Makalah SIMdik Proposal Kemitraan Antara LPMP Dengan
-
Upload
robertoaja -
Category
Documents
-
view
652 -
download
3
Transcript of Makalah SIMdik Proposal Kemitraan Antara LPMP Dengan
Makalah
SIMdik
Proposal Kemitraan antara LPMP dengan Pemda
TUGAS MATA KULIAH
Entrepreneurship
Oleh:
Nama : Roberto Leonardo
NIM : 0908942
PRODI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2009
Makalah Entrepreneurship 1
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Membangun kemitraan strategis dengan Dinas Pendidikan baik
tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota mendesak dilakukan LPMP
Riau. Tidak hanya demi meningkatkan kualitas dan efektifitas berbagai
program dan kegiatan yang ada dikelola LPMP, jauh lebih penting adalah
meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP dalam proses
penjaminan mutu pendidikan guna mempercepat terwujudnya sistem
pendidikan bermutu terutama pada wilayah tugasnya di Bumi Lancang
Kuning Provinsi Riau.
Sejak tahun 2007 lalu, LPMP Riau cukup aktif membangun
kemitraan dengan dinas pendidikan di provinsi ini, baik dalam lingkup
provinsi ataupun kabupaten/kota. Pola kemitraan yang dilakukan sebagian
besar belum memberikan kontribusi yang cukup siginifikan dalam
meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP sebagai lembaga
penjaminan mutu pendidikan. Karena kerjasama yang dilakukan tersebut
masih sekedar pemenuhan aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan
berbagai program kegiatan yang terdapat pada LPMP terkait pelaksanaan
otonomi daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan berada pada
pemerintah daerah. Kemitraan yang dibangun dalam konteks optimalisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP dalam pelaksanaan penjaminan
mutu pendidikan relatif kecil, seperti melakukan uji kompetensi guru di
Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2008 lalu. Kemitraan ini juga masih
bersifat parsial, dalam arti kata tidak berlanjut pada tingkat pemberian
fasilitasi atau pun pendampingan dalam proses penjaminan mutu pendidikan
pada satuan pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam aturan PP
Makalah Entrepreneurship 2
tersebut ditegaskan LPMP bertugas memberikan bantuan pada pemerintah
daerah untuk melakukan supervisi dan bimbingan pada satuan pendidikan.
Demi tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif serta bermartabat
seperti visi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), LPMP Riau
harus berupaya keras meningkatkan optimalisasi berbagai program dan
kegiatan yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-
nya. Apalagi, sebagian besar dari anggaran tersebut memang diperuntukkan
dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan.
Pada tahun 2010 ini berdasarkan selendang program LPMP Riau
yang disampaikan Direktur Bindiklat Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D
total anggaran yang dialokasikan pada LPMP Riau diperkirakan mencapai
Rp44,169 miliar. Dari dana sebesar itu, hanya Rp6,12 miliar yang
diperuntukkan bagi kegiatan rutin dan operasional LPMP Riau, sebagian
besarnya sekitar Rp38,04 diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan
kegiatan Departemen Pendidikan Nasional yang disalurkan melaluikan
lembaga ini. Mulai dari pengembangan program pendataaan, updating dan
pengembangan sistem informasi PTK, sampai pemetaaan, termasuk
peningkatan kompetensi PTK hingga pemberian blockgrant bagi berbagai
kelompok kerja guru ataupun musyawarah guru dalam mata pelajaran yang
tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Kepri.
Di sisi lain, sejak 2008 lalu, LPMP Riau juga telah mendapatkan
pengakuan formal bahwa operasional organisasi lembaga ini sudah
memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektitas seperti standar yang
diterapkan melalui ISO 9001:2000 tentang manajemen mutu seiring
diterimanya sertifikat ISO oleh LPMP Riau. Artinya, LPMP Riau dinilai
telah memahami secara utuh apa yang menjadi tugas fungsinya, mampu
melakukan manajemen sumber daya manusia yang mendorong percepatan
kemajuan organisasinya, termasuk mengetahui dengan pasti siapa yang
menjadi stakeholdernya serta bagaimana memperlakukan pelangganya
dengan pelayanan dan jasa terbaik.
Makalah Entrepreneurship 3
PERMASALAHAN
Ada banyak faktor yang terkait dengan belum optimalnya berbagai
kemitraan yang dibangun LPMP dengan pemerintah daerah melalui dinas
pendidikan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Satu yang
terpenting diantaranya kultur yang coba dibangun melalui pengaplikasian
standar dan prosedur yang mengacu pada prinsip manajemen mutu belum
menjadi sebuah bagian dari budaya kerja di LPMP Riau. Hal ini
berimplikasi pada kurang optimalnya partisipasi pegawai LPMP dalam
mendorong peningkatan tugas pokok dan fungsi LPMP dalam penjaminan
mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk
TK/RA. Faktor lainnya adalah pendekatan yang cenderung parsial dalam
pembangunan kemitraan, sehingga kemitraan yang dilakukan tidak
memiliki kesinambungan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan.
Mengacu pada hasil review kapasitas LPMP Riau yang dilakukan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Ditjen Bindiklat)
berkerjasama dengan AusAID pada 2007 lalu, pemahaman LPMP terhadap
tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan
seperti yang ditetapkan melalui Permendiknas No 07 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja LPMP belum memadai atau masih berkisar pada
level sedang menuju baik. Menurut laporan review itu, sumber daya
manusia yang ada belum memahami secara jelas dan utuh hal-hal terkait
dengan model pemetaaan kompetensi guru dan pelaksanaan penjaminan
mutu serta sistem pendidikan nasional. Padahal sejumlah item tersebut
dinilai strategis dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi LPMP, seperti
mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan termasuk mensimulasikan
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Hal ini berujung pada kurang mampunya LPMP menangkap potret
kompetensi guru yang sesungguhnya yang mengakibatkan berbagai program
fasilitasi yang diberikan tidak tepat sasaran.
Dalam tatanan praktis, rendahnya pemahaman mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini mengakibatkan LPMP sulit
memberikan interprestasi yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap
Makalah Entrepreneurship 4
pelaksanaan program dan kegiatan yang meski tercantum dalam DIPA
masing-masing. Disisi lain, instansi yang menaungi LPMP juga belum
mengeluarkan kebijakan dan panduan yang jelas mengenai skema
penjaminan mutu pendidikan sampai diterbitkannya Permendiknas No 63
tahun 2009.
Faktor lainnya adalah pemaknaaan mengenai otonomi daerah yang
dikaitkan dengan pola pikir birokratis. Hal ini membuat LPMP agak
tersendat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai UPT
Depdiknas yang berada di tingkat provinsi, sejatinya LPMP harus menjalin
kerjasama dengan berbagai pejabat dan pemangku kepentingan yang
memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Dalam kaca mata
birokratis, hal itu mengakibatkan LPMP sulit melakukan berbagai terobosan
karena eselonisasi berada di bawah dinas yang semestinya menjadi mitra.
Seperti pelaksanaan rapat koordinasi yang rutin dilakukan LPMP setiap
tahunnya. Dalam undangannya LPMP disebarkan LPMP mengharapkan
kegiatan itu dihadiri pejabat yang berwenang dalam membuat atau
mendorong lahirnya keputusan, namun yang hadir terkadang staf yang
secara struktural sulit untuk menggolkan berbagai kebijakan. Padahal di
dalam forum tersebut LPMP sering menyampaikan banyak program dan
kegiatan yang bermanfaat bagi daerah.
Makalah Entrepreneurship 5
BAB II
PROGRAM KEMITRAAN
LPMP DENGAN PEMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN PELAKSANAAN TUPOKSI
LPMP Riau diharapkan mengoptimalkan berbagai langkah dan
kebijakan yang telah dilakukannya dalam upaya membangun atau
meningkatkan kemitraan dengan dinas pendidikan baik tingkat provinsi
ataupun kabupaten/kota yang ada di Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau.
Salah satunya melalui penerapan kerangka kerja yang yang strategis dan
terpadu dengan melibatkan semua elemen yang ada di lembaga penjaminan
mutu pendidikan ini. Melalui kerangka kerja tersebut diharapkan muncul
partisipasi aktif dari tiap elemen di LPMP Riau guna mendorong
peningkatan tugas dan fungsi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk TK/RA.
Tahapan mendasar yang harus dilakukan LPMP untuk peningkatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah membangun pencitraan
positif tak hanya bagi lingkup eksternal, namun juga bagi lingkup
internalnya. Penguatan secara internal ini penting guna membangun suatu
budaya mutu di lingkup LPMP. Pegawai adalah elemen penting yang sangat
berperan dalam mendorong peningkatan kepuasan pelanggan terhadap jasa
dan layanan yang diberikan LPMP. Sejumlah program dan kegiatan yang
telah dilakukan LPMP dapat dijadikan awal dalam membangun pencitraan
positif lembaga, seperti roadshow yang dilakukan pada hampir semua
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau dan Kepri, serta berbagai
terobosan kerjasama luar negeri yang dilakukan LPMP Riau dengan
lembaga sejenis. Kesemua program dan kegiatan tersebut bisa dikemas
sedemikian rupa dan dikomunikasikan kepada stake holder dalam berbagai
jalur publikasi yang tersedia.
Makalah Entrepreneurship 6
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN (SIMDik)
Mengacu pada selendang program yang diperuntukkan bagi LPMP
Riau untuk tahun 2010 ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang
bisa dijadikan percontohan bagi LPMP Riau dalam membangun sebuah
kemitraan strategis dan jangka panjang dengan semua dinas pendidikan dan
kabupaten/kota di bumi Lancang Kuning ini. Kemitraan yang dibangun
tersebut diyakini bisa mendorong peningkatan unjuk kerja LPMP sebagai
lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah
termasuk TK/RA. Kemitraan tersebut adalah kemitraan yang ditujukan
untuk mengembangkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
(SIMDik) sesuai dengan pengembangan SIMDik yang didasarkan pada
pendekatan yang telah dilakukan UNESCO di sejumlah negara di dunia ini.
Dipilihnya penerapan sistem informasi manajemen pendidikan
sebagai usulan program kemitraan LPMP Riau, karena output yang
dihasilkannya tak hanya bisa mendorong percepatan mutu pendidikan
namun juga memudahkan LPMP dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam penjaminan mutu pendidikan. Di samping itu, LPMP
memang diharapkan berperan sebagai data center di tingkat provinsi.
Sejumlah nilai positif melalui pendekatan pengembangan SIMDik
yang telah diterapkan UNESCO di sejumlah negara ini antara lain;
1. Mendorong penggunaan data dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan.
2. Fleksibilitas yang tinggi, model pengembangannya sesuai
dengan kebutuhan dari masing-masing dinas pendidikan.
3. Melibatkan semua stakeholder, mulai dari dinas
pendidikan sampai dewan pendidikan termasuk guru dan
organisasi pemerhati pendidikan lainnya.
4. Mengintegrasikan pendekatan terdistribusi dan
tersedesentralisasi.
5. Bagi LPMP output sistem bisa dioptimalkan dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam
Makalah Entrepreneurship 7
penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah termasuk TK/RA
Pengambilan keputusan berdasarkan data merupakan salah satu
faktor penting yang ditekankan melalui penerapan SIMDik ini. Pola dalam
jangka panjang akan mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar
dalam berbagai kebijakan mulai dari tahap perencanaan hingga pengambilan
keputusan. Selama ini, data yang akurat dan sulit didapat merupakan salah
satu kendala yang membuat berbagai kebijakan yang dihasilkan tidak tepat
sasaran.
Selain itu, eksistensi LPMP di daerah akan makin kokoh. Sebab
keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kemitraan yang melibatkan
semua stake holder pendidikan. Dimana kelompok yang terdiri atas berbagai
stake holder tersebut memiliki peran strategis dalam mengarahkan
pengembangan sistem. Namun keterlibatan mereka dalam sistem ini akan
ditentukan oleh faktor integritas dan pemahaman mereka terhadap dunia
pendidikan.
Pendekatan terintegrasi antara desentralisasi dengan terdistribusi
membuat sistem ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah baik tingkat
kabupaten/kota ataupun provinsi dalam membuat kebijakan di sektor
pendidikan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Melalui pendekatan
terintegrasi ini, setiap level dalam sistem ini bisa mendapatkan data dan
memberikan interprestasi dalam bentuk indikator atas data tersebut
berdasarkan kebutuan masing-masing.
LPMP sebagai pengagas sistem berfungsi sebagai data center di
tingkat provinsi serta memberikan interprestasi atas data yang diterbitkan
sistem dalam bentuk rekomendasi serta tawaran fasilitasi dan
pembimbingan mutu pendidikan pada pemerintahan kabupaten/kota terkait
dengan berbagai persoalan yang terjadi dibidang penjaminan mutu
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sementara sebagai UPT
Depdiknas, data yang diterbitkan sistem bisa dijadikan LPMP sebagai
laporan kinerja pendidikan di daerah kepada Depdiknas dengan dukungan
data yang valid dan mudah diakses terkait pelaksanaan berbagai program
Makalah Entrepreneurship 8
dan kegiatan yang ada di LPMP Riau, seperti pendataan, pengembangan
SIM PTK, sampai peningkatan kompetensi PTK termasuk pemetaaan dan
fasilitasi serta supervisi pendidikan.
Hal terpenting yang mesti dipertimbangkan LPMP sebelum
mensosialisasikan sistem ini pada berbagai stakeholdernya adalah
menyepakati sejumlah agenda awal mengenai pemosisian LPMP dalam
skema sistem ini. Tahapan ini sangat krusial karena sangat menentukan
sejauh mana peran dan keterlibatan LPMP dalam pengimplementasian
sistem ini. Kalau LPMP bisa menyakinkan stake holdernya bahwa LPMP
bisa berperan sebagai Data Center di tingkat provinsi sekaligus pihak yang
bertanggungjawab dalam pendesaian strategi pengumpulan data, LPMP bisa
mengoptimalkan sistem ini demi pelaksanaan proses penjaminan mutu
pendidikan.
Hal lainnya, seperti yang disampaikan pada bagian atas makalah ini,
LPMP Riau harus membangun citra positif lembaga baik untuk lingkup
eksternal ataupun internal. Sebab dalam upaya sosialisasi rencana penerapan
SIMDik ini, memerlukan keintegrasian dan kesamaan persepsi terutama
pada internal LPMP. Selain itu, LPMP juga perlu menegaskan dukungan
dana yang bisa diberikan LPMP dalam pengimplementasian SIMDik., sebab
SIMDik harus dibangun secara kolektif dengan melibatkan semua dinas
pendidikan baik tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Kemudian
LPMP juga perlu menyiapkan rencana operasional atau bahkan cetak biru
dari sistem ini, mulai dari proses pendesainan sistem hingga bagaimana
keterlibatan setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan sistem ini nantinya.
Untuk itu LPMP perlu merancang skenario kemitraan yang dimulai
dari tahap sosialisasi hingga tercapainya kesepakatan untuk menerapkan
sistem ini dalam kerangka waktu yang ditetapkan.
SKENARIO KEMITRAAN
Ada sejumlah skenario yang harus dipertimbangkan LPMP Riau
mendorong terwujudnya SIMDik ini; pertama skenario sosialisasi, kedua
skenario pemantapan dan ketiga skenario kegiatan dan terakhir
implementasi. Pada skenario sosialisasi, output yang diharapkan
Makalah Entrepreneurship 9
teridentifikasinya tokoh-tokoh kredibel dan kompeten dari berbagai
organisasi pendidik terutama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau
Provinsi yang memiliki peran dan pengaruh dalam mendorong
pengembangan sistem ini. Pada skenario pemantapan, tokoh-tokoh tersebut
mulai didekati oleh tim lobi baik formal ataupun informal untuk
mendapatkan gambaran komitmen dalam mengembangkan SIMDik ini.
Pada sekenario kegiatan mulai dilaksanakan rakor sebanyak dua kali, yang
outputnya terbentuknya working group serta disepakatinya bentuk data yang
akan ditampilkan sistem. Sementara pada rakor kedua, mulai ditandatangani
MoU disertai tengat waktu pengimplementasian sistem termasuk dukungan
dana yang diperlukan untuk perancanganan hingga operasional sistem.
Secara diagram, skenario kemitraan dapat disajikan seperti gambar
di halaman selanjutnya.
Makalah Entrepreneurship 10
Makalah Entrepreneurship 11
SUMBER DANA
Mengacu pada selendang program dan kegiatan yang tercantum pada
DIPA LPMP Riau tahun 2010, hampir semua dana terdapat pada program
dan kegiatan pemutakhiran, pengayaan data dan pengembangan sistem
informasi PTK serta Pemetaan Mutu PTK. Sehingga LPMP bisa
menjanjikan alokasi dana yang sanggup ditanggung LPMP adalah sebesar
Rp1,6 miliar yang dialokasikan untuk tahap persiapan dan operasional
sistem. Namun hanya sekitar Rp517 juta yang bisa dicairkan dalam tahap
persiapan yang berasal dari dana pengembangan LPMP sebagai data center
Provinsi dan penyebarluasan informasi dan peningkatan mutu PTK serta
workshop penjaminan mutu dengan dinas pendidikan provinsi dan
kabupaten/kota.
Lebih jelasnya sumber dana tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah :
Sumber DanaPemutakhiran, pengayaan dan pengembangan SIM PTK
666.995.000
Pemutakhiran dan Pengayaan Data PTK
503.393.000
Pengembangan LPMP sebagai Data Center Provinsi
53.359.000
Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan Mutu PTK
110.243.000
Pemetaan Mutu PTK 1.015.750.000
Workshop penjaminan mutu dengan Dinas Prov dan Kab
354.300.000
Monev dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi PTK
257.910.000
Pemetaan SNP untuk Penjaminan Mutu Pendidikan
120.700.000
Pengolahan dan analisis hasil SNP 51.900.000
Pengolahan dan update data PTK 230.940.000
Total 1.682.745.000
Dalam kerangka SIMDik yang akan ditawarkan kegiatan seperti
pemutakhiran, pengayaan data PTK, serta kegiatan monev dan pelaksanaan
Makalah Entrepreneurship 12
kompetensi PTK serta Pemetaan SNP untuk penjaminan mutu pendidikan,
pengolahan dan analisisi hasil SNP serta pengolahan dan update data bisa
diselaraskan dengan penerapan sistem ini. Sebab, informasi yang
dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah otomatis menjadi informasi yang
juga dibutuhkan sistem ini. Namun kembali diingatkan, kata kuncinya
adalah agenda yang jelas dari LPMP selama sosialisasi dan rakor yang akan
diadakan (lihat diagram skenario kemitraan) mengenai pemosisian LPMP
dalam sistem ini.
Dana yang diperlukan oleh LPMP selama kegiatan ini hanyalah dana
operasional untuk mendorong sosialisasi SIMDik ini di tingkat Provinsi
Riau, seperti dana untuk penguatan staf dan pegawai LPMP, publikasi dan
berbagai media massa baik cetak maupun elektronik termasuk mengukur
efektifitas informasi yang disampaikan dalam konteks manajemen isu.
Alokasi dananya relatif kecil sehingga tidak akan terlalu membebani
anggaran LPMP.
Makalah Entrepreneurship 13
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Keberanian dan inovasi adalah dua faktor yang mesti diinternalkan
oleh semua jajaran di LPMP Riau dalam menjalin kemitraan dengan dinas
pendidikan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dalam upaya
mengoptimalkan pelaksanana tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Selama sasaran akhirnya
adalah mendorong percepatan mutu pendidikan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya diperkirakan hambatan regulasi yang mungkin terjadi bisa
diantisipasi. Selain itu, LPMP juga perlu mengedepankan perencanaan
kemitraan yang terintegrasi dan holistik sehingga tiap tahapan dalam
kemitraan tersebut memiliki korelasi dengan tahapan selanjutnya sebagai
upaya peningkatan mutu pendidikan.
SARAN
Sesuai hasil review kapasitas yang dilakukan Ditjen Bindiklat,
semua jajaran di LPMP harus terus meningkatkan pemahamannya mengenai
penjaminan mutu pendidikan serta mampu mengindentifikasi faktor-faktor
kunci yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok tersebut. Meski review
tersebut dilakukan pada 2007 lalu, namun hasilnya masih relevan untuk
dijadikan referensi bagi jajaran LPMP. Sebab hanya dengan memahami
fungsi secara utuh dan komperensif daya dorong LPMP dalam proses
penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan mengenah
termasuk TK/RA bisa dioptimalkan.
Makalah Entrepreneurship 14
DAFTAR PUSTAKA
1. Nuresu wako t (2003) Education Management Information
System (EMIS) an Overview, Zimbabwe Unesco.
2. Tim Direktorat Bindiklat (2007) Laporan Akhir Hasil Review
Kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Riau.
Makalah Entrepreneurship 15