Masa pelaksanaan demokrasi
-
Upload
rochimudin -
Category
Education
-
view
822 -
download
2
description
Transcript of Masa pelaksanaan demokrasi
Disusun Oleh:Rochimudin, S.Pd.
SMA NEGERI 5 SEMARANG
MASA PELAKSANAAN
DEMOKRASI di INDONESIA
Kompetensi DasarKompetensi Dasar
Standar Kompetensi Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani
2.1. Mengidentifikasi pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama (1959-1965), orde baru (1966-1998) dan pada masa reformasi (1998-sekarang)
2.2 Menganalisis pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi
Indikator
1. Mengidentifikasi pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama (1959-1965), orde baru (1966-1998) dan pada masa reformasi (1998-sekarang)
2. Menganalisis pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi
PERIODEPERIODE PERISTIWAPERISTIWA KETERANGANKETERANGAN
1945-1949 1945-1949 Periode awal Periode awal UUD 1945 utk UUD 1945 utk menanamkan menanamkan benih benih demokrasi demokrasi ..
Pemerintah & rakyat tidak punya Pemerintah & rakyat tidak punya cukup waktu utk berbenah cukup waktu utk berbenah karena disibukkan perjuangan karena disibukkan perjuangan fisik mempertahankan fisik mempertahankan kemerdekaan.kemerdekaan.Ketegangan politik & aksi kontak Ketegangan politik & aksi kontak senjata berdampak pada tidak senjata berdampak pada tidak terbentuknya lembaga demokrasi terbentuknya lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, MAseperti MPR, DPR, MA & BPK.& BPK.Utk melawan propaganda Utk melawan propaganda Belanda di dunia internasional Belanda di dunia internasional maka pemerintah mengeluarkan: maka pemerintah mengeluarkan: 1. Maklumat Wapres No. X tgl 16 1. Maklumat Wapres No. X tgl 16 Oktober 1945.Oktober 1945.2. Maklumat Pemerintah 3 Nop 2. Maklumat Pemerintah 3 Nop 1945.1945.3. Maklumat Pemerintah 14 Nop3. Maklumat Pemerintah 14 Nop 1945.1945.
Soekarno sebagai Soekarno sebagai presiden dengan sistem presiden dengan sistem presidensiil. presidensiil.
Maklumat Wapres No. Maklumat Wapres No. X tentang pemberian X tentang pemberian kekuasaan legislatif dari kekuasaan legislatif dari presiden kepada KNIP.presiden kepada KNIP.
Maklumat Pemerintah 3 Maklumat Pemerintah 3 Nop 1945 tentang Nop 1945 tentang pembentukan partai-pembentukan partai-partai politik.partai politik.
Maklumat Pemerintah Maklumat Pemerintah 14 Nop1945 tentang 14 Nop1945 tentang perubahan sistem perubahan sistem presidensiil menjadi presidensiil menjadi parlementer.parlementer.
PELAKSANAAN DEMOKRASI 17/8-1945 - 27/12-1949
PEMERINTAHAN TAHUN 1945 - 1949
Landasan Hukumnya:“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik” (Pasal 1 ayat 1 UUD 1945).
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan keputusan:1. Mengesahkan UUD 1945.2. Menetapkan Soekarno sebagai presiden & M. Hatta sebagai wakil presiden.3. Untuk sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA RIS 27 DESEMBER 1949 – 17 AGUSTUS 1950
04/14/23 7
Republik parlementer dengan sistem demokrasi liberal.
Secara politis menerima Konstitusi RIS hasil KMB sehingga terdapat negara-negara bagian.
Pembagian Pembagian kekuasaan:kekuasaan:Eksekutif: presiden Eksekutif: presiden & menteri (PM)& menteri (PM)Legislatif: DPR & Legislatif: DPR & Senat.Senat.Yudikatif: MA.Yudikatif: MA.
