Manajemen Perpajakan Internasional
-
Upload
agitha-pratamardika -
Category
Documents
-
view
138 -
download
13
description
Transcript of Manajemen Perpajakan Internasional
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah bagian dari Dunia Internasional, setiap negara menjalin hubungan
dengan negara lainnya guna mengadakan transaksi-transaksi yang saling menguntungkan
antar negara. Transaksi internasional berupa import barang dari luar negeri, ekspor barang ke
luar negeri, adalah merupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional. Transaksi
tersebut tentu mengakibatkan salah seorang penduduk dari salah satu negara tersebut
memperoleh penghasilan. Penduduk yang memperoleh penghsilan tersebut disebut subyek
pajak, sedangkan hasil yang diperoleh adalah obyek pajak.
Disamping kerjasama ekonomi berupa perdagangan, kerjasama antar negara juga
menyangkut kerjasama lainnya seperti kerjasama keamanan dan kerjasama dibidang sosial
budaya lainnya.
Setiap kerjasama tersebut tentu harus disepakati antar negara tersebut guna mencapai
komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan
antar negara tersebut, tidak terkecuali yang terkait dengan aspek perpajakan.
Setiap penduduk asing di seluruh Dunia, tidak dilarang jika mereka ingin melakukan
usaha di Indonesia dan bekerja di Indonesia atau menanamkan modal di Indonesia, atas hasil
yang diterima penduduk asing tersebut, dapat dikenakan pajak di negara Indonesia.
Pengenaan pajak yang dilakukan di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan kewenangan
yang dimiliki Negara Indonesia sebgai pemegang kedaulatan hukum dan wilayah, namun
demikian juga harus mempertimbangkan aspek perekonomian nasional dan hubungan
kerjasama antar negara.
Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek
perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna
meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat
investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak
yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi tersebut.
Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengatur hak
pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur
adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun apakah setiap negara bebas 1
melakukan penghitungan pajak untuk badan/warga negara lain? Pajak internasional
merupakan salah satu bentuk hukum internasional, dimana setiap negara mau tidak mau harus
tunduk pada kesepakatan dunia internasional yang sering disebut Konvensi Wina.
Pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang pajak internasional dirasa kurang
memadai, karena hanya sedikit jumlah wajib pajak yang terlibat dalam transaksi
internasional. Sebagian masyarakat atau wajib pajak yang tidak memahami pajak
internasional mungkin wajar, karena penduduk Indonesia umumnya bukan subjek pajak
terkait dengan aspek pajak internasional. Akan tetapi, alangkah bagusnya jika kita mau
mempelajari tentang perpajakan yang terkait dengan penghasilan penduduk kita di negara
lain, atau penduduk negara lain apabila memperoleh penghasilan di negara kita, hal ini guna
menambah wawasan atau pengetahuan manakala kelak atau saat ini kita bersinggungan atau
bahkan berkaitan langsung dengan subjek pajak yang berasal dari negara lain.
2
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Hukum Pajak Internasional
Sebelum memahami tentang pengertian pajak internasional, maka sebaiknya kita
harus mengerti tentang pengertian hukum internasional, karena pemberlakuan pajak tidak
lepas dari ketentuan hukum formal negara tersebut.
Sumber hukum internasional menurut piagam Mahkamah internasional adalah:
a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus;
b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah
diterima sebagai hukum;
c. prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
d. keputusan pengadilan dari ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai
negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.
Hukum internasional dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-
bangsa, sebaliknya arti yang sempit mengatur hubungan antara negara- negara. Hukum
internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara
negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas
negara-negara nasional. Dengan demikian sebelum kita memahami pengertian pajak
internasional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kaedah hukum internasional,
karena perpajakan merupakan bagian aturan negara nasional dan untuk menerapkan ke
masyarakat internasional harus mengikuti hukum internasional yang berlaku antar negara.
Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tidak bisa menghindari pelaksanaan tax
treaty, manakala masyarakat Indonesia telah berhubungan dan memperoleh penghasilan di
negara lain tersebut. Atau Indonesia juga tidak dapat menerapkan perpajakan
terhadap kedutaan karena terikat dengan konvensi internasional, meskipun belum
mengadakan tax treaty asalkan ada asas timbal balik. Oleh karena itu hukum
internasional, baik diatur secara khusus atau tidak, jika telah disepakati dalam dunia
internasional mau tidak mau, Indonesia harus tunduk dan patuh akan hal tersebut,
tidak terkecuali dalam hal perpajakan.
Ottmar Buhler membagi hukum pajak internasional dalam arti sempit dan
hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti
sempit adalah kaedah-kaedah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antar 3
bangsa (hukum internasional), sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas ialah
kaedah-kaedah hukum antar bangsa., Menurut Rosendorff, hukum pajak internasional
sebagai keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia.
Menurut PJA Adriani , hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturan
yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli itu
di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu
pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional
itu termasuk di dalam hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional merupakan
suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang- undang
nasional mengenai :
a. pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri;
b. peraturan peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda;
c. traktat-traktat.
Menurut Negara-negara Anglo Sakson, hukum pajak internasional dibagi sebagai
berikut :
1. Hukum pajak nasional mengatur hukum pajak luar negeri (national external tax
law);
National external Tax Law merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat
ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai
di luar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai
objeknya (sumber ada di luar negeri) maupun mengenai subjeknya (subjek ada di
luar negeri).
2. Hukum pajak luar negeri (foreign tax law);
Foreign tax law ialah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan- peraturan pajak
dari negara-negara yang ada di seluruh dunia.
3. Internasional tax law dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum pajak
internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaedah pajak yang
berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain sebagainya,
dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh
negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara yang
saling mempunyai kepentingan.
Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah keseluruhan kaedah
baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang
4
diterima baik oleh negara-negara di dunia, maupun kaedah-kaedah nasional yang
mempunyai sebagai objeknya pengenaan pajak dalam mana dapat ditunjukkan adanya
unsur-unsur asing, hal mana mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua
negara atau lebih.
Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Hukum pajak internasional adalah merupakan hukum yang lebih luas baik ruang
lingkup, kewenangan, dan kedudukannya;
2. Hukum ini mengatur perjanjian seluruh negara yang terkait satu sama lain dengan
negara domisili
3. Hukum pajak nasional adalah merupakan bagian dari hukum pajak
internasional, dimana ketentuan hukum pajak nasional bila telah diatur dalam hukum
pajak internasional tentang hal tersebut, maka ketentuan hukum pajak internasional
yang digunakan;
4. Hukum pajak internasional merupakan keseluruhan hukum pajak nasional di
berbagai negara, dimana hukum tersebut juga diberlakukan pada hukum pajak
nasional;
5. Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah hukum pajak
internasional yang mengatur kedua negara yang saling berkepentingan, sedangkan
hukum pajak internasional dalam arti luas adalah hukum pajak internasional yang
berlaku bagi seluruh negara.
Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara
negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan
pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta
Sunservanda).
2.1.1 Perjanjian Internasional
Pemajakan internasional tidak terlepas adanya suatu perjanjian antar negara guna
menghindari pemajakan berganda yang dapat menghambat laju investasi dan perekonomian
negara tersebut. Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat
negara pada bidang-bidang tertentu, termasuk perpajakan, oleh karena itu perjanjian
internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan
instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas.
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, perjanjian internasional
5
adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional
yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:
a. ratifikasi (ratification);
b. aksesi (accession);
c. penerimaan (acceptance);
d. penyetujuan (approval).
Berakhirnya perjanjian internasional adalah apabila terdapat kesepakatan para
pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut
telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian,
salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu
perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam
hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan
nasional.
2.1.2 Jenis dan Penggolongan Perjanjian Internasional
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, jenis-jenis perjanjian internasional adalah
sebagai berikut:
a. perjanjian bilateral, dan
b. perjanjian multilateral
Perjanjian bilateral artinya perjanjian antara dua pihak, sedangkan perjanjian
multilateral berarti perjanjian antara banyak pihak. Contoh perjanjian bilateral adalah
perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang dwi
kewarganegaraan, sedangkan perjanjian multilateral misalnya Konvensi Wina atau
Konvensi Jenewa. Sedangkan jika dilihat dari pembuatan kontrak perjanjian dan
keterikatan negara-negara yang terkait dalam perjanjian, dibagi dua:
a. kontrak perjanjian (treaty contract), dan
b. perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hukum (law making treaties).
Kontrak perjanjian adalah suatu perjanjian hukum yang mengakibatkan hak dan
kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sedangkan law making treaties
adalah perjanjian hukum yang meletakkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat
internasional sebagai keseluruhan.
6
2.1.3 Perjanjian Perpajakan Internasional
Perjanjian perpajakan internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat
negara pada bidang-bidang perpajakan. Perjanjian perpajakan internasional tersebut
bentuknya adalah:
a. persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaty)
b. cara penerapan (mode of application)
c. tata cara persetujuan bersama (mutual agreement procedure)
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian penghindaran
pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak
pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu
atau kedua negara pihak pada persetujuan (both contracting states).
Beberapa pasal dalam P3B memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas
mengenai ketentuan-ketentuan tersebut (mode of application), misalnya tentang pasal
dividen dan bunga. Sedangkan jika terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan
yang bertentangan dengan P3B antara kedua negara, maka diperlukan adanya mutual
agreement procedure.
2.2 Sumber-sumber Hukum Pajak Intenasional
Sumber-sumber Hukum Pajak Intenasional terlalu luas jika ingin kita kaji, sehingga
dipersempit hanya terkait dengan Negara Indonesia, sumber-sumber hukum terebut antara
lain :
1. Kaedah Hukum Pajak Nasional/Inilaateral yang mengandung unsur asing, antara
lain :
a. Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur P3B (Pasal 32 A UU PPh) tentang
“Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan negara lain dalam rangka
penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.”;
b. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) tentang : Subjek Pajak Luar Negeri
dan Bentunk Usaha Tetap (BUT);
c. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) tentang: Tidak Termasuk Subyek
Pajak;
d. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 5 ayat (2) UU PPh) tentang: Peraturan
Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: Tidak Termasuk Subyek Pajak
7
Bentuk Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: Tidak Termasuk
Subjek Pajak Usaha Tetap;
e. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 18 UU PPh) tentang: Hubungan Istimewa,
Billamana Terdapat Ketidakwajaran dalam Perpajakan;
f. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) tentang: Kredit Pajak Luar Negeri;
g. Peraturan Perpajakan Nasianal (Pasal 26 UU PPh) tentang: Pemotongan Pajak atas
Subjek Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2. Kaedah-kaedah yang berasal dari traktat:
a. Perjanjian bilateral;
b. Perjanjanjian ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(P3B).
c. Perjanjian multirateral
Perjanjian ini seperti Konvensi Wina.
3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak
Internasional.
Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan pajak yang menyangkut
tentang perpajakan Internasional, atau Keputusan Pengadilan internasional Den Haag
yang memuat soal-soal perpajakan.
Berdasarkan Pasal 32 A Undang-undng Pajak Penghasilan, pemerintah berwenang
untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran Pajak
Berganda dan pencegahan Pengelakan Pajak. Dalam penjelasannya, perjanjian ini
dimaksudkan dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara
lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur
hak-hak pengenaan pajak dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan
menghindarkan pengenaan pajak berganda serta pengelakan pajak. Adapun bentuk dan
meterinya mengacu pada Konvensi Internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan
perpajakan nasional masing-masing negara. Atas dasar tersebut maka Negara Indonesia
mengakui Konvensi Wina tahun 1961 (CD) dan 1963 (CC), dan tax treaty berbagai negara.
Menurut Rochmat Soemitro, dalam Hukum Pajak Internasional mencakup juga
perjanjian bilateral perpajakan yang disebut dengan istilah “Traktat antar negara utuk
8
mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana dapat ditunjukan adanya unsur-unsur asing,
baik mengenai subyeknya maupun mengenai obyeknya.
