BAB. I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu Menurut pasal 1

Ayat (6) dijelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku. Nah, kali ini saya akan menganalisa kasus pelanggaran hak asasi manusia

yang terjadi di Mesuji.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya konflik di Mesuji ?

2. Apa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji?

3. Apa Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM di

Mesuji ?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Timbulnya Konflik.

Tiga kasus bentrokan fisik di Mesuji saat ini dipicu oleh konflik agrarian yang

menempatkan pemilik modal pengelola perkebunan kelapa sawit berhadaphadapan

langsung dengan rakyat. Rakyat marah karena merasa tanah milik mereka dikuasai

pihak perkebunan, sementara perkebunan merasa tanah yang mereka kelola

berdasarkan izin Menteri Kehutanan diserobot warga.

Pertama, kasus pengelolaan lahan milik adat di areal kawasan Hutan Tanaman Industri

Register 45 Way Buaya tepatnya di Talang Pelita Jaya Desa Gunung Batu. Kasus ini

telah mencuat pada Februari 2006.

Kedua, kasus sengketa tanah lahan sawit seluas 1.533 hektare antara warga Desa Sei

Sodong dengan PT. Sumber Wangi Alam yang berakhir dengan tragedi pembantaian

terhadap dua orang petani tak bersenjata di tengah kebun sawit pada 21 April 2011.

Dan ketiga, kasus tanah lahan sawit seluas 17 ribu hektare antara warga Desa

Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah kuning dengan PT. Barat Selatan Makmur

Investindo yang puncaknya berujung kematian Zaini pada 10 Nopember 2011.

Pemicu konflik yang terjadi di areal kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Way

Buaya tepatnya di Talang Pelita Jaya Desa Gunung Batu adalah karena pemerintah

telah memperluas luas kawasan hutan dimana sebagian lahan merupakan tanah

adat/ulayat. Tuntutan warga Desa Gunung Batu atas lahan seluas 7 ribu hektar, hanya

dikabulkan 2.300 hektar untuk kemudian di enclave dari kawasan Hutan Tanaman

Industri. Dan ketika warga adat memberikan lahan untuk dikelola kepada warga lokal

pihak perusahaan dan aparat menstigma mereka sebagai perambah hutan.

Sedangkan pemicu konflik di daerah lain adalah tindakan pihak perkebunan sawit yang

merampas dan menguasai tanah warga dalam waktu yang lama mulai 10-17 tahun.

Perusahan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang

Perkebunan. Undang-undang ini memberikan legalitas yang kuat kepada perusahaan-

perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat.

2. Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi Di Mesuji, Lampung.

Siapapun pasti tak akan menyangkal bahwa setiap negara yang (ingin menjadi) besar,

haruslah didukung peran aparat keamanan yang tegas, amanah dan sekaligus mampu

menjadi pengayom rakyat. Polri adalah salah satu unsur penegak hukum yang penting

di negeri ini. Sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat Polri (seharusnya) selalu

menempatkan diri sebagai pelindung rakyat dalam berbagai situasi. Apalagi jika

mencermati Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 8/2009 tentang Implementasi

Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara. Sangat

jelas digariskan, setiap anggota Polri dalam bertindak harus sungguh-sungguh

didasarkan atas pemahaman terhadap standarstandar HAM dan sejauh mungkin

menghindarkan tindakan kekerasan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI secara jelas menegaskan posisi

Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 2 disebutkan adalah sebagai salah satu fungsi

pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwasanya ada sembilan orang yang menjadi korban meninggal dalam bentrokan

antara warga dan pihak perusahaan pengelola lahan di Mesuji Lampung dan Sumatra

Selatan. Salah seorang korban, Mathius Toto Nugroho, mengaku warga merasa

terintimidasi dan tidak dilindungi.

Mathius juga menuturkan konflik terjadi dari tahun 2009. "Terakhir konflik terjadi 10

Novemper 2011 dan terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat (polisi). 1 tewas

dan 8 lainnya luka tembak. Sementara yang mengalami pembusukan di kaki akibat luka

tembak ada 3 orang," katanya.

Dua kali bentrokan yang terjadi di Mesuji, Lampung pada 6 November 2010 dan 10

November 2011 masing-masing menewaskan satu orang warga. Tiga orang polisi di

Polda Lampung yang terbukti melepaskan tembakan hingga menewaskan dua orang

korban akan segera dipidanakan.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat bertentangan dengan Hak

Asasi Manusia dan juga bertentangan dengan tujuan Kepolisian Negara Indonesia itu

sendiri. Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 2 Tahun 2002 Pasal 4 bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia.

Jadi, dalam hal ini aparat penegak hukum sudah melanggar UU No 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya. Dimana aparat penegak

hukum telah menghilangkan hak orang lain untuk hidup seperti yang diatur dalam pasal

9 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dan juga melanggar pasal 30 Ayat 4 UUD 1945

tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran

HAM yang terjadi di Mesuji .

Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih menjelaskan tiga orang

polisi yang akan segera diperiksa secara pidana yaitu Kasubbag Bin Ops Polres

Tulangbawang AKP Wetman Hutagaol, Kanit Patroli Satuan Sabhara

PolresTulangbawang Aipda Dian Permana serta Bripda Setiawan. Ketiga polisi tersebut

jugatelah dilakukan sidang disiplin secara terpisah dengan diberi sanksi kurungan

badan selama 14 hari.

Tiga orang polisi di Polda Lampung yang terbukti melepaskan tembakan hingga

menewaskan dua orang korban akan segera dipidanakan. Kemenkumham juga

membuat tim gabungan pencari fakta Mesuji yang langsung dipimpin oleh

Wamenkumham, Denny Indrayana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bahwasanya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum dalam bentrokan antara warga dengan Perusahaan di Mesuji.

Pelanggaran itu berupa penembakan beberapa anggota masyarakat pada saat

mengamankan aksi masa yang berujung bentrok itu. Tentu hal ini melanggar UU No 39

Tahun 1999 Tentang HAM dan UUD 1945.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin

akan dikenai sanksi berupa sanksi tertulis dan Mutasi. Bagi anggota kepolisian yang

terbukti melakukan penembakan akan dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

Saya selaku mahasiswa dan masyarakat Indonesia menyarankan kepada pimpinan

POLRI agar segera mengevaluasi tubuh POLRI. Agar jangan sampai POLRI yang

sekarang menjadi TENTARA yang dulu pada era Reformasi. Yang mana, pada saat itu

tentara di jadikan alat bagi penguasa. Bagi pemerintah terutama Kementerian Hukum

dan Ham, segera usut tuntas masalah sengketa tanah yang terjadi di Mesuji. Khusunya

pelanggaran Ham yang terjadi disana.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 2010, Citra Umbara, Bandung.

2. Undang-Undang Dasar 1945, Permata Bangsa.

3. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.

4. Www.Google.Com/ Kasus sengketa Tanah yang terjadi di Mesuji.

5. Harian Analisa,Sabtu, 17 Desember 2011.