Manajemen Proyek - khaliknst.files.wordpress.com · PPT file · Web viewDIKLAT MANAJEMEN PROYEK...
Transcript of Manajemen Proyek - khaliknst.files.wordpress.com · PPT file · Web viewDIKLAT MANAJEMEN PROYEK...
05/14/2305/14/23 1105/14/2305/14/23 11
DOKUMEN KONTRAK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT MANAJEMEN PROYEK
05/14/2305/14/23 22
SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI, DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU MEMAHAMI DOKUMEN KONTRAK SEHINGGA DAPAT MENERAPKANNYA PADA
PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
05/14/2305/14/23 33
TUJUAN PEMBELAJARANKHUSUS
SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI , PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MENJELASKAN
: PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK SURAT PERJANJIAN, SURAT
PENUNJUKAN DAN SURAT PENAWARAN SYARAT-SYARAT KONTRAK SPESIFIKASI TEKNIK GAMBAR-GAMBAR DAN BENTUK-
BENTUK JAMINAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
05/14/2305/14/23 44
I. PENGERTIAN DOKUMEN KONTRAK
05/14/2305/14/23 55
A. UMUMDokumen adalah segala
sesuatu yang tertulis/ cetakan / naskah yang disimpan yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.
05/14/2305/14/23 66
ASPEK DOKUMEN KONTRAKAspek teknisAspek HukumAspek AdministrasiAspek keuangan/PerbankanAspek perpajakanAspek sosial ekonomi
05/14/2305/14/23 77
ASPEK TEKNISLingkup PekerjaanWaktu pelaksanaanMetode PelaksanaanJadwal PelaksanaanCara/methode pengukuran
05/14/2305/14/23 88
ASPEK HUKUM Penghentian Sementara Pekerjaan Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Ganti Rugi Keterlambatan Penyelesaian Perselisihan Force Majeure Hukum Yang Berlaku Domisili
05/14/2305/14/23 99
ASPEK KEUANGAN/PERBANKAN
Nilai Kontrak/Harga BoronganCara PembayaranJaminan-Jaminan
05/14/2305/14/23 1010
ASPEK PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penghasilan (PPh)
05/14/2305/14/23 1111
ASPEK PERASURANSIAN
Contractor’s All Risk (CAR) Third Party Liability (TPL)ASTEK dan ASKES
05/14/2305/14/23 1212
ASPEK SOSIAL EKONOMI
Penggunaan tenaga KerjaPenggunaan Produksi Dalam
NegriDampak lingkungan
05/14/2305/14/23 1313
ASPEK ADMINISTRASI
Keterangan Para PihakLaporan KeuanganKorespondensiHubungan Kerja para Pihak
05/14/2305/14/23 141405/14/2305/14/23 1414
Kontrak Kerja KonstruksiKontrak Kerja Konstruksi : : keseluruhan dokumen yang keseluruhan dokumen yang mengatur mengatur
hubungan hukumhubungan hukum antara Pejabat Pembuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi, yg penyelengaraan pekerjaan konstruksi, yg terdiri dari : terdiri dari :
1. Addendum surat perjanjian ;1. Addendum surat perjanjian ; 2. Pokok Perjanjian ;2. Pokok Perjanjian ; 3. Surat penawaran, berikut daftar kuantitas 3. Surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga ;dan harga ;
05/14/2305/14/23 151505/14/2305/14/23 1515
44. Syarat-syarat khusus kontrak ;. Syarat-syarat khusus kontrak ; 5. Syarat-syarat umum kontrak ;5. Syarat-syarat umum kontrak ; 6. Spesifikasi teknis ;6. Spesifikasi teknis ; 7. Gambar-gambar ;7. Gambar-gambar ; 8. Dokumen lainnya sperti : jaminan- 8. Dokumen lainnya sperti : jaminan-
jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
Permen 43/2007
05/14/2305/14/23 161605/14/2305/14/23 1616
B. ISTILAH-ISTILAHB. ISTILAH-ISTILAHJasa Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi (pemborongan)Konstruksi (pemborongan) adalah adalah layanan pelaksanaan pekerjaan layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya perencanaan teknis dan spesifikasinya sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas Pembuat Komitmen atau pengawas kostruksi yang ditugasi;kostruksi yang ditugasi;
05/14/2305/14/23 1717
Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dalam masa pelaksanaan kontrak;
05/14/2305/14/23 1818
Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
05/14/2305/14/23 1919
C. PENYIAPAN DOKUMEN KONTRAK
Dokumen kontrak untuk pekerjaan konstruksi terdiri atas:
– Addendum Surat Perjanjian;– Pokok Perjanjian– Surat Penawaran berikut daftar
kuantitas dan harga;– Syarat-syarat umum kontrak;– Syarat-syarat khusus kontrak;– Spesifikasi Umum;– Spesifikasi Khusus;– Gambar-gambar;– Dokumen lain yang tercantum dalam
lampiran, misalnya: Jaminan pelaksanaan; Jaminan uang muka; SPPJ; BAHP; BAPP.
