANG BERKUNJUNG
UNIT COST/KUNJUNGAN (Rp)
10.000 60.000.000 500 120.000
MAKIN RENDAH JUMLAH PESERTA YANG SAKIT (BERKUNJUNG KE PUSKESMAS) MAKIN TINGGI UNIT COST
MAKIN TINGGI TARAF KESEHATAN MASYARAKAT, MAKIN TINGGI SURPLUS (KEUNTUNGAN) BUAT PUSKESMAS
1. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama;
2. Pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, skrining kesehatan
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;4. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi 5. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi6. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;7. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
KOMPONEN KAPITASI
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama:– pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah tepi,
trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah, malaria),
– urin sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit),
– feses sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing), – gula darah sewaktu (kecuali untuk peserta PRB dibayar FFS)
9. Pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di faskes tingkat pertama
10. Pelayanan rujuk balik dari faskes lanjutan11. Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)12. Menjalankan 4 Fungsi Pelayanan Primer yaitu First Contact (kontak pertama),
Continuity (pelayanan berkelanjutan), Comprehensiveness (pelayanan paripurna) dan Coordination (koordinasi pelayanan)
Lanjutan..KOMPONEN KAPITASI
APA PERAN PUSKESMAS SUPAYA SISTEM KAPITASI OPTIMAL?
PENGUATAN FUNGSI PELAYANAN PRIMER
UNTUK MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN PESERTA
PROAKTIF MELAPORKAN PERUBAHAN KETERSEDIAAN TENAGA DOKTERDISESUAIKAN DENGAN BESARAN KAPITASI KEAMANAN SAAT AUDIT
MELAKUKAN TINJAUAN UTILISASIUTK MELIHAT EFISIENSI PENGGUNAAN MENENTUKAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
MENINGKATKAN MUTU DOKUMENTASIANGKA KUNJUNGAN DAN RUJUKAN DOKUMENTASI PELAYANAN PASIEN
PROAKTIF DALAM MENCARI INFORMASI PESERTA TERDAFTARMELALUI P-CARE KC/KLOK BPJS KESEHATAN
PENGELOLAAN KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN
VI
PENGELOLAAN KAPITASI DI PUSKESMAS
KAPITASIPRA JKN• TIDAK ADA PERBEDAAN BESARAN
KAPITASI ANTAR PUSKESMAS• BESARAN Rp 2.000 per JIWA• DIBAYARKAN KE REKENING DINKES• DINKES MENYETOR KE PEMDA DAN
KAPITASI DIKELOLA SEBAGAI PAD• BIROKRATIS
JKN• BESARAN KAPITASI SESUAI KETERSEDIAAN
TENAGA MEDIS PUSKESMAS• BESARAN Rp 3.000 sd Rp 6.000 PER JIWA• DIBAYARKAN LANGSUNG KE REKENING
DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS• DIKELOLA SEBAGAI DANA UKP
PUSKESMAS• TIDAK BIROKRATIS
PERPRES no 32 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
PUSKESMAS
MENGUSULKAN BENDAHARA DANA KAPITASI KE DINKES
MENYUSUN RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA KAPITASI
MENGELOLA DANA KAPITASI
MEMBUAT PERTANGGUNGJAWABAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
KEPALA SKPD DINKES
MENGUSULKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN KE PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MENYUSUN RKA-SKPD
MENYUSUN DOKUMEN PENYELENGGARAAN ANGGARAN
(DPA)
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERIMAAN DAN
PEMANFAATAN KAPITASI
KEPALA DAERAH
MENETAPKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
MENETAPKAN REKENING DANA KAPITASI MASING-MASING FKTP
BPJS KESEHATAN
MENERIMA DATA BENDAHARA DANA KAPITASI
MENERIMA DATA REKENING DANA KAPITASI
MEMBAYAR KAPITASI LANGSUNG KE FKTP
MENYAMPAIKAN BUKTI BAYAR DAN DATA PESERTA TERDAFTAR KE FKTP
PERAN/TUGAS MASING-MASING STAKEHOLDERS
TUGAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
1. MEMBUKA REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP2. MENYAMPAIKAN DATA REKENING KE BPJS
KESEHATAN3. MENCATAT DAN MENYAMPAIKAN REALISASI
PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP BULAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA FKTP.
