Master_juknis Bok 2015 Edit Pi Orgns Keu
-
Upload
budi-sumarsono -
Category
Documents
-
view
47 -
download
0
description
Transcript of Master_juknis Bok 2015 Edit Pi Orgns Keu
Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi dan Sosialisasi BOK 2015Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi dan Sosialisasi BOK 2015ManadoManado, , 1414 – – 1717 April 2014 April 2014
1
TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS
1.Dukungan biaya operasional Puskesmas 2.Dukungan manajemen Pusk & Dinkes Kab/Kota/Prov3.Kualitas manajemen Puskesmas4.Cakupan Program Kes prioritas
• Puskesmas dan jaringannya• Posyandu dan Poskesdes• Dinas Kesehatan Kab/Kota• Dinas Kesehatan Provinsi
PRINSIP DASAR :PRINSIP DASAR :Keterpaduan – kewilayahan – efisien –
efektif – transparan – akuntabel
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATANBANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
BANTUAN pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian target PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS NASIONAL melalui PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat PROMOTIF DAN PREVENTIF
SASARANSASARAN
Program kesehatan prioritas nasional (tmsk MDGs bidang kesehatan) tahun 2015.
2
KEBIJAKAN OPERASIONAL (1)KEBIJAKAN OPERASIONAL (1)1. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah 2. Bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya serta UKBM3. Pemerintah daerah tetap berkeWAJIBan mengalokasikan dana
operasional untuk Puskesmas4. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang
disepakati dalam LOKAKARYA MINI PUSKESMAS, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas
5. Pemanfaatan dana BOK harus di SINERGIKAN dan TIDAK BOLEH DUPLIKASI dengan dana kapitasi JKN, dana APBD dan sumber dana lainnya.
3
6. Kadinkes Kab/Kota menerbitkan SK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA tentang ALOKASI BOK SETIAP PUSKESMAS, secara proporsional dengan KRITERIA/PARAMETER :– PROPORSI SASARAN PROGRAM (contoh bayi, anak balita, anak usia sekolah,
remaja, ibu hamil, ibu nifas, kelompok berisiko, dan lain lain); – ∑ POSYANDU DI PUSKESMAS, ∑ SEKOLAH, DAN ATAU ∑ UKBM lain– ∑ TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS yang memberikan pelayanan promotif
preventif luar gedung;– BESARAN BIAYA TRANSPORTASI dari Puskesmas ke desa;– PROPORSI DANA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Puskesmas;– KRITERIA/PARAMETER LAIN yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
4
KEBIJAKAN OPERASIONAL (2)KEBIJAKAN OPERASIONAL (2)
5
RUANG LINGKUP KEGIATANRUANG LINGKUP KEGIATAN
1. PROVINSI1. PROVINSI
2. KABUPATEN/KOTA2. KABUPATEN/KOTA
3. PUSKESMAS3. PUSKESMAS
1. Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi)
2. Rapat teknis pengelolaan BOK3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi4. Konsultasi/koordinasi teknis program
1. Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi)
2. Rapat teknis pengelolaan BOK3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi4. Konsultasi/koordinasi teknis program
6
1. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKRUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKDINAS KESEHATAN PROVINSIDINAS KESEHATAN PROVINSI
1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota/ Puskesmas, lintas program, lintas sektor;
2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK;3. Penyelenggaraan PEMBINAAN, MONITORING DAN
EVALUASI kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta UKBM; dan
4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke pusat. 7
2. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKRUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKDINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTADINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor;
2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK;3. Pelaksanaan PEMBINAAN, MONITORING dan EVALUASI kegiatan BOK lingkup
administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM;4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke provinsi;5. Pelaksanaan KONSULTASI/REKONSILIASI ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN); dan
6. Pelaksanaan KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BOK ke pusat (berdasarkan undangan). 8
3. 3. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMASRUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS
• UKM Esensial di luar keg prioritas berdaya ungkit tinggi
• Upaya Kes lainnya sesuai UKM Pengembangan Permenkes No 75/2014
• Penyegaran/refreshing kader kes• Kegiatan lokal spesifik• P1(Perencanaan) – RPK/POA tahunan• P2 (Penggerakan, pelaksanaan) – lokmin,
rapat desa• P3 (Pengawasan, pengendalian dan penilaian)
– pembinaan keg ke lapangan 9
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (1)(1)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
1 Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
a. Pelayanan Antenatal bagi Ibu Hamil (Antenatal Care/ANC)
1) Pendataan ibu hamil (bumil)2) Pemeriksaan kehamilan 3) Promosi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif,
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan lainnya
4) Promosi KB5) Pendampingan Program
Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K)
6) Kunjungan rumah bumil (termasuk yang drop out)
7) Kunjungan bumil di rumah tunggu8) Pemantauan bumil risiko tinggi 9) Deteksi dini risiko tinggi10) Pendampingan kelas bumil11) Kemitraan bidan dukun
Bumil, bumil risiko tinggi, suami dan keluarga bumil
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu
10
11
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (2)(2)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
f. Pelayanan kesehatan bayi
1) Pendataan bayi2) Pemantauan Kesehatan Bayi
(pengukuran tumbuh kembang, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) termasuk bayi dengan risiko tinggi
3) Kunjungan rumah (termasuk yang drop out)
4) Deteksi dini risiko tinggi
Bayi, bayi risiko tinggi Posyandu, Poskesdes/Polindes, rumah
g. Pelayanan kesehatan anak balita
1) Pendataan anak balita (bawah lima tahun)
2) Pemantauan kesehatan anak balita (pengukuran tumbuh kembang, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A) termasuk anak balita dengan risiko tinggi
3) Kunjungan rumah (termasuk yang drop out)
4) Deteksi dini risiko tinggi
Anak balita, anak balita risiko tinggi
Posyandu, Poskesdes/Polindes, rumah
12
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (3)(3)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
2 Pelayanan Gizi a. Pendidikan dan Perbaikan Gizi
1) Penyuluhan gizi2) Pemantauan status gizi3) PMT penyuluhan untuk bayi, anak balita
dan bumil4) Penggerakan kadarzi (keluarga sadar gizi)5) Promosi ASI eksklusif dan Makanan
Pengganti ASI (MPASI)
Ibu bayi/anak balita, bumil, bulin, bufas, ibu menyusui
Posyandu, Community Feeding Center (CFC), kelas Ibu, rumah
b. Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk
1) Kunjungan rumah/pendampingan 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Pemulihan anak Balita3) Surveilans dan pelacakan gizi buruk 4) Kunjungan rumah
Ibu bayi/anak balita, Balita
Posyandu, Community Feeding Center (CFC), kelas ibu, rumah
13
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (4)(4)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
3 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
1) Promosi (Aku Bangga Aku Tahu [ABAT]), Pemakaian kondom, pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dll)
2) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit
3) Pemantauan kepatuhan minum obat4) Penemuan dan tata laksana kasus5) Pengambilan spesimen HIV/AIDS, IMS6) Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi
(serologi, mass blood survey, blood survey, dll)
7) Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi
Penderita, masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk remaja, bumil, anak
Posyandu, Poskesdes, lokalisasi, lokasi risti, lokasi khusus (lapas), balai desa
14
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (5)(5)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
3 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
b. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria dan Tuberculosis (TB)
1) Promosi (etika batuk, Perilaku Hidup Bersih Sehat [PHBS], dll)
2) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain
3) Pemantauan kepatuhan minum obat