05/14/2305/14/23 2020
Dokumen kontrak untuk jasa Konsultansi terdiri atas:
Addendum Surat Perjanjian; Pokok Perjanjian; Surat Penawaran beserta rincian
penawaran biaya; Syarat-syarat Umum Kontrak; Syarat-syarat Khusus Kontrak; Kerangka Acuan Kerja; Gambar-gambar; Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHS,
BAPP.
05/14/2305/14/23 2121
Urutan kekuatan hukum adalah suatu hirarki prioritas yang menentukan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih menentukan dari suatu dokumen, yang berarti dokumen dengan nomor urut yang lebih kecil mempunyai kekuatan hukum yang lebih menentukan.
D. URUTAN KEKUATAN HUKUM
05/14/2305/14/23 2222
Urutan kekuatan hukum dokumen kontrak untuk jasa pemborongan :
Addendum Surat Perjanjian; Pokok Perjanjian; Surat Penawaran berikut daftar
kuantitas dan harga; Syarat-syarat Khusus Kontrak; Syarat-syarat Umum Kontrak; Spesifikasi Khusus; Spesifikasi Umum; Gambar-gambar; Dokumen lainnya seperti : jaminan-
jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
05/14/2305/14/23 232305/14/2305/14/23 2323
E. PENANDATANGANAN KONTRAKE. PENANDATANGANAN KONTRAKSYARAT:SYARAT:1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia 1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia
jasajasa2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan3.Pek < Rp 50 juta dan jasa konsultansi tidak perlu jaminan 3.Pek < Rp 50 juta dan jasa konsultansi tidak perlu jaminan
pelaksanaan pelaksanaan 4.Pek 4.Pek > Rp 50 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum > Rp 50 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum
Kontrak Profesional atau ditetapkan dengan Kep. Men.Kontrak Profesional atau ditetapkan dengan Kep. Men.
SANKSI :SANKSI :Pembatalan SPPBJ, dapat berakibat pencairan jaminan Pembatalan SPPBJ, dapat berakibat pencairan jaminan
penawaran dan Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah penawaran dan Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua ) tahun bila :selama 2 ( dua ) tahun bila :
1.1. Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaanpelaksanaan
2.2. Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterimaMenolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima3.3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterimaditerima
05/14/2305/14/23 242405/14/2305/14/23 2424
A. Surat Perjanjian KontrakKerangka surat perjanjian terdiri dari:
a. Pembukaan (Komparisi), meliputi:1) Judul kontrak;2) Nomor kontrak;3) Tanggal kontrak;4) Kalimat pembuka;5) Para pihak dalam kontrak;6) Penandatanganan kontrak.
II. SURAT PERJANJIAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT
PENAWARAN
05/14/2305/14/23 252505/14/2305/14/23 2525
b. Isi, meliputi:1) Pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk
mengadakan kontrak; 2) Pernyataan bahwa para pihak menyetujui
besarnya harga kontrak;3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam
perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
4) Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak;
5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu;
6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing;
7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.
05/14/2305/14/23 262605/14/2305/14/23 2626
c. Penutup, meliputi:1) Pernyataan bahwa para pihak dalam
perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;
2) Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.
Kembali
05/14/2305/14/23 2727
B. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)
Pejabat Pembuat Komitmen penerbitan SPPJ sebagai pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan :
a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau b. Sanggahan yang diterima Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa sanggahan ternyata
tidak benar, atau sanggahan diterima melewati
waktu masa sanggahan.
SPPJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.
05/14/2305/14/23 2828
C. SURAT PENAWARANSUATU SURAT TG DITUJUKAN KPD PPK perihal / mengenai
Penawaran pelelangan / seleksi yg dilakukan oleh Satker / PPK yg terdiri dari :
1. Surat Kuasa (bila diperlukan); 2. Jaminan Penawaran; 3. Daftar Kuantitas dan Harga; 4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; 5. Daftar Harga Satuan Dasar Upah; 6. Daftar Harga Satuan Dasar Bahan; 7. Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan; 8. Metoda Pelaksanaan; 9. Jadual Waktu Pelaksanaan; 10. Daftar Personil Inti; 11. Daftar Peralatan Utama 12. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; 13. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila
diperlukan); 14. Lampiran lain yang disyaratkan.
05/14/2305/14/23 2929
III. SYARAT-SYARAT KONTRAK
Secara umum Syarat-syarat Kontrak terdiri atas Syarat-syarat Umum Kontrak yang memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak bagi setiap pihak, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana yang dirujuk dalam pasal-pasal Syarat-syarat Umum Kontrak
05/14/2305/14/23 3030
A. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
1.Penerapan Syarat-syarat umum kontrak dapat diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam kontrak
05/14/2305/14/23 3131
2. Jaminan yang harus disediakan oleh penyedia
barang/jasa: a. jaminan uang muka b. jaminan pelaksanaan c. jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah(<80%HPS) d. jaminan pemeliharaan(besaran,bentuk,masa berlaku ditentukan
dlm dokumen pengadaan)
05/14/2305/14/23 3232
3. ASURANSI yang harus disediakan oleh penyedia
barang/jasa: a. semua barang dan peralatan b. pelaksanaan pekerjaan c. pekerja atas segala resiko:
kecelakaan d. kerusakan, kehilangan serta e. resiko lain yang tidak dapat diduga
05/14/2305/14/23 3333
4. PEMBAYARAN Ketentuan mengenai cara-cara dan
termin pembayaran serta mata uang yang digunakan
05/14/2305/14/23 3434
5. HARGA
Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga Kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya
05/14/2305/14/23 3535
6. AMANDEMEN KONTRAK adalah ketentuan mengenai perubahan
kontrak. Perubahan Kontrak dapat terjadi
apabila: a. Perubahan pekerjaan b. Perubahan jadual pelaksanaan c. Perubahan harga kontrak d. Amandemen bisa dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak
05/14/2305/14/23 3636
7. HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK a. pengguna barang - mengawasi dan memeriksa
pekerjaan - meminta laporan secara periodik - membayar pekerjaan b. penyedia barang/jasa - menerima pembayaran - melaporkan pelaksanaan - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan - menyerahkan hasil pekerjaan
05/14/2305/14/23 3737
8. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. kapan kontrak mulai berlaku b. kapan pekerjaan mulai
dilaksanakan c. kapan penyerahan hasil pekerjaan
05/14/2305/14/23 3838
9. PENGAWASAN
pengguna barang dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan
05/14/2305/14/23 3939
10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN a. keterlambatan dalam
pelaksanaan pek b. sanksi
05/14/2305/14/23 4040
11. PEMUTUSAN KONTRAK
a. pemutusan kontrak oleh penyedia
barang/jasa b. pemutusan kontrak oleh
pengguna barang/jasa Kembali
05/14/2305/14/23 4141
PENGGUNAAN PROGRAM MUTU 1. disusun oleh penyedia barang/jasa
dan disepakati pengguna barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksaan
kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan
kondisi lapangan
05/14/2305/14/23 4242
Lanjutan…………
2. program mutu penyedia barang/jasa berisi: a. informasi penyedia barang/jasa b. organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa c. Jadual pelaksanaan d. prosedur pelaksanaan pekerjaan e. prosedur instruksi kerja f. Pelaksana kerja
05/14/2305/14/23 4343
MOBILISASI
1. Mobilisasi paling lambat harus sudah dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK
2. Mobilisasi dilakukan sesuai lingkup pekerjaan: a. PEMBORONGAN 1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 2) mempersiapkan fasilitas:kantor, lab,bengkel,gudang, dsb 3) mendatangkan personil-personil
05/14/2305/14/23 4444
Lanjutan………..
