MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
-
Upload
rian-ardiansyah -
Category
Documents
-
view
38 -
download
0
Transcript of MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan
merdeka tidaklah mudah. Pada awal kemerdekaan, meskipun bangsa Indonesia telah
memiliki unsur-unsur pokok pembentukan negara dengan pemerintahan yang
berdaulat, tetap saja pihak belanda dan sekutu ingin mempertahankan kekuasaanya di
Indonesia sebagai bangsa Penjajah. Padahal, bangsa Indonesia menolak secara tegas
bentuk penjajahan di negaranya sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang
dasar 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah
kewajiban dan tanggung jawab membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, bela negara merupakan
hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia (RI). Bela negara adalah
upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap
ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.
Mengingat arti penting perjuangan menegakkan dan mempertahankan
kemerdekaan, terhadap suatu hal yang perlu diingat bahwa perjuangan tersebut tidak
terlepas pada semangat perstuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut tertumpu
pada tingginya semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Dengan semangat
nasionalisme inilah penjajahan di bumi Indonesia berhasil dihancurkan. Oleh karena
itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka membangun negara dengan berbagai
pembangunan yang bermanfaat dan bersifat menyejahterakan seluruh rakyat
Indonesia.
Mengingat tidak mudahnya kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa
Indonesia, sudah selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia bersatu menjalin
persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dengan berbagai kegiatan yang
bermanfaat. Salah satu upaya warga negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan
adalah upaya pembelaan terhadap negara meskipun tidak harus dengan kekuatan
senjara dan fisik. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara diatur
lebih lanjut dalam Undang-Udang. Seperti diatur Undang-Undang No.3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1) menerangkan bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan pasal 9 ayat
(2) yang menerangkan bahwa keikut sertaan warga negara dalam upaya bela negara,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melallui: Pendidikan
Kewarganegaraan, Pelatihan dasar Kemiliteran Secara wajib, Pengabdian sebagai
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pengabdian Sesuai dengan Profesi.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa hakikat dari pertahanan negara?
2. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan bersifat semesta?
3. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan di era tahun 1950-an?
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan
1. Menjelaskan konstribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap sistem
pertahanan negara.
2. Memaparkan substansi-substansi pendidikan kewarganegaraan terhadap
sistem pertahanan negara
3. Menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap pembaca paper ini
1.3.2 Manfaat
1. Mengetahui konstribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap sistem
pertahanan negara.
2. Mengetahui substansi-substansi pendidikan kewarganegaraan terhadap
sistem pertahanan negara
3. Tumbuhnya rasa nasionalisme kepada diri kita.
BAB 2. PEMBAHASAN
2.1 Hakikat Pertahanan Negara
Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan
bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan
kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka
dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah
negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (Sudarsono,
2008).
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional merupakan segala usaha
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat
semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban
warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan / Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme,
seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab membela negara hanya terletak pada
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, bela
negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia (RI).
Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik
Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam (Nurdiman, 2007).
Menurut Khirana (2012). Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan
dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional
merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara
untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga
kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian
Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di
beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer,
pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif
dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai
dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap
pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi
pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Jenis Pertahanan
1. Pertahanan Militer untuk Menghadapi Ancaman Militer
Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang
dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam
komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung.
Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi
militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer
Selain Perang (OMSP)
2. Pertahanan Nonmiliter/Nirmiliter untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter/
Nirmiliter.
Pertahanan nonmiliter disebut juga dengan pertahanan nirmiliter merupakan
kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional
untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman
nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk
keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi
kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada
intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan
teknologi. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak
menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi
pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi
melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Komponen Pertahanan
Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "komponen utama" dengan
didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem
Pertahanan Negara dalam menghadapi Ancaman Nonmiliter menempatkan lembaga
pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan
sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan
bangsa. Pembegian komponen pertahan sebagai berikut :
1. Komponen utama
"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia , yang siap digunakan untuk
melaksanakan tugas tugas pertahanan.
2. Komponen cadangan
"Komponen cadangan" adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk
dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan
kemampuan komponen utama.
3. Komponen pendukung
"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.
"Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat Dimobilisasi dan
didemobilisasi terdiri dariSumber Daya Alam ,Sumber Daya Buatan , serta sarana dan
prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor
geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara
dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.
2.2 Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat Semesta
Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu landasan demi terciptanya suatu
pertahanan negara, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak
dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka
dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah
negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (Sudarsono,
2008).
Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan
berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam
membangun pertahanan yang modern. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat
kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan
menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan
perannya masing- masing.
Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan,
kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi
pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan
mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya
pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di
seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan
pertahanan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan kemampuan warga negara dalam usaha
meningkatkan hubungan antar warga negara dan negara. Pendidikan
kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat
kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa
indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Melalui pendidikan
kewarganegaraan, setiap warga negara harus mampu memahami, menganalisis, dan
menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara
secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita sejarah nasional seperti yang
digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan diberikan
disemua jenjang pendidikan dari SD sampai dengan Pengguruan Tinggi Negeri
(Nurdiaman, 2007).
