1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata korupsi mungkin tak asing lagi didengar dalam kehidupan

sehari-hari dan bahkan hampir setiap detik dan menit kata korupsi selalu

kita mendengarkannya baik secara media on line, media cetak maupun

lewat media elektronik/televisi. Mungkin kita sering bertanya seperti apa

korupsi itu sebenarnya? Korupsi bukanlah hanya mengelapkan uang

Negara tetapi korupsi juga bisa dikatakan ketika kita tidak tepat waktu

misalnya, ketika kita membuat sebuah kesepatan dalam jadwal pertemuan

didalam forum atau membuat janji terhadap orang lain tapi kita terlambat

datang , secara tidak langsung kita telah melakukan korupsi yang namanya

“KORUPSI WAKTU”. Apalagi kalau kita nantinya berbicara korupsi

uang Negara yang akan mengakibatkan terjadi kemiskinan Bangsa ini

secara perlahan-lahan. Dalam memberantas kasus korupsi untuk

membantu para penegak hukum peran mahasiswa sangatlah dibutuhkan

guna membantu penegak hukum memberantas Korupsi dalam

menyelamatkan uang rakyat dari tangan para Koruptor seperti yang terjadi

akhir-akhir ini dan juga menjaga kedaulatan bangsa didalam

mengantisispasi terjadinya kemiskinan terhadap Bangsa ini. Didalam

sejarah mecatat bahwa Mahasiswa sangatlah memiliki peran yang sangat

signifikan dalam sejarah Indonesia. Dimulai dari sejarah perjuangan

kemerdekaan hingga sampai pada fase mengisi kemerdekaan dan

mengawal keutuhan Bangsa. Mahasiswa juga selalu siap untuk maju

kedepan jika ternyata pemegang amanat rakyat tidak menjalankan

amanatnya dengan baik. Orde Lama ditumbangkan oleh kekuatan

mahasiswa dan orde baru pun juga ditumbangkan oleh kekuatan

mahasiswa sehingga melahirkan reformasi. Terakhir menurut penulis

1

2

gerakan mahasiswa kembali mencapai puncaknya dalam mempertahankan

keutuhan KPK dan menghentikan kriminalisasi pimpinan KPK Bibit

Chandra.

Namun apakah peran mahasiswa saat ini hanya sampai batas dalam

tataran aksi terutama untuk kasus korupsi? Memang mahasiswa saat ini

banyak terjebak dalam tindakan responsif bersifat aksi ketika terdapat

pelanggaran oleh aparatur negara. Bahkan kondisi yang sangat

menyedihkan adalah Mahasiswa saat ini terjebak dalam pragmatisme

sehingga mampu dijadikan alat kekuasaan sehingga menghilangkan

kekritisannya terhadap korupsi, justru menjadi aktor penikmat hasil

korupsi. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dalam makalah ini akan

diuraikan mengenai peran mahasiswa dalam gerakkan anti korupsi yang

meliputi pengertian, ciri, modus, dampak korupsi, upaya pemberantasanya

serta peran mahasiswa dalam gerakkan anti korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari korupsi?

2. Apa sajakah ciri-ciri korupsi?

3. Bagaimanakah dampak dari korupsi?

4. Bagaimana peran mahasiswa dalam gerakkan anti korupsi pada tingkat

lokal dan nasional?

5. Bagaimana Upaya pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan pengetian korupsi.

2. Menjelaskan ciri-ciri korupsi.

3. Mengetahui dampak dari korupsi.

3

4. Mengetahui peran mahasiswa dalam gerakkan anti korupsi pada

tingkat lokal dan nasional.

5. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi.

4

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (Fockema Andrea,

1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya,

disebutkan pula bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere—satu kata

dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian

dikenal istilah corruption, corrupt (Inggris), corruption (Prancis), dan

“corruptic/korruptie” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini

menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang

busuk, jahat, dan merusakkan” (Dikti, 2011). Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi,

yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi

diturunkan dari kata korup yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka

memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok

(memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Selain itu, ada kata koruptif yang bermakna bersifat korupsi dan

pelakunya disebut koruptor. Menurut Black’s Law Dictionary, korupsi

adalah perbuatan yang dilaku- kan dengan maksud untuk memberikan

suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara

salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan

kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Syed Hussein Alatas, pakar

sosiologi dari negeri jiran, menyebutkan adanya benang merah yang

menjelujur dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum

di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran

norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan,

4

5

pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat

yang diderita oleh masyarakat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi

dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah

tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk,

jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas.

Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal

keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung

jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran

hukum.

B. Ciri-ciri Korupsi

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri

korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan

korup. Syed Hussein Alatas dalam Sumarwani S. (2011), mengemukakan

ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

1. suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan

amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan

wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau

kelompoknya.

2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau

masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan

mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan

memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan

yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.

6

3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan

khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya

untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye

partai politik.

4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan ketika orang-orang

yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi

biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak

penyimpangan yang dilakukannya.

5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi

melibatkan adanya pemberi dan penerima

6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau

yang lain. pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan

mengambil keuntungan bersama.

7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki

keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya.

Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah

Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya

8. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk

pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga

pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu

negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

C. Dampak dari korupsi

1. Kesejahteraan umum Negara menjadi tergganggu

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar

bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan

pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat

7

luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan

yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-

perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya

mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang

memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

2. Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di

dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata

pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara

menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di

badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di

pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan

menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik

menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari

pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan

pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat

yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan

nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

3. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Chetwynd et al (2003), korupsi akan menghambat

pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing. Mereka

mencontohkan fakta business failure di Bulgaria yang mencapai angka

25 persen.

Maksudnya, 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami

kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap

tahunnya akibat korupsi penguasa. Selanjutnya, terungkap pula dalam

catatan Bank Dunia bahwa tidak kurang dari 5 persen GDP dunia

setiap tahunnya hilang akibat korupsi. Sedangkan Uni Afrika

8

menyatakan bahwa benua tersebut kehilangan 25 persen GDP-nya

setiap tahun juga akibat korupsi.Menurut Mauro (2002),Setelah

melakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan bahwa

kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0-10) akan

mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sedangkan

Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1

poin IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7

persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia

tahun 1999-2004. Menurut Gupta et al (1998). Menyatakan fakta

bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi

pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8

persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat

signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

4. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam

menjalankan program pembangunan.

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah,

layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan

hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) menyimpulkan

bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan

kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan

kematian bayi mengalami peningkatan.Sebagai akibat dampak pertama

dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Terkait dengan hal ini, riset

Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar 2,52

poin akan meningkatkan koefisien Gini sebesar 5,4 poin. Artinya,

kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan

semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya

aliran dana dari masyarakat umum kepada para elit, atau dari

kelompok miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi.

5. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

9

Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain

meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan

kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan

kepedulian terhadap sesama. Rasa saling percaya yang merupakan

salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Akibatnya, muncul

fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa

percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap institusi negara.

Perasaan aman akan berganti dengan perasaan tidak aman (insecurity

feeling). Inilah yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai

libaasul khauf (pakaian ketakutan). Fakta bahwa negara dengan

tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat ketidakpercayaan dan

kriminalitas yang tinggi pula. Ada korelasi yang kuat di antara

ketiganya.

6. Mempersulit Pembangunan Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi

kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit

pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan

yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga

karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam

negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau

karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi

mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi,

konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan

sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan

hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga,

korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang

memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya

mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi

menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan

mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana

10

sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah

kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek

korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi

juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan,

lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi

kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan

tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.Para pakar ekonomi

memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan

pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah

korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan

perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri,

bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang

sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank

di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang

sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok),

namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui

investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari

Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai

1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187

triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri.

(Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan)

telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur

Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-

stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering

menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi.

Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan

mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa

depan.

7. Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan

menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan

pendapatan.

11

Terkait dengan hal ini, riset Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa

peningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini

sebesar 5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan

kelompok miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh

semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat umum kepada para

elit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi.

8. Korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan.

Peningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini

sebesar 5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan

kelompok miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh

semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat umum kepada para

elit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi

D. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada tingkat lokal dan

nasional

1. Di Tingkat Lokal dan Nasional

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan

mencegah terjadinya perilaku korup dan berkembangnya budaya

korupsi di tengah masyarakat. Dalam gerakan antikorupsi ini

mahasiswa dapat menjadi pemimpin (leader), baik di tingkat lokal

maupun nasional serta memiliki kesempatan untuk memberikan

rekomendasi kepada pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh

mahasiswa dimulai dari lingkungan kampus yaitu dengan

menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, kemudian menyosialisasikan

ke luar lingkungan kampus atau perguruan tinggi lainnya dengan

dukungan BEM. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi internet

dan media sosial dengan mengadakan situs opini antikorupsi atau

menciptakan komunitas-komunitas antikorupsi di dunia maya. Contoh

lain khusus Poltekkes, disisipkannya materi tentang gerakan

12

antikorupsi pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan di BEM

Politenik Kesehatan Kemenkes, pembuatan poster dan spanduk

antikorupsi, serta mengadakan gerakan jujur dalam ujian. Hal yang

penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah

salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi.

Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai selarasnya antara

ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, perbuatan

pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa

pula diartikan sebagai kejujuran (KPK, t.t.). Bagaimana cara agar

integritas dapat ditanamkan?

a. Mendalami dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika

Menerapkan nilai-nilai agama dan etika menjadi filter bagi setiap

individu. Manusia menyadari ada kehidupan setelah kematian, dan

setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan

yang dilakukan. Perbuatan korupsi adalah dosa, harta hasil korupsi

adalah barang haram, yang akan membawa akibat yang tidak baik

bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akibat tersebut bisa

langsung terasa di dunia, atau mungkin nanti berupa siksa di

neraka. Kesadaran akan hal ini, membuat setiap orang lebih

berhati- hati, dan tidak terjebak ke dalam perilaku korupsi.

b. Belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi Banyak

tokoh bangsa yang memiliki integritas, seperti Muhammad Natsir,

Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Hoegoeng. Mahasiswa

perlu membaca kisah atau biografi tokoh tersebut untuk menjadi

pelajaran dan contoh keteladanan.

c. Berlatih dari hal-hal yang kecil Jangan berbicara tentang korupsi

jika masih suka melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah

sembarangan, menyontek, melanggar hal-hal lain yang dianggap

“sepele”. Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi yang

demikian masif jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk

13

melakukan pelanggaran “kecil”? Integritas harus ditanamkan

secara bertahap, mulai dari yang kecil dan terdekat dengan diri

kita. Melanggar aturan lalu lintas bisa menjadi bibit perilaku

korup. (Sumber: yustisi.com)

d. Mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama Gerakan

berintegritas harus menjadi gerakan massal dan menyebar.

Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan.

Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka

mengabaikan integritas. Karena itu, mahasiswa dapat mengajak

lingkungan terkecilnya yaitu keluarga untuk menjunjung tinggi

integritas.

e. Melakukannya mulai dari sekarang Lakukan mulai dari sekarang

juga, dan tidak ditunda. Mulai dari yang kita bisa. Korupsi sudah

menggurita dari masa ke masa maka apabila dibiarkan berlarut-

larut dan berurat akar dapatlah kita bayangkan bagaimana masa

depan Indonesia kelak. Anda sebagai mahasiswa akan

merasakannya, begitu pula adik-adik dan anak-anak Anak kelak

akan menjadi generasi yang sudah tidak bisa menikmati apa-apa

lagi dari Bumi Pertiwi tercinta ini. Mengapa? Karena semua

kekayaan Indonesia sudah dijarah oleh para koruptor dan

ditempatkan di negara-negara lain. Hal inilah yang harus kita

cegah bersama sekarang juga.

E. Upaya Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi

Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita,

korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi

juga masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah

mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun

upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah:

1. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus

14

Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa

yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak

boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan

sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen

kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada

para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya.

Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola

pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih

parah adalah menjadisebuahkarakter.

Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga

harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga

tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin

mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan

mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus

kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk

mempertanyakan dan menuntut sebuah transparasi dan jaminan yang

jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai

pengontrol kebijakan internal universitas.

Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai

pihak pengontrol kebijakaninternal kampus maka bisa menekan jumlah

pelaku korupsi. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari

korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat

koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih

mengetahui secara jelas signifikansi resiko korupsi di lingkungan

kampus.Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau

komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas

tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa

menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya

korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat

pengontrol terhadap kebijakan internal kampus.

15

Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM

(semacam BEM) ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio

gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW

dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula

mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi

terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi.

2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan

korupsi.

Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada

masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada

nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat

sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam

menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi

yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat

dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang

relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan

dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya

bukan hanya pemerintah saja melainakan seluruh lapisan masyarakat.

3. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen

pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu

untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak

memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan

masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya

dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan

jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.

4. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan

kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.

5. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.

6. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari

pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

16

7. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang

penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.

8. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan

aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan

masyarakat luas.

17

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena

mengancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu

peran serta semua lapisan masyarakat. Mahasiswa adalah salah satu

bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signifikan dalam

memperngarhi kebijakan pemerintah dan menggerakkan lapisan

masyarakat yang lain. Sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih

efektif. Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa adalah menciptakan

lingkungan bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan

kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi dan menjadi

alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Maka mahasiwa harus

lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi supaya upaya mereka

berjalan semaksimal mungkin.

Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menajadi “jalan

tak ada ujung”, melainkan “jalan itu harus lebih dekat ke ujung

tujuan”. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat

ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi

etika atau akhlak manusia.

B. Saran

Dengan penulisan makalah ini penulis berharap makalah ini

dapat menambah pengetahuan pembaca tentang apa itu korupsi yang

meliputi pengertian, ciri, modus, dampak, peran mahasiswa dalam

gerakan anti korupsi, dan upaya pemberantasanya. Diharapkan juga

masyarakat mampu mengaplikasikan hal-hal yang berkaitan dengan

tindakan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kritik

dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

20

18

DAFTAR PUSTAKA