Makalah PI New1.docx

8/11/2019 Makalah PI New1.docx

1/21

PAPER

BADAN USAHA MI LI K NEGARA (BUMN)

DISUSUN OLEH :

26636 Ningrum Pramudiati

26639 Reza Indra S

26640 Yusrina Kartika Ristanti

26641 Diah Banowati

26642 Deby Riyanda Wahyuni

26643 Dimas Andriaditya

26645 Gumilar Fajri Riswandi

266 Aji Satriawan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

2014


2/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu dari pelaku ekonomi dalam sistem

perekonomian nasional dimana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan

Negara yang dipisahkan, ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam

rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selain itu, BUMN juga semakin

berperan dalam hal sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta,

pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut

membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta sebagai salah stau sumber penerimaanNegara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Semakin besarnya peranan BUMN sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional

menunjukkan betapa pentingnya kedudukan BUMN sekarang ini. BUMN di Indonesia sendiri

saat ini cukup banyak. Berbagai sektor kehidupan seperti Energi, Pertambangan, Perkebunan,

Perbankan, Telekomunikasi, dan masih banyak lagi terdapat BUMN. Namun, dari banyaknya

sektor kehidupan yang dikuasai, BUMN belum mampu menjalankan perannya dengan baik.

Untuk itu, maka perlulah kita untuk memahami bagaimana BUMN di Indonesia, peran-peran apa

sajakah dari BUMN, dan tentunya permasalahn yang dihadapi oleh BUMN di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja BUMN di Indonesia ?

2. Apa saja peran BUMN di Indonesia ?

3.

Permasalahan apa saja yang dihadapi BUMN di Indonesia ?

C.

Metodologi Penelitian

Saat menyelesaikan paper ini, kami memperoleh informasi melalui buku dan browsing di

internet.


3/21

BAB II

PEMBAHASAN

1.

Awal Berdiri BUMN

Semenjak Nusantara diduduki oleh kolonialisme, kerajaan Belanda mendirikan semacam

badan usaha yang bergerak mengatur niaga hasil bumi Nusantara. Ciksal bakal Badan Usaha

Milik Negara semasa kolonial dipelopori seriring berdirinSemenjak Nusantara diduduki oleh

kolonialisme, kerajaan Belanda mendirikan semacam badan usaha yang bergerak mengatur niaga

hasil bumi Nusantara. Ciksal bakal Badan Usaha Milik Negara semasa kolonial dipelopori

seriring berdirinya VOC, perkumpulan usaha dagang milik kerajaan Belanda yang berdiri pada

1602. VOC memegang kekuasaan atas niaga hasil bumi Nusantara. Era penjajahan, VOCmendirikan beberapa badan usaha nirlaba guna mengatur berbagai sektor perekonomian seperti

pabrik tebu,kilang minyak, dan transportasi kereta api.

Memasuki tahap pra kemerdekaan, Presiden Soekarno dan Hatta menyusun rencana

pembangunan perekonomian yang pro terhadap rakyat. Mohammad Hatta yang seorang ekonom

kerakyatan mengusulkan membuat badan usaha nirlaba yang mengelola bidang ekonomi dan

benar-benar berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Kemudian beberapa badan usaha milik Belanda satu per satu diakusisi oleh pemerintah

Indonesia, seperti Radio, Kantor Pos, Jawatan perkeretaapian, dan masih banyak lagi. Badan

usaha tersebut dinasionalisasikan menjadi badan usaha di bawah kekuasaan resmi pemerintah

Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden.

Memasuki abad ke-21, ada sebagian BUMN yang melakukan perombakan manajemen dan

sistem secara total, dari badan negara menjadi sebuah perusahaan yang terbuka yang berorientasi

profit dan bisa dimiliki oleh masyarakat dengan cara membeli saham-sahamnya. Salah satu

contoh BUMN yang berubah jadi PT adalah Telkom, BRI, dan BNI. Walaupun sudah menjadi

PT, saham mayoritas masih dipegang oleh pemerintah.

Secara historis, berdirinya BUMN di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan pokok.

