makalah pkn

7/21/2019 makalah pkn

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-56da4f00d473e 1/13

BAB I

PENDAHULUAN

1



1.1 Latar Belakang Masalah

Alasan kami membuat karya tulis ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pkn,

selain itu kami juga bermaksud agar kegiatan korupsi di negara ini bisa diminimalisir atau

bahkan diberantas dengan strategi-strategi pemberantasan korupsi yang akan disampaikan

melalui karya tulis ini.

Korupsi bukan lagi hal yang baru di negara ini, bahkan korupsi erat hubungannya dengan

pemerintahan Indonesia. Tak heran rasanya bila Indonesia masuk dalam 3 besar negara terkorup

se-Asia. Prestasi yang dicetak oleh Indonesia tersebut sangat memalukan bila mengingat

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, dimana negara tersebut seharusnya menjunjung

tinngi keadilan hukum dan memberantas tindak kriminal. amun, apa yang terjadi pada kasusseorang pencuri ayam dan seorang koruptor di Indonesia! Pencuri ayam itulah yang mendapat

hukuman mati sedangkan koruptor itu hanya dipenjara beberapa bulan saja. Kenyataan seperti

itulah yang sedang melanda hukum di Indonesia.

"aka dari semua itu kami membuat karya tulis ini, agar generasi muda di Indonesia tidak

mengikuti jejak para koruptor dan bisa memberantas koruptor, utamanya adalah menjaga

keadilan hukum di Indonesia tanpa memandang status sosial. Kami harap karya tulis ini dapat

berman#aat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis

$



1.2Rumusan Masalah

Karya tulis ini kami buat atas dasar sebagai berikut,

1. Apakah pengertian korupsi itu!

$. %aktor apa saja yang menyebabkan korupsi!

3. &agaimanakah cara untuk memberantas korupsi!

3



1.1Tujuan

Tujuan kami membuat karya tulis ini adalah sebagai berikut,

1. 'ntuk mencari tahu pengertian dari korupsi

$. 'ntuk mencari tahu #aktor-#aktor yang menyebabkan

korupsi

3. 'ntuk mencari tahu cara memberantas korupsi

(



BAB II

ISI

)



2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi *bahasa +atin corruptio dari kata kerja corrumpere busuk, rusak, menggoyahkan,

memutarbalik, menyogok menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik,

baik politikus /politisi maupun pega0ai negeri, yang secara tidak 0ajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

ari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb

perbuatan mela0an hukum2

penyalahgunaan ke0enangan, kesempatan, atau sarana2

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi2

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara2

alam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi semata.



2.2 Penyebab Korupsi

Timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya budaya lokal. &udaya

tersebut boleh jadi dikatakan sebagai akar dari timbulnya korupsi di kemudian hari. alam

budaya Patron-Klien, diyakini bah0a Patron memiliki kebesaran hak dan kekuasaan, sedangkan

klien terbatas pada kekecilan hak dan kebesaran ke0ajiban terhadap patron. Klien selalu

berupaya meniru apa yang dilakukan patron, serta membenarkan setiap tindakan patronnya, klien

juga sering memberikan sesuatu yang berlebihan pada patronnya dengan tujuan tertentu. Korupsikecil tersebut lambat laun meluas kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Proses

penyebaran korupsi tersebut disebut dengan continous imitation *peniruan korupsi

berkelanjutan. Proses ini bisa terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. alam keluarga misalnya,

seringkali orang tua tanpa sengaja telah mengajarkan perilaku korupsi kepada anaknya.

"eskipun sebenarnya orang tua tidak bermaksud demikian, namun kita tidak boleh lupa bah0a

anak adalah peniru terbaik, mereka meniru apapun yang dilakukan oleh orang-orang de0asa

disekitarnya.

%aktor-#aktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara

lain yaitu

• Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu

memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

• Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

• Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan

yang diperlukan untuk membendung korupsi.

• Kurangnya pendidikan dan kemiskinan.

4



• Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.

• Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

•

5truktur pemerintahan.

• Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul

sebagai penyakit transisional.

• Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

2. Pemberantasa Korupsi

imulainya upaya pemberantasan korupsi secara nasional yang serius, memerlukan akti6itas

yang dapat dilihat oleh rakyat Indonesia sebagai entry-point atau pintu masuk. 7ntry point ini

penting untuk menjalankan komitemen para penyelenggara negara belum benar-benar seriusuntuk memberantas korupsi. 7ntry-point tersebut adalah

1. Adanya 5trategi Pemberantasan Korupsi asional yang disosialisasikan kepada

masyarakat luas.

