Management Plan-TrainingManagerPHPL
-
Upload
rendi-afrian -
Category
Documents
-
view
11 -
download
7
description
Transcript of Management Plan-TrainingManagerPHPL
PERENCANAAN
PENGELOLAAN HUTAN
PADA TINGKAT UNIT MANAJEMEN
HUTAN
Disampaikan dalam Diklat Manager PHPL di BinaSegah Hotel, Tanjung Redeb, 3-12 Mei 2011
Kerjasama The Forest Trust dengan Pusat DiklatKerjasama The Forest Trust dengan Pusat DiklatKehutanan, didukung oleh Responsible Asia Forestry & Trade Program dan The Nature Conservancy
TEDDY RUSOLONO
Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Darmaga-Bogor
E-mail: [email protected]
SFM Framework 30-4-2011 Ind.pdf
HARAPAN:
� Perusahaaan/FMU melaksanakan sendiri
penyusunan RKU & RKT
� Manajer bersama tim mampu menyusun
dokumen RKU & RKT dan dokumen
perencanaan lainnya.perencanaan lainnya.
� Manajer bersama tim mampu melaksanakan
IHMB & pengumpulan data pendukung lainnya.
APA ITU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN ?
� Sebuah dokumen tertulis berisi strategi dan
rencana-rencana pengelolaan hutan untuk
mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan serta
memberikan arah untuk menyusun rencana
pengelolaan hutan yang lebih operasional.pengelolaan hutan yang lebih operasional.
CIRI-CIRI RENCANA PENGELOLAAN:
� Dokumen yang tertulis
� Berisi informasi SDH yang dikelola
� Terdapat tujuan & sasaran pengelolaan
� Terdapat strategi & opsi untuk mencapai tujuan
perusahaanperusahaan
� Terdapat rincian rencana/aktivitas pengelolaan
hutan (kelola ekonomi, lingkungan, dan sosial)
� Panduan untuk menyusun rencana yang lebih
pendek dan operasional (micro planning).
� Adanya review dan revisi sehingga selalu up-to
date
FUNGSI DOKUMEN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN
EKSTERNAL
Pemenuhan aspek legal & alat komunikasi
dengan publik/stakeholder ttg apa yang telah
dan ingin dicapai perusahaan dalam pengelolaan
hutannya dan cara-cara melakukannya.hutannya dan cara-cara melakukannya.
INTERNAL
Panduan bagi UM untuk memahami tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai perusahaan dan cara-
cara yang diperlukan untuk mencapainya
melalui rencana yang lebih pendek dan
operasional.
TAHAPAN PROSES PERENCANAAN
MANAGEMENT PLAN (DAVIS ET ALL. 2001) :
� Mengidentifikasi sasaran & sumberdaya
� Penilaian kondisi hutan & riwayat
pengelolaannya
� Mengembangkan berbagai alternatif rencana
Membuat keputusan� Membuat keputusan
� Menyusun dokumen perencanaan
TOPIK YANG HARUS ADA DALAM DOKUMEN
RENCANA (DAVIS ET ALL. 2001):
� Pernyataan sasaran pengelolaan dan alasan
penyusunan rencana
� Penilaian kondisi sumberdaya sekarang
� Proyeksi jangka panjang kegiatan, kondisi dan
keluaran yang diperoleh dari hutankeluaran yang diperoleh dari hutan
� Diskripsi pelaksanaan rencana (bagaimana,
dimana, dan siapa yang akan melaksanakan
rencana).
� Evaluasi bagaimana dampak pelaksanaan setiap
rencana terhadap sumberdaya dan bagaimana
dampak negatif akan diatasi.
� Diskripsi program monitoring
PRINSIP 7 FSC : RENCANA PENGELOLAAN
7.1 Rencana pengelolaan dandokumen pendukung harusmemberikan informasi tentang:
� Tujuan pengelolaan� Penjelasan tentang
sumberdaya hutan yang akandikelola, batasan-batasanlingkungan, status tata gunalahan dan kepemilikan, kondisi social ekonomi dan
� Perlindungan lingkungan hidupberdasar pada hasil penilaianlingkungan hidup (EIA).
