1.1 Konsep Dasar Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung

kepada kita sendiri artinya bahwa hak merupakan sesuatu hal yang memang sudah

menjadi milik kita yang penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri.

Sedangkan arti dari kewajiban adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan penuh

tanggung jawab artinya apa bahwa kewajiban harus dilaksanakan dan dikerjakan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak boleh ditinggalkan.

Dalam perkembangannya secara ideal antara hak dan kewajiban memang harus

seimbang misalnya saja kaum pekerja haknya pekerja adalah mendapatkan upah

yang besarnya sudah ditentukan dan disepakati bersama antara pekerja dan

majikannya sedangkan kewajibannya sebagai seorang pekerja yaitu

menyelesaikan apa-apa yang sudah menjadi tugas dan perintah majikan.

Seperti halnya hak dan kewajiban manusia dengan Tuhan; manusia wajib

menjauhi apa-apa yang dapat menimbulkan murka Tuhan dan Tuhan

berkewajiban memberikan berkahnya kepada makhluk yang sudah mentaati-Nya,

dari sisi inilah kita mengenal surga dan neraka.

Dalam implementasinya hak dan kewajiban tidak terlepas dari peran norma yang

berlaku di masyarakat berikut di bawah ini adalah beberapa contoh norma yang

berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Norma memiliki fungsi sebagai

pedoman dan pengatur dasar kehidupan seseorang dalam bermasyarakat untuk

mewujudkan kehidupan antara manusia yang aman, tentram, dan sejahtera.

1. Norma Sopan

Halaman 19 hak kewajiban warga negara dan ketahanan nasional

1.2 Asas Kewarganegaraan

a. Asas kewarganegaraan umum

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua

asas yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli

berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata

sanguis yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari

tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Prinsip ini berlaku di Amerika,

Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali Jepang.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Prinsip ini berlaku di Inggris,

Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.

c. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas yang menentukan

ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini (merupakan suatu pengecualian.

b. Asas kewarganegaraan khusus

Terdapat beberapa asas kewarganegaraan khusus, yaitu:

1) Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan

kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang

bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang

memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2) Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar

negeri.

3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yang

menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan

yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4) Asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-

syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5) Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan

dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar

suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.

6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah

asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara

harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada

umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7) Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal

ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara

terbuka.

8) Asas publicitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat

mengetahuinya.

Masalah Status Kewarganegaraan

Dalam problem status kewarganegaraan seseorang, apabila asas kewarganegaraan

di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status

kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut.

1. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan

oleh orang tersebut diterapkan secara tegas lahir di sebuah negara yang

menganut asas sanguinis.

2. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan,

apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negara nya

menganut asas ius soli.

3. Multipatride, yaitu sesorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara

dua negara.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap warga

negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat

universal, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 4, bahwa

setiap orang berhak atas asas kewarganegaraan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Hak warga negara

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa, hak warga negara adalah sebagai

berikut.

1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2) Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran.

3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya.

7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup

manusia.

8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaanm, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggakkannya serta berhak kembali.

14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani nya.

15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat.

16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya mengolah, serta berhak

untuk mencara, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jeni saluran yang tersedia.

17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

mendapatkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik

negara lain.

19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

dan keadilan.

21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apa pun.

24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu.

25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban Warga Negara

1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

3. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara.

4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

5. Wajib tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain.

6. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

7. Wajib mengikuti pendidikan dasar.

Hak dan Kewajiban Negara

Sebagaimana seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, maka negara

pun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban negara

terhadap warga negara pada dasarnya merupaka hak warga negara terhadap warga negara.

Hak negara atau pemerintah meliputi:

1. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban

dan keamanan bagi keseluruhan rakyat;

2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang

banyak;

3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara

pembukaan UUD 1945 dan kewajiban negara menurut undang-undang serta UUD

meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial;

5. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan

kepercayaannya;

6. Membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar;

7. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;

8. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran

belanja negara dan belanja daerah;

9. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan

manusia;

10. Memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembagkan nilai-nilai

budayanya;

11. Menghormati da memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional;

12. Menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup

orang banyak;

13. Menguasai bumi,air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat;

14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar;

15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

16. Bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.

Tanggung jawab negara terhadap rakyat dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal dalam

UUD 1945. Berikut merupakan beberapa pasal yang melandasi tanggung jawab

negara terhadap rakyatnya:

Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-

undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

manusia.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisa dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

dan kepercayaan itu.

Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Di bawah ini merupakan beberapa ulasan tentang sikap tangguang jawab yang di

harapkan di miliki oleh setiap warga negara.

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya,

toleran terhadappelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk

agama lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu

dapat dipercaya dalamperkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap,

dan tindakan oranglain yang berbeda dari dirinya.

4. Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai

hambatan belajar dan tugas,serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

5. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu

yang telah dimiliki.

6. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan

peraturan.

7. Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya

dan orang lain.

8. Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan

penghargaan yangtinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,

dan politik bangsa.

9. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam

menyelesaikan tugas-tugas.

10. Tanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang

seharusnya dia lakukan,terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial

dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kajian kasus untuk Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Pemberantasan Korupsi

Pada masa pemerintahan reformasi, pemerintah telah berusaha menegakkan

pemerintah yang bersih dan memberikan jaminan keadilan masyarakat. Usaha

tersebut dilakukan dengan membentuk berbagai macam komisi negara.

Seperti tabel di bawah ini

NO

.

KOMISI DASAR

HUKUM

TUGAS/WEWENANG

1. Komisi nasional

anti kekerasan

terhadap

perempuan

Keppres

No.181/1998

Membantu, meneliti dan

mendokumentasikan fakta tindak

kekerasan terhadap perempuan

Indonesia.

2. Komisi pemeriksa

kekayaan negara

Keppres

No.127/1999

Melaksanakam pemeriksaan

terhadap kekayaan penyelenggara

negara dan berfungsi mencegah

praktik KKN dalam

penyelenggara Negara.

3. Komisi pengawas

persaingan usaha

Keppres

No.75/1999

Dapat menolak izin,

penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan oleh pelaku

usaha yang dapat mengganggu

iklim persaingan usaha yang

sehat.

4. Komisi

Ombudsman

Keppres

No.44/2000

Melakukan langkah untuk

menindaklanjuti laporan atau

informasi mengenai terjadinya

penyimpangan oleh

penyelenggara negara dalam

melaksanakan tugasnya maupun

dalam pemberian pelayanan

umum.

5 Komisi rekonsiliasi

untuk kebenaran

dan keadilan

UU disetujui

DPR 7

Desember

2004

Menegakkan kebenaran dan

mengungkapkan penyalahgunaan

kekuasaan dan pelanggaran

hukum di Indonesia.