MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI

MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN PRAJURIT TNI AU GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME

DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Penulis : Kolonel Sus Sri Sumiyati, M.M. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., M.M.

Marsma TNI Gunadi Haryadji

Pendahuluan

1. Pada era reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu

jawaban terhadap tuntutan globalisasi saat ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang

didasarkan pada kepemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan tata

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) yang dijadikan sebagai

landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara. Reformasi merupakan

suatu keharusan dan sekaligus tuntutan bagi semua lembaga kenegaraan dan

pemerintahan. Adapun tujuan reformasi adalah perbaikan dan mengurangi atau

mempersempit kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Tentara Nasional

Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa, sudah tentu juga menjadi lembaga

yang tidak terlepas dari tuntutan reformasi, dan tidak saja sekedar mengembalikan pada

jati diri sebagai tentara milik rakyat Indonesia yang sangat dicintai, tetapi juga sekaligus

mampu untuk bergerak mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman. Salah satu

muatan dari tuntutan itu, adalah pertama, berkaitan dengan reformasi birokasi TNI yang

sejalan dengan upaya untuk membentuk kapasitas, dan kedua, mentalitas setiap insan

prajurit agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Menghadapi tantangan

kemajuan lingkungan global yang semakin kompleks dan modern serta kompetitif, maka

TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral TNI berusaha tetap meningkatkan

profesionalisme prajuritnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Dihadapkan dengan berbagai realita yang ada, bagi TNI Angkatan Udara

diperlukan suatu cara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna membangun

organisasinya untuk menjadi lebih baik, karena pada dasarnya prajuritlah yang

menentukan maju mundurnya organisasi. Selain itu kecanggihan teknologi juga

tergantung pada kemampuan prajurit yang mengawakinya, sehingga secanggih apapun

persenjataan maka prajurit TNI Angkatan Udara yang berada dibelakangnya sangat

2

menentukan. Bila dilihat secara umum di lingkungan TNI Angkatan Udara, maka

keadaan prajurit saat ini masih ditemui permasalahan antara lain dari profesionalitas

prajurit dalam melaksanakan tugas terutama terkait kultur yang kurang baik karena masih

terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan dalam birokrasi, seperti masih terjadinya

pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya unjuk kerja satuan yang

menyebabkan terjadinya inefisiensi. Berdasarkan data perkara dari Diskumau tahun

2017 dan 2018, data Puspomau sampai Triwulan III tahun 2018 telah terjadi pelanggaran

hukum diantaranya disersi, pelanggaran disiplin, tidak melaksanakan perintah,

penganiayaan, penggelapan dan lain-lain (data terlampir). Selain itu pada acara gelar

operasi Gaktib Polisi Militer 2018 disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi

Tjahjanto, S.I.P., dalam amanat tertulisnya bahwa berdasarkan data laporan Operasi

Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya

kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol diantaranya tindak pidana desersi,

penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan.1 Hal ini mengisyaratkan bahwa masih

adanya permasalahan dalam mewujudkan profesionalisme prajurit terutama dalam

integritas dan komitmen sebagai prajurit yang mempunyai jati diri dan telah diatur dalam

undang-undang. Permasalahan yang menjadi perhatian diantaranya disebabkan

nilai-nilai kepemimpinan yang belum optimal diterapkan, nilai-nilai moral dan etika kerja

masih rendah, kinerja prajurit yang menurun, dan supremasi hukum yang masih kurang

ditegakkan, maka dengan demikian dibutuhkan upaya yang konkret guna mengatasi hal

tersebut dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Salah satu cara yang tepat saat ini dihadapkan dengan kondisi nyata yaitu

mempersiapkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan profesionalitas prajurit agar

mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan sesuai kapasitas dan mentalitas dalam

tuntutan reformasi birokrasi TNI. Menghadapi tantangan tugas ke depan TNI Angkatan

Udara perlu segera menyingkapi secara arif dan bijaksana agar siap menghadapinya.

Berkaitan dengan tantangan tugas ke depan yang semakin komplek tersebut dan

reformasi borikrasi, TNI Angkatan Udara dihadapkan dengan kondisi yang ada perlu

melakukan pembinaan prajurit agar terwujud profesionalisme dengan mendorong semua

prajurit untuk secara aktif melakukan perubahan. Aturan-aturan formal yang telah dibuat

harus dapat dioperasionalkan dengan benar dan konsisten sebagaimana komitmen

bersama memerangi penyimpangan pada semua aspek dalam penyelenggaraan

1 https://www.puspomad.mil.id/index.php/berita/detail/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/gelar-

operasi-gaktib-dan-yustisi-kepolisian-militer-2018

3

organisasi khususnya pada pelaksanaan reformasi birokrasi TNI. Perbaikan melalui

perubahan pola pikir/budaya kerja harus dilaksanakan oleh seluruh personel TNI

Angkatan Udara, dari tingkat terendah sampai dengan tingkat pengambil keputusan. Hal

ini berarti, sebagai prajurit TNI Angkatan Udara dalam mewujudkan profesionalisme

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus meningkatkan integritas dan komitmen

yang diupayakan dengan meningkatkan penerapan nilai-nilai kepemimpinan,

meningkatkan kinerja, meningkatkan nilai-nilai moral dan etika kerja serta patuh pada

ketentuan hukum/peraturan yang ada dengan meningkatkan penegakan supremasi

hukum dalam pelaksanaan tugas. Pencapaian profesionalitas prajurit yang berhasil guna

dan berdaya guna dengan meningkatkan integritas dan komitmen prajurit akan menjadi

kunci sukses tugas-tugas yang diemban di masa datang.