Pada awalnya, BUMN ditujukan untuk mewadahi bisnis dan aset asing yang dinasionalisasi,

khususnya di era tahun 1950-an dimana banyak perusahaan asing berdiri. Buku berjudul BUMN

Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi (2005) memuat catatan Bondan Kusumoyoso29 tentang

fenomena yang terjadi di masa itu dimana nasionalisasi membawa dampak perubahan yang

mendasar di dalam perekonomian nasional.

Adapun kondisi saat itu memperlihatkan bahwa selama berlangsungnya nasionalisasi

tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh kepemilikan 90 % produksi perkebunan begitu


4/21

jugadengan nilai perdagangan Luar Negeri yang sebesar 60 % dan diperolehnya kepemilikandari

sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, perbankan, perkapalan dan berbagai sektor jasa.

Selain itu alasan berikutnya yang melatarbelakangi pendirian BUMN ialah keinginan untuk

mengembangkan industri yang dibutuhkan masyarakat, namun karena berbagai hal (investasi

atau risiko usaha yang tinggi) menyebabkan pihak swasta kesulitan untuk masuk ke dalamindustri tersebut maupun untuk mendirikan industri tersebut. Satu lagi alasan yang turut

mendorong hadirnya BUMN di Indonesia adalah kesadaran pemerintah akan adanya

karekteristik industri yang strategis, yaitu industri yang pendirian dan pengelolaanya tidak dapat

begitu saja diserahkan kepada pihak swasta. Industri tersebut dinilai strategis karena memiliki

posisi yang penting pada kelangsungan dan keamanan negara. Berdasarkan pertimbangan itu,

maka didirikanlah BUMN seperti Pindad yang memproduksi persenjataan, Dahana yang

memproduksi bahan peledak, Peruri yang bertugas mencetak uang, dan Bulog yang bertanggungjawab pada pengelolaan pangan.

2. Alasan Berdirinya BUMN

1.

Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945

yang diamandemen pasal 33 ayat (2) bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

BUMN yang bergerak dalam cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup

orang banyak tidak mengutamakan laba semata. Tujuan utamanya adalah memberikan

pelayanan kepada rakyat banyak. Contoh cabang-cabang produksi yang penting dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak yang dikelola BUMN antara lain adalah transportasi

(Garuda, Pelni, Damri, PT Kereta Api), pos dan telekomunikasi (PT Telkom, PT Pos

Indonesia), listrik (PLN), dan air minum (PDAM).

2.

Untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk mengisi kas negara dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi Indonesia. Keuntungan

yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai

dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang diamandemen pasal 33 ayat (3) bahwa

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh BUMN yang didirikan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang terkandung

dalam bumi Indonesia ini adalah PT Pertamina (minyak mentah) dan PT Semen Padang, dan

PT Aneka Tambang (di bidang pertambangan).


5/21

Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu

pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945, disamping

keberadaan usaha swasta dan koperasi.Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada

dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UU itu, yang menyatakan bahwa

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh Negara (ayat 2).Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

(ayat 3).

3. Perkembangan BUMN di Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa tujuan utama pendirian BUMN di Indonesia pada era 1950-an

adalah untuk menampung perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintahIndonesia. Pada masa-masa awal tersebut, BUMN dikenal dengan istilah perusahaan negara.

Adapun istilah BUMN mulai dikenal ketika pada tahun 1983, yaitu melalui dirumuskannya

PP/3/1983 oleh pemerintah yang membahas model pembinaan dan pengawasan BUMN. Nama

perjalanan BUMN yang merosot dari tahun ke tahun menyebabkan Presiden Soeharto di era

1997 mulai mencari konsep yang tepat dalam mengelola BUMN. Hal ini pula yang

menyebabkan pada tahun 1998, Kantor kementrian Negara Pendayagunaan BUMN didirikan

sebagai langkah awal dalam upaya mereformasi BUMN (saat itu dikepalai oleh Tanri Abeng)

Visi utama dengan terbentuknya lembaga tersebut adalah:

1. Membangun BUMN yang berdaya saing dan berkelas global.

2.

Membangun lokomotif pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dimana situasi

ekonomi RI pada tahun 1997 1998 mengalami masa krisis. Pinjaman Indonesia

mendekati angka US $ 100 miliar.