b. KONSULTANSI 1. mendatangkan tenaga ahli 2. menyiapkan peralatan
pendukung
3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
05/14/2305/14/23 4545
PEMERIKSAAN BERSAMA (mc 0)
1. Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, keduabelah pihak melakukan pemeriksaan bersama.
2. Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak
3. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.
05/14/2305/14/23 4646
PEMBAYARAN UANG MUKA1. Penyedia jasa mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis disertai rencana penggunaan uang muka
2. Pengguna barang/jasa mengajukan surat permintaan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima pengguna barang/jasa
3. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan
05/14/2305/14/23 4747
Lanjutan………………..4. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh
bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai ketentuan Menkeu
5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.
6. Untuk kontrak tahun jamak nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan
05/14/2305/14/23 4848
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan apabila telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sdh mengajukan surat permintaan pembayaran prestasi kerja.
05/14/2305/14/23 4949
Lanjutan…………
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau termijn.
4. Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak.
5. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor.
05/14/2305/14/23 5050
PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN1. Untuk kepentingan pemeriksaan,
pengguna barang/ujasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
2. Perubahan kontrak meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
05/14/2305/14/23 5151
Lanjutan……….. c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebuthan lapangan d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 3. pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak
awal
05/14/2305/14/23 5252
Lanjutan……
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa.5. Apabila terdapat negosiasi harga dan teknis,
tetap mengacu ketentuan dalam kontrak6. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita
acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak
05/14/2305/14/23 5353
DENDA dan GANTI RUGI1. Denda adalah sanksi finansial yang
dikenakan kepada penyedia barang/jasa.
Ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna barang/jasa.
2. Besarnya denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yg belum dikerjakan (apabila bagian pekerjaan yg sdh dilaksanakan dpt berfungsi) atau 1‰ (satu perseribu) dariharga kontrak (apabila bagian kontrak yg sdh dilaksanakan belum berfungsi).
05/14/2305/14/23 5454
Lanjutan……..3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh
PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak
05/14/2305/14/23 5555
1. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan
2. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
PENYESUAIAN HARGA
05/14/2305/14/23 5656
KEADAAN KAHAR (force majeur)
Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan dari instansi yang berwenang.
05/14/2305/14/23 5757
PENGHENTIAN KONTRAK1. Penghentian kontrak dapat dilakukan
karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak (keadaan Kahar) antara lain:
a. timbul perang b. pemberontakan c. keributan, kekacauan, huru-hara d. bencana alam
05/14/2305/14/23 5858
PEMUTUSAN KONTRAK1. Pemutusan kontrak dilakukan
bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak
2. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak
05/14/2305/14/23 5959
Lanjutan……….2. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana
para pihak melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
a. penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: 1) jaminan pelaksanaan dicairkan. 2) sisa uang muka harus dilunasi 3) black-list untuk jangka waktu 2 (dua) tahun b. pengguna barang/jasa dikenakan
sanksi PP 30/1980kembali
05/14/2305/14/23 606005/14/2305/14/23 6060
PENYERAHAN LAPANGAN1. PPK wajib menyerahkan seluruh/sebagian
lapangan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya SPMK.