4. Daftar Pengertian. Untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan naskah ini

dibuat daftar pengertian sebagai berikut :

a. Etika Kerja. Etika kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri

atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau

suatu bangsa. Etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat

bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya atau kinerja. Hal yang

mendasari etika kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu

pekerjaan, maka individu yang mempunyai etika kerja tinggi akan turut serta

memberikan masukan- masukan ide di tempat bekerja.2

b. Good and clean governance. Good and clean governance merupakan

pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga jika prinsip-prinsip dalam good and

clean governance diterapkan maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera.3

c. Integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi

dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip,

ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas

berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri

berasal dari kata latin “integer”, yang berarti:

2 https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-etika-kerja_16.html 3 http://menulis-makalah.blogspot.com/2017/01/good-and-clean-governance-pengertian.html

4

1) Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan

menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

2) Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

kewibawaan; kejujuran.4

d. Komitmen. Secara terminologi, kata “komitmen” berasal dari bahasa latin,

yaitu “commiter” yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan

mempercayai, sehingga menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap

setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang

lain, organisasi, maupun hal tertentu.5

e. Kepemimpinan Visioner. Kepemimpinan visioner (visionary leadership)

dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan,

mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan

mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau

sebagai hasil interaksi sosial diantara anggota organisasi dan stake holders yang

diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui

komitmen semua personel.6

f. Pakta Integritas. Pakta Integritas (bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh

tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.7

g. Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan radikal yang

ditujukan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik pada sistem pelayanan

dan pengawasan serta pejabat penyelenggara. Tujuan reformasi birokrasi adalah

untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan juga untuk menciptakan aparatur

yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.8

4 https://ot.id/tips-profesional/integritas-dan-komitmen-dalam-bekerja 5 https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-komitmen.html 6 https://www.finansialku.com/kepemimpinan-visioner-visionary-leadership/ 7 http://www.wikiapbn.org/pakta-integritas/ 8 https://www.kanal.web.id

5

h. Soft Kompetensi :

1) Soft Kompetensi adalah seperangkat kemampuan memahami dan

mengendalikan diri sendiri, memahami dan membina hubungan dengan

orang lain, menjadi pribadi yang lebih etis.9

2) Kompetensi Manajerial (soft competency) adalah jenis kompetensi

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan

membangun interaksi dengan orang lain, misalnya: problem solving,

leadership, communication, dan lain-lain10

i. Supremasi Hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk

menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari

segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk

melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.11

Landasan dan Dasar Pemikiran

5. Landasan dan dasar pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan

naskah tentang meningkatkan integritas dan komitmen prajurit TNI AU guna mewujudkan

profesionalisme dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi adalah

sebagai berikut:

a. Landasan Pemikiran.

1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ditetapkan bahwa dalam undang-undang ini mengamanatkan aparatur

pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik serta

penuh tanggung jawab atau akuntabel kepada masyarakat, bangsa dan

negara. Selain dari pada itu, aparatur pemerintah harus jujur, adil, terbuka,

dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi,

kolusi dan nepotisme.

9 https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-ku/24814-apakah-soft-competency-itu 10 http://www.manajemensdm.net/10-kompetensi-soft-skill-yang-harus-dimiliki-seorang-leader/ 11 http://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/

6

2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut dalam Bab II Pasal 2 yaitu TNI memiliki jati diri

sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara

Profesional. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik,

diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan

dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang

menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan

hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12

September 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mudah dilihat

adalah terwujudnya right sizing organisasi yaitu organisasi yang tepat fungsi

dan tepat ukuran serta output dan outcomes-nya terukur sesuai dengan core

business-nya, akan tetapi ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi

birokrasi secara hakiki adalah terwujudnya perubahan yang lebih baik di

dalam internal organisasi itu sendiri yang meliputi aspek doktrin, struktur,

kultur dan mind-set yang merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi

Nasional yang bermuara pada sasaran akhir Reformasi Birokrasi Nasional.12

4) 11 Asas Kepemimpinan TNI. 11 Asas kepemimpinan TNI itu

merupakan jati diri TNI. Jati diri ini terpelihara melalui pembinaan mental

secara sistematis dan berlanjut dimana kualitas moral yang baik dalam

kaitan dengan pembinaan mental bertujuan untuk membentuk sikap dan

kepribadian serta amal perbuatan prajurit TNI yang profesional.

Pencapaian sekarang ini sebagian adalah kemampuan yang memiliki asas-

asas kepemimpinan yang diimprovisasikan dan diimplementasikannya ke

dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara yang senantiasa

mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh perkembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta hubungan antar bangsa-bangsa.

12 https://tni.mil.id/pages-42-reformasi-birokrasi.htm

7

5) Sapta Marga. Sapta Marga sebagai kode etik prajurit TNI, pada

hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan

dan penghidupan prajurit TNI, yang menjadi kekuatan pemersatu,

pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam

membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit TNI memiliki

sendi disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode

kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan,

serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap.

6) Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit yakni tatanan nilai yang melandasi

gerak langkah perjuangan TNI yang menjadi suri tauladan (patron), jati diri

dan profil kepribadian seorang prajurit TNI. Kekuatan yang didasari

kesadaran bahwa TNI merupakan tentara rakyat yang selalu siap berjuang

sekuat tenaga tanpa pamrih dan secara profesional mengabdikan dirinya

untuk kepentingan negara.

b. Dasar Pemikiran. Dasar pemikiran dalam naskah ini antara lain:

1) Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan

peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur,

serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai

akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata

dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik,

di didik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai

dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh

negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik

praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan

mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah

diratifikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah

kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang

dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.

Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk

pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden

melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Untuk menjadi Tentara

8

Profesional tersebut, juga setiap Prajurit TNI dituntut untuk memiliki moral,

semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi, bertanggung jawab serta

menjunjung tinggi kehormatan militer.13 Hal ini tentunya sangat berkaitan

dengan integritas dan komitmen prajurit.

2) Prajurit TNI yang telah terlatih tanggap, tanggon dan trengginas

dalam berbagi tugas keprajuritan, bertempur, berkarya dan berbakti kepada

masyarakat, teguh dalam imannya tidak terlepas dari desakan kebutuhan

dan godaan materialistik yang memang sangat merebak saat ini. Desakan

kebutuhan ini mengarah pada upaya-upaya mengubah sikap pola pikir

prajurit, karena prajurit TNI merupakan bagian dari masyarakat, sehingga

tidak mustahil para prajurit yang semula telah terdidik dengan baik dan

berjiwa Sapta Marga, telah menjadi luntur dan terpengaruh keadaan

lingkungan. Perubahan perilaku akibat terpengaruh lingkungan inilah yang

kini banyak dirasakan oleh para komandan satuan dimanapun eselon yang

dipimpinnya. Sebagian tanda-tanda perubahan perilaku dan menurunnya

kualitas prajurit antara lain kurangnya perhatian prajurit terhadap

kepentingan tugas dan adanya kecenderungan sebagian prajurit ingin

mencari jalan pintas. Apa yang akan terjadi kemudian tidak lain adalah

penyimpangan-penyimpangan psikologis, desersi dan melakukan

pelanggaran hukum, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keadaan

ini tentunya sangat penting untuk membangun kembali dan meningkatkan

integritas sebagai seorang prajurit yang telah terdidik dengan baik dan

adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dengan setia dan

bertanggung jawab.

3) Program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan TNI

menyesuaikan dengan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Nasional

yang dapat dijabarkan dengan menerapkan sembilan program Reformasi

Birokrasi yaitu:

a) Manajemen perubahan.

b) Penataan peraturan perundang-undangan.

13

https://tni.mil.id/view-2776-tni-sebagai-tentara-profesional.html

9

c) Penataan dan penguatan organisasi.

d) Penataan ketatalaksanaan.

e) Penataan sistem manajemen SDM aparatur.

f) Penguatan pengawasan.

g) Penguatan akuntabilitas kinerja.

h) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dengan adanya 9 program di atas ini, kegiatan pelaksanaan

reformasi birokrasi ditujukan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya

kerja, adanya efesiensi proses manajemen dan meningkatnya kinerja, dapat

menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi yang berbasis

kompetensi dan transparan, terciptanya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah

dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari

instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah

meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

6. Permasalahan. Integritas merupakan sebuah nilai yang selalu menjadi dasar

untuk menjamin nilai-nilai lainnya. Bila integritas lemah, maka nilai-nilai seperti kejujuran,

keterbukaan, ketekunan, kerajinan, keberanian, kepercayaan, kesetiaan, kearifan,

tanggung jawab dan profesionalisme tidak akan tercapai. Integritas sebagai awal dari

sebuah janji dan komitmen dalam membangun satuan kerja mencapai tujuannya. Bila

dalam satuan kerja lemah dalam menegakkan integritas sebagai pilar terpenting, maka

baik pimpinan dan anggota dalam melaksanakan pencapaian tugas-tugasnya akan

banyak menemui hambatan. Tuntutan reformasi birokrasi dalam membentuk kapasitas

dan mentalitas prajurit serta tuntutan tugas-tugas prajurit yang semakin kompleks,

tentunya harus diimbangi dengan profesionalisme, kemampuan, pengetahuan dan sikap

mental pada diri setiap prajurit. Keadaan ini pada akhirnya akan bermuara kepada

kesiapan diri setiap prajurit untuk menunjukkan integritas dan komitmennya. Hal yang

menjadi hambatan dalam pencapaian tugas-tugas diantaranya, ditandai dengan masih

adanya:

10

a. Penerapan Nilai-nilai Kepemimpinan yang Belum Optimal.

Kepemimpinan di lingkungan TNI pada saat ini sangat tergantung kepada

keunggulan karakter yang dapat diimplikasikan dengan integritas dan komitmen

dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kemampuan para

prajurit, sehingga melalui kepemimpinanya, ia akan mampu memotivasi para prajurit

untuk melaksanakan tugas-tugas satuan secara benar dan sungguh-

sungguh/profesional. Oleh karenanya menerapkan 11 azas Kepemimpinan TNI

sangat diperlukan. Namun belum sepenuhnya para Komandan satuan dapat

mengaplikasikan Azas, Prinsip dan Sifat kepemimpinan TNI secara optimal,

sehingga muncul beberapa permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya

kepemimpinan di satuan. Sebagian masih belum dapat menerapkan seni dan

karaker kepemimpinan yang dimiliki sesuai dengan tuntunan kewajibannya.

b. Nilai-nilai Moral dan Etika Kerja Mulai Menurun. Moral dan etika kerja

sebagian anggota/prajurit yang terindikasi mulai menurun, hal ini tercermin dari

kurangnya disiplin, ketaatan pada hukum dan peraturan yang rendah, sering

menunda penyelesaian pekerjaan sehingga tidak tepat waktu sesuai perencanaan,

rendahnya pemanfaatan jam kerja, dan kemauan kerja yang tidak konsisten.

Demikian pula dengan pengaruh globalisasi terutama yang berkaitan dengan tata

nilai universal seperti pola konsumtif dan mengedepankan nilai-nilai kebendaan,

yang juga diperburuk oleh kurangnya kualitas pemahaman terhadap nilai-nilai agama

yang hakiki akan menyebabkan kerentanan dalam mempertahankan nilai-nilai

moralitas.

c. Kinerja Prajurit Menurun. Kinerja dari sebagian prajurit yang ditampilkan

dan tugas yang dilaksanakan masih belum memberikan tingkat kepuasan. Setiap

prajurit yang bertugas di satuan, harus mempunyai komitmen dalam bekerja karena

apabila di satuan, prajuritnya tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka

tujuan organisasi tersebut tidak akan tercapai. Komitmen pada setiap prajurit

sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang prajurit dapat menjadi lebih

bertanggung jawab terhadap tugasnya dibanding dengan prajurit yang tidak

mempunyai komitmen. Biasanya prajurit yang memiliki suatu komitmen, akan

bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan

waktunya untuk tugas pekerjaannya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai

dengan yang diharapkan oleh satuan. Namun terkadang satuan kerja kurang

11

memperhatikan komitmen yang ada terhadap anggotanya, sehingga berdampak

pada penurunan kinerja ataupun loyalitas prajurit menjadi berkurang. Selain dari

pada itu pengawasan, baik internal maupun eksternal belum berperan aktif dalam

mendukung peningkatan kinerja satuan. Satuan kerja internal maupun

lembaga-lembaga pengawasan eksternal yang ada pada prakteknya belum

sepenuhnya memanfaatkan hasil pengawasan untuk memperbaiki terjadinya

penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan turunnya kinerja.

d. Penegakan Supremasi Hukum Masih Kurang. Kesadaran dan ketaatan

hukum prajurit dalam menjalankan tugas masih kurang, hal ini ditandai adanya

beberapa pelanggaran disiplin. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

prajurit mengakibatkan dijatuhinya sanksi hukum, namun demikian masih terjadi

pelanggaran hukum yang berulang diantaranya disebabkan penegakan supremasi

hukum masih kurang dan belum merata. Hal ini terkait pula dengan kurangnya

penegakan supremasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam

menangani kasus-kasus, seperti kasus KKN.

Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit

7. Banyak cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas dan mentalitas prajurit

sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya untuk meningkatkan integritas dan

komitmen prajurit guna mewujudkan profesionalisme terutama dalam hal menegakkan

kembali disiplin prajurit, meluruskan kembali berbagai bentuk penyimpangan yang

dilakukan oleh prajurit, tetapi mana yang paling cocok dan berhasil guna adalah masalah

tersendiri dan memerlukan seni penerapan atau seni kepemimpinan yang tepat pula.

Pelanggaran disiplin tidak mungkin diharapkan terhapus hingga mencapai titik nol, karena

kodrat manusiawi yang menginginkan kebebasan mutlak, tidak senang dibatasi atau

ditekan, mendorong manusia itu secara psikologis masih akan cenderung melakukan

kekhilafan dan kesalahan-kesalahan baik berupa pelanggaran terhadap norma kaidah,

maupun pelanggaran hukum yang fatal. Untuk mendapatkan sebuah integritas

diperlukan komitmen dan tanggung jawab agar tetap terpelihara dalam diri setiap prajurit

dan terwujud dalam perilaku, sehingga integritas bukanlah sekedar simbol atau bukti

tertulis. Dengan demikian maka upaya-upaya tertentu perlu diwujudkan dalam rangka

meningkatkan integritas dan komitmen prajurit sehingga penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi dapat dikurangi ataupun dihindari, untuk itu dituangkan melalui kebijakan,

strategi dan upaya sebagai berikut:

12

a. Kebijakan. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka kebijakan yang

ditetapkan dalam mewujudkan profesionalisme prajurit, diarahkan agar setiap

prajurit memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam setiap pelaksanaan

tugasnya dan dapat membangun TNI Angkatan Udara menjadi lebih baik.

Kebijakan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya peningkatan

integritas dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara melalui peningkatan

penerapan nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai moral dan etika kerja, kinerja prajurit

dan penegakkan supremasi hukum“ guna mewujudkan profesionalisme dalam

rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Strategi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan terwujudnya

peningkatan integritas dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara guna

mewujudkan profesionalisme dilaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan:

1) Strategi pertama. Mewujudkan peningkatan penerapan nilai-nilai

kepemimpinan, dengan cara mensosialisasikan pemimpin yang

berintegritas, memberikan keteladanan dan mengembangkan nilai-nilai

kepemimpinan di setiap jenjang kesatuan serta memiliki komitmen dan

integritas.

2) Strategi kedua. Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan etika

kerja dengan cara meningkatkan pembinaan mental spiritual keagamaan

dan mental kejuangan, mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,

membangun integritas, komitmen dan akuntabilitas prajurit.

3) Strategi ketiga. Mewujudkan peningkatan kinerja prajurit dengan

cara, pembinaan karier yang berdasarkan kompetensi, meningkatkan

pengetahuan dan wawasan, kenyamanan dalam lingkungan tempat kerja

dan meningkatkan peran kontrol, pengawasan secara intensif.

4) Strategi keempat. Mewujudkan peningkatan penegakkan supremasi

hukum dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang

kesadaran hukum, memberi sanksi hukum secara tegas dan lugas dan

meningkatkan pengetahuan penegak hukum.

13

c. Upaya. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan integritas

dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara guna perwujudan profesionalisme

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diuraikan dalam strategi-strategi

berikut ini:

1) Strategi pertama. Meningkatkan penerapan nilai-nilai kepemimpinan.

Pada hakikatnya 11 azas kepemimpinan merupakan pedoman bagi seorang

pemimpin. Seseorang akan dapat menjadi pemimpin yang baik apabila ia

memahami serta mengaplikasikan asas-asas kepemimpinan dengan baik.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional maka diharapkan tidak akan ada

pimpinan TNI yang terlibat dengan tindak pidana sesuai Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sejalan dengan

penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,

bersih dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan (good and clean

governance). Hal yang diupayakan oleh Pemimpin/Komandan/Perwira

dalam meningkatkan penerapan dan menguatkan nilai-nilai kepemimpinan

yang berintegritas antara lain melalui:

a) Mensosialisasikan pemimpin yang berintegritas.