Kekuasaan Negara itu tidak hanya menciptakan UU Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, namun
kekuasaan ini juga tercemin dalam mana negara mempertahankan kedaulatan negara dimana
tidak ada Hukum Internasional mana atau oleh siapa yang dapat membatasi wewneng ini.
Apabila negara kita tidak tunduk dan patuh terhadap hukum internasional, maka negara
kita akan diberikan sanksi secara bersama oleh negara yang mengikuti konvensi tersebut,
dalam hal demikian Indonesia akan dikucilkan dalam dunia internasional dan berdampak
terhadapperekonomian negara Indonesia secara keseluruhan, sehingga mau tidak mau
Indonesia harus turut serta menjalankan konvensi tersebut
2.3 Aspek Perpajakan Internasional Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang
perpajakan. Fungsi dari pajak yang ditarik oleh pemerintah ini utamanya adalah untuk
membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, pajak juga berfungsi untuk
mengatur perilaku warga Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam
penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (pph) yang pertama kali diberlakukan pada
tahun 1984 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif di mana jenis pajak ini bisa dikenakan
apabila syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang atau badan. Pada umumnya hampir
semua orang atau badan di Indonesia akan memenihi syarat subjektif dan jika orang atau
badan ini memperoleh penghasilan maka syarat objektif juga terpenuhi. Jika subjek pajak
yang dikenakan pph adalah WNI yang penghasilannya berasal dari Indonesia juga, maka
tidak ada aspek pajak internasional dalam kasus ini. Namun demikian, karena definisi subjek
pajak tidak dikaitkan dengan kewarganegaraan maka terdapat kemungkinan ada warga
Negara asing atau badan asing yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan di Indonesia.
Dalam kasus seperti ini, Pajak Penghasilan sudah menyentuh aspek pajak internasional.
Aspek pajak internasional juga akan terjadi bila seorang WNI atau badan Indonesia menerima
atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan
Indonesia menerapkan prinsip worldwide income sehingga penghasilan dari luar negeri di
atas juga merupakan objek Pajak Penghasilan Indonesia. Dalam paragra-paragraf berikut saya
9
coba untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008).
2.3.1 Subjek Pajak Luar Negeri
Dalam pengenaan Pajak Penghasilan, dikenal dua jenis subjek pajak yaitu subjek
pajak dalam negeri (disingkat SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). SPDN terdiri dari
SPDN Orang Pribadi dan SPDN Badan. SPDN Orang Pribadi adalah orang pribadi yang
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia. Sementara itu SPDN Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia.
SPLN adalah kebalikan dari SPDN dalam arti orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suatu tahun pajak tidak berada di Indonesia
dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. SPLN yang berbentuk badan
adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kedua
kelompok di atas (SPLN Orang Pribadi dan SPLN Badan) baru bias disebut SPLN jika
memdapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, dilihat dari cara
mendapatkan penghasilannya dari Indonesia, SPLN ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama
adalah SPLN yang mendapatkan penghasilan dengan memiliki tempat usaha tetap di
Indonesia. Tempat usaha tetap ini biasa disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kedua, SPLN
yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia. Kedua bentuk
SPLN ini selanjutnya disebut SPLN BUT dan SPLN Non BUT.
2.3.2 Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh SPLN (baik
orang pribdai atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of
business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin,
peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated
equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.
10
Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
Perwujudan BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang, kantor perwakilan,
gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja
pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, proyek konstruksi, instalasi, atau
proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen
atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan
oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
2.3.3 Penghasilan BUT
Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi BUT, sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat
(1) UU pph, terdiri dari tiga jenis yaitu ;
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang
dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian
jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap di Indonesia
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor
pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta
atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
Penghasilan BUT yang pertama adalah penghasilan sebenarnya BUT dari harta yang
dimiliki atau dikuasainya di Inonesia. Penghasilan yang kedua merupakan penerapan force of
attraction rule di mana walaupun penghasilan ini adalah penghasilan kantor pusat BUT di
luar negeri, tetapi karena berasal dari penjualan atau pemberian jasa yang sejenis dengan
yang dilakukan BUT, maka penghasilan ini ditarik sebagai penghasilan BUT nya di
Indonesia.
Penghasilan yang ketiga merupakan penerapan atribusi karena hubungan efektif di mana jika
kantor pusat BUT menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga, dividend dan
11
royalty dari suatu perusahaan di Indonesia dan perusahaan ini mempunya hubungan efektif
dengan BUT, maka penghasilan ini akan diatribusi juga kepada BUT di Inonesia. Tidak ada
definisi kelas tentang hubungan efektif ini namun demikian, hubungan yang efektif ini bisa
digambarkan sebagai hubungan ketergantungan atau hubungan yang saling menguntungkan
antara BUT dan perusahaan yang memberikan dividen, bunga atau royalty kepada kantor
pusat BUT.
2.3.4 Biaya BUT
Selain tunduk kepada ketentuan umum tentang pengurang sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 dan Pasal 9 UU pph, biaya bagi BUT juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5
ayat (3) UU pph. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU pph, biaya-biaya yang terkait dengan
penerapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT.
Sementara itu berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang
diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan
bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.3.5 Kredit Pajak Luar Negeri pph Pasal 24
Terkait dengan prinsip worldwide income di atas, SPDN yang memperoleh
penghasilan dari luar negeri akan dikenakan pph di Indonesia. Negara tempat sumber
penghasilan di atas juga kemungkinan besar akan mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber dari negaranya. Dengan demikian, besar kemungkinan akan terjadi pengenaan
pajak berganda di mana dua yurisdiksi perpajakan yang berbeda mengenakan pajak kepada
penghasilan yang sama yang diperoleh subjek pajak yang sama. Untuk menghindari
pengenaan pajak berganda ini, UU pph secara unilateral memberikan solusi dengan adanya
Pasal 24 UU pph. Pasal ini mengatur bahwa atas pajak yang terutang atau dibayar di luar
negeri dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam negeri.Namun demikian, besarnya pajak
yang bisa dikreditkan dibatasi tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang berdasarkan
UU pph.
Dalam menghitung besarnya maksmum kredit pajak pph Pasal 24 ini, UU pph
menerapkan metode pembatasan tiap negara (per country limitation). Untuk itu maka
penentuan Negara sumber penghasilan menjadi penting. Masalah ini diatur dalam Pasal 24
ayat (3) UU pph di mana penentuan Negara sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut :
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham
dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau
sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan
12
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta
gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah
negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah
negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut
serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah
negara tempat lokasi penambangan berada
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada
8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha
tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada
2.3.6 Witholding Tax pph Pasal 26
Penghasilan yang diterima atau diperoleh SPLN yang tanpa melalui BUT di Indonesia
merupakan objek pemotongan pph Pasal 26. Dilihat dari cara pemotongannya, jenis
penghasilan yang menjadi objek withholding tax pph Pasal 26 ini adalah :
1. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari bruto. Penghasilan yang termasuk kelompok ini
adalah dividen, bunga, sewa, royalty, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan, hadiah dan penghargaan, uang pension, premi swap dan keuntungan
pembebasan hutang.
2. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto. Termasuk dalam
kelompok ini adalah capital gain atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia
dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
Termasuk dalam kelompok ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU pph.
3. Penghasilan Branch Profit Tax dari BUT. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi
pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
13
2.4 Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak antara dua
negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang
diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada
persetujuan (Both Constracting States). Sedangkan menurut penulis setelah membahas bab-
bab sebelumnya dan bab yang akan datang, definisi perjanjian penghindaran pajak berganda
adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna
mengatur hak pemajakan agar tidak menghambat investasi antara kedua negara dengan
prinsip saling menguntungkan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
Sedangkan tujuan P3B adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya pemajakan
berganda. Disamping itu, P3B memiliki tujuan lainnya, yaitu
a. mencegah timbulnya pengelakan pajak;
b. memberikan kepastian;
c. pertukaran informasi;
d. penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B;
e. non diskriminasi;
f. bantuan dalam penagihan pajak;
g. penghematan dalam cash flow.
Tujuan P3B adalah sebagai berikut:
1. Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha;
Dengan P3B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di
kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili. Laba usaha
dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan. Dengan adanya
ketentuan ini, diharapkan dunia usaha mendapatkan kepastian hukum, karena
membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu di negara domisili.
2. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari penanaman
saham, royalti dari pemilik hak cipta, jika dikenakan pemajakan yang
tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir ulang bahkan menjadi
ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena hasil investasi tidak sesuai
dengan yang diharapkan.
14
3. Peningkatan sumber daya manusia;
Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan karyawan di
negara di mana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan, maka dipastikan
dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih memadai.
Apabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang sedang melakukan pendidikan
dan pelatihan dikenakan pajak, maka akan membebani mereka sehingga mereka
lebih baik tidak belajar di luar negeri atau menambah ilmu di luar negeri di mana
mereka belajar atau bekerja. Hal ini jika diberlakukan maka sumber daya manusia
salah satu negara tersebut akan mengalami keterbelakangan di bidang ilmu
pengetahuan.
4. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antar kedua negara, maka
penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di kedua negara menjadi
jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin.
Negara yang terkait dengan tax treaty, dapat melaporkan penghasilan penduduk
asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan
penghasilan dari negara sumber. Informasi penghasilan tersebut seharusnya
dilaporkan oleh penerima penghasilan di negara domisili, dan diperhitungkan
kembali di akhir tahun pajak.
5. Keadilan dalam hal pemajakan penduduk antar kedua negara.
P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara, dengan
prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan penduduk asing antar
kedua negara dalam menjalankan usaha. Negara yang mengadakan tax treaty
tidak boleh sewenang-wenang dalam hal pemajakannya.
2.5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Penerapan prinsip domisili dan sumber atas suatu penghasilan yang melibatkan dua
atau lebih negara dapat menimbulkan pajak berganda internasional, baik yuridis maupun
ekonomis.
15
Secara ekonomis pajak berganda internasional (PBI) tersebut memperberat beban
usaha, investasi dan, kegiatan internasional lainnya sehingga dapat menghambat mobilitas
sumberdaya dimaksud. Sebagaimana terjadi dalam bidang investasi, perdagangan, produksi
dan distribusi, sains dan teknnologi dimana terdapat jaringan kerja sama antarnegara baik
regional maupun global, dalam sektor perpajakan untuk mengindari beban ekonomis dari PBI
tersebut juga terdapat jaringan kerja sama antarnegara yang dilakukan dengan menutup
perjanjian penghindaran pajak berganda (.tax treaty; P3B).. Menurut Surrey, (1980), P3B
merupakan perjanjian bilateral (namun dalam kasus tertentu dapat multilateral) yang ditutup
oleh dua negara dengan tujuan utama untuk menentukan solusi terhadap (PBI) yang
disebabkan oleh implementasi hak pemajakan (berdasarkan ketentuan domestik) kedua
negara atas suatu objek (subjek) yang sama.
2.5.1 Dasar Hukum P3B
P3B merupakan perjanjian antara negara berdaulat dan mempunyai status legal
sebagai perjanjian internasional dan berfungsi sebagai perjanjian pembuat undang-undang
(lawmaking treaties) berdasar hukum publik internasional karena disepakati (pemerintah)
negaranegara (contracting states) dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum publik
internasional (knechtle; 1979). Negara (Pemerintah) Indonesia dapat menutup P3B yang
menyatakan berdasar amanat Pasal 11 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain.
Selanjutnya Pasal 4 (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
antara lain menyatakan bahwa Pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu
negara atau lebih, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para
pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Khusus
untuk pajak penghasilan, Pasal 32 A UU PPh menyatakan bahwa pemerintah berwenang
untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak
berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Dalam kerangka hukum internasional Vogel (1991) menyatakan bahwa P3B
merupakan perjanjian internasional dan berkekuatan law-makin treaties karena kreasi dan
konsekuensinya tunduk pada The Viena Convention on The Law of Treaties tanggal 23 Mei
1969 (.Konvensi Wina.). Walaupun terdapat communis opini doctorum (pendapat yang
berterima umum), bahwa di atas kekuasaan suatu negara diakui adanya kekuasaan yang lebih
tinggi, yaitu hukum antar negara (public internatonal law; Brotodiharjo; 1971), namun
16
ketentuan di berbagai negara berbeda. Ada negara yang menyatakan perlu diratifikasi agar
menjadi bagian dari hukum nasional yang mengikat warga, namun ada negara yang
menyatakan tidak perlu. Pasal 3 UU No 24 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemerintah
mengikatkan diri pada perjanjian internasional antara lain melalu pengesahan. Selanjutnya
Pasal 9 (2) menyatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan
presiden. Khusus untuk P3B karena materinya tidak termasuk dalam kewenangan Pasal 10
UU No 24 Tahun 2000. Pasal 11 menyatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan keputusan
presiden yang salinannya disampaikan kepada DPR (sebagai lembaga legislative). Karena
lebih bersifat teknis administrative (Darussalam dan Septriadi; 2006), maka ratifikasi P3B
cukup dilakukan dengan keputusan presiden. Dengan pertukaran nota diplomatic antara
Indonesia dengan negara mitra runding., P3B mulai berlaku di kedua negara mitra runding
tersebut.
2.5.2 Model Perjanjian
Dampak kurang kondusif dari PBI terhadap arus pertukaran barang dan jasa dan
mobilitas sumber daya dan dana, sains dan teknologi, telah diketahui secara meluas sehingga
upaya untuk mengeliminasi pajak berganda merupakan salah satu instrumen dari
pengembangan hubungan ekonomi antarnegara. Sebetulnya dalam ketentuan domestik negara
domisili yang menganut sistem pemajakan global terhadap WPDN telah terdapat ketentuan
pemberian keringanan PBI seperti Pasal 24 UU PPh, namun dua negara secara bersama-sama
dapat mengupayakan eliminasi PBI. Upaya eliminasi tersebut biasanya dirumuskan dalam
suatu bentuk perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Walaupun dalam ketentuan
domestik (misalnya Pasal 24 UU PPh) sudah tersedia keringanan PBI namun P3B paling
kurang memberikan tiga kelebihan (Van Raad; 1986). Kelebihan yang dimaksud adalah (1)
P3B dapat memberikan keringanan lebih baik dari ketentuan domestik (misalnya
pengecualian), (2) memungkinkan harmonisasi saat pemajakan antara negara domisili dan
sumber, dan (3) tujuan lainnya.
Perumusan P3B didasarkan kepada salah satu model yang tersedia (1) OECD, (2) UN,
atau (3) US. Dengan berbagai variasi dan modifikasi antarnegara anggota OECD (antarnegara
maju) mendasarkan P3B-nya pada model EOCD, antara negara berkembang dan negara maju
mendasarkan pada UN dan/atau OECD model, sedangkan P3B antara Amerika Serikat
dengan negara mitra runding mendasarkan pada US Model.
17
Model OECD dirumuskan selaras dengan kebutuhan harmonisasi hubungan
perpajakan antara negara anggota OECD, sebagai organisasi dari negara-negara industri maju
dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk melakukan investasi ke mancanegara. Situasi
demikian merupakan dasar pijakan alokasi penerimaan pajak dari kegiatan lintas batas antara
para anggota domisili berdasarkan keseimbangan ekonomi dan resiprositas pengorbanan
penerimaan.
Sebagai akibat dari kemampuan untuk saling berdagang dan berinvestasi pada setiap
wilayah, pengorbanan penerimaan pada negara sumber sebagai aplikasi prinsip residensi akan
dialami timbal balik (resiprositas) antarnegara anggota. Model OECD dikonsepkan dengan
berlandaskan dua premis, yaitu pertama hak pemajakan utama kebanyakan diberikan kepada
negara domisili wajib pajak. Negara sumber harus rela untuk melepaskan klaim pemotongan
pajak sumber (withholding tax at source) mereka harus mengurangi tarif pajaknya untuk
memberikan kepastian bahwa beban pajak negara sumber selalu dapat diserap oleh batasan
kredit pajak negara residen (kalau keduanya) diperbolehkan menerapkan ketentuan pajak
domestiknya, keringanan pajak berganda diberikan dengan meminta negara residens untuk
menyediakan kredit atau bebas pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak oleh
negara sumber.
Di pihak lain, UN Model, yang secara khusus didesain untuk P3B antara negara maju
dan berkembang, dirumuskan berdasarkan premis bahwa OECD Model, yang kebanyakan
meminta negara sumber untuk merelakan penerimaan pajaknya, kurang tepat untuk dipakai
sebagai panduan P3B antara negara maju dan berkembang. Hal itu disebabkan oleh
karakteristik hubungan ekonomi negara maju dengan negara berkembang yang diwarnai oleh
ketimpangan arus penghasilan antarkedua kelompok negara tersebut (penghasilan dari negara
berkembang lebih besar mengalir ke negara maju). Arus penghasilan satu arah tersebut
menyebabkan pengorbanan yang kurang proposional dan kurang adil dalam pembagian
penerimaan pajak dari objek pajak lintas batas dan sepertinya mengesampingkan kepentingan
pemajakan negara sumber (berkembang). Kurangnya penerimaan negara berkembang
tersebut menyebabkan terbatasnya dana penyediaan fasilitas umum dan jasa publik lainnya.
Selain menyebabkan kurang kondusifnya iklim investasi di negara berkembang, keterbatasan
dana juga menyebabkan tidak mampunya negara berkembang yang umumnya sebgai negara
pengutang untuk membayar utang luar negeri dan dalam negerinya.