� Rencana untuk identifikasi danperlindungan spesies langka, terancam dan hampir punahkondisi social ekonomi dan
profil-profil lahan di dekatnya.� Penjelasan tentang sistem
silvikultur atau pengelolaanberdasar pada ekologi hutanybs dan informasi yang dikumpulkan melaluiinventarisasi sumberdayahutan
� Dasar keputusan untukpenentuan jatah tebangantahunan dan pemilihanspesies.
� Persyaratan untuk monitoring pertumbuhan dan dinamikahutan.
terancam dan hampir punah(RTE species)
� Peta yang menggambarkandasar sumberdaya hutan, meliputi kawasan lindung, aktivitas pengelolaan yang direncanakan dan kepemilikanlahan.
� Penjelasan dan pembenaran teknik pemanenen kayu dan perlengkapan yang akan digunakan.
PRINSIP 7 FSC :
RENCANA PENGELOLAAN…………….
7.2. Rencana pengelolaan harus secara periodik direvisi, memasukkan hasil monitoring atauinformasi ilmiah dan teknis yang baru danmemberikan respon karena perubahan situasilingkungan, social dan ekonomi.
7.3. Pekerja hutan harus menerima pelatihan dan7.3. Pekerja hutan harus menerima pelatihan dansupervisi yang cukup untuk menjaminpelaksanaan rencana pengelolaan.
7.4. Dengan tetap menghormati kerahasiaaninformasi, pengelola harus menyediakanrencana pengelolaan hutan bagi publikdengan informasi seperti yang digambarkandalam kriteria 7.1
HIRARKHI DOKUMEN RENCANA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN
Jenis Rencana Jangka
waktu
Kedalaman rencana
Mandatory/memerlukan pengesahan pemerintah
RKU-PHHK 10 tahun Makro seluruh FMU & siklus
tebang, Rincian 10 tahun RKU
RKTU-PHHK 1 tahun Mikro (pada blok & petak) 1 tahunRKTU-PHHK 1 tahun Mikro (pada blok & petak) 1 tahun
RKT
Kebutuhan Internal
RKAP 1 tahun Terjemahan perusahaan terhadap
target kegiatan RKT & dan
pembiayaannya
Rencana Operasional 1 tahun Rencana tindak setiap
bagian/bidang dlm UM (target fisik
& keuangan)
Logging plan 1 tahun Rencana spesifik terkait
pemanenen kayu
PENYUSUNAN RKU-PHHK
PERMENHUT NO: P. 56/MENHUT-II/2009
� Wajib bagi IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE utk
jangka waktu 10 tahun.
� RKUPHHK harus mendapat persetujuan Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
� Usulan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE � Usulan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE
disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau
GANISPHPL-CANHUT, dan ditandatangani/
disetujui oleh Direktur Utama perusahaan
� Tidak diperlukan revisi RKUPHHK yang telah
disahkan, jika ada revisi RKT terhadap blok
tebangan dalam RKUPHHK 10 tahun.
� Usulan Revisi RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-RE
diajukan kepada Direktur Jenderal.
SISTEMATIKA ISI “RKU-PHHK-HA”
� BAB I. PENDAHULUAN
� A. Latar Belakang
� B. Maksud dan Tujuan
� C. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
� BAB II. KEADAAN UMUM
� A. Data Pokok Pemegang Izin
� B. Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan
� C. Kondisi Biofisik dan Kondisi Sosial Ekonomi
BAB III. RENCANA PEMANFAATAN
� RKU bukan hanya sekedar
dokumen administratif.
� Bagaimana agar RKU-
memuat cakupan rencana
pengelolaan yang � BAB III. RENCANA PEMANFAATAN
� A. Tata Batas dan Zonasi Areal
� B. Sistem Silvikultur
� C. Penggunaan dan Penjualan
� D. Tenaga Kerja
� E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
� F. Kelola Sosial
� G. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
� H. Penelitian dan Pengembangan
� BAB IV. ANALISIS EKONOMI
� A. Analisis Finansial
� B. Kontribusi Terhadap Pembangunan
� LAMPIRAN
pengelolaan yang
diinginkan dalam standar?
� Bagaimana agar RKU
logis & dapat
diimplementasikan?
� Dokumen pendukung apa
saja yang diperlukan?
DOKUMEN PENDUKUNG:
BAHAN DASAR PENYUSUNAN RKU-PHHK
� AMDAL/EIA, RKL & RPL
� Survey SosialPartisipatif/Studidiagnostik/SIA
Hasil Identifikasi
� Bagaimanamengintegrasikanhasil-hasil studi, pengumpulan data dan rencana-rencanakedalam RKU
� Hasil IdentifikasiHCVF & rencanapengelolaannya
� Hasil IHMB
� Hasil pengukuranriap
� Dokumen tatabatas
kedalam RKU
� Bagaimana agar RKU bisa menjadi rujukanseluruh rencanapengelolaan (kelolaproduksi, lingkungandan sosial)
INFORMASI PENTING: BAHAN DASAR RKU
Dokumen Pendukung Informasi & Referensi
•Dokumen tatabatas Luas definitif areal, zonasi hutan
•AMDAL/EIA, RKL & RPL Deskripsi SDH, Zonasi hutan, Identifikasi
Dampak Penting, RKL & RPL
•Survey Sosial
Partisipatif/Studi
Rona sosial, land-tenure, peta kawasan
komunitas (zonasi sosial), HHNK, Partisipatif/Studi
diagnostik/SIA
komunitas (zonasi sosial), HHNK,
Identifikasi dampak sosial, resolusi konflik,
Rencana kelola sosial
•Hasil Identifikasi HCVF
& rencana pengelolaannya
Identifikasi HCVF, informasi HHNK,
zonasi lingkungan, rencana pengelolaan
HCVF, pengelolaan kawasan dilindungi
•Hasil IHMB Deskripsi SDH, potensi & distribusi stok
tegakan, zoning areal produktif, input
sistem silvikultur, yield regulation dan
AAC, teknik pemanenan
•Hasil pengukuran riap Penetapan riap/regrowh, sistem & teknik
silvikultur,yield regulation
ZONASI HUTAN
� Zoning areal FMU berdasarkan tujuan utama peruntukannya
atas dasar pertimbangan ekonomi, ekologi dan sosial
� Pengelolaan hutan produksi juga bertujuan mempertahankan
kualitas ekologi & memberikan manfaat sosial
Peruntukan pokok Faktor yang dipertimbangkanPeruntukan pokok Faktor yang dipertimbangkan
Kawasan efektif
produksi
Areal berhutan & potensi tegakan efektif
diproduksi
Kawasan dilindungi Areal sesuai peraturan harus sbg kawasan
lindung (sempadan sungai, buffer zone,
koridor satwa dll)
Areal yang diidentifikasi sbg HCVF dan
harus dilindungi
Kawasan penggunaan
lain/tidak efektif
Areal tdk berhutan dan akan direhabilitasi
Areal komunitas untuk kelola sosial
Areal untuk infrastruktur (jalan, TPn, TPK,
persemaian dll)
Areal lain yg tidak produktif (berbatu dll).
SISTEM SILVIKULTUR HUTAN ALAMPERMENHUT NO : P. 11/MENHUT-II/2009
PERDIRJEN BPK NO: P.9/VI/BPHA/2009
� Tebang pilih individu dengan Tebang Pilih Tanam
Indonesia (TPTI).
� Tebang pilih kelompok dengan Tebang Rumpang (TR).
� Tebang pilih jalur dengan Tebang Pilih Tanam Jalur
(TPTJ).
Sistem silvikultur siklus tebang batas diameter (cm)
Hutan Tanah
Kering
TPTI / TR
30 thn >= 40 cm (HP&HPK),
>=50 cm (HPT)
TPTJ 25 thn Tebang habis (jalur tanam);
>= 40 cm (jalur antara)
Hutan Rawa
TPTI
40 thn >= 30 cm
Hutan mangrove 20 thn (chip);
30 thn (arang)
>= 10 cm
PERUBAHAN SISTEM SILVIKULTUR …….
� Perubahan siklus tebang dan atau limit diameter
penebangan dgn permohonan ke Menhut
� Menhut menugaskan Balitbanghut untuk
melakukan kajian
� Perubahan sistem silvikultur melalui revisi� Perubahan sistem silvikultur melalui revisi
RKU-PHHK
� Permenhut No: P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar
Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah kering
dan atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa, tidak berlaku
lagi.
PERKEMBANGAN STOK & YIELD:
HARAPAN SISTEM TPTI & TPTJ
Reserve growing stock/pohon inti
Perkembangan stok tegakan tinggal
Reserve growing stock
Rotasi I Rotasi II
Rotasi I Rotasi II
Perkembangan stok jalur tanam
TPTI VS TPTJ
� TPTI
� Mempertahankan siklus tebang
� Pembatasan limit diameter pohon tebang
� Persyaratan pohon tinggal/inti (reserve growing stock)
� Silvikultur minimal (pengayaan, pembebasan)
� TPTJ
� Mempersingkat siklus tebang
� Penurunan limit diameter pohon tebang (utk persiapan
jalur tanam)
� Silvikultur intensif (seleksi bibit, tanam jalur dll)
� Tebang habis pada jalur tanam
� Tidak ada persyaratan pohon inti
SISTEM SILVIKULTUR….
Beberapa perbedaan Permenhut No : P.
11/Menhut-II/2009 &
Perdirjen BPK No: P.9/VI/BPHA/2009 dibanding
peraturan sistem silvikultur sebelumnya:
� Penurunan siklus tebang & atau limit tebang� Penurunan siklus tebang & atau limit tebang
� Tidak tegas mensyaratkan “pohon inti” yang
harus tinggal pasca penebangan.
� Tata waktu kegiatan TPTI lebih fleksibel.
� Intensifikasi silvikultur hutan alam (TPTJ)
SISTEM SILVIKULTUR: IMPLIKASI BAGI UMH
� Penting bagi UMH menyusun “prescription
silvikultur” yang paling cocok dengan kondisi
ekosistem setempat (tidak generik).
� Mengembangkan prosedur standar “best
practice” : menjamin kontinyuitas produksi & practice” : menjamin kontinyuitas produksi &
perbaikan lingkungan
� Mengembangan sistem monev : prosedur standar
diimplementasikan & tindakan koreksi
PENGATURAN HASIL HUTAN ALAM
� Penetapan AAC pada Kawasan Efektif Produksi
� Pengalokasian rencana pemanenen kayukedalam blok dan petak tahunan
� Penetapan aturan operasi pemanenen kayu
AAC/JPT (Rumus yang dipakai saat ini, pendekatan stok saja):
� AAC luas = A/R
� AAC volume = (A x V)/R x fe x fk
� Asumsi : volume tegakan konstan, tidak adariap/regrowth (hutan dlm kondisi klimaks)
PENGATURAN HASIL …..
AAC/JPT (Pendekatan stok & riap)
(analogi pendekatan AAC Von Mantel = 2V/R)
� AAC = A (V/R + 0.5 i) x fe x fk atau
� AAC = A (V/R + c i) x fe x fk� AAC = A (V/R + c i) x fe x fk
dimana : i = riap tahunan berjalan (CAI) (m3/ha/th)
c = konstanta nilai bervariasi sekitar 0.5
Review Penetapan AAC:
� Monitoring perubahan kondisi hutan: Citra satelit
� Monitoring stok : IHMB, ITSP
� Monitoring riap : PUP
� Monitoring faktor eksploitasi & dampak kerusakan tegakantinggal
PENYUSUNAN RKT-UPHHK
� U-RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE disusunGANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT, danditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama perusahaan
� Usulan RKT disusun berdasarkan :
Peta Dasar Areal Kerja & atau peta areal kerja (sesuai Kpts IUPHHK) bagi yang belum memiliki PDAK;
RKUPHHK yang telah disetujui;
Rekapitulasi LHC atau Hasil Risalah Hutan untuk RKTUPHHK-RE, yang ditandatangani GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT;
Peta hasil penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) umur maks 2 th terakhir.
� LHC berdasarkan Timber Cruising 100%, atau risalah hutan1% bagi RE.
� Kewenangan “self approval” bagi IUPHHK-HA dengansertifikat PHPL mandatory “kinerja sekurang-kurangnyabaik” atau sertifikat PHPL voluntary.
� Jangka waktu RKT berlaku 12 bulan sejak tanggalpersetujuan.
SISTEMATIKA ISI RKTU-PHHK…….
DATA POKOK, REALISASI TAHUN LALU & RENCANA SEKARANG
BAB I DATA POKOK
A. Data Pemegang Izin
B. Data Keadaan Hutan
�
BAB II REALISASI RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN ........
A. Tata Batas Areal IUPHHK
B. TPTI :
1. Penataan Areal Kerja
C. Tenaga Teknis dan Non TeknisKehutanan
D. Peralatan
E. Pemanfaatan Kayu
F. Penelitian dan Pengembangan
G. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
H. Pengelolaan dan Pemantauan DampakLingkungan
I. Kelola Sosial1. Penataan Areal Kerja
2. Inventarisasi Tegakan SebelumPenebangan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pemanenan
5. Penanaman dan pemeliharaanpengayaan
6. Pembebasan pohon binaan
7. Perlindungan dan pengamanan hutan
I. Kelola Sosial
J. Pemeliharaan Batas
K. Pendapatan dan Pengeluaran
L. Pendidikan dan Pelatihan
M. Perlengkapan, Prosedur dan MetodeKerja
SISTEMATIKA RKTU-PHHK……
BAB III. RKTUPHHK DALAM HUTAN ALAM TAHUN ......
A. Tata Batas Areal IUPHHK
B. TPTI :
1. Penataan Areal Kerja
2. Inventarisasi TegakanSebelum Penebangan
3. Pembukaan Wilayah Hutan
E. Tenaga Teknis dan Non TeknisKehutanan
F. Peralatan
G. Pemanfaatan Kayu
H. Penelitian dan Pengembangan
I. Perlindungan dan PengamananHutan
J. Pengelolaan dan Pemantauan3. Pembukaan Wilayah Hutan
4. Pemanenan
5. Penanaman danpemeliharaan pengayaan
6. Pembebasan pohon binaan
7. Perlindungan danPengamanan hutan.
J. Pengelolaan dan PemantauanDampak Lingkungan
K. Kelola Sosial
L. Pemeliharaan Batas
M. Pendapatan dan Pengeluaran
N. Pendidikan dan Pelatihan
O. Perlengkapan, Prosedur danMetode Kerja
LAMPIRAN
TAFSIR: PENYUSUNAN –URKT DENGAN
PERATURAN LAIN YANG TERKAIT
� Pedoman penyusunan RKTU-PHHK beberapa
tidak relevan lagi dengan Permenhut tentang
sistem silvikultur
� Tafsir yang beragam terhadap proses
persetujuan & pengesahan URKTpersetujuan & pengesahan URKT
� Self approval RKT: pusat-daerah
PENYUSUNAN RKAP :
� Merupakan tafsir perusahaan/FMU terhadap
seluruh target RKT dan kemampuan
melaksanakannya (fisik & keuangan).
� Penilaian Biaya dan Pendapatan (Pendapatan
Perusahaan)Perusahaan)
� RKAP akan diterjemahkan lebih lanjut oleh
setiap bagian/departemen dalam FMU menjadi
Rencana Operasional (target fisik & keuangan
setiap bulan dalam satu tahun RKT).
� R.O menjadi “dokumen rujukan Manajer”
pelaksanaan operasional setahun.
TERIMA KASIH DAN SELAMAT
BERDISKUSI