(1) Menjalankan kepemimpinan yang visioner sebagai agen

perubahan yang memiliki cita-cita tinggi dan berwawasan ke

depan.

(2) Menerapkan komitmen dan integritas yang kuat yang

berasaskan 11 asas kepemimpinan TNI.

(3) Memberi motivasi, mengarahkan bawahan untuk

berbuat terbaik bagi satuan.

(4) Menjalin hubungan yang dapat memberi efek

kepemimpinannya tersebut terhadap para bawahannya.

(5) Melaksanakan kepemimpinan sehingga mendapat

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat dari para

bawahannya yang termotivasi untuk melakukan lebih daripada

yang diharapkan.

14

b) Memberikan keteladanan. Hal yang diupayakan oleh

Pemimpin/Komandan/Perwira antara lain:

(1) Menerapkan 11 Azas kepemimpinan dan kode etik

perwira dalam menjalankan kepemimpinan di satuannya.

(2) Mendorong dan memberikan keteladanan bagi setiap

bawahannya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh

dan efektif terhadap ketentuan-ketentuan dalam tugas

kedinasan.

(3) Meningkatkan keteladanan pimpinan dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya

serta perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, yang dapat dijadikan contoh/panutan bagi

bawahannya.

(4) Menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai

karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pemimpin

beserta institusinya.

(5) Melaksanakan Pakta Integritas yang memiliki asas

obyektifitas akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran dan

kepemimpinan agar semua keputusan, kebijakan dan kegiatan

dapat dilakukan secara tranparan sehingga keputusan-

keputusan yang diambil tidak dipengaruhi berbagai

kepentingan pihak-pihak di luar institusi/tidak melaksanakan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

c) Mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan di setiap jenjang

Kesatuan. Hal yang diupayakan oleh Pemimpin/Komandan/Perwira

antara lain:

(1) Mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan dari pusat

sampai kesatuan kecil.

15

(2) Melaksanakan rasa keperdulian kepada bawahan,

masyarakat sekitar dan lingkungan setempat.

(3) Melaksanakan tugas dengan kemampuan yang fleksibel

yaitu tegas terhadap musuh dan mempunyai kedekatan yang

baik dengan masyarakat sekitar.

(4) Mengembangkan kepedulian dan kedekatan terhadap

masyarakat sehingga masyarakat yang akan dengan suka rela

memberikan informasi yang dibutuhkan.

(5) Memelihara kesehatan jasmani maupun kesehatan

rohani sehingga mampu menghadapi segala bentuk ancaman.

d) Memiliki Komitmen dan Integritas. Komandan satuan/Atasan/

perwira mempunyai kemampuan:

(1) Memegang teguh komitmen dan memiliki integritas

melalui implementasi kepemimpinan yang dijalankan secara

efektif dan dapat menggerakkan satuan untuk mencapai tujuan

sesuai program yang telah ditetapkan.

(2) Merumuskan loyalitas dalam melaksanakan perintah

dan memberi saran ke atasan dalam rangka kebaikan satuan.

(3) Menciptakan suatu kebersamaan yang lebih dinamis

dan memiliki kepribadian yang mampu membimbing anak

buahnya didasari sifat-sifat adil, jujur dan berwibawa.

(4) Tidak bersikap eksklusif dan menjaga jarak dengan

anggotanya, mengutamakan kebersamaan dan

kesetiakawanan untuk dapat terpeliharanya soliditas prajurit.

(5) Berperan sebagai tokoh yang memiliki kelebihan dalam

hal moralitas, pengetahuan dan fisik.

16

(6) Memperlakukan bawahan dengan baik, sehingga

bawahan akan memberikan yang terbaik demi pemimpinnya.

2) Strategi dua. Meningkatkan Nilai-nilai Moral dan Etika Kerja.

Moral dan etika kerja sangat terkait dengan sikap, budaya kerja dan

profesionalisme. Aktualisasi dari moral dan etika kerja ini adalah perilaku,

disiplin diri, komitmen kerja, sikap tangguh dan pantang menyerah serta

mencintai pekerjaan sebagai landasan pembentukan jiwa dan sikap

profesionalisme. Moral dan etika kerja yang tinggi akan menggerakkan

setiap individu, baik sebagai pemimpin, atasan maupun bawahan dalam

tingkatan organisasi untuk meningkatkan sikap, unjuk kerjanya, kompetitif,

efektif, efisien dan produktif. Hal yang diupayakan:

a) Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan dan Mental

Kejuangan.

(1) Komandan/Atasan langsungnya dan para pejabat

pembina rohani kesatuan dengan dibekali cara-cara

pendekatan secara konsultatif meneliti kedalaman keimanan

dan ketaqwaan secara individual untuk dapat mengetahui

kebenaran kondisi jiwa, mental, keimanan serta budi pekerti

para anggotanya.

(2) Komandan Satuan mengevaluasi kelemahan-

kelemahan yang ditemukan untuk bahan ceramah umum

kepada para anggota dan sekaligus untuk mengantisipasi dan

mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang mungkin

dilakukan.

(3) Setiap prajurit mengupayakan:

(a) Mengintensifkan kegiatan keagamaan yang

dibarengi pembentukan kepribadian dan menjadikan

nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai

sumber etika kehidupan untuk memperkuat akhlak dan

moral.