18
2.5.3 Sifat P3B
Istilah .treaty. dan .convention. sering dipakai secara bersamaan dan saling
dipertukarkan. Sehubungan dengan kedua istilah tersebut, Pires (1989) berpendapat bahwa
konvensi dapat dikaitkan dengan perjanjian secara umum, yang salah satu bentuknya
adalah .treaty.. Perjanjian (.agreement.) merupakan konvensi dengan tujuan kultural dan
ekonomi serta dalam bentuk sederhana. Konvensi untuk mengeliminasi pajak berganda
umumnya dirumuskan dalam bentuk .treaty.. Sebagai perjanjian bilateral, sesuai dengan
hukum publik internasional, P3B bersifat mengikat kedua negara (contracting states).
Selanjutanya, menurut Knechtle (1979), P3B yang ditutup suatu negara (Indonesia) juga
mempunyai validitas internal domestik dan menjadi self executing. Sehubungan dengan
penghindaran pajak berganda, P3B mempunyai kemungkinan yang dapat bersifat restriktif
atau ekspansif. Sebagai elemen dari hukum internasioanl, sesuai dengan prinsip negatif efek,
P3B membatasi aplikasi dari ketentuan domestik (kewenangan mengenakan pajak).
Sementara itu, perluasan hak pemajakan tidak bisa diperoleh hanya dengan menciptakan
kewajiban pajak yang tidak tersurat (ada) dalam ketentuan domestik atau dengan
mengeliminasi keringanan dalam ketentuan domestik (dengan ketentuan pada P3B).
Sehubungan dengan kewajiban pajak, Van Raad (1986) menyatakan bahwa kewajiban
tersebut hanya dapat dikenakan berdasarkan ketentuan domestik (misalnya undang-undang
perpajakan) dan bukan dengan P3B. begitu juga keringanan (pembebasan) pajak pada
ketentuan domestik tetap ada dan tidak terhapus oleh rumusan pada P3B. Hanya untuk tujuan
aplikasi P3B dengan suatu negara tertentu ketentuan domestik tersebut dikesampingkan.
2.5.4 Struktur P3B
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perumusan P3B didasarkan kepada salah satu
model yang tersedia, yaitu (1) OECD, (2) UN, atau (3) US. Dengan berbagai variasi dan
modifikasi antarnegara anggota OECD (antarnegara maju) mendasarkan P3B-nya pada model
EOCD, antara negara berkembang dan negara maju mendasarkan pada UN dan/atau OECD
model, sedangkan P3B antara Amerika Serikat dengan negara mitra runding mendasarkan
pada US Model
2.6 Penyebab Pajak Berganda InternasionalPemajakan atas suatu penghasilan secara bersamaan oleh negara yang menerapkan
domisili dan negara yang menerapkan azas sumber menimbulkan pajak ganda internasional
19
(international double taxation). Oleh para investor dan pengusaha, pajak ganda tersebut
dianggap kurang memperlancar mobilitas arus investasi, bisnis, dan perdagangan
internasional. oleh karena itu, perlu dihilangkan atau diberikan keringanan. Selain diatur
dalam ketentuan pajak domestik, keringanan pajak ganda dimaksud pada umumnya juga
diatur dalam P3B. Pajak Berganda Internasional (selanjutnya dalam modul ini disebut PBI)
muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan, baik yang melekat pada pemerintah
pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten), dan yang melekat
pada masing-masing negara (overlapping of tax jurisdiction in the international sphere).
Sementara orang akan mempertanyakan kenapa benturan tersebut sampai terjadi?
Dalam hak pemajakan, kita menyadari bahwa setiap negara berdaulat akan melaksanakan
pemajakan terhadap subjek dan/atau objek yang mempunyai pertalian fiskal (fiscal
allegiance) dengan negara pemungut pajak dan berada dalam wilayah kedaulatannya
berdasarkan ketentuan domestik. Seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara
pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek
atau objek yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya maka tidak
akan terjadi PBI karena mungkin tidak terjadi benturan hak pemajakan dengan negara lain.
atau apabila tarif pajak di negara tempat sumber penghasilan dikenakan pajak dan domisili
cukup rendah, beban pajak berganda yang dikenakan di negara sumber sebagai pemegang
hak pemajakan utama (primary taxing rights) dan yang dikenakan di negara domisili sebagai
pemegang hak pemajakan skunder (secondary taxing rights) secara wajar masih dalam
jumlah yang terjangkau oleh pembayar pajak.
Dalam Pajak Penjualan, misalnya, PBI dapat terjadi apabila negara pengekspor
menganut prinsip negara asal (origin principle; pemajakan oleh negara asal barang dan jasa),
dipihak lain, negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan (destination principle;
Pemajakan oleh negara tujuan atau negara konsumen).
PBI berkenaan dengan Pajak Penghasilan, sebagaimana telah dikemukakan di awal
bagian ini, apabila terjadi benturan hak pemajakan antara negara-negara mempunyai pertalian
ekonomis, menerapkan azas pembagian hak pemajakan secara tidak bersamaan.
2.7 Metode Penghindaran Pajak Berganda Internasional
Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan suberdaya (kemampuan ekonomis)
yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari
pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan (dari dua negara) memberikan tambahan beban
20
ekonomi terhadap pengusaha. Sementara, perluasan usaha ke mancanegara sudah
mengundang tambahan risiko dibanding dengan usaha dalam negeri, pemajakan berganda
telah ikut memperbesar risiko tersebut. Kalau tidak ada upaya untuk mencegah atau
meringankan beban pajak berganda tersebut, PBI dapat ikut memicu ekonomi global dengan
biaya tinggi dan menghambat mobilitas global sumberdaya ekonomis. Oleh karena itu,
tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan internasional antarnegara untuk mengupayakan
agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi internasional. Netralitas
tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi atas PBI.
Secara tradisional terdapat beberapa metode penghindaran PBI, seperti (1)
pembebasan/pengecualian, (2) kredit (tax credit), dan (3) metode lainnya. Kedua metode
pertama merupakan bentuk eliminasi atau keringanan PBI yang diikuti oleh kebanyakan
negara. Ketiga metode tersebut akan dibahas dibawah ini.
1. Pembebasan/pengecualian
Metode pembebasan (exemption)/pengecualian (exclusion) berupaya untuk
sepenuhnya mengeliminasi PBI. Metode tersebut menghendaki suatu negara pemegang
yurisdiksi pemajakan sekunder (domisili) untuk dengan rela melepaskan hak
pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain (negara
sumber). Metode eksemsi meliputi pembebasan (1) subjek, (2) objek, dan (3) pajak.
Pembebasan subjek (subject exemption) umumnya diberlakukan terhadap anggota
korps diplomatic, konsuler, dan organisasi internasional. para duta besar, anggota korps
diplomatic dan konsuler, sesuai dengan hukum internasional mendapat privelege
pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja (sending state).
Ketentuan pemberian privelege (hak istimewa) tersebut diiktui oleh (hampir) semua
negara secara universal dan dikenal dengan istilah .asas reprositas. (tet) Pembebasan
objek (object, income exemption), yang lebih dikenal dengan full exemption atau
exemption without progression, diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri
dari basis pemajakan WPDN negara tersebut. Exemption without progression (eksemsi
tanpa progresi) maksudnya adalah bahwa penghasilan luar negeri dari WPDN betul-betul
dibebaskan dari pengenaan pajak dengan mengeluarkannya (mengecualikannya) dari
dasar pengenaan pajak (basis pajak) sehingga tidak akan masuk dalam unsur
penghitungan progresi (progresivitas) tarif pengenaan pajak negara domisili.
21
Pilihan ketiga dari metode pembebasan ini adalah pembebasan pajak (tax exemption)
atau dikenal dengan exemption with progression. Dalam metode ini, pada prinsipnya
penghasilan luar negeri tetap dibebaskan dari pengenaan pajak domestik, namun untuk
keperluan penghitungan pajak dan penerapan tarif pajak pengaruh progresi penghasilan
luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila
negara residen memperlakukan tarif sepadan (prporsional atau flat), maka pengaruh
progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positif atau menguntungkan
wajib pajak apabila penghasilan luar negeri negatif (rugi), karena kerugian tersebut dapat
merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini
merupakan salah satu perbedaan utama antara metode pembebasan penghasilan (object
exemption) dengan pembebasan pajak (tax exemption).
Pengaruh progresi akan efektif di negara penganut tarif pajak progresif seperti
Indonesia.
2. Kredit Pajak
Metode kredit pajak terdiri dari beberapa metode, yaitu (1) Metode Kredit Penuh (full
tax credit mothode), (2) Metode Kredit Terbatas (ordinary atau normal credit mothode)
dan (3) Kredit Fiktif (mathcing atau sparing credt methode). Dalam tataran lain,
sehubungan dengan investasi pada anak perusahaan di luar negeri, dapat dibedakan antara
kredit langsung dan kredit tidak langsung.
Metode kredit penuh (full tax credit methode) mengurangkan pajak yang terutang atau
dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestik yang dialokasikan atas
penghasilan tersebut.
Metode kredit pajak biasa (ordinary atau normal credit) memberikan keringanan
pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak
nasional yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang
terendah antara (1) pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri
(batasan teoritis), dan (2) pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri
(batasan faktual) atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global.
Dalam metode kredit biasa, apabila penghasilan luar negeri diperoleh dari beberapa
negara, maka kredit pajak dapat dihitung secara bergabung (oveall) atau tiap negara (per
country limitation). Pemberian kredit bergabung lebih menguntungkan wajib pajak
dengan diperbolehkannya kompensasi antara (1) penghasilan positif dengan negatif dan
22
(2) tarif tinggi dengan tarif rendah (sebelum dihitung jumlah maksimum pajak yang dapat
dikreditkan). Disamping itu, atas penghasilan dari anak perusahaan luar negeri yang
berupa dividen, selain kredit atas pajak dari dividen (kredit langsung; direct tax credit)
dapat pula diberikan kredit atas pajak dari laba anak perusahaan yang terkait dengan
dividen tersebut (indirect tax credit).
3. Metode Lainnya
Sehubungan dengan metode pemberian keringanan pajak berganda internasional,
selain metode eksemsi dan kredit, dalam buku International Juridicial Double Taxation
on income, Manual Pires menyebut beberapa metode sebagai berikut:
1. Pembagian pajak (tax sharing)antara negara domisili dan sumber,
2. Pembagian hak pemajakan (division of taxing power) dengan penentuan tarif
pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh WPLN yang dapat dipungut
oleh negara sumber,
3. Keringanan tarif (reduction of the rate) terhadap penghasilanluar negeri yang
harus diberikan oleh negara dimisili,
4. Pengurangan pajak (rudction of the tax) dengan suatu jumlah tertentu (persentase)
dari penghasilan luar negeri, dan
5. Pemajakan dengan jumlah tetap (lumpsum atau forfait taxation). Sementara itu,
beberapa metode keringanan PBI yang dihubungkan dengan penghasilan
termasuk;
Klarifikasi (atribusi, divisi, atau distribusi) penghasilan sesuai dengan
kategori tertentu untuk menentukan pemajakan antara negara sumber dan
domisili,
Pengurangan pajak luar negeri dari penghasilan kena pajak (deduction
method) dan
Pengurangan penghasilan luar negeri dengan suatu jumlah tertentu (atau
seluruhnya).
23
BAB III
PEMBAHASAN KASUS
3.1 Simulasi Kasus Pajak Internasional
Wajib pajak A yang berkedudukan di Negara P yang mengenakan pajak penghasilan
dengan tarif 25% mendapat penghasilan dari Negara Q sebesar 100.000.000 yang telah
dikenakan pajak sebesar 30%, sedangkan penghasilan domestic adalah 200.000.000,
berapakah pajak terutangnya ?
Penghasilan domestic (Negara P) 200.000.000
Penghasilan Luar Negeri (Negara Q) 100.000.000
Penghasilan global 300.000.000
Pajak terutang (300.000.000 x 25%) 75.000.000
Eksemsi pajak
100.000.000 – 75.000.000(25.000.000)
Pajak Penghasilan kurang bayar 50.000.000
Jika, misalnya, dari operasi di Negara Q tersebut diperoleh kerugian sebesar 50, maka
penghitungan pajaknya adalah sbb. :
Penghasilan domestic (Negara P) 200.000.000
Rugi Penghasilan Luar Negeri (Negara Q) (50.000.000)
Penghasilan global 150.000.000
Pajak Penghasilan kurang bayar:
25% x 150.000,00037.500.000
Dengan demikian, apabila kegiatan diluar negeri mendapat kerugian sebagai
konsekuansi dari system pemajakan global, kerugian tersebut sepertinya dapat
mengurangi penghasilan kena pajak domestic. Namun secara berkesinambungan
pengurangan tersebt harus dipulihkan/diganti kembali (recaptured) pada periode
berikutnya apabila memperoleh laba. Kalau misalnya, dalam contoh tersebut, pada
24
tahun berikutnya dari operasi di Negara Q didapat laba 150.000,000, di samping laba
domestic 250.000.000, maka penghitungan pajak terutangnya, sbb :
Penghasilan domestic (Negara P) 250.000.000
Penghasilan Luar Negeri (Negara Q) (150.000.000)
Penghasilan global 400.000.000
Pajak terutang (400.000.000 x 25%) 100.000.000
Eksemsi pajak
Penghasilan luar negeri 150.000.000
Perhitungan rugi laba th lalu (50.000.000)
Basis penghitungan eksemsi 100.000.000
Eksemsi pajak
100.000.000 x 25%(25.000.000)
Pajak Penghasilan kurang bayar 75.000.000
3.2 Kasus Transfer Pricing
Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan
hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan
dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-
biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan
beban bunga untuk mengurangi laba). Misalnya: tarif pajak di Indonesia 28%, di Singapura
25%. PT A punya anak perusahaan B Ltd di Singapura, maka laba di PT A dapat digeser ke B
Ltd yang tarifnya lbh kecil dengan cara B ltd meminjamkan uang dengan bunga yang besar,
sehingga laba PT A berkurang, memang pendapatan B Ltd bertambah namun tarif pajaknya
lebih kecil. Hal bisa juga dilakukan dengan PT A menjual rugi (mark down) barang dan jasa
(harga jual di bawah ongkos produksinya) ke B Ltd. Di Indonesia, transfer pricing dicegah
dalam UU pph pasal 18 dimana pihak fiskus berhak mengkoreksi harga transaksi,
penghitungan utang sebagai modal dan DER (Debt Equity Ratio).
25
BAB IV
KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
Pemajakan atas suatu penghasilan secara bersamaan oleh negara yang menerapkan
domisili dan negara yang menerapkan azas sumber menimbulkan pajak ganda internasional
(international double taxation). Dampak kurang kondusif dari PBI terhadap arus pertukaran
barang dan jasa dan mobilitas sumber daya dan dana, sains dan teknologi, telah diketahui
secara meluas sehingga upaya untuk mengeliminasi pajak berganda merupakan salah satu
instrumen dari pengembangan hubungan ekonomi antarnegara.
Sebetulnya dalam ketentuan domestik negara domisili yang menganut sistem
pemajakan global terhadap WPDN telah terdapat ketentuan pemberian keringanan PBI
seperti Pasal 24 UU PPh, namun dua negara secara bersama-sama dapat mengupayakan
eliminasi PBI. Upaya eliminasi tersebut biasanya dirumuskan dalam suatu bentuk perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B).
Setiap informasi yang diterima oleh suatu negara Pihak pada Persetujuan harus dijaga
kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan
perundang-undangan nasional negara tersebut. Bagaimanapun, informasi yang dianggap
rahasia itu hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk
pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau
penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dalam memutuskan
keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam P3B.
Pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang pajak internasional dirasa kurang
memadai, karena hanya sedikit jumlah wajib pajak yang terlibat dalam transaksi
internasional. Sebagian masyarakat atau wajib pajak yang tidak memahami pajak
internasional mungkin wajar, karena penduduk Indonesia umumnya bukan subjek pajak
terkait dengan aspek pajak internasional. Akan tetapi, alangkah bagusnya jika kita mau
mempelajari tentang perpajakan yang terkait dengan penghasilan penduduk kita di negara
lain, atau penduduk negara lain apabila memperoleh penghasilan di negara kita, hal ini guna
menambah wawasan atau pengetahuan manakala kelak atau saat ini kita bersinggungan atau
bahkan berkaitan langsung dengan subjek pajak yang berasal dari negara lain.
Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek
perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna 26
meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat
investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak
yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi tersebut.
Sehingga diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengatur hak
pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur
adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun apakah setiap negara bebas
melakukan penghitungan pajak untuk badan/warga negara lain? Pajak internasional
merupakan salah satu bentuk hukum internasional, dimana setiap negara mau tidak mau harus
tunduk pada kesepakatan dunia internasional yang sering disebut Konvensi Wina.
Menyadari bahwa perkembangan dunia begitu pesat, kebijakan perpajakan Indonesia
harus selaras dengan standar perpajakan internasional dengan tetap memperhatikan
kepentingan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam ketentuan UU domestiknya atau
National Tax Law (dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan) dalam mengantisipasi
perkembangan dunia yang begitu pesat dan mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam
setiap pembuatan kebujakan perpajakan dengan negara-negara sahabat.
27
DAFTAR PUSTAKA
Brotodihardjo, R. Santoso. S.H., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Eresco,
1986, hlm. 219.
Prof. Gunadi. 2007. Pajak Internasional. LPFEUI
Soemitro, Rochmat. , 1977. Hukum Pajak Internasional Indonesia. Bandung : PT. Eresco
Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, mengenai perjanjian internasional
WEBSTIE :
Http://natanedan.wordpress.com/2009/12/08/sekilas-tentang-pemajakan-internasional-oleh-
nany-ariany/
http://www.pajak.go.id
28