2. Sebelum penyerahan lapangan, PPK bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.
3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.
05/14/2305/14/23 6161
LAPORAN HASIL PEKERJAAN1. Laporan Harian: a.Kuantitas , macam bahandilapangan b.penempatan tenaga kerja c.jumlah, jenis dan kondisi peralatan d.kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan e.cuaca, dan peristiwa lainnya f. catatan-catatan lainnya
05/14/2305/14/23 6262
Lanjutan……
2. Laporan Mingguan: Terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemjuan fisik pekerjaan, foto-foto dokumantasi.
3. Laporan Bulanan: Terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi kemajuan fisik dalam perioda satu bulan, foto-foto dokumentasi.
05/14/2305/14/23 6363
KERJASAMA ANTARA PENYEDIA dan SUKKONTRAKTOR
1. Harga kontrak diatas Rp.25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), wajib bekerja sama dengan golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
2. Bagian yang disubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dan diatur dalam kontrak serta disetujui oleh pengguna barang/jasa.
05/14/2305/14/23 6464
B. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Ketentuan yang merupakan
perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak
05/14/2305/14/23 656505/14/2305/14/23 6565
IV. Spesifikasi TeknisIV. Spesifikasi Teknis1). Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup 1). Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;2). Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar 2). Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);nasional (SNI);3). Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat 3). Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;dilaksanakan;4). Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda 4). Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;pelaksanaan;5). Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah 5). Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;pekerjaan;6). Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan 6). Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;dalam pelaksanaan pekerjaan;7). Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan 7). Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;hasil produk;8). Harus mencantumkan kriteria kinerja produk 8). Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output (output performance)performance) yang diinginkan; yang diinginkan;9). Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara 9). Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.pembayaran.
05/14/2305/14/23 6666
PENGERTIAN UMUM SPESIFIKASI adalah bagian dari Dokumen
Lelang yang menjelaskan persyaratan teknik pekerjaan yang dilelangkan.
Persyaratan Teknik tersebut mencakup : Persyaratan Bahan Baku Persyaratan Bahan Olahan Cara Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk
persyaratan teknik peralatan yang dipergunakan.
Persyaratan teknik produk akhir pekerjaan yang harus dicapai.
05/14/2305/14/23 6767
SPESIFIKASI UMUM (General Spesifications)
mencakup semua persyaratan teknik yang berlaku umum untuk seluruh paket proyek yang ada.
SPESIFIKASI KHUSUS (Special Spesifications)
mencakup persyaratan-persyaratan teknik yang berlaku hanya untuk paket-paket proyek atau jenis-jenis pekerjaan tertentu saja.
05/14/2305/14/23 6868
MAKSUD SPESIFIKASI :Sebagai pedoman bagi Peserta Pelelangan dalam mengajukan Penawaran.Sebagai pedoman bagi Pelaksana / Kontraktor dalam melaksanakan Pekerjaan.Sebagai pedoman bagi Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor.Sebagai pedoman bagi PPK yang mewakili Employer, dalam mempertanggungjawabkan proyek secara keseluruhan.
TUJUAN SPESIFIKASI :Tercapainya produk akhir pekerjaan yang memenuhi keinginan Pemilik Pekerjaan (Owner).
05/14/2305/14/23 6969
KEINGINAN PEMILIK PEKERJAAN :
Dinyatakan dalam : Gambar Rencana (bentuk, ukuran, elevasi, lokasi) Spesifikasi (persyaratan-persyaratan teknik)
Mutu hasil pekerjaan disebut baik, apabila :Produk Akhir = Keinginan Pemilik (persis sesuai dengan yang tertera dalam Gambar
dan Spesifikasi Teknik / Dokumen Kontrak)
05/14/2305/14/23 7070
JENIS-JENIS SPESIFIKASI
End Result Specification / Performance Specification (Spesifikasi Produk Akhir), yaitu jenis Spesifikasi dimana yang dipersyaratkan adalah dimensi dan kualitas produk akhir yang harus dicapai, tanpa mempersoalkan metode kerja untuk mencapai hasil akhir tsb.