Kabinet Parlementer Kabinet Parlementer yg pernah ada:yg pernah ada:1.1. K. Susanto 20 Des K. Susanto 20 Des 1949 – 21 Jan 1950.1949 – 21 Jan 1950.2.2. K. Halim 21 Jan K. Halim 21 Jan 1950 – 6 Sept 19501950 – 6 Sept 1950
04/14/23 8
Berdasarkan UUD 1945.Demokrasi terpimpin berdasarkan sila 4 Pancasila yg dipimpin presiden.
Sejumlah lembaga negara dibentuk diluar prosedur hukum seperti DPAS, MPRS. Keanggotaan banyak dipilih dgn campur tangan presiden.
Kondisi Kondisi politik politik rawan sebab rawan sebab pertentangapertentangan n golongan,pagolongan,partai rtai Nasionalis, Nasionalis, Agama & Agama & Komunis.Komunis.
Banyak terjadi Banyak terjadi penyimpangan penyimpangan UUD 1945 oleh UUD 1945 oleh Lembaga negara & Lembaga negara & Presiden.Presiden.
PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE LAMALAMA
5 JULI 1959 – 11 MARET 19665 JULI 1959 – 11 MARET 1966
Muncul Muncul Pemberontakan Pemberontakan G30S/PKI. Terjadi G30S/PKI. Terjadi krisis ekonomi dan krisis ekonomi dan politik.politik.
Presiden Presiden mengeluarkan mengeluarkan SUPERSEMAR SUPERSEMAR kepada Letjen. kepada Letjen. Suharto.Suharto.
Sumber: C. Noor, Arifin. 2001. Pengkhianatan G 30 S/PKI: VCD. Jakarta: PPFN.
KORBAN TRAGEDI G 30 S
AKHIR PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE AKHIR PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE LAMALAMA DANDAN AWAL ORDE BARU AWAL ORDE BARU
Demokrasi pada masa Demokrasi pada masa OOrde Baru berdasarkan rde Baru berdasarkan Demokrasi Pancasila. Demikian juga pada masa Demokrasi Pancasila. Demikian juga pada masa reformasi sekarang ini. Tantangan demokrasi yang reformasi sekarang ini. Tantangan demokrasi yang dihadapi tiap masa tentu berbeda. dihadapi tiap masa tentu berbeda.
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
PEMDA PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA KAB/KOTA
DPRDKPD
kpu bank sentra
l
DPR DPDMPR
PERWAKILAN BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen
BPK MA MK
TNI/POLRI
dewan pertimbang
an
Kementerian Negara
I
Presiden/Wakil
Presiden
SOALJawablah pertanyaan berikut dengan mengklik abjad jawaban yang dianggap benar.
Pemerintahan Indonesia periode tahun1949-1950 mengalami perubahan bentuk negara yaitu dari .....
Negara serikat ke negara demokrasi
Negara jajahan ke negara serikat
Negara serikat ke negara kesatuan Negara kesatuan ke negara serikat
Negara kolonial ke negara kesatuan
SOAL
Pernyataan pengunduran diri presiden Soeharto terjadi tanggal .....
21 April 1998
2 Mei 1998
20 Mei 1998
21 Mei 1998
1 Juni 1998
SELAMAT
JAWABAN ANDA BENAR
Kembali ke Soal 1
Kembali ke Soal 2
COBA LAGI,KAMU BISA !!!Kembali ke Soal 1
Kembali ke Soal 2
Referensia. Tim Penulis. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas
XI. Semarang: Pemkot Semarang.
b. Chotip, dkk. 2007. Kewarganegaraan 2 Menuju
Masyarakat Madani. Jakarta: Yudhistira.
c. Sujiyanto dan Muhlisin. 2007. Praktik Belajar
Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Ganeca
Exact.
d. Tim Penyusun. 2012. LKS Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas XI. Semarang: MGMP.
e. UUD 1945.
f. Arsip Nasional RI.
g. C. Noor, Arifin. 2001. Pengkhianatan G 30 S/PKI: VCD.
Jakarta: PPFN.