4) Penemuan dan tata laksana kasus 5) Pengambilan spesimen TB dan
malaria6) Spot survei terhadap tempat
perindukan vektor7) Pengendalian vektor8) Pendistribusian kelambu pada
kelompok berisiko
Penderita, masyarakat kelompok berisiko tinggi
Posyandu, Poskesdes, lokalisasi, lokasi risti, lokasi khusus (lapas), balai desa
15
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (6)(6)
NO Upaya Kesehatan
JENIS PELAYANAN
JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI
4 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
1) Pendampingan penyusunan rencana kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2) Pemicuan stop buang air besar sembarangan (pemberdayaan masyarakat)
3) Pemantauan kualitas air bersih dan air minum
Masyarakat Rumah
16
KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (7)(7)
MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN PUSKESMAS Pemda Kab/Kota
Penyandang Dana Lain
Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Wajib
Upaya Kesehatan Pengembangan
Rencana Usulan
Kegiatan H+1
Usulan Kegiatan yg
telah disetujui
Rencana Pelaksanaan
Kegiatan
Rencana Tahunan Puskesmas
Masyarakat Konsil Kes. Kec./Badan Penyantun Puskesmas
Jan HJan H +1
Mekanisme Perencanaan Tingkat
Puskesmas
PROSES PERSIAPAN
DATA UMUM
DATA KHUSUS
PENYUSUNAN RUK - Upaya Kes. Wajib - Upaya Kes. Pengembgn
PENYUSUNAN RPK - Upaya Kes. Wajib - Upaya Kes. Pengembgn
LOKAKARYA MINI
Pengumpulan & Analisis Data
Tahap Persiapan
Tahap Analisis Situasi Tahap Penyusunan RUK
Tahap Penyusunan RPK
TAHAPAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMASTAHAPAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
Peta Permasalahan Kesehatan Peta Permasalahan Kesehatan KotaKota/Kota di /Kota di Propinsi Propinsi BungaBunga
PODOREJO
GONDORIYO
WATES
BERINGIN NGALIYAN
BAMBANKEREP
U
DBD DBD
KETERANGAN:KETERANGAN:
Kematian Ibu Kematian Ibu
SADANG
JEMUNDO
KLETEK
TW.SARI NGELOM
GELURANKEDUNGTURI
WAGE
BOHAR
TAMAN
KALIJATEN
WN.COLOBEBEKAN
SEPANJANG
KETEGAN
Pemantauan Wilayah Setempat
Pusk Wangi Kab. Mawar Peta kasus Demam Berdarah
PERMASALAHAN PENYUSUNAN POAPERMASALAHAN PENYUSUNAN POA• POA belum mencerminkan dan menjawab permasalahan setempat• Penyusunan POA belum dilaksanakan secara dinamis, bersama, dan
terpadu (azas keterpaduan) SDM, biaya, dll• Sering kali POA hanya memuat kegiatan rutin bulan depan• POA belum memuat
– Kegiatan “menambal” kekurangan bulan lalu– Kegiatan antisipatif masalah kesehatan bulan depan
POA adalah cermin kualitas lokakarya mini
PENYUSUNAN POA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER TAHUN 2015
• Di Dasari atas hasil Lokakarya Mini Puskemas• Penyelesaian terhadap masalah kesehatan di wilayah kerja
berdasarkan hasil evaluasi cakupan rendah program Tahun 2014
• Fokus kepada 3 Program Utama : Kesehatan Ibu dan Anak Gizi Kesehatan Lingkungan
22
JENIS KEGIATAN/PROGRAM POA PUSKESMAS YANG MASIH RENDAH DAN MENJADI FOKUS PROGRAM PADA PEMANFAATAN BOK TAHUN 2015
PUSKESMAS LONGKALI :K1 , K4 , Fe3, ASI EKSLUSIF, VITAMIN A, PN, BUMIL RESTID/S, KASUS GIZI BURUK: 4 KASUS, BGM : 15 ANAK
23
24
25
1. DANA MANAJEMEN (1)1. DANA MANAJEMEN (1)
a. DINAS KESEHATAN PROVINSI1) Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam.2) Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam3) Perjalanan dinas biasa4) Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting 5) Pembayaran honorarium Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan Provinsi6) Pembayaran honorarium Tim Pelaksana BOK Dinas Kesehatan
Provinsi7) Pembelian barang
26
Lanjutan...DANA MANAJEMEN
b.DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA1) Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam.2) Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam3) Perjalanan dinas biasa4) Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting 5) Pembayaran honorarium Tim Pelaksana BOK BOK Dinas Kesehatan
Provinsi6) Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan7) Pembelian barang
1. DANA MANAJEMEN (2)1. DANA MANAJEMEN (2)
27
c. PUSKESMAS1) Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK;2) Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank
setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas.