2.3 Pendidikan Kewarganegaraan di Era Tahun 1950
Perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai sejak,
sebelum, dan selama penjajahan. Kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan
menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Dalam
kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa, maka perjuangan non fisik sesuai
dengan bidang profesi masing-masing memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi
setiap warga negara Indonesia pada umumnya. Selain itu juga bagi mahasiswa
sebagai calon cendekiawan pada khususnya yaitu melalui Pendidikan
Kewarganegaraan (Lemhanas, 2007).
Pada tahun 1950 Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pada pendidikan
sekolah menengah keatas (SMA) dimana dikatakan bahwa kewarganegaraan yang
diberikan disamping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Namun, pelajaran tersebut tidak
diberikan secara ilmu pengetahuan melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional
serta kewarganegaraan yang baik (Kartika, 2013).
Munurut Azra (Dalam Rahayu,2007), pendidikan kewarganegaraan, civic
education dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substanstif
tidak saja mendidik generasi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan
kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga
membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, global society.
Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU SPN Tahun 2003)
(Sarbini,2012).
Pendidikan Kewiraan tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air
dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang
diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar
sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut
diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan (Dewi, 2011). Perkembangan
kurikulum dan materi Pendidikan Kewarga negaraan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darai PKn
berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973,
merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di
PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan
Pendidikan Perwira Cadangan di PT.
b. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan
Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:
i. Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan Nasional
ii. Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).
c. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa:
i. Pendidikan Kewiraan bagi PT adalah bagian dari Pendidikan
Kewarganegaraan
ii. Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan
d. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan
termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan Pendidikan
Agama, Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.
e. Kep. Mendikbud tahun 1994, menentukan:
i. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan
Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila.
ii. Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa
f. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan antara lain:
i. Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah
satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU
dalam susunan kurikulum inti
ii. Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap
mahasiswa pada PT
g. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:
i. Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah
satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK
dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
ii. Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap
mahasiswa pada PT untuk program diploma III, dan strata 1.
h. Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan
antara lain:
i. Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang
tidak dapat dipisahkan dari MPK
ii. MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia 3) Mata
Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa
pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.
i. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar
Mahasiswa menentukan antara lain:
i. Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
5. Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)
ii. MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk
mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian
mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
iii. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam
kurikulum yang berlaku secara nasional
iv. MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum
setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari bahasa
Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
v. MPK untuk PT berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan
Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan
1) Awal 1979, materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari
Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan Strategi Nasional, Politik
dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, sistem Hankamrata. Mata kuliah
ini bernama Pendidikan Kewiraan.
2) Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri
atas pengantar yang bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan
interelasinya dengan bahan ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap
ada.
3) Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan
yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan
materi pendahuluan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi
nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta.
4) Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan
tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan
nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional
5) Tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar
sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan
nasional, politik dan strategi nasional.
BAB. 3 KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat
semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan
kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka
dan berdaulat. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang
dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan
ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern. Pendidikan
kewarganegaraan merupakan suatu landasan demi terciptanya suatu pertahanan
Negara.
Pada tahun 1950 Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pada pendidikan sekolah
menengah keatas (SMA) dimana dikatakan bahwa kewarganegaraan yang diberikan
disamping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Namun, pelajaran tersebut tidak diberikan
secara ilmu pengetahuan melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional serta
kewarganegaraan yang baik.
3.2 Saran
Ketahanan nasional sangatlah penting, karena itu akan lebih baik Menerapkan
ketahanan nasional memang tidak mudah. Perlu adanya usaha dan kerja keras yang
melibatkan seluruh warga indonesia agar negara dapat damai dan sejahtera. Sebagai
seorang pemuda dan pemudi harusnya kita dapat mempertahankan ketahanan bangsa
kita.
Daftar Pustaka
Dewi, M,R. 2011. Pengertian, Tujuan, Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
[Online]. http://chubhichubhi.blogspot.com. diakses pada 21 Februari 2014.
Khirana. 2012. Sistem Pertahanan Negara Indonesia .[Online]
http://kreytys.blogspot.com. diakses Pada 20 Februari 2014.
Kartika, Sofia. 20013. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan. [Online]
http://sofiakartikablog.wordpress.com . diakses pada 21 Februari 2014
Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: Digital Book Universitas
Gunadarma.
Nurdiaman, Aa. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan
Bernegara. Jakarta: Pribumi Mekar.
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati diri
Bangsa. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sarbini, 2012. Pembinaan Kepatuhanpeserta Didik Terhadap Norma Sekolah.Vol 2.
No. 4: 47-56.
Sudarsono, 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Departemen Pertahanan.