$. Adanya upaya nyata untuk memperkuat e0an Per0akilan 8akyat,

3. Adanya upaya nyata untuk memperkuat jajaran "ahkamah Agung dan Pengadilan di ba0ahnya

(. ibentuknya &adan Anti Korupsi

). ilakukannya 9atch some big #ishes.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek

korupsi. 'paya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu 'ndang-'ndang asar 1:() sampai dengan

'ndang-'ndang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5elain itu, pemerintah

juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelanggara egara*KPKP dan Komisi Pemberantasan Korupsi *KPK.

'paya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekuti# atau penyelenggara

egara, dimana masing-masing instansi memiliki Internal 9ontrol 'nit *unit penga0as dan

pengendali dalam instansi yang berupa inspektorat. %ungsi inspektorat adalah menga0asi dan

;



memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama

pengelolaan keuangan nagara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara e#ekti#, e#isien, dan

ekonomis sesuai sasaran.

i samping penga0asan internal, ada juga penga0asan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan

yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu &adan Pemeriksa Keuangan *&PK dan &adanPenga0as Keuangan Pembangunan *&PKP.

Paling tidak ada tiga strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni strategi

Pre6enti#, etekti# dan 8epresi#.

1

.5trategi Pre6enti#

5trategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebabtimbulnya korupsi. 5etiap penyebab korupsi yang teridenti#ikasi harus dibuat upaya

pre6enti#nya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. i samping itu, perlu dibuat

upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. engan dasar pemikiranini, banyak hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari strategi pe6enti# dan melibatkan

berbagai pihak.

$.

5trategi etekti#

5trategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan

korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam 0aktu yangsesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

engan dasar pemikiran ini, banyak sistem-sistem harus dibenahi sehingga sistem-sistem

tersebut akan dapat ber#ungsi sebagai alarm yang akan cukup cepat memberikan sinyal apabilaterjadi suatu perbuatan korupsi.

3

.5trategi 8epresi#

5trategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi

hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

engan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di

segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan

tepat.

&erdasarkan pendekatan seperti tersebut di atas, dan berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan

sebagai dasar perumusan strategi yang dikehendaki, maka 5trategi Pemberantasan Korupsi asional terdiri dari upaya-upaya sebagai berikut

1

.'paya-upaya 5trategi Pre6enti#

• "emperkuat e0an Per0akilan 8akyat.

:



• "emperkuat "ahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di &a0ahnya.

•

"eneliti sebab-sebab korupsi secara terus-menerus.

• Pembangunan kode etik di sektor publik.

• Pembangunan kode etik di sektor parpol, organisasi pro#esi dan asosiasi bisnis.

• Kampanye untuk menciptakan nilai *6alue anti korupsi secara nasional.

• Penyempurnaan manajemen 5" dan peningkatan gaji pega0ai negeri.

• Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas bagi instansi

pemerintah.

• Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.

• Penyempurnaan manajemen akti6a tetap milik negara.

• Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

• 'paya-upaya pre6enti# lainnya.

$.

'paya-upaya 5trategi etekti#

• Perbaikan sistem dan tindaklanjut atas pengaduan dari masyarakat.

• Pemberlakuan ke0ajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.

• Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan #ungsi publik.

• Partisipasi Indonesia pada gerakan anti-korupsi dan anti-pencucian uang di masyarakat

internasional.

• imulainya penggunaan nomor kependudukan nasional.

• Peningkatan kemampuan AP%P dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

• 'paya-upaya detekti# lainnya.

1<



3

.'paya-upaya 5trategi 8epresi#

• Pembentukan &adan Anti Korupsi.

• Penyidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman beberapa koruptor besar.

• Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk

diberantas.

• Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.

• "eneliti dan menge6aluasi proses penanganan perkara korupsi dalam system peradilan

pidana secara terus-menerus.

•

Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secaraterpadu.

• Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.

• Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas Penyidik Tindak Pidana

Korupsi dengan Penyidik 'mum, PP5, dan Penuntut 'mum.

• 'paya-upaya represi# lainnya.

11



BAB III

PENUTUP

1$



3.1 Simpulan

i negara kita, egara Kesatuan 8epublik Indonesia *K8I masih banyak kasus korupsiyang tak terselesaikan dan kebanyakan kasusnya ditutup oleh pengadilan tanpa penyebeb yang jelas. Kebanyakan para pejabat yang melakukan korupsi hukuman yang didapat tidak sebanding

dengan apa yang telah diperbuat, apalagi banyak pejabat yang terkena korupsi menyogok para

+P agar ruang tahanannya diberi #asilitas yang lengkap seperti hotel berbintang lima.

Daftar Pustaka

13

makalah pkn

Documents

Transcript of makalah pkn