3) Pembelian materai;4) Penggandaan/fotokopi laporan 5) Pengiriman surat/laporan;6) Pembelian konsumsi rapat.
Lanjutan...DANA MANAJEMEN1. DANA MANAJEMEN (3)1. DANA MANAJEMEN (3)
28
2. DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (1)DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (1)
a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam. Digunakan untuk membiayai transpor bagi :
1) Petugas Kesehatana) pelaksanaan kegiatan promotif preventif ke luar gedungb) pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desac) menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait
dengan BOK di kabupaten/kota2) Kader kesehatan, kader Pendidikan Kesehatan Keluarga (PKK), dukun, guru, tokoh
masyarakat dan atau tokoh agamaa) membantu petugas kesehatan dalam kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung;b) pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa; danc) kegiatan refreshing /penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan oleh
Puskesmas. 29
2. DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (2)DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (2)
30
31
1. DINAS KESEHATAN PROVINSI1. DINAS KESEHATAN PROVINSI
Mekanisme pengelolaan keuangan dana manajemen BOK di tingkat pusat dan provinsi mengacu pada tata cara pengelolaan keuangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
32
2. DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA
a. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja dan Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b.Penelaahan DIPAc. Pembukaan Rekeningd.Penetapan Alokasi Dana BOK Puskesmase. Penyusunan Satuan Biayaf. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
g. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Rencana Penarikan Dana
h. Permintaan Danai. Pencairan Dana dari KPPNj. Pertanggungjawaban k. Pembukuanl. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK DI DINKES KAB/KOTA :
33
a. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGANa. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
KMK No HK.02.02/Menkes/495/2014 DAN KMK No HK.02.02/Menkes/66/2015
Tentang Pelimpahan Wewenang
KMK No HK.02.02/Menkes/495/2014 DAN KMK No HK.02.02/Menkes/66/2015
Tentang Pelimpahan Wewenang
Selanjutnya KUASA PENGGUNA ANGGARAN
menetapkan Surat Keputusan1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);3) Bendahara pengeluaran;4) Pengelola Sistem Akuntasi Instansi (SAI); 5) Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota; 6) Petugas yang akan berhubungan langsung dengan KPPN; dan7) Pengelola BOK tingkat Puskesmas.
Selanjutnya KUASA PENGGUNA ANGGARAN
menetapkan Surat Keputusan1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);3) Bendahara pengeluaran;4) Pengelola Sistem Akuntasi Instansi (SAI); 5) Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota; 6) Petugas yang akan berhubungan langsung dengan KPPN; dan7) Pengelola BOK tingkat Puskesmas.
BUPATI/WALIKOTAMenetapkan Kepala Dinas Kab/Kota sebagai KPA
BUPATI/WALIKOTAMenetapkan Kepala Dinas Kab/Kota sebagai KPA
34
b. PENELAAHAN/PENELITIAN DIPA/POK b. PENELAAHAN/PENELITIAN DIPA/POK
Penelaahan dilakukan untuk meneliti kesesuaian :
1)Nama pejabat pengelola keuangan (KPA, PP-SPM dan BP)
2)Alokasi dana Satker per kegiatan dan per output
3)Kesesuaian Bagan Akun Standar (BAS)
4)Lokasi KPPN
5)Rencana Penarikan Dana (RPD)
35
c. PEc. PEMBUKAAN REKENINGMBUKAAN REKENING
Tahapan pembukaan rekening :
1) Pejabat Pembuat Komitmen bersama Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro/tabungan.
2) Bila rekening yang akan digunakan adalah rekening tahun sebelumnya maka harus dilaporkan ke KPPN.
3) Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat permintaan kepada Bank agar jasa bunga atau jasa giro disetorkan langsung ke Kas Negara setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakannya.
36
d. PENETAPAN ALOKASI DANA BOK PUSKESMASd. PENETAPAN ALOKASI DANA BOK PUSKESMAS
Penetapan Alokasi BOK Tahun 2015 bagi setiap Puskesmas, yang minimal mencakup:
1)Kriteria/parameter penetapan alokasi;
2)Nama Puskesmas;
3)Besaran Alokasi;
4)Nama Bank;
5)Nama dan Nomor Rekening;
6)Nama Kepala Puskesmas.
37
e. PENYUSUNAN SATUAN BIAYAe. PENYUSUNAN SATUAN BIAYA
Satuan biaya yang digunakan sesuai dengan PMK No 7/ 2015 tentang Perubahan Atas PMK No 53/PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Apabila satuan biaya yang diperlukan untuk kegiatan BOK di kabupaten/kota tidak ada dalam standar biaya dimaksud, maka:
1)Besaran satuan biaya sesuai dengan biaya riil (at cost) di lapangan/daerah2)Mengacu standar biaya yang ditetapkan sesuai peraturan daerah yang berlaku3)Ditetapkan oleh Kadinkes melalui kesepakatan dengan para Kepala Puskesmas di kabupaten/kota tersebut. 38
f. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)f. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA dengan Kepala Puskesmas menjadi salah satu kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) ke SPM LS.
PKS minimal memuat : 1)Hak dan kewajiban Kepala Puskesmas2)Pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan3)Kesediaan menyetor sisa dana ke kas Negara4)Mekanisme pertanggung jawaban5)Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian6)Ketentuan lain yang diperlukan sesuai kesepakatan antara KPA dan Kepala Puskesmas.
39
g. PENYUSUNAN RPK / RPD
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai dasar untuk perencanaan kas dan pengajuan pencairan dana ke KPPN.
Perencanaan kas disusun mengacu pada RPD yang ada pada lembar ke-III dokumen DIPA apabila perencanaan kas tidak sesuai dengan RPD pada dokumen DIPA, maka dilakukan revisi
40
h. PERMINTAAN DANAh. PERMINTAAN DANA
Mekanisme Permintaan Dana :
1)Uang Persediaan (UP) untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
2)Tambahan Uang Persediaan (TUP) apabila UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.
3)LS untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas (bila perlu), kegiatan BOK di Puskesmas dan kegiatan paket pertemuan kepada pihak ketiga atau pemilik tempat pertemuan dengan nilai di atas Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah).
41
i. PENCAIRAN DANA DARI KPPNi. PENCAIRAN DANA DARI KPPN
Pencairan Dana untuk Kegiatan di Dinkes Kab/Kota :
1) KPA segera mengajukan permintaan UP setelah DIPA diterima
2) GUP dapat diajukan setelah UP digunakan minimal 50%
3) TUP dapat diajukan bila UP tidak mencukupi
4) LS untuk pembayaran honorarium, perjadin, paket meeting dan dana
BOK Puskesmas
42
Lanjutan...Pencairan Dana Dari KPPN
Pengajuan Pencairan Dana BOK ke Puskesmas tahap Pertama dengan kelengkapan sbb :
1)SPP LS : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota; Perjanjian Kerja Sama antara KPA dan Kepala Puskesmas; Plan of Action (POA);Surat Permintaan Uang (SPU);Fotokopi buku rekening;Fotokopi NPWP.
2)SPM LS : Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); Arsip Data Komputer (ADK) SPM; Fotokopi buku rekening; Fotokopi NPWP.
43
j. PERTANGGUNGJAWABAN
a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam1) Surat Tugas/Surat Perintah perorangan/kelompok ; Surat
Undangan 2) Daftar Hadir3) Tanda terima /kuitansi atau karcis/tiket, bukti charter/sewa. Bila
tidak ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di TTD pemilik/pengemudi sarana transportasi
4) Laporan kegiatan secara ringkas
44
Lanjutan... Pertanggungjawaban
b. Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam 1) Surat Tugas/Surat Perintah perorangan/kelompok ; Surat
Undangan 2) Daftar Hadir3) Tanda terima /kuitansi atau karcis/tiket, bukti charter/ sewa. Bila
tidak ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di TTD pemilik/pengemudi sarana transportasi
4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat
5) Daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dan sebagainya
6) Laporan kegiatan secara ringkas. 45
Lanjutan....Pertanggungjawaban
c. Perjalanan dinas biasa 1) Surat tugas dan/atau surat undangan;2) Bukti rekap penerimaan uang transpor, uang harian dan uang
penginapan bila menginap yang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas;
3) Bukti pengeluaran transpor berupa karcis/tiket, atau bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi reguler;
46
Lanjutan....Pertanggungjawaban
4) Bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan atau bila tidak ada penginapan maka biaya penginapan yang diterima sebesar 30% dari standar biaya hotel/penginapan di daerah tersebut dengan membuat SPTJM.
5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat;
6) Bukti pengeluaran riil 7) Laporan perjalanan dinas.
47
Lanjutan....Pertanggungjawaban
d. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan1). Rapat di dalam kantor di luar jam kerja
a) Surat tugas dan/atau surat undangan;b) Daftar hadir;c) Kuitansi/bukti penerimaan uang saku rapat;d) Kuitansi/bukti penerimaan transpor bagi peserta yang
berasal dari luar tempat penyelenggaraan rapat;e) Kuitansi/bukti pembelian konsumsi rapat;f) Notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan rapat
48
Lanjutan....Pertanggungjawaban
2). Paket meeting halfday/fullday/fullboard berupa: a) Surat tugas dan/atau surat undangan;b) Kuitansi atau bukti penerimaan;c) Daftar hadir;d) Daftar penerimaan transpor dan/atau uang saku;e) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket
meeting;f) Kerangka acuan kegiatan;g) Laporan penyelenggaraan.
49
Lanjutan....Pertanggungjawaban
e. Honorarium1)Surat keputusan terkait penerima honorarium;2)Kuitansi/daftar penerimaan honorarium;3)Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21):4)Golongan I dan II : 0%;5)Golongan III : 5%;6)Golongan IV : 15%;7)Bila tidak memiliki NPWP, maka perhitungan potongan PPh 21 yakni sebesar 120% x Tarif Golongan x Nilai Honor.
50
f. Pembelian /Belanja Barang
1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yg di TTD diatas materai:
2) Surat Setoran Pajak
Materai Jumlah Pembelian
3.000 250.000 – 1.000.000
6.000 Lebih dari 1.000.0000
Nilai Pembelian PPN PPh
1.000.000 – 2.000.000 10%
Lebih dari 2.000.000 10% 1,5%
Bila TIDAK punya NPWP potongan pajak 2 kali lipat
Lanjutan....Pertanggungjawaban
51
Lanjutan....pertanggungjawaban
Pengiriman Resi/Tanda Terima pengiriman biaya melalui PT Pos/Jasa Pengiriman
Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi bank/Fotocopy rekening koran
Pembelian Materai Bukti pembelian materai
52
Lanjutan....Pertanggungjawaban
Pembukuan
• Bendahara Pengeluaran wajib memiliki dan mencatat transaksi dalam BUKU KAS UMUM. BKU wajib ditutup & ditandatangani oleh BP & disahkan KPA setiap akhir bulan
• BPP menyusun LPJ ke BP dan BP menyusun LPJ dan dikirim ke KPPN tiap awal bulan
• BP menyimpan bukti/dokumen dengan baik & aman seluruh dokumen pertanggungjawaban
53
l. PELAPORAN SAIl. PELAPORAN SAI
Satker wajib menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) (Ditjen Bina Gizi dan KIA) Laporan SAI dikirim setiap Bulanan, Smt/Tahunan
soft copy ke [email protected]
hard copy di TTD Ka Satker ke Sekretaris Ditjen Bina GIKIA C.q. Bagian Keuangan
54
55
TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS a. Pembukaan Rekeningb. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau POA Tahunan dan
Rencana Penarikan Dana (RPD)c. Permintaan Dana dengan kelengkapan sbb :
1) Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahap pertama yang telah disusun berdasarkan lokakarya mini (sebagai daftar nominatif usulan);
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);3) Fotokopi buku rekening;4) Fotokopi NPWP;5) Perjanjian Kerjasama (PKS)d. Pencairan Dana dari Banke. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana di Puskesmasf. Pencatatan/Pembukuan 56
e. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOK DI e. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOK DI PUSKESMAS PUSKESMAS
1) Transpor perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam
a) Surat Tugas Perorangan/Kelompok, atau Surat Undangan atau Jadwal Kegiatan yg ditandatangani oleh Kepala Pusk bagi Kader & Dukun Bersalin
b) Daftar hadir (kegiatan rapat)c) Bukti penerimaan transport lokal yg ditandatangani
penerima transport. Apabila at cost bukti berupa karcis/tiket, bila tdk ada bukti diganti tanda terima/kuitansi yg ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transport atau bukti carter/sewa karena tidak ada sarana transport reguler
d) Laporan ringkas (diketik/tulis tangan)
57
Lanjutan...Pertanggungjawaban Keuangan BOK Di Puskesmas...
2) PerjalananDinas lebih dari 8 (delapan) jam
a) Surat Tugas/Surat Undanganb) Bukti kuitansi rekap penerimaan uang Transport Lokal,
Uang Harian & Uang Penginapan (bila menginap) yg ditandatangani oleh pelaksana perjalanan
c) Bukti pengeluaran transport lokal karcis/tiket. Bila tdk ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di tandatangani oleh pemilik/pengemudi atau bukti carter/sewa karena tidak ada sarana transport reguler
d) Laporan (dapat diketik/tulis tangan)
58
3) Pembelian/Belanja Barang
a) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yg ditandatangani dibatas materai:
b) Surat Setoran Pajak
Materai Jumlah Pembelian
3.000 250.000 – 1.000.000
6.000 Lebih dari 1.000.0000
Nilai Pembelian PPN PPh
1.000.000 – 2.000.000 10%
Lebih dari 2.000.000 10% 1,5%
Bila TIDAK ada NPWP potongan pajak 2 kali lipat
Lanjutan...Pertanggungjawaban Keuangan BOK Di Puskesmas...
59
Pembelian / Belanja Barang
Pembelian makanan minuman dari Restoran, Rumah Makan, Warung dan sejenisnya tidak dikenakan pajak PPN, tetapi jika pembelian lebih dari 2
juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5%
Jika pembelian melalui jasa catering dgn nilai pembelian berapapun maka dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%
Pajak dipungut oleh pengelola keuangan BOK Puskesmas dan disetor ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
60
Lanjutan...Pertanggungjawaban Keuangan BOK Di Puskesmas...
4) Pengiriman Resi/Tanda Terima pengiriman biaya melalui PT Pos/Jasa
Pengiriman5) Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi
Bank/Fotocopy rekening koran
61
1) Buku yang harus dimiliki Pengelola Keuangan BOK Puska) Buku Bankb) Buku Kas Tunai
f. PENCATATAN/PEMBUKUAN DANA BOK PUSKESMAS
2) Setiap transaksi HARUS dicatat dalam Buku Kas Tunai. Laporan keuangan berupa SPTB ditutup setiap akhir bulan ditandatangani oleh Kepala Pusk & Pengelola Keuangan BOK
3) Pencatatan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera di kuitansi
4) Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan asli
62
PENGORGANISASIAN BOK PENGORGANISASIAN BOK
63
PENGORGANISASIAN BOKPENGORGANISASIAN BOK
Pendekatan “Sistem”;Terstruktur, Terintegrasi dan Berjenjang
PENDEKATAN “PENDEKATAN “SISTEM ORGANISASISISTEM ORGANISASI””
1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT
Pelindung : Menteri KesehatanPengarah : Eselon I Kementerian Kesehatan
PenanggungJawab
PenanggungJawab
Bidang-BidangBidang-Bidang
2. TUGAS PENGELOLA BOK TK PUSAT2. TUGAS PENGELOLA BOK TK PUSAT1
2
3
4
5
6
7
8
3. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI3. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSIPENANGGUNG JAWAB
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi)
TIM PELAKSANA BOKTK PROVINSI
TIM TEKNIS BOKTK PROVINSI
4. TUGAS PENGELOLA BOK TK PROVINSI4. TUGAS PENGELOLA BOK TK PROVINSI
1
2
3
4
5
6
7
5. STRUKTUR PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA5. STRUKTUR PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA
Jumlah AnggotaSesuai KebutuhanJumlah Anggota
Sesuai Kebutuhan
6. TUGAS PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA6. TUGAS PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA
1
2
3
4
5
6
7
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selain bertugas sebagai penanggung jawab tim pelaksana tingkat kabupaten/kota, juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
1)Menetapkan SK alokasi/realokasi dana BOK; 2)Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan BOK.
7. STRUKTUR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA7. STRUKTUR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA
Tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA (1) (1)
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tingkat Kabupaten /Kota juga melaksanakan tugas sebagai berikut: 1)Melakukan verifikasi Surat Permintaan Uang (SPU) beserta lampirannya; 2)Melakukan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan BOK dari Puskesmas (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja [SPTB]); dan 3)Bilamana diperlukan, melakukan verifikasi bukti pertanggung jawaban pelaksanaan BOK di Puskesmas.
8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA (1) (1)
Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dengan tugas, meliputi:1)Menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 2)Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPA tentang Pelaksanaan BOK Tahun 2015; 3)Membuka rekening Puskesmas; 4)Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan; 5)Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu; 6)Menandatangani semua kuitansi pengeluaran;7)Bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.
9. PENGELOLA BOK TK PUSKESMAS9. PENGELOLA BOK TK PUSKESMAS
1) Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
2) Mempertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
3) Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas);
10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS (1) (1)
4) Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
5) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya;6) Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli
pertanggung jawaban keuangan.
10.10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMASPENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS (2) (2)
79
INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
PUSATPUSAT
PROVINSIPROVINSI
KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA
PUSKESMASPUSKESMAS
• Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK• Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan laporan
pemanfaatan BOK
• Pembinaan tingkat provinsi 2x ke semua kab/kota (min 2 Puskesmas, mengikuti lokmin)• Pertemuan koordinasi tingkat prov 2x/thn
mengundang kab/kota
• Pembinaan tingkat kab/kota 2x ke semua Pusk, mengikuti lokmin
• Pertemuan koordinasi tingkat kab/kota 2x/thn mengundang Pusk
• Publikasi laporan pemanfaatan BOK (papan pengumunan Pusk, ktr camat)
• Cakupan indikator kinerja program Puskesmas
80
81
PEMBINAANPEMBINAAN PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
PUSKESMAS
• Berjenjang• Lingkup pembinaan : Aspek Teknis Program dan Aspek Manajemen • Mekanisme : verifikasi, analisis
dan umpan balik laporan, peninjauan kegiatan, pertemuan koordinasi, fasilitasi di lapangan
• Pembinaan berkala (sumber dana lain)
Min 2x ke @PuskesmasRakor 2x - Puskesmas
Min 2x ke @ kab/kota (2 Pusk)Rakor 2x – kab/kota
82
Bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya.
83
PENGAWASAN PENGAWASAN (1) (1)
84
PENGAWASAN PENGAWASAN (2) (2)
TERIMA KASIH
SEKRETARIAT BOK KEMENTERIAN KESEHATANTELP. 021 5201590FAX 021 5203117WEBSITE : www.depkes.go.id (INFO BOK) www.gizikia.depkes.go.id
85