DRAFT PERPRES TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN DANA KAPITASI
1. TIDAK DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH2. LANGSUNG DIMANFAATKAN UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN PESERTA JKN DI FKTP
DRAFT PERPRES TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN PADA FASKES TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
Pendaftaran Peserta
Pemeriksaan di Poli, Poli gigi
dan KIA
Pemeriksaan di Lab
Pelayanan Obat
kesmas sanitasi gizi KB Penyakit menular
Kegiatan non medis lain
Jasa pelayanan kesehatan
Biaya operasional
TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS
JASA PELAYANAN KESEHATAN MELIPUTI JASA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN YANG DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS DI PUSKESMAS
DAN JEJARING (PUSTU, POLINDES, POSKESDES, DLL)
NON MEDIS DOKTER, DRG/PERAWAT/BIDAN
ANALIS APT, AA
PROPORSI PEMBAGIAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERMENKES
40% – 60%
SISA JASA PELKES
PROPORSI PEMBAGIAN DANA KAPITASI
Asumsi Gambaran Penerimaan Kapitasi Puskesmas X
1 Bulan 1 tahun 1 Bulan 1 tahun Rp %15.838 2.000 31.676.000 380.112.000 6.000 95.028.000 1.140.336.000 63.352.000 300%
Peningkatan Biaya Kapitas 1 bulan
Jumlah Peserta *) Besaran
kapitasiPenerimaan Kapitasi Puskesmas
Tahun 2013 Tahun 2014Asumsi Besaran
kapitasiPenerimaan Kapitasi Puskesmas
Jasa Pelayanan kesehatan tahun 2014* = 50% dari kapitasi = Rp 570.168.000 per tahun atau Rp 47.514.000 per bulan
SDMjumlah
SDMproporsi jasa
besaran pendapatan
total per bulan
besaran pendapatan
per orang per bulan
TOTAL
dokter 3 50% dari total 47,514,000.00 7,919,000.00 23,757,000.00 apoteker 1 50 % dari jasa dokter 47,514,000.00 3,959,500.00 3,959,500.00 bidan 2 33 % dari jasa dokter 47,514,000.00 2,613,270.00 5,226,540.00 perawat 4 33 % dari jasa dokter 47,514,000.00 2,613,270.00 10,453,080.00 admin lain 2 20 % dari jasa dokter 47,514,000.00 1,583,800.00 3,167,600.00 TOTAL 46,563,720.00
950,280.00 47,514,000.00 SISA
Untuk biaya operasional = 50% dari kapitasi = Rp 47.514.000 per bulan Kegiatan kunjungan rumah dalam
rangka UKP Operasional untuk Puskesmas keliling; Komputer, Printer dan Jarkomdat
Bahan cetak atau alat tulis kantor; kegiatan administrasi keuangan;
dan/atau Pengadaan sarana penunjang upaya
kesehatan perorangan lainnya (misal tensi meter dll)
kegiatan upaya kesehatan perorangan lainnya.
CONTOH CONTOH
SLIDE INI HANYA ILUSTRASI CONTOH
HARAPAN BPJS KESEHATAN
VII
1. DANA KAPITASI JKN DIMANFAATKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK PENINGKATAN MUTU:a) MUTU PELAYANAN MEDISb) MUTU PELAYANAN NON MEDISc) MUTU DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
2. FKTP BERKOMITMEN UNTUK MENGUATKAN FUNGSI PELAYANAN PRIMER
3. DUKUNGAN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK UNTUK IKUT SERTA MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JKN KEPADA SELURUH MASYARAKAT
4. DUKUNGAN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
HARAPAN BPJS KESEHATAN
TERIMA KASIH