17

(b) Membangun kembali jiwa prajurit pejuang yang

bekerja sekuat-kuatnya tanpa tergoda materi dunia, rela

berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

(c) Mengutamakan kepentingan tugas-tugas negara,

dengan membangun jiwa yang suci dan bersih akan

menghasilkan sikap arif dan bermoral, tentunya akan

menghilangkan perilaku-perilaku yang menyimpang

yang lebih mementingkan diri sendiri atau golongan.

b) Mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hal yang

dilakukan antara lain:

(1) Dankodikau, Kadisdikau dan Gubernur AAU

mewajibkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk

diajarkan wajib hafal Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8

wajib TNI serta mengerti, memahami makna yang terkandung

saat melaksanakan proses pendidikan pertama dan pendidikan

pengembangan di setiap lembaga pendidikan TNI Angkatan

Udara.

(2) Komandan Satuan mengintensifikan pembinaan mental

dan jiwa sapta marga serta sumpah prajurit dengan

pendekatan secara manusiawi untuk dapat meyakini kondisi

kesatuannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

spiritual keagamaan dan mental kejuangannya.

(3) Seluruh prajurit melaksanakan:

(a) Mendalami, memahami, menghayati dan

mengamalkan nilai-nilai dasar dan instrumental yang

terkandung di dalam tiap-tiap marga dari Sapta Marga

dan isi dari Sumpah Prajurit.

18

(b) Bersikap loyal yang tidak berarti hanya menurut

dan mengikuti atasan, tetapi dapat diartikan lebih luas

yakni kesadaran yang diiringi keikhlasan melakukan

sesuatu untuk orang lain atau kesatuan untuk

memaksimalkan pencapaian keberhasilan tugas.

.

c) Membangun integritas, komitmen dan akuntabilitas prajurit.

(1) Komandan Satuan:

(a) Melaksanakan tanggungjawab jabatan dan

kewenangan yang telah diamanahkan.

(b) Mempertanggung jawabkan penggunaan

anggaran secara transparan dan akuntable.

(c) Mampu menjawab setiap pertanyaan sebagai

pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan

kewenangan jabatan.

(2) Komandan satuan dan anggota:

(a) Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang

transparan dan akuntabel untuk menghindari

penyimpangan serta penyelewengan dalam

melaksanakan tugasnya.

(b) Memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan

tugas, yang mendasari atas kebersamaan untuk dapat

menjaga nama baik satuan.

3) Strategi tiga. Meningkatkan kinerja prajurit. Disadari bahwa lebih

mudah membuat orang pandai dengan meningkatkan skill nya, tetapi yang

sulit adalah meningkatkan soft kompetensinya. Kemampuan dan kemauan

untuk menimba ilmu dan pengetahuan sesuai perkembangan akan memacu

perilaku prajurit dalam pengembangan karier maupun kinerjanya untuk

19

melakukan yang terbaik dengan menjunjung integritas dan komitmen.

Prajurit yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal

sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk

tugas pekerjaannya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan

yang diharapkan oleh satuan dimana dia ditempatkan. Hal yang

diupayakan:

a) Pembinaan karier yang berdasarkan kompetensi.

(1) Para pembina profesi masing-masing Satker:

(a) Menegakan dan memberlakukan merit system

dengan ketat dan konsisten secara adil tanpa

membeda-bedakan.

(b) Menerapkan sistem kualifikasi dan spesifikasi

prajurit.

(c) Penempatan jabatan sesuai job description dan

kriteria jabatan pada kotak jabatan yang ada.

(d) Penugasan mengikuti tallent scotting dan

sosiometri.

(2) Komandan Satuan melaksanakan:

(a) Sistem pembinaan karier sesuai kualifikasi,

kompetensi dan kinerja guna konsistensi pada

peraturan-peraturan yang berlaku bagi karier prajurit

anggotanya.

(b) Sistem penghargaan dan apresiasi bagi prajurit

yang berprestasi, yang mengarah pada kesejahteraan

batiniah sehingga akan memberikan motivasi bagi

setiap prajurit untuk berkerja produktif dan berkinerja

tinggi.

20

(c) Sistem penilaian sehingga akan menimbulkan

semangat dan kegairahan setiap prajurit dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan obyektif

karena dapat memberikan kepastian bagi prajurit dalam

pengembangan kariernya lebih lanjut dan memotivasi

dirinya untuk bekerja lebih baik.

(d) Sistem yang terbuka dengan training soft

kompetensi yaitu dengan record yang lengkap,

pertanggung jawaban yang jelas, reward dan sanksi

yang tegas, akan dapat membantu terbentuknya

“integrity in action”.

(e) Sistem insentif untuk mendorong pencapaian

kinerja yang optimal.

b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan prajurit.

(1) Kadisminpersau, Kadisdikau bekerja sama dengan Para

Binprof:

(a) Memberi masukan dan melakukan kajian untuk

materi pendidikan pembentukan karakter meliputi

kurikulum pendidikan dan bahan pelajaran yang terkait.

(b) Membuat pemetaan potensi para perwira yang

mampu menunjukkan kompetensi yang dimiliki guna

memberikan kesempatan untuk maju bagi para perwira

yang benar-benar mempunyai potensi yang tinggi.

(c) Melaksanakan pembinaan pendidikan sesuai

pola pendidikan yang sudah ditetapkan mulai Dikma,

Diktuk, Dikbangpers, Dikkualsus, Dikbangum maupun

Dikiptek.

21

(2) Komandan Satuan:

(a) Mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan

pendidikan dan latihan guna membentuk prajurit yang

profesional yang cakap dan terampil serta membekali

dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan tugasnya.

(b) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi

anggota yang ingin mengikuti pendidikan dan latihan

secara kedinasan maupun keinginan sendiri

di luar kedinasan guna meningkatkan kualitas

pengetahuannya.