Pada tahun 2003, pemerintah melalui DPR RI mengesahkan Undang-undang Republik

Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Produk UU tersebut

mengatur dasar-dasar yang penting dari konsep, tujuan, dan pengelolaan BUMN. Berdasarkan

UU tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia terdiri dari Persero (yang meliputi perusahaan

perseroan dan perusahaan perseroan terbuka) dan Perum (pasal 9).

Adapun yang dimaksud dengan ketiga jenis BUMN tersebut sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1 UU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang

tujuan utamanya mengejar keuntungan.


6/21

b. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah

persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau

persero melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal.

c.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruhmodalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka

mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sebagai berikut ;

A. VISI

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II,

posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan

tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003, maka Kementerian BUMN

menetapkan Visi sebagai berikut: Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk

meningkatkan nilai BUMN.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut:

-

Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik

-Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional

-Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional

Pengelolaan manajerial BUMN di Indonesia pada prinsipnya hampir sama dengan entitas

bisnis/swasta yaitu bahwa BUMN diurus dan dijalankan oleh dewan direksi serta diawasi oleh

organ persero itu sendiri yaitu komisaris (pada BUMN berbentuk persero) dan dewan pengawas

pada BUMN yang berbentuk Perum. Meskipun sistem pengelolaan/manajemen lembaganya

tidak jauh berbeda dengan swasta namun BUMN jelas memiliki maksud dan tujuan tersendiri

selain mngejar keuntungan. Secara umum, maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana

diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 adalah:

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan

penerimaan negara pada khususnya.

b.

Mengejar keuntungan.

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang


7/21

bermutu tinggi dengan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

d.

Menjadi perintis kegiatan-kegiaan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor

swasta dan koperasi.

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi

lemah, koperasi, dan masyarakat.Pengelola BUMN saat ini di bawah koordinasi Menteri Negara BUMN. Adapun dalam

menjalankan tugasnya , Menteri Negara BUMN dibantu oleh beberapa deputi. Masing-masing

deputi memiliki wilayah pengawasan dan pembinaan BUMN yang berbeda-beda.

Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan

pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah

ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapakali perubahan dan perkembangan.

UNIT ESELON II

Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada

pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN

(Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi

Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi

Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

MENJADI UNIT ESELON I

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan

pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998,

organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf

Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara

(DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993-1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan

BUMN, yakni Bapak Martiono Hadiantodan Bapak Bacelius Ruru.

JADI KEMENTRIAN

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan,

maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina

dan pengelola BUMN menjadi setingkay Kementrian Awal dari perubahan bentuk organisasi

tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementrian

Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang


8/21

bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng. Pada masa

ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN terbentuk

super holding.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat

dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan DepartemenKeuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun,

di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi

pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai

dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menanggani BUMN digabungkan

dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan

BUMN yang dipercayakan kepada Bapak Laksamana Sukardi. Beliau kemudian digantikan

oleh Bapak Rozy Munir. Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, di bawahkabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi

Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman

modal. Bapak Laksamana Sukardimenjadi Menteri BUMN dari tahun 2001 hingga 2004.

Kemudian, ketika Bapak SBY terpilih jadi Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri

yang menanggani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I,

Bapak Sugihartodipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (2004-2006), yang kemudian

digantikan Bapak Sofyan A. Djalil (2006-2009) dan Bapak Mustafa Abubakar(2009-2011).

Selanjutnya Bapak Dahlan Iskanmenjadi Menteri Negara BUMN hingga saat ini.


9/21

Kinerja Keuangan Pokok BUMN Tahun 2004-2013 (dalam Rp. juta)

Dari sisi pengeluaran, selama satu dekade Kabinet Indonesia Bersatu, belanja modal dan

operasional BUMN juga mengalami trend peningkatan. Peningkatan belanja ini pada gilirannya

akan memberikan multiplier effect dalam perekonomian nasional serta dalam jangka panjang

mendukung pertumbuhan organik BUMN.