Process Specification (Spesifikasi Proses Kerja), yaitu jenis Spesifikasi dimana yang diatur adalah semua ketentuan yang harus dilaksanakan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengatur semua proses pelaksanaan pekerjaan, diharapkan hasil kerja akan diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.
Multi Step and Method Specification, yaitu jenis Spesifikasi yang mengatur semua langkah, material, metode kerja dan hasil kerja yang diharapkan.
05/14/2305/14/23 7171
STRUKTUR SPESIFIKASI
Secara umum, isi Spesifikasi terdiri dari :
Uraian Umum Persyaratan Teknik Bahan Persyaratan Teknik Peralatan Cara Pelaksanaan Pekerjaan Cara-cara Pengendalian Mutu Cara Pengukuran Hasil Kerja Cara Pembayaran
Untuk setiap jenis pekerjaan sudah ada Nomor Mata Pembayaran tertentu, tercantum di dalam spesifikasi.
05/14/2305/14/23 7272
Spesifikasi “Jalan dan Jembatan”
Terdiri dari 10 Divisi Divisi 1 : Umum Divisi 2 : Drainase Divisi 3 : Pekerjaan Tanah Divisi 4 : Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan Divisi 5 : Perkerasan Berbutir Divisi 6 : Perkerasan Aspal Divisi 7 : Struktur Divisi 8 : Pengembalian Kondisi dan Pek. Minor Divisi 9 : Pekerjaan harian Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
05/14/2305/14/23 737305/14/2305/14/23 7373
V. GAMBAR-GAMBAR BENTUK-BENTUK JAMINAN
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus disusun secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain: - Peta Lokasi - Lay out / denah - Potongan memanjang - Potongan melintang - Detail-detail - dan lain lain yang diperlukan.
05/14/2305/14/23 7474
GAMBAR RENCANA (DESIGN DRAWING). Gambar rencana merupakan gambar yang disediakan
pengguna jasa dan termuat dalam dokumen pelelangan. Gambar ini disiapkan oleh perencana teknis yang bertanggungjawab atas hasil perencanaannya dan akan digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan penawaran oleh peserta lelang dan akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.
GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING). Gambar kerja dibuat oleh kontraktor berdasarkan gambar
rencana dan merupakan penjabaran dari gambar rencana serta merupakan acuan detail untuk pelaksanaan di lapangan. Gambar kerja harus disetujui oleh direksi pekerjaan/direksi teknis. Namur persetujuan direksi pekerjaan/direksi teknis tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor atas kesalahan yang terjadi.
GAMBAR TERLAKSANA (AS BUILT DRAWING). Gambar terlaksana merupakan gambar pelaksanaan yang
menunjukkan hasil pelaksanaan atas gambar kerja yang harus disiapkan oleh kontraktor dan wajib diserahkan lepada pengguna jasa pada serah terima akhir pekerjaan.
Keterlambatan atau kegagalan penyerahan gambar terlaksana ini lepada pengguna jasa dapat berakibat ditahannya atau diperhitungkannya pembayaran lepada kontraktor.
05/14/2305/14/23 7575
JAMINAN – JAMINAN
* Jaminan Pelaksanaan ( Bank ) selambat- lambatnya 14 hr kerja setelah Surat
Penunjukan* Masa berlaku sejak penandatanganan sd
penyerahan pertama* Uang muka dibayarkan setelah menyerahkan
jaminan uang muka* Jaminan Pemeliharaan untuk menarik
uang retensi 100%* Jaminan-jaminan dalam bentuk jaminan
bank atau surety bond.
05/14/2305/14/23 7676
JAMINAN BANK & SURETY BOND
Pasal 1832 : “ Si penanggung tidak dapat menuntut supaya
benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :
Dst. ……………………. “.
* BANK mengabaikan hak preferensi, sesuai ps 1832 & ps 1831
* SURETY melepaskan hak istimewa, sesuai ps 1832 & ps 1831
Pasal 1831 : “ Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar
kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai,sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya . “
05/14/2305/14/23 777705/14/2305/14/23 7777
VI. DAFTAR KUANTITASVI. DAFTAR KUANTITAS
KUANTITAS :KUANTITAS :– - Gambar Rencana- Gambar Rencana– - perkiraan- perkiraan– - dasar perhitungan penawaran- dasar perhitungan penawaran– - kuantitas pasti ditentukan dari - kuantitas pasti ditentukan dari
volume pekerjaan yang telah volume pekerjaan yang telah disetujui Pemilikdisetujui Pemilik
05/14/2305/14/23 787805/14/2305/14/23 7878
HARGA SATUANHARGA SATUAN
kecuali ditetapkan lain, harga kecuali ditetapkan lain, harga dalam Daftar Kuantitas mencakup dalam Daftar Kuantitas mencakup semua kewajiban Kontraktor, serta semua kewajiban Kontraktor, serta segala hal yang diperlukan unutk segala hal yang diperlukan unutk pelaksanaan, penyelesaian dan pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan,sebagaimana perbaikan pekerjaan,sebagaimana ditetapkan dalam Syarat-syarat ditetapkan dalam Syarat-syarat Kontrak termasuk Kontrak termasuk biaya umum dan biaya umum dan keuntungan perusahaan keuntungan perusahaan
05/14/2305/14/23 797905/14/2305/14/23 7979
BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGANBIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN
- tidak dimasukkan dalam Mata tidak dimasukkan dalam Mata Pembayaran Mobilisasi dan DemobilisasiPembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi
- mencakup :mencakup :* asuransi* asuransi* operasional kantor Pusat* operasional kantor Pusat* pelaksana pengawas, akuntansi, * pelaksana pengawas, akuntansi,
pelatihan, auditingpelatihan, auditing* perijinan, registrasi* perijinan, registrasi* periklanan* periklanan* dan lain-lain* dan lain-lain
05/14/2305/14/23 808005/14/2305/14/23 8080
SINGKATAN-SINGKATANSINGKATAN-SINGKATANm3---------------- meter kubikm3---------------- meter kubik
ha----------------- hektarha----------------- hektarm2---------------- meter persegim2---------------- meter persegi
m------------------ meterm------------------ metercm---------------- senti metercm---------------- senti metermm--------------- milimetermm--------------- milimeterkg----------------- kilogramkg----------------- kilogram
t ------------------- tont ------------------- tonl ------------------- literl ------------------- literbh ---------------- buahbh ---------------- buah
Rp ---------------- rupiahRp ---------------- rupiahLS ---------------- lumpsumLS ---------------- lumpsum
05/14/2305/14/23 818105/14/2305/14/23 8181
ANALISA HARGA SATUAN MP UTAMAANALISA HARGA SATUAN MP UTAMANama Bagian ProyekNama Bagian Proyek ::Nomor Mata PembayaranNomor Mata Pembayaran ::Jenis PekerjaanJenis Pekerjaan ::
NoNo UraianUraian Koefisien/ Koefisien/ kuantitas kuantitas
Harga Harga Satuan Satuan DasarDasar
HargaHarga
1.1. Tenaga kerjaTenaga kerja1. Mandor1. Mandor2. Pekerja2. Pekerja3. 3.
………………………………………………………………………………
2.2. BahanBahan1. Semen1. Semen2. Pasir2. Pasir3. 3.
………………………………………………………………………………
3.3. PeralatanPeralatanAlat BeratAlat Berat …………………………
Total Harga (termasuk overhead dan profit)Total Harga (termasuk overhead dan profit)
05/14/2305/14/23 828205/14/2305/14/23 8282
EVALUASI dokumen kontrakEVALUASI dokumen kontrak
05/14/2305/14/23 8383
Apakah yang dimaksud dengan Dokumen Kontrak, dan jelaskan tantangan dilapangan pada saat implementasi ketentuan yang ada didalam dokumen kontrak.