(c) Memberikan kesempatan kepada anggotanya

untuk mengikuti pendidikan maupun kursus-kursus yang

lebih tinggi dalam meningkatkan wawasan, agar

kemampuan intelektualitasnya meningkat dan dapat

langsung diterapkan dalam melaksanakan tugas di

satuan.

(d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas latihan, baik

yang terprogram maupun non program terutama latihan

yang relevan dengan hakekat ancaman faktual dan

potensial yang dihadapi.

(e) Menerapkan metode belajar yang membuat para

anggota menjadi lebih aktif dengan memperbanyak

latihan terbimbing disertai simulatif, bukan intruktif atau

indoktriner.

22

c) Kenyamanan dalam lingkungan tempat kerja.

(1) Komandan Satuan:

(a) Memberikan fasilitas kerja yang memadai,

suasana kerja yang kondusif, dan nyaman sehingga

setiap prajurit dapat bekerja dengan tenang, ikhlas, dan

tulus tanpa rasa takut dan tertekan.

(b) Mendalami kondisi masing-masing pribadi prajurit

anggotanya melalui silaturahmi sehingga terbangun

kenyamanan hubungan antara atasan dan bawahan.

(c) Menumbuhkan sense of belonging dan komitmen

yang tinggi juga kondusif terhadap satuan, dampaknya

untuk mengurangi perilaku yang menyimpang. Kalau

seseorang sudah merasakan bahwa satuan tempatnya

bekerja adalah bagian penting dari dirinya sendiri, maka

dia tidak akan berperilaku merugikan bagi satuannya,

karena berarti akan merugikan diri sendiri. Jadi situasi

kerja demikian yang harus dibentuk, untuk

meningkatkan integrity di tempat kerja.

(2) Setiap prajurit meningkatkan sikap disiplin dan sikap

loyal antara lain misalnya respon saling menghormati dan

meningkatkan sikap persaudaraan dan persahabatan seperti

dalam bentuk-bentuk silahturahmi di lingkungan tempat kerja

dan di luar tempat kerja/masyarakat.

d) Meningkatkan peran kontrol, pengawasan secara intensif.

(1) Irjenau mengembangkan sistem penilaian unjuk kerja

yang transparan dan akuntabel yang diharapkan untuk dapat

menemukan secara dini terjadinya penyimpangan maupun

penyelewengan ke arah perbuatan KKN, yang selanjutnya

23

diikuti dengan upaya penertiban dan perbaikan organisasi

maupun personelnya.

(2) Komandan Satuan dan anggotanya meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pengawasan

baik pengawasan internal maupun eksternal secara intensif

terhadap jalannya pelaksanaan program-program yang telah

ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas,

efisiensi, efektivitas, profesional, bersih dan berwibawa.

4) Strategi empat. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 agar dilaksanakan

secara konsekuen. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur

pemerintah, dikenakan sanksi dan penegakkan hukum yang tegas sesuai

peraturan yang berlaku. Penegakan supremasi hukum di lingkungan TNI

Angkatan Udara tentunya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang

berlaku baik di TNI secara internal maupun eksternal sesuai Undang-

Undang.

a) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran

hukum.

(1) Kadiskumau, Kadispamsanau dan Danpomau bekerja

sama dalam hal:

(a) Membuat website penyuluhan kesadaran hukum

yang dapat diakses oleh setiap prajurit yang

membutuhkan informasi hukum.

(b) Membuat program secara periodik tentang

penyuluhan kesadaran hukum ke satuan jajaran untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan

pelanggaran hukum.

24

(c) Mengevaluasi pelangaran hukum yang dilakukan

anggota dan sanksi hukum yang diberikan sebagai

bahan ceramah edukasi dan kesadaran hukum agar

anggota tidak melakukan hal yang sama.

b) Memberlakukan aturan hukum secara tegas dan lugas.

(1) Kadiskumau, Kadispamsanau, Danpomau dan

Komandan Satuan bekerja sama dalam hal:

(a) Menerapkan aturan dan sanksi hukum yang

sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,

sehingga dapat membawa efek jera bagi yang

melanggar dan peringatan bagi pihak lainnya.

(b) Adanya keperdulian dalam menanggapi dan

mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh prajurit baik dalam satuan maupun di luar satuan,

dengan memberikan sanksi-sanksi yang dapat

menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan

kesalahan yang kedua kalinya.

(c) Menegakan sanksi hukum kepada setiap prajurit

apabila melakukan pelanggaran hukum dikenakan

sanksi hukum secara tegas dan lugas tanpa pandang

bulu, bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.

(2) Komandan satuan tidak melindungi dan menutup-nutupi

anggotanya yang telah melanggar hukum/disiplin prajurit

karena dapat mempengaruhi anggota lainnya.

c) Meningkatkan pengetahuan penegak hukum.

(1) Aspers Kasau, Kadisminpersau, Kadisdikau dan

Kadiskumau bekerja sama dalam hal:

25

(a) Menyiapkan personel dalam rangka

meningkatkan pengetahuan dalam penugasan sebagai

penyuluh dan penasehat hukum, untuk melakukan

penyuluhan hukum maupun pendampingan dan

memberikan bantuan hukum kepada setiap prajurit yang

dipersangkakan telah melakukan pelanggaran

hukum/tindak pidana.

(b) Merencanakan, membina dan memberikan

pengetahuan tentang penegakan hukum dan disiplin

prajurit agar mempunyai keteguhan sikap untuk patuh

kepada hukum dan meniadakan segala bentuk

pelanggaran prajurit.

