MASTERPLAN TATA KELOLA TIK JAWA TIMURkominfo.jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/MASTERPLAN...
Transcript of MASTERPLAN TATA KELOLA TIK JAWA TIMURkominfo.jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/MASTERPLAN...
MASTERPLAN TATA
KELOLA TIK JAWA TIMUR
DINAS KOMINFO PROV JAWA TIMUR
I. PENDAHULUAN
Dokumen Master Plan Teknologi Informasi ini berisi :
Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namundemikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkaninvestasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Planatau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI.
Maksud dari penyusunan dokumen Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagiperencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi acuan implementasi jangka panjangdalam pengembangan sistem informasi guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi JawaTimur melalui penyusunan:
• Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework);
• Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture);
• Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);
• Rencana Proyek Implementasi 3 Tahun (e-Government Implementation Plan).
Tujuan Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) adalah agar Master Plan Teknologi Informasi menjadi strategi organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif untuk mencapai :
• Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
• Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasidalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
• Perbaikan organisasi, sistem manajemen,dan proses kerja kepemerintahan;
II. KONDISI DAN KEBUTUHAN
• Kondisi teknologi infostruktur, infrastruktur, dan
suprastruktur SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
• Kebutuhan SKPD akan infostruktur, infrastruktur dan
suprastruktur disampaikan di Bab II.
• Dengan adanya pergub 48/2015, perencanaan TIK sudah
dilaksanakan melalui verifikasi anggaran SKPD, kewajiban
ada rekomendasi Diskominfo dalam setiap pengadaan
barang dan jasa bidang TIK.
• Kondisi dan kebutuhan SKPD akan diterjemahkan dalam
roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masing
masing SKPD
KelembagaanNO SKPD VISI MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1 Biro Administrasi Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
VISI
Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Kemasyarakatan Yang Berkualitas Demi
Terciptanya Kesalehan Sosial dan
Harmoni Sosial.
MISI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Administrasi Kemasyarakatan.
Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang
agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga
berencana.
Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan perumusan
kebijakan di bidang administrasi
kemasyarakatan;
b. pelaksanaan koordinasi dan
penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang
agama, pendidikan, kebudayaan dan
pariwisata, pemuda, olah raga,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta keluarga
berencana;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang agama,
pendidikan, kebudayaan dan pariwisata,
pemuda, olah raga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta
keluarga berencana;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta
sumber daya aparatur di bidang
administrasi kemasyarakatan; dan
e. pelaksanaan tugas tugas lain yang
diberikan oleh Asisten.
HUKUM DAN KEBIJAKAN
NO SKPD KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
1 Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
3 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur
4 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
5 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur
6 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
7 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur
8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pergub No. 31 Tahun 2002 Tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov.
Jatim
Keputusan Gubernur :
No. 188/22/KPTS/013/2015 dengan Tujuan
Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan dan
Pembinaan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Daerah, serta untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas dalam Pengelolaan
Perpustakaan Sekretariat Daerah
SOP No. 31111/2011 Pengelolaan JDIH
Pengembangan Website JDIH Biro
Hukum Setda Prov.Jatim
Harapan Untuk Kominfo :
Menyediakan Bimtek website
terhadap petugas dan pengelola
Website
Kebutuhan TIK :
Kekurangan Staf TI
SUMBER DAYA MANUSIANO SKPD STAF IT NON PRAKOM PRANATA KOMPUTER (PRAKOM)
1 Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
6 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
7 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 42 Orang Pegawai
9 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
10 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
11 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
12 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 1 Staf IT
14 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
15 Badan Koordinasi Wilayah I Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2 Staf IT
16 Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
INFRASTRUKTUR JARINGANNO SKPD INTERNET INTRANET DARI
KOMINFOASTINET FO KOMINFO SUMBER LAIN
ISP PRODUK BANDWI
DTH
BIAYA LOKA
SI
1 Biro Administrasi
Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
20 Mbps (Ikut Sekda)
Rencana Pengembangan Ke Depan :
40 Mbps (Ikut Sekda)
DATA
UTAMA
- 7 Mbps - - 512 Kbps
Rencana
Pengembangan Ke
Depan :
1 Mbps
2 Biro Administrasi
Kerjasama Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa
Timur
20 Mbps (Ikut Sekda)
Rencana Pengembangan Ke Depan :
40 Mbps (Ikut Sekda)
- - - - - 512 Kbps
Rencana
Pengembangan Ke
Depan :
1 Mbps
3 Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
20 Mbps (Ikut Sekda)
Rencana Pengembangan Ke Depan :
40 Mbps (Ikut Sekda)
- - - - - 512 Kbps
Rencana
Pengembangan Ke
Depan :
1 Mbps
4 Biro Administrasi
Pembangunan
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
20 Mbps (Ikut Sekda)
Rencana Pengembangan Ke Depan :
40 Mbps (Ikut Sekda)
TELKOM INDIHOM
E
10 Mbps - BIRO
AP
512 Kbps
Rencana
Pengembangan Ke
Depan :
1 Mbps
5 Biro Administrasi
Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
20 Mbps (Ikut Sekda)
Rencana Pengembangan Ke Depan :
40 Mbps (Ikut Sekda)
TELKOM MULTI
SPEED
10 Mbps 1.5 Jt /
Bln
BIRO
ADM
512 Kbps
Rencana
Pengembangan Ke
Depan :
1 Mbps
SISTEM INFORMASINO SKPD APLIKASI FUNGSI
1Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur
Eentri bantuan sosial dan
masyarakat
2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur -
3Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur-
4Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur-
5Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur-
6Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur-
7Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur-
8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur JDIH
9 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
1. Kegiatan Gubernur
2. Website
3. PPI.jatimprov.go.id
(pengumpulan dan
penyaringan informasi)
10 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
1. E-Sakip
2. E-Anjab
3. Website
11 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur -
12 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Quick Count Pilkada
PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE
Dalam kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah sebuah
cara untuk otentikasi, pengamanan data dan perangkat anti sangkal,
PKI telah diimplementasikan dengan berbagai aplikasi seperti
S/MIME, HTTPS, VPN, dll. Anda dapat melihat fitur S/MIME pada
software email yang terkenal seperti Outlook Express, Mozilla
Mail/Thunderbird, dan Evolution.
DATA WAREHOUSE DAN DECISION SUPPORT SYSTEM
Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang
memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis
yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana, 2008]
FREE SOFTWARE DAN OPEN SOURCE SOFTWARE
Perangkat lunak bebas (free software) adalah istilah yang diciptakan
oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu
kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan
diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi.
INTEROPERABILITAS
Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi
dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama
lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network
TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun
aplikasi disini boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32,
.NET, Java, atau bahkan pada O/S yang
EKSPEKTASI PIMPINAN
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menaruh harapan terhadap
perkembangan teknologi informasi agar dapat dinikmati dan
dimanfaatkan masyarakat Jatim.
Gubernur akan terus meningkatkan kualitas dan kebutuhan IT di Jatim,
utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dicontohkannya:
o Sistem IT di Balai Karantina Pertanian dan Ikan, ikan masuk ke balai
tersebut akan dicek, ditentukan standar merkurinya seperti apa. Jika
tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka akan ketahuan melalui
sistem tersebut. sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan
bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai
Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan
Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya
disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.
o Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan diri
menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Hal ini
ditandai dengan menyiapkan super koridor berbasis Teknologi
Informasi (TI) yang bertujuan mendukung sistem kontrol terhadap
standardisasi barang yang dapat masuk ke wilayah Jatim.
o Gubernur Soekarwo juga menyinggung pentingnya peran IT dalam
kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Menurutnya, KIM
jangan membangun informasi yang tidak ada manfaatnya. Dunia
sekarang bertambah maju dengan konsep sustainable and change.
“KIM harus hijrah dari sekedar omong-omongan, banyak hal yang
hanya diketahui lokal dapat mendunia melalui IT. Maka fungsi itu
harus kita optimalkan,” kata Gubernur Soekarwo.b
(kominfo. jatimprov.go.id)
o Khusus untuk pelayanan publik yang baik dengan menggunakan
teknologi informasi (TI). Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP &
MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB
Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-jatim.net.
o Kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi
(Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan
reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai
komitmen, dan sistem IT.
o Selama ini diketahui dalam perkembangan terakhir, pilar koperasi dan
UMKM telah menyokong 54,48% PDRB Jawa Timur. Kepala Dinas
Koperasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Mudjib Afan, M.kes
mendukung penuh keterlibatan UMKM dalam program
pengembangan aplikasi teknologi informasi tersebut.
o Kemajuan teknologi informasi mutlak dibutuhkan untuk menunjang
berbagai sektor dalam kehidupan, terlebih ketika berbicara mengenai
sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup
signifikan tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi.
Kondisi Ideal : KELEMBAGAAN
Adapun peran Komite TIK berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah :
1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang
mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja.
2. Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk
memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif
TIK.
3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang
dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan
rencana semula.
HUKUM DAN KEBIJAKAN
• UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).
• Selain itu juga PP No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik, Inpres No 3 tahun 2003
tentang kebijakan strategi nasional pengembangan e-goverment
dan Pergub No 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan
Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.
SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mewujudkan SDM yang memadai dan kompeten, perlu upaya
peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan serta dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui jalur
pendidikan formal maupun informal maupun pengembangan standar
kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan
implementasi e-goverment. Upaya peningkatan kapasitas itu bisa
dilakukan, antara lain :
• Dengan mengikutkan sertifikasi CEH (Certified Ethical
Hacker)
• CISA (Certified Information Systems Auditor)
• CDCP (Training Certified Data Center Profesional)
• S2 Teknologi Informasi
• Sertifikasi Internasional
INFRASTRUKTUR JARINGAN
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menjadi
lembaga yang akan dipercaya dalam mengelola jaringan di semua SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian semua
SKPD akan terkoneksi dengan VPN IP serta terkoneksi ke data center.
VPN (Virtual Private Network) merupakan sebuah teknologi komunikasi
yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan
menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal.
Untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan yang baik juga
diperlukan Disaster Recovery Center (DRC). Ini merupakan fasilitas
pengganti pada saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat
berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer,
kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer. DRC digunakan
sementara waktu selama dilakukannya pemulihan data center untuk
menjaga kelangsungan kegiatan dan kinerja SKPD.
• Jawa Timur Internet Exchange (JIX) adalah tempat
terhubungnya berbagai ISP (Internet Service Provider) dengan
maksud menyatukan lalu lintas antar ISP di Jawa Timur,
sehingga tidak perlu lagi melalui luar Jawa Timur, memudahkan
komunikasi di Jawa Timur dan membentuk jaringan interkoneksi
di Jawa Timur yang punya kemampuan dan fasilitas yang
sesuai kebutuhan, untuk dipakai ISP yang memiliki izin operasi
di Jawa Timur. ISP yang tersambung ke JIX tak perlu
membayar biaya bandwidth, hanya biaya sambungan fisik
seperti serat optik, jalur nirkabel atau sewaan yang berbeda-
beda.
SISTEM INFORMASI
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling
berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang
melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu
organisasi.
Informasi adalah data yang telah diproses /diolah sehingga
memiliki arti atau manfaat yang berguna.
Kualitas Informasi tergantung 3 hal:
1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Relevan
Sistem Informasi dikategorikan dalam empat bagian, yaitu:
1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
(Management Information System, MIS)
2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
(Decision Support System, DSS)
3. SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
(Executive Information System, EIS)
4. SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI
(Transaction Processing System)
III.KEBIJAKAN DAN STRATEGI
• Visi : Mewujudkan pelayan publik yang inovatif, berkualitas, dan terpadu berbasis TIK
• Misi: Penataan kelembagaan dan SDM TIK, sertasosialisasi kebijakan, Meningkatkan koordinasidan perencanaan TIK, Membangun InfrastrukturTIK, Membangun sistem aplikasi pelayanan publikberbasis TIK
• Penyusunan strategi Agresif , strategi feedback, strategi Defersifikasi dan strategi defensif.
• Dari analisa didapatkan bahwa faktor internal lebih berperan, artinya Dinas Kominfo menjadi tulang punggung tata kelola TIK di Pem Prov Jatim.
IV. RENCANA PENGEMBANGAN E- GOV
• Berisi pengembangan infostruktur, infrastruktur dan
suprastruktur hingga tahun 2018 sesuai dengan strategi di bab
III
• Pengembangan diutamakan pada tiga hal, pengembangan
integrasi aplikasi, infrastruktur (data center dan jaringan) dan
peningkatan kapasitas SDM bidang TIK
• Pengembangan suprastruktur (perundang-undangan)
diselesaikan pada tahun 2017 sehingga sejak tahun 2018,
sistem tata kelola TIK sudah establish/kokoh
BASIS DATA
Untuk memanfaatkan Basis Data yang ada di SKPD maka perlu
pengembangan basis data dengan menggunakan Teknologi Web.
Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing
SKPD. Berdasarkan Hasil Analisa yang dilakukan dari hasil survey
dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Prov. Jawa Timur.
Contoh. Basis DataDinas Transmigrasi dan Kependudukan
No. Basis Data Isi / Konten Penanggungjawab
1. Transmigrasi dan Kependudukan Animo Bertransmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Kependudukan
Realisasi Penempatan gransmigran
Jumlah Penduduk di Jawa Timur
Jumlah
Kondisi Ketenaga Kerjaan
Jumlah Amngkatan Kerja Menurut Jenis
Kelamin
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Umur
Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Lowongan Pekerjaan berdasarkan Pendidikan
Lowongan Pekerjaan mberdasarkan jabatan
Lowongan pekerjaan berdasarkan pencari
kerja
Pemnerimaan Remittance TKI
Pengiriman TKI ke Luar Negeri
Rekapitulasi Jumlah Kantor Cabang
Pelaksana Penampatan TKI Swasta (PPTKIS)
di Jawa Timur
Data Upah Minimum Kabupaten / Kota
APLIKASI
Untuk mendapatan basis data yang baik maka akan dibuat suatu
system informasi yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh
seluruh SKPD
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 1 – Pelayanan PublikKelompok : Pelayanan Publik
Modul : Kesehatan
Deskripsi : Aplikasi digunakan untuk akses pelayanan kesehatan
Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal
Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui
informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah
sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja
yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan
masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Untuk internal
Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan
tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan
tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas
kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain.
Layanan Utama Publikasi Informasi, Basis Data
Obyek Layanan Utama Masyarakat dan Pemerintah
Fungsi Aplikasi : Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat
meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan
puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya,
laboratorium, apotek, dan lain-lain.
Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
meliputi :
o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan
dari tiap wilayah.
o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan
masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai
kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek
dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan.
Megelola perijinan praktek kesehatan, ijin farmasi dan
bidan dan lain-lain.
Pemilik Dinas Kesehatan
Relasi Modul / APlikasi yang lain : Datawarehouse
Kependudukan
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 2 – Administrasi dan Manajemen
Umum
Kelompok : Administrasi dan Manajemen Umum
Modul : SURAT ELEKTRONIK
Deskripsi : Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menggunakan surat
secara manual memakan waktu lama dan kesulitan dalam pelacakan posisi
surat. Dengan menggunakan aplikasi ini proses surat menyurat, disposisi dan
lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan memudahkan dalam
pengelolaannya.
Jenis Layanan : Back Office
Layanan Utama Administrasi
Obyek Layanan Utama SKPD
Fungsi Aplikasi : Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk
didalamnya memungkinkan roses penyiapan, pembahasan dan
pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu 60
sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.
Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara
elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.
Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat,
misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor,
isi, dan lainlain.
Pemilik Biro Umum
Relasi Modul / APlikasi yang lain : Data Warehouse
Kearsipan Dokumen
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi
Kelompok : Administrasi Legislasi
Modul : Manajemen Administrasi DPRD
Deskripsi : Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD
memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras
dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara
bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi
yang tergabung dalam colaboration and coordination.
Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama
yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.
Layanan Utama : Administrasi
Obyek Layanan Utama : Pemerintah
Fungsi Aplikasi : Memfasilitasi pekerjaaan Sekretaris DPRD
Menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan DPRD
Menyelenggarakan administrasi keuangan
DPRD
Mengelola sarana & prasarana DPRD
Memfasilitasi pekerjaan DPRD
Penjadwalan kegiatan anggota dewan
Pengelolaan dokumen kegiatan (rapat,
notulensi,dll)
Pengelolaan dokumen hasil pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 66
dalam melaksanakan program pembangunan
daerah, dan kerja sama lain.
Pemilik Sekretariat DPRD
Relasi Modul / APlikasi yang lain : Data Warehouse
Regulasi
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan
Kelompok : Administrasi Pembangunan
Modul : Perencanaan & Pembangunan Daerah
Deskripsi : Agar dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi
yang akurat dan up-todate. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi
ini adalah menyediakan data dan mengelola kebijakan perencanaan & pembangunan tiap unit
kerja/SKPD ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif danterintegrasi.
Layanan Utama : Basis data, administrasi
Obyek Layanan Utama : Pemerintah
Fungsi Aplikasi : Mengelola data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan dalam penyusunan
perencanaan & pembangunan daerah.
Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain:
1. Organisasi & tata laksana daerah
2. Keuangan daerah
3. Kependudukan
4. Sarana & prasarana
Pendidikan
5. Kesehatan
6. Sosial
7. Dll
Harus ada mekanisme version dan revision control,
sehingga setiap saat.
perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.
Termasuk didalamnya template pembuatan renstra
oleh tiap satuan kerja.
pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Pemilik Bappeda
Relasi Modul / APlikasi yang
lain
: Data Warehouse
Manajemen Kependudukan
Pendidikan
Kesehatan
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan
Kelompok : Administrasi Pembangunan
Modul : Manajemen Keuangan
Deskripsi : Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengelola keuangan daerah
dan sebagai rujukan data/informasi terkait penggunaan sistem
yang berhubungan langsung dengan anggaran dan
pendapatan
daerah.
Layanan Utama : Basis data, administrasi
Obyek Layanan Utama : SKPD
Fungsi Aplikasi : Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas
transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatkan kualitas management Pengelolaan
Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang
akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan
berdayaguna.
Pemilik BPKAD
Relasi Modul / APlikasi yang lain : Data Warehouse
Perencanaan & Pembangunan Daerah
Dispenda dan Biro AP
APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian
Kelompok : Administrasi Pembangunan
Modul : Manajemen Kepegawaian
Deskripsi : Kinerja SDM yang optimal akan tercapai apabila dikelola dengan
manajemen kepegawaian yang baik, dari penerimaan hingga
akhir karir. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola hal tersebut
agar tercipta tertip administrasi kepegawaian.
Layanan Utama : Administrasi, Basis Data
Obyek Layanan Utama : Unit Kerja/SKPD
Fungsi Aplikasi : Mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang
berkaitan dengan kepegawaian daerah.
Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan
fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi
untuk proses kerja sebagai berikut :
o Pengadaan (termasuk perencanaan danpersyaratan)
o Penetapan formasi dan penempatan
o Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan
o Pengembangan kompetensi (pendidikan danpelatihan)
o Larangan, sanksi, dan penghargaan
Pemilik Badan Kepegawaian Daerah
Relasi Modul / APlikasi yang lain : Data Warehouse
Manajemen Keuangan
Analisis Kesenjangan Aplikasi
No. Aplikasi Eksisting Analisa Kesenjangan Solusinya
Fungsi Teknis
1. Aplikasi Fungsional
Utama 1 ( LayananPublik ).
Masih melakukan enter
data dengan manual dalam format XLS
Stand alone format data dan
belum mempunyai aplikasidataware house
Pembuatan Aplikasi Berbasis
Web atau SOA dengan
menempatkan aplikasi atau
server dalam datacenter serta
bisa diakses oleh masyarakat
untuk memudahkan layanan.
Sebagian Layanan terdapat di P2T yang dijadikan satu atap.
2. Aplikasi Fungsional
Utama 2
(Administrasi dan Manajemen Umum)
Sudah ada beberapa
aplikasi yang mendukung
administrasi dan
manajemen umum namun
masih bersifat pulau-pulau
informasi atau SKPD
mengembangkan sendiri
sendiri dan tidak
memperhatikaninteroperabilitas.
Masih banyak
ketergantungan pada
pihak ke 3 sehingga
pengembangannya
begitu sulit serta
banyak aplikasi yang
sudah dibangun namun
tidak sesuai dengan
fungsional aplikasi.
Belum adanya integrasi
dengan aplikasi yang
lain.
Membuat terintegrasi dengan
aplikasi yang lain, suatu
aplikasi berbasis SOA,
Webservice, OGG dan laihsebagainya.
PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC
Ruang data center yang sekarang sampai saat ini masih mencukupi
kebutuhan layanan di lingkungan PEmerintah Provinsi JAwa Timur,
akan tetapi kedepan, maka ruang tersebut harus diperluas dan di
desain sesuai dengan standar mutu sebuah Datacenter dengan
bersertifikasi dari UPTIME dan mempunyai ISO 27001 yang mampu
melayani 24 jam kali 7 hari.
Analisa Kesenjangan Datacenter
No. Aplikasi
Eksisting
Analisa Kesenjangan Solusinya
Fungsi Teknis
1. Datacenter Datacenter saat ini
berfungsi untuk
colocation dan
hosting dari
SKPD. Masih
memiliki layanan
yang sedikit
sehingga perlu
difungsikan
pengembangan
layanan yang lain.
Perangkat yang
masih belum
memadai.
Datacenter yang ada masih
belum standar dari
UPTIME dan belum
memiliki ISO 27001 serta
Stndar yang lain
Melakukan
Sertifikasi dari
UPTIME Institut
dan ISO 27001
serta
kebutuhan
perangkat yang
lain seperti
penambahan
perangkat
penyimpanan
serta server
yang lebih
handal untuk
memenuhi
kebutuhan
pelanggan
dalam hal ini
SKPD.
Kesenjangan yang ada di lingkungan Pemprov Jawa
Timur terhadap upaya implementasi aplikasi dengan
pendekatan SOA dapat dirangkum sebagai berikut:
a. Sudah terdapat banyak aplikasi, akan tetapi bersifat tertutup;
b. Aplikasi eksisting tidak dibangun berbasis SOA;
c. Duplikasi dari fungsi pada aplikasi yang tersebar;
d. Tidak ada desain integrasi, kanal akses terbatas;
e. Perlunya edukasi SDM Pengelola TIK terkait pengembangan dengan
pendekatan SOA;
f. Shared service belum terdefinisikan dengan jelas;
g. Agregasi data berdasarkan service antar instansi belum terlaksana;
h. Belum memiliki service terhadap SIE & data warehouse.
Regulasi
• Sampai saat ini regulasi yang ada di
Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih
bersifat Makro yaitu Peraturan Gubernur No.
48 Tahun 2015 dan masih perlu perbaikan.
1. Analsia Kesenjangan Regulasi
Regulasi Eksisting Analisa Kesenjangan Solusi
1 Pergub 48 Tahun
2015
Belum mengatur beberapa aspek :
1. Aspek Keamanan Informasi.
2. Aspek Pembiayaan Teknologi
Informasi
3. Aspek Resiko Penggunaan TI.
4. DLL
Membuat Regulasi Peraturan
Gubernur :
1. Sistem Manajemen
Keamanan Informasi.
2. Sistem Investasi
Teknologi Informasi.
3. Sistem Manajemen
Resiko.
4. Model Tata Kelola.
Tata Kelola, Organisasi dan SDM
Kategori Indikator Sub Indikator
Networked
Government
Pemanfaatan TIK Tingkat pemanfaatan TIK dalam
pelaksanaan tupoksi
Website Tingkat implementasi website
Komunikasi Intranet dan
Intranet
Frekuensi Penggunaan email,
instant messenger untuk
berkomunikasi
Organisasi dan SDM Keberadaan Organisasi TIK
Staff TIK
Pegawai berpengetahuan TIK
Network Learning Sosialisasi TIK Frekuensi sosialisasi
pemanfaatan TIK
Pengembangan SDM TIK Frekuensi Pelatihan dan/atau
seminar bagi
SDM TIK
Network Policy Tata Kelola TIK Banyak Proses dalam TIK yang
memiliki kebijakan dan prosedur
yang jelas
Tingkat pemanfaatan TIK dalam
pelaksanaan tupoksi
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak
menggunakan
ICT sama sekali
Hanya untuk
keperluan
administrasi
Keperluan
administrasi dan
pemrosesan data
Keperluan
administrasi,
pemrosesan data
dan berbagi, serta
sistem informasi
manajemen.
Keperluan
administrasi,
pemrosesan data,
dan
sistem informasi
manajemen serta
sistem
informasi strategis
untuk
mengambil
keputusan.
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 1
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Tingkat implementasi website
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak memiliki
web site
Halaman Statis
Informasi kurang
update
Tidak ada fungsi
report
Setidaknya
memuat kontak
Institusi
Ada Informasi
SKPD yang
menginduk pada
website Pemda
Informasi detil fokus
terkait instansi
tertentu (beberapa
instansi memiliki
website tersendiri)
Tersedia form online
Informasi terlayani via
Memiliki panduan
penggunaan dan FAQ
Memiliki
kemampuan
transaksi dokumen
elektronik
Mendukung
layanan
procurement
Sharing
Information lintas
institusi
Mendukung fungsi
administrasi
mandiri bagi tiap
pegawai
Mendukung
pelatihan via web
Integrasi dengan
komunitas
masyarakat
Mendukung proses
antar
institusi
Integrasi dan kolaborasi
proses bisnis internal
maupun eksternal
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 2
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Frekuensi Penggunaan email, instant
messenger untuk berkomunikasi
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak
berkomunikasi
menggunakan
internet/intranet
Sangat Jarang Jarang Sering Sangat sering /
Ketergantungan
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 3
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Keberadaan Organisasi TIK
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak ada
organisasi TIK
Organisasi TIK
tergabung dalam
organisasi lain
Organisasi TIK
berdiri
sendiri berperan
sebagai
pendukung
Organisasi TIK
berdiri sendiri
dan
berperan lebih
dari
sekadar
pendukung
(mis :
perencanaan)
Organisasi TIK berdiri
sendiri
dan berperan sangat
strategis (mis :
perencanaan
TIK selaras dengan
pemerintahan)
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 2
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Staf TIKTingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak memiliki
staf TIK
Masih
outsourcing
(bukan pegawai)
Sudah ada pegawai,
tapi
masih sedikit dan
terpusat (tidak
mencukupi)
Sudah ada pegawai,
dan minimal tiap
instansi ada
(mencukupi)
Sudah pegawai, tiap
instansi/divisi/SKPD ada,
dan ada jenjang karir yang
jelas
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 3
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Pegawai berpengetahuan TIK
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak memiliki
staf TIK berlatar
belakang
pendidikan
formal dan non
formal TIK atau
sertifikasi TIK
Ada Pegawai
Mengikuti
Training
Ada Pegawai
Mengikuti Training
yang berpendidikan
Diploma TIK
dan/atau
S1 TIK
Ada Pegawai
Mengikuti Training
yang berpendidikan
Diploma TIK, S1 TIK
dan/atau S2 TIK
Ada Pegawai Mengikuti
Training yang
berpendidikan
Diploma TIK, S1 TIK, S2
TIK
dan/atau tersertifikasi
Spesialisasi (misal:
CCNA,
MCSE, OCA, dll)
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 3
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Frekuensi sosialisasi pemanfaatan
TIK
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak ada
pelatihan sama
sekali
1 - 3 kali per
tahun
4 – 6 kali per
tahun
7 – 8 kali per
tahun
> 9 kali per tahun
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 3
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Frekuensi Pelatihan dan/atau seminar bagi
SDM TIK
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Tidak ada
pelatihan sama
sekali
1 - 3 kali per tahun 4 – 6 kali per tahun 7 – 8 kali per tahun > 9 kali per tahun
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 2
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Banyaknya Proses dalam TIK yang
memiliki kebijakan dan prosedur yang
jelas
Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4
Semua proses
tidak memiliki
kebijakan dan
prosedur yang
jelas
1 - 2 Proses
TIK
Hanya memiliki 3
Proses TIK
Hanya Memiliki 4
Proses TIK
Memiliki seluruh proses
TIK
(perencanaan sistem,
manajemen
belanja, realisasi sistem,
pengoperasian dan
pemeliharaan
sistem) berdasarkan
panduan Tata
Kelola TIK
Kondisi Sekarang / AS IS = Level 2
Kondisi Akan Datang / To be = Level 4
Solusi Tata Kelola, Organisasi dan
SDM
• Tata Kelolaa. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang
bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan,
manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.
Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan
dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data
terpusat), dan serta pemeliharaan system.
b. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang
bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan,
manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.
Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan
dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data
terpusat), dan serta pemeliharaan system.
c. Perlunya penyusunan, pembentukan, dan penyempurnaan kebijakan
dan prosedur yang terkait dengan proses-proses TIK, yaitu
perencanaan, manajemen investasi, realisasi, operasional, dan
pemeliharaan TIK. Target yang diharapkan adalah seluruh proses-
proses TIK memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta selaras
dengan panduan Tata Kelola TIK Nasional.
• Organisasi
a. Untuk memenuhi kecukupan kebutuhan secara struktural dalam
implementasi Teknologi Informasi & Komunikasi, khususnya terkait
rencana induk Teknologi Informasi & Komunikasi yang akan berlaku
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu dilakukan kajian struktur
dan fungsi organisasi terkait kecukupan kedudukan kedudukan dan
wewenang dari organisasi pengelola TIK dalam struktur
pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Perubahan struktur organisasi
sangat dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk
menopang secara penuh terlaksananya implementasi
pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan
Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis tentang struktur organisasi
pengelola Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi
Jawa Timur, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:
a. Penetapan CIO
b. Pembentukan Komite TIK
c. Pembentukan ICT PMO/Pengelola Manajemen Proyek TIK (PMP TIK)
d. Kedudukan organisasi TIK di SKPD di sejajarkan dalam eselon
• SDM
a. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang mempunyai
kompetensi di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi terkait
pengelolaan system aplikasi, jaringan, dan pengelolaan basis data.
b. Target yang ingin dicapai adalah tercukupinya kebutuhan SDM di
lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan latar belakang pendidikan
TIK dan tersertifikasi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi,
seperti lulusan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK, CCNA, MCSE, OCA,
PMP, dan lain-lain.
c. Perlu adanya Sertifikasi bagi pengelola TIK di SKPD : Operator,
Programer, system Analisis, Jaringan dan lain-lain.
d. Mendorong peningkatan kinerja SDM pengelola TIK melalui
pemberian nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsional
dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
PENGEMBANGAN BACKBONE
• Jaringan backbone merupakan bagian dari infrastruktur jaringan
yang menghubungkan jaringan-jaringan dan menyediakan jalur
pertukaran data dan informasi antar jaringan lokal / LAN. Jaringan
backbone bisa berada pada satu gedung, antar gedung, atau antar
wilayah. Kapasitas dari backbone seyogyanya sama atau lebih besar
dari total jaringan yang terkoneksi di dalamnya.
• Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki perangkat daerah yang
tersebar di Kota Surabaya dan UPT yang tersebar di seluruh Jawa
Timur. Dengan menggunakan jaringan backbone, antar SKPD bisa
langsung berkomunikasi dan bertukar data.
• Dalam pembangunan backbone dapat menggunakan beberapa jenis
media. Salah satu media yang saat ini sudah banyak digunakan
adalah Fiber Optic. Media ini lebih stabil dibandingkan dengan media
nirkabel. Selain itu, kapasitas media ini sangat besar. Dengan
menggunakan perangkat tertentu, media ini bisa menyalurkan data
dengan kapasitas mencapai 40 Gbps.
JARINGAN ANTAR SKPD
PENGEMBANGAN JARINGAN WAN
PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC
KEBIJAKAN (HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN)
Kebijakan berupa peraturan atau payung hukum yang dapat
diterapkan secara optimal dalam setiap kegiatan teknologi
informasi perlu untuk dilakukan. Aturan Hukum atau kebijakan ini
tentu harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya
dengan bidang masalah yang hendak diatur dengan peraturan
tersebut, dalam hal ini TIK.
Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :
– Peraturan Daerah untuk pengelolaan TIK
– SOP setiap kegiatan TIK
– Keamanan Sistem Informasi
– Keamanan dan legalitas transaksi, perlindungan privacy
V. Solusi Pentahapan Dan Pengembangan
Jadwal pengembangan Kebijakan, Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :
Pengembangan Kelembagaan dilakukan pada satu tahun
pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang kuat
bagi unit kerja pengelola TIK
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan
pada tahun pertama untuk mempersiapkan SDM TIK yang
handal di masing – masing unit kerja yang akan
bertanggung jawab terhadap sistem yang akan dibangun
TAHAP PENGEMBANGAN
No. Kegiatan 2016 2017 2018 2019 20201. Datacenter
- Pengembangan DC
- DRC
- DRP
- Iso 27001
- Sertifikasi Uptime
2. Aplikasi Fungsional Utama 1 ( Layanan Publik ).
3. Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen
Umum)
4. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi
5. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan
( BPKAD, Bapeda, Biro AP, Biro Org dan Dispenda )
6. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan
7. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian
8. Infrastruktur
x Tata Kelola
- Pergub ttg Keamanan Informasi
- Pergub ttg Manajemen Resiko
- Pergub ttg Belanja Investasi