10/21


11/21

BAGAN ORGANISASI KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEJABAT KEMENTRIAN BUMN


12/21

4. Peran BUMN Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan

mengurangi campur tangan Pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim

demikian ini dirumuskan perundangan yang akan meletakkan kembali peran BUMN sebagai

aparatur perekonomian negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Perumusan ini telah


13/21

melahirkan Undang-undang No 9 Tahun 1969 dimana dalam konsiderinya jelas mencerminkan

kedudukan /peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

1. Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi

Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa

ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.2. Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara

berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang

perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Pemerintah (BUMN) memiliki peran sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan pengatur

kegiatan ekonomi. BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi berupa ;

Kegiatan Produksi ;

Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini :

a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

b)

Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara

efektif dan efisien.

c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

d)

Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Kegiatan Konsumsi

Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti

halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan

pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah

akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya.

Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.

Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak,

seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-

pegawai pemerintah, dan sebagainya.

Kegiatan Distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi.

Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang

yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya

pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin

melalui BULOG.


14/21

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan

sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan,

membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan

pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh

kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha,

pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

a) Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b) Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha

Perbankan.

c) Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita

kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, PerjanPegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.

Kebijaksanaan di bidang perdagangan

Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan

ekspor dan kebijaksanaan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan

untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang

luar negeri. Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang

tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.

Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam

mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini.

a)

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.

b) Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.

c) Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

5. Permasalahan BUMN

a. Beberapa permasalahan BUMN pada tahun 2013

1.

Keuangan BUMN disamakan dengan keuangan negara.

2. Kekayaan BUMN disamakan dengan kekayaan negara.

3. Aset BUMN disamakan dengan aset negara.

4.

Kerugian BUMN disamakan dengan kerugian negara.

5. Piutang BUMN disamakan dengan piutang negara.

6. Merugikan BUMN disamakan dengan korupsi.

7.

BUMN disamakan dengan badan publik.


15/21

8. Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan disamakan dengan

penyelenggara negara.

9. Pengadaan barang dan jasa masih didorong menggunakan Perpres Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

10.

Sinergi BUMN dianggap melarang UU Anti Monopoli.11. BUMN masih dianggap sebagai instansi pemerintah.

12. Banyak masalah yang ingin mengatur BUMN.

13.

Regulasi BUMN jauh lebih banyak daripada swasta.

14. Kelembagaan BUMN lebih banyak daripada swasta.

15. Stigma BUMN sebagai sarang korupsi.

16.

BUMN masih sarat intervensi politik.

17.

Banyak permasalahan aset tetap BUMN (tidak produktif dan penjarahan).18.

Pengambilan keputusan strategis yang birokratis.

19. Pembinaan BUMN masih belum terpusat pada satu instansi.

20. Masih banyak pengurus BUMN yang kurang profesional.

21.

Kinerja BUMN yang kurang maksimal.

22. Penggunaan laba BUMN kurang memperhatikan kepentingan pengembangan BUMN.

Kasus BUMN pada Tahun 2013

1. Dugaan Kasus Korupsi PLTU Belawan Libatkan Direktur Utama PT PLN Nur

Pamudji dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji atas

dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan flame turbin GT2.1 & GT 2.2. Kasus korupsi di

PLN Belawan tersebut terjadi pada tahun anggaran 2012, dimana dalam pengadaan barang

dan jasa maupun sparepart dilakukan melalui penunjukkan langsung rekanan pelaksana.

Dalam kasus tersebut diduga telah terjadi penggelebungan harga (mark up) satuan

barang dan negara dirugikan. Total anggaran untuk penadaan barang, jasa dan onderdil pada

tahun anggaran 2012 diperuntukkan untuk PLTU Blok 2 Belawan bernilai Rp553 miliar.

Sementara itu, Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesai (AKKLINDO) menduga

pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Direktur Utama PT PLN NUr Pamudjoi dan direksi

lainnya memiliki potensi mengkaburkan kasus sebenarnya. Seharusnya yang bertanggung

jawab atas kasus tersebut adalah Dahlan Iskan karena pelaksanaan tender LTE GT 2.1 dan

2.2 kala itu Dahlan sebagai Direktur Utama PLN dan Nur Pamudji sebagai Direktur Energi

Primer.

Awalnya Direksi PLN sepakat menyatakan Mapna Co. memenuhi kualifikasi untuk


16/21

diundang dalam tender pengadaan barang spare part GT Siemens tipe V.94.2. Namun pada

awal tahun 2013 Direksi PLN memutuskan pembatalan proses langsung kepada Siemens

yang sedang berlangsung. Bahkan PLN meminta kepada panitia tender untuk melaksanakan

tender pemilihan langsung dengan peserta dibatasi yang hanya diikuti Siemens AG

(Jerman), Ansaldo Energia (Italia) dan Mapna Co. (Iran).Dalam proses pelakasanaan tender, PLN akhirnya menunjuk Mapna Co dibandingkan

Siemens AG meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal untuk pengadaan LTE GT

tersebut. Apalagi Mapna ternyata tidak memenuhi syarat kelayakan operasional dan

finansial. Bahkan panitia tender juga tidak melakukan pengecekan ke Mapna, diduga direksi

PLN telah melakukan intervensi kepada panitia tender.

2.

Praktik Monopoli Pelindo II Berujung Aksi Mogok Serikat PekerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan PT Pelindo II (Persero)

telah melanggar pasal 19 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak

Sehat. Pelindo II juga diharuskan menghapus klausul perjanjian tertutup dengan 20

perusahaan yang menggunakan jasa bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera

Barat. Atas pelanggaran tersebut KPPU memerintahkan PT Pelindo II (Persero) membayar

denda Rp 4 miliar dan harus disetor.

Memang Pelindo II telah memiliki anak usaha yang tidak hanya mengurusi pelabuhan

BUMN, bahkan masuk ke bisnis bongkar muat hingga logistik misalnya seperti PT Integrasi

Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dan PT Pelabuhan Petikemas

Indonesia. Akibat tindakan monopoli yang dilakukan oleh Pelindo II banyak perusahaan

bongkar muat lainnya menjadi merugi.

Sebelum KPPU memutuskan Pelindo II bersalah dalam melakukan tindakan monopoli.

Untuk pertama kalinya di tahun 2013, gabungan perusahaan jasa kepelabuhan mitra operator

Pelindo II melakukan mogok total. Aksi mogok tersebut dikarenakan Pelindo menguasai

hulu sampai hilir pelabuhan.

Kepemimpinan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino bukan hanya diguncang

aksi mogok akibat praktik monopoli tetapi juga harus menghadapi ketidakpuasan Serikat

Pekerja PT Pelindo II akibat cara kepemimpinannya. Serikat Pekerja Pelindo II tidak puas

dengan cara kepemimpinan RJ Lino karena kebijakannya berencana mencari utang sebesar

Rp20 triliun kepada World Bank selain itu penunjukkan proses konsultan pelabuhan tanpa

melalui mekanisme tender. Kemudian pengalokasian alat produksi yang dinilai tidak sesuai

dengan kebutuhan perusahaan.

Akibatnya Serikat Pekerja sepakat untuk meletakkan jabatannya dan hendak melakukan


17/21

mogok kerja dan menggandeng pengacara beken, Yusril Ihza Mahendra.

3. Permasalahan Tenaga Kerja Outsourcing BUMN Tak Kunjung Selesai

Hampir setahun permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN tidak pernah menemukan

kejelasan. Bahkan dari bulan Maret 2013 hingga saat ini Kementerian BUMN belum jugamengeluarkan kebijakan khusus dalam penyelesaian masalah tenaga kerja outsourcing.

Padahal Dahlan mengaku sudah memiliki konsep untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut, akan tetapi konsep tersebut hingga sekarang tak kunjung diungkapkan.

Kemudian Dahlan juga mengeluarkan kebijakan kepada seluruh perusahaan BUMN

untuk tidak mengikutsertakan perusahaan penyedia tenaga kerja outsoucing yang tidak

menjanjikan jenjang karir bagi tenaga kerja di perusahaan BUMN. Bahkan Dahlan berjanji

akan menaikkan gaji pegawai outsourcing di BUMN. Dahlan menjanjikan gaji terkecil bagipekerja outsourcing BUMN harus 10 persen diatas UMP. Jika tidak diindahkan, Dahlan

mengancam akan mencopot jabatan Direktur Utama.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar juga ikut-ikutan mengancam

akan memberikan sanksi kepada perusahaan BUMN jika masih memperkerjakan tenaga

kerja outsourcing diluar dari lima jenis pekerjaan diantaranya cleaning service, keamanan,

driver, catering dan jasa migas pertambangan. Hal itu tertuang melalui Permenakertrans No

12 Tahun 2012.

Namun pada perkembangannya Menteri BUMN, Dahlan Iskan malah mengeluarkan surat

edaran ke seluruh perusahaan BUMN yang berisi enam poin yang salahsatunya menegaskan

pembentukan satgas outsourcing. Namun para buruh menilai surat edaran yang dikeluarkan

oleh Dahlan tidak menjawab permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN. Apalagi satgas

yang dijanjikan akan beranggotakan para pekerja, manajemen perusahaan BUMN dan

Kementerian BUMN itu juga gagal terbentuk.

Akhirnya DPR pun mengingat Dahlan Iskan dan perusahaan BUMN agar menjalankan

rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Komisi IX DPR RI

dengan Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN.

Rekomendasi itu diantaranya adalah penghapusan sistem outsourcing di lingkungan BUMN.

Namun hingga kini rekomendasi itu itu tak juga dilaksanakan hingga DPR pun sampai pada

tahap habis kesabaran. Komisi IX DPR-RI berencana akan melayangkan hak interplasi

kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

4. PT Sang Hyang Seri Terlibat Korupsi Benih Hibrida

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memecat Direktur Utama PT Sang

Hyang Seri/SHS (Persero) Kaharuddin karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan


18/21

Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit hibrida di Kementerian Pertanian.

Padahal pada saat pengangkatan Kaharuddin sebagai Direktur Utama PT SHS, Menteri

BUMN Dahlan Iskan meminta agar tidak tergantung kepada proyek-proyek yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya dalam proyek-proyek yang

diselenggarakan sering menimbulkan permasalahan seperti proyek untuk pengadaan bibitdan pupuk decomposer.

Kasus ini bermula ketika Kementerian Pertanian melakukan pengadaan benih hibrida di

sejumlah daerah pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Kejaksaan menduga PT SHS

memenangi tender proyek dengan rekayasa bahkan kontrak pengelolaan cadangan benih

nasional sebesar lima persen tidak disalurkan ke kantor regional di beberapa daerah.

Kejaksaan Agung menduga PT SHS melakukan rekayasa penentuan harga komoditas dan

pengadaan benih program cadangan nasional fiktif.Selain Kaharuddin, Kejaksaan Agung pun telah menahan empat orang tersangka dalam

kasus tersebut diantaranya adalah mantan Direktur Keuangan dan SDM PT SHS tahun 2008-

2011 Rachmat, mantan Direktur Produksi PT SHS tahun 2008- 2011 Yohanes Maryadi

Padyaatmaja, mantan Direktur Litbang PT SHS tahun 2008- 2011 Nizwan Syafaat.

5. Politisi Senayan Memeras PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero)

Kasus dugaan pemerasan gula tersebut diawali dengan adanya pernyataan dari Menteri

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menyatakan ada upaya pemerasan

oleh para politisi DPR kepada sejumlah perusahaan BUMN. Setelah laporan tersebut,

Direktur Utama PT RNI (Persero) Ismed Hasan Putro mengaku ada beberapa anggota DPR

yang meminta kepada perusahaannya jatah 2.000 ton gula dengan alasan untuk dibagikan ke

daerah pemilihan.

Nama anggota DPR yang disebut yaitu Idris Sugeng. Ismed mengaku dirinya menolak

permintaan Idris, kemudian pada akhirnya Idris terpaksa membeli sebanyak 6 ton gula.

Kasus pemerasan para politisi kepada perusahaan BUMN bukan hanya dialami oleh PT

RNI, tetapi PT Merpati Nusantara Airlines pada saat kepemimpinan Rudy Setyopurnomo.

b.Beberapa Penyakit BUMN menurut Susilo Bambang Yudhoyono

1. BUMN mayoritas berusaha merambah segala sektor.

BUMN di Indonesia mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengembangkan usahanya

ke dalam segala sektor yang ada. Berusaha mengembangkan sayap seluas dan selebar-

lebar nya. Hal itu dikatakan buruk karena tidak semua bidang usaha sesuai dengan

kegiatan utama BUMN tersebut.Sebuah BUMN seharusnya fokus dan maksimal dalam

bidang usaha yang menjadi kegiatan utamanya. Perilaku tidak fokus dan merambah


19/21

semua bidang usaha ini apabila tidak disertai dengan strategi matang bisa menjadi

penyebab kebangkrutan BUMN.

2. Bahwa BUMN harus memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya bagi Negara.

BUMN dituntut untuk memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi perekonomian

bangsa namun hal tersebut sering kali tidak disertai dengan melihat kedalam kondisi didalam BUMN itu sendiri, sehingga ada kemungkinan keruntuhan perekonomian

BUMN.

3. BUMN menjadi obyek bancakan atau obyek eksploitasi bersama.

Situasi ini terjadi ketika satu atau sekelompok orang berusaha mendapat keuntungan

pribadi dari setiap kegiatan BUMN. Kondisi tersebut akan sangat merugikan BUMN

karena keuntungan yang seharusnya disumbangkan kepada masyarakat justru dinikmati

oleh segelintir orang saja.


20/21

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

BUMN di Indonesia telah berusaha melaksanakan visi dan misi dengan baik. Saat ini,

perkembangan BUMN di Indonesia sudah semakin baik. Tujuan awal BUMN yang pada

awalnya adalah sebagai wadah nasionalisasi perusahaan asing, saat ini, BUMN berusaha untuk

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Saat ini, menteri BUMN Indonesia yaitu Dahlan Iskan

telah berusaha meningkatkan kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui asset yang dimiliki BUMN sesuai dengan tujuan BUMN. BUMN sangat berperan

sebagai salah satu alat agar semua asset penting Negara dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatIndonesia.

Walaupun BUMN telah berusaha bekerja dengan baik, perusahaan ini tidak lepas dari

permasalahan perusahaan pada umumnya, misalnya KKN. Namun, pemerintah telah berusaha

untuk mengatasi semua permasalahan itu.


21/21

DAFTAR PUSTAKA

1.

Sugiharto et al. 2005. BUMN Indonesia: Isu, kebijakan Dan Strategi. PT Elex MediaKomputindo: Jakarta

2. http://www.anneahira.com/bumn.htm

3.

www.bumn.go.id

4. www.lontar.ui.ac.id

5. http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem

perekonomian-indonesia/

6.

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pem

erintah_.28BUMN.29

7.http: //www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-D ir ongrong-22-

Permasalahan.html

8.http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-

menimpa-bumn-sepanjang-2013

9.http: //wanameru.blogspot.com/2011/06/kondisi -bumn-dan-masalah-masalah-bumn.html
http://www.anneahira.com/bumn.htmhttp://www.anneahira.com/bumn.htmhttp://www.bumn.go.id/http://www.bumn.go.id/http://www.lontar.ui.ac.id/http://www.lontar.ui.ac.id/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://wanameru.blogspot.com/2011/06/kondisi-bumn-dan-masalah-masalah-bumn.htmlhttp://wanameru.blogspot.com/2011/06/kondisi-bumn-dan-masalah-masalah-bumn.htmlhttp://wanameru.blogspot.com/2011/06/kondisi-bumn-dan-masalah-masalah-bumn.htmlhttp://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=2013112-ini-dia-kasus-kasus-yang-menimpa-bumn-sepanjang-2013http://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.imq21.com/news/read/87033/20120831/110409/BUMN-Masih-Dirongrong-22-Permasalahan.htmlhttp://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29#1._Pemerintah_.28BUMN.29http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://goodaspiration.wordpress.com/2013/04/18/peranan-bumn-dalam-sistem%20perekonomian-indonesia/http://www.lontar.ui.ac.id/http://www.bumn.go.id/http://www.anneahira.com/bumn.htm

Makalah PI New1.docx

Documents

Transcript of Makalah PI New1.docx