(2) Kadiskumau dan Komandan satuan selalu

mengupayakan:

(a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme

aparat penegak hukum dalam penerapan aturan dan

sanksi hukum yang dilakukan oleh prajurit sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Membina para penegak hukum agar mampu

memberikan penyadaran dan sanksi hukum di dalam

sistem pembinaan prajurit sehingga timbul kesadaran

dan keinsyafan bahwa ada suatu tatanan Hukum Militer

yang mengikat, mengatur dan membatasi setiap

perilaku para prajurit baik di dalam kedinasan maupun

kehidupan sehari-hari.

26

Penutup

8. Kesimpulan. Dari pembahasan tentang meningkatkan integritas dan komitmen

prajurit TNI AU guna mewujudkan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan reformasi

birokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Mencermati kondisi saat ini dimana nilai integritas dan komitmen mulai luntur

ditandai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hingga sampai dilakukan

tindakan hukum akibat ketidakjujuran maupun penyimpangan selama

melaksanakan tugas, maka guna mewujudkan profesionalisme prajurit dalam

rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan peningkatan integritas dan

komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dengan upaya meningkatkan penerapan

nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai moral dan etika kerja, kinerja prajurit dan

penegakan supremasi hukum.

b. Prajurit yang jujur, berintegritas tinggi dan punya komitmen, adalah suatu

aset bagi TNI Angkatan Udara yang harus dipertahankan, karena itulah sebuah

kunci keberhasilan dan kemajuan bagi organisasi dalam jangka panjang. Selain

itu kunci utama dalam membangun kejujuran dan integritas dari para prajurit

adalah adanya panutan dan keteladanan dari para pemimpin/atasan dari masing-

masing satuan sampai jajaran yang terendah.

c. Integritas dan komitmen merupakan sebuah tanda kejujuran yang harus

dimiliki di dalam jiwa setiap prajurit. Kejujuran dan komitmen yang dipegang teguh

akan membawa ke dalam kebaikan dan dijauhkan dari penyimpangan-

penyimpangan. Bila dalam diri setiap prajurit sudah tertanam kejujuran, integritas

dan komitmen yang tinggi, maka perwujudan profesionalisme dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi guna meningkatkan kapasitas dan mentalitas prajurit dapat

terlaksana dan akan berdampak serta berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya

sehingga Atasan maupun rekan-rekan kerjanya akan menghargai dan akan

menirunya dari contoh yang baik.

9. Saran. Dari pembahasan di atas disampaikan saran sebagai berikut:

a. Dalam upaya mewujudkan profesionalisme prajurit, para Binprof,

Komandan Satker dan Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara serta satuan

27

pembina SDM TNI Angkatan Udara agar menekankan kepada seluruh prajurit pada

saat pendidikan, setelah selesai pendidikan dan berdinas di satuan untuk selalu

belajar dan berlatih guna meningkatkan kapasitas, integritas, pengetahuan dan

wawasan serta memelihara kesehatan jasmani. Hal ini tentunya memerlukan

komitmen, kerja keras, kompetensi, disiplin, semangat, serta motivasi yang tinggi,

sehingga nantinya prajurit benar-benar siap dalam melaksanakan setiap tugas

sesuai tuntutan reformasi birokrasi yang diembankan untuk kepentingan negara

dan bangsa.

b. SDM TNI Angkatan Udara dalam hal ini prajurit TNI Angkatan Udara

menjadikan integritas, komitmen, profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta moral

dan etika sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas-tugas di satuan maupun di

luar satuan (lingkungan masyarakat) dan dalam menggapai sukses untuk berkarir

yang lebih tinggi.

10. Wusana Kata. Demikian naskah tentang Meningkatkan Integritas dan Komitmen

Prajurit TNI Angkatan Udara Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam rangka

Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semoga dapat digunakan sebagai bahan

masukan bagi pimpinan dalam pembinaan prajurit TNI Angkatan Udara, sehingga

seoptimal mungkin dapat meningkatkan integritas dan komitmen prajurit dalam

melaksanakan tugas-tugas serta membawa citra TNI Angkatan Udara menjadi lebih baik.

Jakarta, Desember 2018

28

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI

DATA PERKARA PUSPOMAU S.D TRI WULAN III TAHUN 2018

a. Desersi : 49 kasus

b. Penganiayaan : 16 kasus

c. Senjata api : 1 kasus

d. Perkelahian : 14 kasus

e. Pemerasan : 1 kasus

f. Penipuan : 2 kasus

g. Penggelapan : 1 kasus

h. Pencurian : 2 kasus

j. Perjudian : 1 kasus

k. Asusila : 9 kasus

l. KDRT : 2 kasus

m. Lalai mengakibatkan orang meninggal dunia: 4 kasus

n. Poligami : 2 kasus

o. Penyalahgunaan wewenang : 1 kasus

p. Narkoba : 5 kasus

q. Pencemaran nama baik : 1 kasus

Jumlah : 101 perkara

Jakarta, Desember 2018

Lampiran Naskah Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

29

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI

DATA DISKUMAU TAHUN 2017 DAN 2018

TREN JENIS PERKARA

Tahun Perkara

Kategori Perkara

Jenis Perkara

2017 2018 Grand Total

Militer

Desersi 14 12 26 Disiplin 8 0 8 Mangkir 1 1 2 Tidak melaksanakan perintah dinas 12 2 14

Militer Total 35 15 50

Umum

Asusila 6 3 9 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1 1 2 Menghancurkan/merusak barang 0 1 1 Penadahan 0 1 1 Pencurian 1 2 3 Penganiayaan 9 3 12 Penggelapan 3 1 4 Penipuan 2 1 3 Penyalahgunaan narkotika 11 0 11 Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak

3 1 4

Perjudian 2 0 2 Perzinahan 5 1 6 Poligami 1 0 1

Umum Total 44 15 59 Grand Total 79 30 109

Jakarta, Desember 2018

Lampiran Naskah Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi