MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

MAKALAHREFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI

NASIONAL

TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 4

AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA2EA21

NPM:10210395

S1 Management Ekonomi

Universitas Gunadarma2012

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami

limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahan

rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Politik dan

Strategi Nasional, dengan judul “REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI

NASIONAL”.

Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah

Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraan

merupakan mata kuliah soft skill

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu

dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.

Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dan

juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secara

garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan

kritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa

mendatang.

Bekasi,

penulis

Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional

DAFTAR ISI

Kata pengantar .......................................................................................................... 2

Daftar isi ................................................................................................................... 3

Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4

1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4

Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6

2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi................ ............................................ 6

2.2 Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Manajemen Nasional........…………...…. 8

Bab III Penutup......................................................................................................... 10

3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 10

3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 10

Daftar pustaka ......................................................................................................... 11


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan

tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal

Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi,

ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan

bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok rendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-

bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri,

perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan

penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis.

Selain itu Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi

termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di

Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia,

menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena

yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.

Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan

kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara parsial sebagai "restrukturisasi

organisasi" aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat

Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut

perlu disempurnakan dengan menambahkan "revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen

pemerintahan", dan diamalkannya secara konsisten "dimensi-dimensi spiritual" yang melekat pada

Sistem Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini

menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten

dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep "restrukturisasi organisasi" yang dianut selama ini, ke

depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan

lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang

serta memberikan rumusan yang jelas mengenai "makna, ruang dan kewenangan publik". Dalam arti

dan lingkup demikianlah, "reformasi birokrasi" yang memang perlu dilakukan secara sistemik dan

sistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran

dan upaya pembaruan ke depan adalah mewujudkan


pemerintahan yang baik dan berwibawa.

"SDM di dalam organisasi pemerintahan", baik para birokrat karier mau pun political appointees,

diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban "misi perjuangan bangsa", dan mampu

melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab, bijak,

efektif, efisien, adil, dan santun, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan

dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban,

dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkan

cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara.

Dengan demikian, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur

"organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia" yang didasarkan dan terarah pada nilai dan

prinsip good governance. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa

Indonesia, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi sistem manajemen nasional yang

harus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baik

oleh aparatur negara maupun ¼ warga masyarakat bangsa.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.

Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah

awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan

terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga

reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi

birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi

birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi

dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat

dan profesional.

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu

cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional,

memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta

berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan

pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa

mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia

aparatur.

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan

efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang

seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai

tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran

startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan

terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif.

Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan

masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah


pada penerapan pelayanan prima.

Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara

yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang

jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya,

dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang

cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi

birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi

birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010

tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB

Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB

Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa

pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan

pembangunan bidang-bidang lain. Terkait dengan hal itu, Grand Design dan Road Map Reformasi

Birokrasi ditetapkan sebagai rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad Menyatakan

Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam

mengarungi abad ke-21. Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil

dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi

bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan

pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap

penyalahgunaan kewenangan publik.

Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Design

dan Road Map, antara lain, mencakup berbagai langkah perubahan di semua aspek manajemen

pemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan

perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dengan melakukan perubahan

budaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set). Pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasi

birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta terkoordinasi.


2.2 Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional.

Administrasi pemerintahan yang sering juga disebut dengan administrasi pemerintahan negara atau

administrasi negara sebagai terjemahan dari Public Administration, dapat diartikan sebagai

keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan bergerak menuju tercapainya

tujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakat

Indonesia bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.

Administrasi yang mengandung aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan

sarana serta fasilitas kerja berlaku juga untuk administrasi pemerintahan. Demikian pula dengan

manajemen yang merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan memanfaatkan umber daya

manusia dan sumber daya bukan manusia dalam suatu organisasi berlaku pula untuk manajemen

pemerintahan NKRI.

Reformasi Birokrasi merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa dalam setiap organisasi pemerintahan dan dituntut untuk menjadi lebih propesional dan

sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu

bangsa. Dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistim menejemen nasional, diperlukan upaya

lebih sistimatis agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal

tersebut mungkin dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas birokrasi dalam berbagai aspek, baik

aspek intelektual, manajeral maupun prilaku yang baik bagi para pemimpin dalam menjalankan

strategi organisasi. Sedangkan aktifitas birokrasi dalam sistim menejemen nasional dalam

mengambil suatu kebijaksanaan harus sesuai dengan organisasi dan menyesuaikan diri dengan era

reformasi dengan terus mengembangkan kopetensi dan propesianalisme, komitmen dan integritas

yang tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara hukum.

Dalam tantanan Sismennas dikenal adanya Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tata Politik

Nasional (TPN), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tantanan

Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), dimana kondisi dewasa ini tantanan Sismennas

tersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan berwibawa dan masih sering terjadi " over-lapping" atau tumpang tindih. Pada dasarnya inti

utama dalam Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalam

proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) tersebut meliputi beberapa tahapan

pokok dalam kebijaksanan nasional, yaitu meliputi tahapan perumusan kebijaksanaan, penetapan

kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian kebijaksanaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen

Nasional diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara dengan meningkatkan kinerja


fungsi sistem manajemen nasional, efisiensi administrasi, profesionalisme, penegakan hukum dan

menghapuskan kelemahan atau penyakit administrasi pemerintahan, produksivitas, pelayanan, serta

mengefektifkan hubungan kerja.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan strategi utama dalam skala nasional untuk membantu perubahan

dalam negeri indonesia, penerapan nya sudah berjalan cukup lama dengan Grand Design dari tahun

2005 hingga 2025 nantinya.

Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam

mengarungi abad ke-21, Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil

dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi

bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan

pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap

penyalahgunaan kewenangan publik.

3.2 Saran dan Kritik

Tidak dapat dipungkiri lagi pentingnya Reformasi Birokrasi pada saat ini untuk kemajuan

indonesia, sehingga penulis berharap selama perjalanan penegakan reformasi birokrasi ini dapat

berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Dan dalam pengarahannya terdapat

pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan pihak pihak tidak

bertanggung jawab yang memainkan anggaran untuk Reformasi Birokrasi ini.


DAFTAR PUSTAKA

1. Draft 4, Sriwaluyo, “Politik dan Strategi Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan.2. Good Governance dan Good Corporate Governance, Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU.3. Karya Tulis, Kombes Pol. Drs. Petrus Hardana, SH, MM “Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Nasional”.4. http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=47025. http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/6. http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/


http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/

http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/

http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4702

MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

Education

Transcript of MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx