KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun

makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini berjudul

‘Perkembangan Masyarakat pada Percaturan Dunia dalam bidang Kebudayaan,'

'untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah ilmu sosial dasar.

Garis besar makalah ini meliputi pendahuluan, landasan teori,

pembahasan, dan penutup. Pendahuluan berisi latar belakang pembuatan makalah,

identifikasi problematika, rumusan masalah, tujuan pembuatan makalah dan

manfaat pembuatan makalah. Landasan teori memuat globalisasi, budaya,

pengaruh globalisasi dan perkembangan globalisasi di Indonesia. Pembahaan

berisi dampak-dampak kebudayaan akibat globalisasi, penegakan aturan yang

jelas dalam rangka menjaga identitas bangsa, dan pencegaha yang dapat

dilakukan. Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu tersusunnya makalah ini. Penulis menyadari tidak ada sesuatu yang

sempurna di dunia ini begitu pula makalah ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan makalah ini di

masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu

mengenai perkembangan budaya dalam era globalisasi di Indonesia dan dapat

memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Maret 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................................ i

DAFTAR ISI......................................................................................................................................... ii

BAB 1...................................................................................................................................................1

PENDAHULUAN.................................................................................................................................1

1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................1

1.2 Identifikasi Problematika.......................................................................................................3

1.3 Rumusan Masalah..................................................................................................................3

1.4 Tujuan Pembuatan Makalah..................................................................................................3

1.2 Manfaat..................................................................................................................................4

1.5.1 Manfaat Teoritis.............................................................................................................4

1.5.2 Manfaat Praktis..............................................................................................................4

BAB II...................................................................................................................................................5

LANDASAN TEORI............................................................................................................................5

2.1 Pengertian Hukum.................................................................................................................5

2.2 Fungsi Hukum.......................................................................................................................5

2.3 Ciri-ciri Negara Hukum.........................................................................................................6

2.4 Mafia Hukum.........................................................................................................................6

BAB III..................................................................................................................................................7

PEMBAHASAN...................................................................................................................................7

3.1 Modus Mafia Hukum.............................................................................................................7

3.2 Undang – undang terkait mafia hukum..................................................................................7

BAB IV...............................................................................................................................................10

PENUTUP...........................................................................................................................................10

4.1 Kesimpulan..........................................................................................................................10

4.2 Saran....................................................................................................................................10

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................11

ii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam definisi globalisasi menurut beberapa ahli, salah satunya

adalah Jan Aart Scholte mengatakan globalisasi adalah, “serangkaian

proses dimana relasi sosial menjadi relatif terlepas dari wilayah geografis”.

Mafia merupakan sebuah singkatan yang kemudian menjadi istilah

umum dan diidentikkan dengan gerombolan penjahat (Gangster). Istilah

mafia berasal dari Negara Italia. M.A.F.I.A adalah singkatan dari Morte

Alla Francia Italia Anela yang berarti Bunuh Orang-Orang Perancis adalah

Seruan Italia. Mafia merupakan organisasi gerakan politik patriotik yang

dibentuk di Kota Pallermo, Italia pada tahun 1928. Organisasi mafia

dibentuk dengan tujuan untuk membebaskan Sicilia dari penguasaan dan

dominasi orang asing, yakni Perancis. Belakangan organisasi mafia

mengembangkan kegiatannya dengan melakukan kejahatan.

Kini mafia juga telah hadir di Indonesia. Mafia hukum di Indonesia

memiliki banyak jenis dan bergerak di beberapa bidang. Diantaranya ada

yang dikenal sebagai mafia peradilan, mafia pajak dan lain sebagainya.

Permainan oleh mafia hukum akan membuat penegakan hukum di

Indonesia  seperti panggung sandiwara. Kita akan melihat seolah-olah

proses penegakan hukum berjalan dengan baik, padahal itu semua hanya

merupakan simulasi dari para aktor mafia hukum yang merancangnya agar

terlihat indah. Masyarakat akan disuguhi tontonan mengenai keadilan yang

sedang berupaya diwujudkan oleh hukum, padahal itu sesungguhnya

adalah keadilan yang bias dan menyimpang. Mafia hukum akan

membangun citra yang baik mengenai hukum sehingga masyarakat

berharap kepadanya, meski di sisi lain akan tetap menjadi rahasia umum,

1

bahwa hukum itu dapat dibeli dan diatur sesuka hati oleh orang-orang atau

kalangan tertentu.

Tentunya kita masih ingat bagaimana fakta mengenai keberadaan

mafia pajakbaru terbongka saat kasus seorang Gayus Tmbuna yang

terkuak kedahapan publik. Hal serupa juga terjadi dalam dunia

peradilandiIndonesia. Mulai dari Pengadilan Negeri sampai di tingkat

MahkamahAgung tidak luput dari adanya modus atau praktek mafia

peradilan. Praktek mafia hukum ini sangat meresahkan bagi masyarakat

enganadanya keberadaan orang-orang atau kelompokyang dapat

menyebabkan terjadinya penyimpakan hukum yang merupakan ancaman

bagi terpenuhinya tujuan-tujuan hukum.

Di sisi lain, hal ini juga dapat menghilangkan harapan masyarakat

Indonesia dalam hal jaminan terhadap perlindungan hak-hak warga negara.

Mari kita berantas mafia hukum di Indonesia.

Untuk memberantas mafia hukum di Indonesia, Negara telah

membentuk satuan tugas pemberantasan mafia hukum atau yang lebih

dikenal dengan satgas pemberantasan mafia hukum bertugas untuk

memantau penyimpangan ketentuan hukum termasuk  soal pelayanan

publik. Hal ini  dikarenakan mafia hukum dalam pengertian yang

diberikan oleh satgas adalah “Semua tindakan oleh perorangan atau

kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi

penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan

hukum yang ada”. Sedangkan Mafia Hukum menurut KP2KKN (2006):

“Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur

yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat

pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalah

gunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum

yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan

rusaknya system hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan”. Selain itu,

Presiden telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang

2

menjadi korban mafia hukum agar segera melaporkan diri dan memberi

keterangan melalui PO BOX 9949 Jakarta 1000.

1.2 Identifikasi Problematika

Identifikasi problematika berdasarkan latar belakang yang dapat

disimpulkan yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban

satgas mafia hukum dalam pemberantasan oknum-oknum terkait

sehingga menimbulkan keributan.

2. Penyampaian atau sosialisasi di Indonesia masih belum merata

tentang pemberian keterangan terkaitoknum-oknum mafia hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun ruang lingkup pokok permasalahan yang akan dibahas,

terdiri dari :

1. Apa saja hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam

pemberantasan mafia hukum?

2. Apa penyebab kurang optimalnya pelaksanaan pemberantasan

mafia hukum di Indonesia?

1.4 Tujuan Pembuatan Makalah

Tujuan pembuatan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban pihak-pihak terkait

dalam pemberantasan mafia hukum.

2. Untuk mengetahui hukum yang mengatur antara oknum dan satgas

mafia hukum.

3. Untuk mengetahui peyebab terjadinya mafia hukum di Indonesia.

3

1.2 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dalam rangke mengetahui

ilmu hukum dalam hal mafia hukum yang terjadi di indonesia, serta untuk

mendapatkan pemikiran dari teoritis dan praktik yang berkaitan dengan

upaya pemberantasan mafia hukum yang ada di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

langkah awal untuk memperbaiki permasalahan mengenai mafia hukum

yang terjadi di Indonesia.

4

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Hukum

Menurut Beberapa Pakar Hukum Antara Lain :

1. Prof. Dr. P. Brost

Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau

pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian

hukum bukanlah kebiasaan.

2. Prof. Dr. Vankan

Dalam bukunya “Inleiding tot de rechtsweter schap”, Hukum ialah

keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi

kepentingan manusia di dalam masyarakat.

3. Prof.Mr.Dr.L.J.Van Apeldoorn

Hukum mengatur perhubungan manusia atau inter hokum.

4. Kantorowich

Dalam bukunya “ The definition of law “ beliau mengatakan hukum

adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan

perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

2.2 Fungsi Hukum

Beberapa fungsi hukum :

1. Sebagai alat pengatur tata tetib hubungan masyarakat.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan

4. Sebagai fungsi kritis

5

2.3 Ciri-ciri Negara Hukum

Negara Hukum memiliki cirri-ciri antara lain :

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Azasi yang mengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi dan

kebudayaan.

Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan

lain dan tidak memihak.

Legalitas dalam arti hukum dalam bentuknya.

2.4 Mafia Hukum

1. Mafia Hukum menurut Satgas Mafia Hukum :

Semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana

untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan

pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada

2. Mafia Hukum menurut KP2KKN (2006) :

Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan

terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum

dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan

kepentingannya melalui penyalah gunaan wewenang, kesalahan

administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi

proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya system

hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.

6

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Modus Mafia Hukum1. Sebelum Ada Perkara dengan Membangun Hubungan Baik dengan

Aparat penegak Hukum dan Hakim

2. Tahap Pra Penyelidikan dan Penyelidikan

3. Tahap Penyidikan

4. Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan

5. Tahap Persidangan dan Pemutusan Perkara

6. Tahap Eksekusi Putusan

7. Tahap Pemasyarakatan

3.2 Undang – undang terkait mafia hukum

Mafia hukum sangat merugikan bagi banyak pihak terutama

merugikan para pengusaha dan masyarakat Indonesia sendiri. Pada contoh

kasus di Bali, pengusaha yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah jenis

usaha properti yang sebenarnya tidak demikian. Setelah pernyataan

pengadilan tersebut, pengusaha harus merelakan penjualan asetnya bahkan

pelelangan dari asetnya tersebut. Pengusaha harusnya lebih berani dalam

menghadapi mafia-mafia hukum seperti itu. Biasanya mafia hukum memang

sudah mengincar dan melihat kondisi dari perusahaan yang menurutnya

menguntungkan sehingga saat didapatkan keadaan yang tepat, pengusaha

akan dibuat pailit oleh pengadilan. Bagi masyarakat, hal tersebut sangat

merugikan karena pada contoh properti tersebut kepengurusan dokumen-

dokumen kepemilikan dari masyarakat yang memiliki aset dalam properti

dalam perusahaan tersebut. Hak masyarakat yaitu mendapatkan keadilan

seadil-adilnya. Jika kesalahan terdapat pada pengusaha yang belum

melepaskan asetnya makan pengusaha tersebut harus dihukum seadil-adilnya.

Sedangkan jika masalah tersebut disebabkan oleh mafia hukum, pengadilan

atau pihak yang telah membeli aset tersebut dan terjadi kelalaian dalam

7

kepengurusannya. Pengawasan hukum yang ada, harus didukung dari

Pemerintah. Salah satunya adalah KPK.

Pemberatasan Mafia Hukum yang kurang optimal akan memberikan

efek terus berkembangnya mafia-mafia hukum di Indonesia. Lemahnya

penegak hukum menjadi penyabab utama dalam terhambatnya

pemberantasan mafia hukum di Indonesia. KPK juga dijadikan sebagai salah

satu badan yang memberantas mafia hukum tetapi keterbatasan pengawasan

dari KPK menghambat optimalnya pemberantasan mafia-mafia hukum.

Selain itu Pemerintah telah membentuk Satgas Satuan Pemberantasan Mafia

Hukum (disingkat Satgas PMH) yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Satgas PMH

bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar

upaya pemberantasan mafia hukum dapat berjalan efektif. Lembaga ini

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 30

Desember 2009, namun dalam aplikasinya Satgas PMH ini tidak

menghasilkan hasil yang optimal. Pengawasan terhadap penyelewengan

hukum masih tidak dapat diatasi oleh Pemerintah. Satgas PMH bekerja

dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan

Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi

Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat

Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya dalam upaya

pemberatasan mafia hukum.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1

ayat (3), Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia tidak

hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka (machstaat), tetapi berdasarkan

hukum (rechtstaat). Negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima,

segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat dan terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Negara hukum terdiri dari dua macam, yaitu Rechstaat dan Rule of Law.

8

Rechstaat berkembang di negara Eropa Kontinental, sedangkan Rule of Law

berkembang di negara Anglo Saxon (Amerika).

Hukum yang mengatur mafia hukum bergantung pada kesalahan

dari mafia hukum tersebut. Banyak dari mafia hukum melakukan

pelanggaran hukum yang bertujuan untuk keuntungan materi semata. Hal

tersebut dapat diatur melalui undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi)

bergantung pada jenis korupsinya. Ada pula yang orang-orang yang

menyalahgunakan orang lain dalam menutupi tindak korupsinya seperti

tindak pencucian uang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor

8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, dimana pencucian uang dibedakan menjadi 3 tindak pidana

yaitu:

1. Aktif, yaitu setiap orang yang memberikan uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul

Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

2. Pasif, yaitu setiap orang yang menerima uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan proses pencucian uang.

Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban

pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI

No.8 Tahun 2010)

3. Dalam pasal 4 UU RI No.8/2010, dikenakan bagi mereka yang menikmati

hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang

yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas

Harta kekayaan yang diketahuinya.

9

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa apa yang terjadi di negara kita adalah bukan masalah sistem hukum

semata tapi lebih kepada mental para penegak hukum yang merusak sistem

hukum itu. Untuk itu kita semua punya tugas besar untuk mengembalikan

kepercayaan seluruh masyarakat terhadap hukum sehingga rasa keadilan

itu memang terwujud dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Mafia peradilan adalah momok yang menakutkan dan terus akan

menjadikan negara ini menjadi terpuruk baik dari segi hukum maupun segi

kehidupan lain, karena hukum di sebuah negara akan mempengaruhi

seluruh bidang kehidupan yang ada di negara itu. Untuk itu tidak ada

tawar menawar dalam menghadapi yang namanya mafia peradilan ini.

4.2 Saran1. Pemerintah juga harus memulai dari diri sendiri untuk memberikan contoh

positif bagi rakyatnya dalam hal ketaatan pada hukum dan menunjukkan

komitmennya terhadap penegakan supremasi hukum di negara ini.

Berikutnya, para penegak hukum yang selama ini bermain di balik “ meja

hijaunya “ harus sadar dan memberikan segala potensinya untuk

terwujudnya supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan

masyarakat untuk taat hukum sehingga kehidupan yang berkeadilan serta

terwujudnya masyarakat sejahtera bukan menjadi cita – cita belaka.

2. Pemerintah harus mulai melakukan perombakan besar – besaran terhadap

hukum negara ini. Tidak hanya perombakan dari sisi hukumnya saja, tapi

perombakan yang dilakukan harus secara luas dan integral dan mencakup

sistem hukum secara keseluruhan, yaitu meliputi substansi hukum, struktur

hukum dan budaya hokum.

10

DAFTAR PUSTAKA

Atikoh. 2011. Makalah ketidakadilan hukum di Indonesia. Yogyakarta.

http://research.amikom.ac.id/index.php/STI/article/viewFile/6613/4931, diakses

pada 07 Januari 2015 pukul 20.00 WIB.

Mustafa, Marni Emmy. Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang,

Tantangan dan Solusi. Sumatera Utara.

http://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjA

E&url=http%3A%2F%2Fwww.pt-medan.go.id%2Fimages%2Ffile

%2FPRAKTEK%2520MAFIA%2520HUKUM

%25281%2529.ppt&ei=fzStVICFDMO-

uASe1YLwDg&usg=AFQjCNGD7iLQbLCjW0mr-

ti2k57K3CBM7g&bvm=bv.83134100,d.c2E, diakses pada 07 Januari 2015 Pukul

20.30 WIB.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 2010. Mafia Hukum. Jakarta.

http://badilag.net/data/e-dokumen/FA-ISI-MAFIA-HUKUM-FINAL.pdf, diakses

pada 07 Januari 2015 pukul 20.40 WIB

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_cintent&task=view&id=4225http://cipukoya.blogspot.com/2012/03/pemberantasan-mafia-hukum-repost.htmlhttp://statushukum.com/mafia-hukum.html

11

12