makalah hukum
-
Upload
tatang-mulyadi -
Category
Documents
-
view
100 -
download
3
description
Transcript of makalah hukum
KATA PENGANTAR
Puji sukur kehadirat Allah SWT atas segla rahmat dan hidayatnya yang tiada terkira
kepada kita semua sebagai umatNya. Sholawat dan salam tak lupa selalu terucap pada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena keteladanan dan ahlaknya dn setiap gerak
langkahnya kita dapat menjadi umat terbaik di sisi Allah SWT.
Pembuatan makalah inin tentu tidak luput dari hambatan, namun dengan demikian
atas kuasa Allah SWT lewat orang-orang disekitar kita maka makalah ini dapat terwujud.
Maka lewat kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terimakasih pada tema-teman yang
membantu, serta dosen Kewarganegaraan yang telah memberikan pengarahan.
Dalam makalah ini, dibahas mengenai: HAM serta pelanggaran HAM yang terjadi
pada anak jalanan di Indonesia.
Penulisan makalah ini tentu banyak kekurangan-kekurangannya. Maka dari itu banyak
harapan dari kami kritik dan saran yang membangun, untuk lebih menyempurnakan makalah
ini.
Penulis
Page 1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................................1
Daftar Isi.....................................................................................................................................2
PENDAHULUAN......................................................................................................................3
Latar Belakang...............................................................................................................3
Rumusan Masalah..........................................................................................................4
Tujuan............................................................................................................................4
ISI...............................................................................................................................................5
Pengertian dan hakikat HAM.........................................................................................5
Perkembangan anak jalanan di Indonesia......................................................................7
Faktor meningkatnya pelanggaran HAM anak jalanan.................................................7
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap anak jalanan.............................................8
Data jumlah pelanggaran HAM terhadap anak jalanan...............................................10
Ketentuen pidana pelanggaran HAM...........................................................................10
Upaya pemerintah meminimalisir pelanggaran HAM anak jalanan............................13
KESIMPULAN........................................................................................................................15
Page 2
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berbicara tentang dunia anak jalanan, terasa tiada habis-habisnya kisah yang bisa
diungkapkan. Sebagian besar adalah kisah-kisah duka yang kelam, menjadi catatan sejarah
hitam, tidak saja untuk anak-anak tersebut, tapi bagi kita semua yang berhimpun di dalam
suatu bangsa ataupun Negara.
Kehidupan jalanan yang dialami oleh anak - anak yang terlantar merupakan suatu
bentuk tugas negara yang terbengkalai seperti yang ditunjukkan pada UUD 1945 Pasal 34
Ayat (1) yaitu ,Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam
amanat UUD 1945 ini masih saja diabaikan bahkan cenderung disepelekan. Bahkan beberapa
tugas negara yang telah menggembar gemborkan keberhasilan dalam meningkatkan taraf
hidup masyarakat belum terimplementasikan dengan baik.
Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan, semakin meningkat pula pelanggaran
HAM terhadap mereka. Indonesia sebagai negara yang demokratis dan memiliki beragam
kebudayaan,pada kenyataannya senantiasa menjunjung dan menerapkan konsep penegakkan
HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sendiri mengakui dengan jelas
bagaimana hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara
menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi
pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum
positif yang berlaku, UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 tahun
2000 tentang pengadilan HAM,dan berbagai ratifikasai penegakkan HAM yang sudah
diundangkan. Hal itu berarti,dalam undang-undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak jalanan sebagai warga negara
(masyarakat).
Diperlukan penyelesaian terhadap permasalah yang krusial ini, karena hal ini bukan
saja merupakan masalah pribadi pelaku atau keluarga dari anak-anak jalanan tersebut, tetapi
sudah menjadi persoalan negara yang perlu di selesaikan atau diminimalisir.
Page 3
Pelanggaran HAM terhadap anak jalanan di Indonesia saat ini, sudah merajarela di
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai media massa, seringkali menampilkan bentuk-
bentuk pelanggaran HAM terhadapa anak jalanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Rumusan Masalah
1. Pengertian HAM?
2. bagaimana keadaan dan perkembangan anak jalanan di Indonesia?
3. Berdasarkan data, bagaimana perkembangan jumlah pelanggaran HAM terhadap
anak jalan di Indonesia?
4. Faktor apa yang menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran HAM terhadap anak
jalanan di Indonesia?
5. Apa saja bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap anak jalanan?
6. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran HAM
terhadap anak jalanan di Indonesia?
Tujuan
Makalah ini dibuat agar kita mengetahui perkembangan dan jumlah anak jalanan di
Indonesia, serta untuk mengetahui upaya pemerintah dan kendala apa yang menjadi penyebab
tidak berjalannya upaya pemberantasan anak jalanan.
Page 4
BAB IIISI
Pengertian Dan Hakikat Hak Asasi Manusia
Sebelum memasuki pembahasan mengenai pelanggaran HAM pada anak jalanan. ada
baiknya dikemukakan terlebih dahulu definisi dasar tentang hak secara definitif. “Hak”
merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan,
kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan
martabatnya.
Beberapa pengertian hak menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah :
1. yang benar,
2. milik atau kepunyaan,
3. kewenangan,
4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,
5. derajat atau martabat
ada tiga unsur-unsur HAM, yakni:
a. Pemilik hak,
b. Ruang lingkup penerapan hak, dan
c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.
Dalam pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan, “Hak
assasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri
pokok hakikat HAM, yaitu:
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
Page 5
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agam, etnis,
pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melangggar hak
orang lain. Seseorang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum
yang tidak melindungi atau melanggar HAM tersebut.
Bentuk-Bentuk Ham
Dalam deklarasi universal tentang HAM (Universal Declaration Of Human Rights)
atau DUHAM, hak asasi manusia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:
a. hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi)
b. hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)
c. hak sipil dan politik
d. hak subsistensi (hak jaminan sumber daya untuk menunjang kehidupan)
e. hak ekonomi, sosial dan budaya.
Selanjutnya, secara operasional dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, ada
beberapa bentuk:
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak.
Page 6
Pelanggaran Dan Pengadilan Ham
Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
sekelompok orang termasuk aparatur Negara, baik disengaja ataupun tidak, atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM yang telah
dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Pelanggaran HAM tergolong berat,
baik berupa kejahatan genosida dan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran selain dari
keduanya tergolong ringan.
Perkembangan Anak Jalanan Di Indonesia
Persoalan anak jalanan pada masa sekarang tampaknya tidak ada perbedaan dengan
kenyataan anak jalanan pada periode-periode sebelumnya. Berbagai situasi yang mengancam
pertumbuhan dan keberlangsungan hidup mereka masih merupakan ancaman nyata. Berbagai
bentuk kekerasan dan eksploitasi masih menjadi warna-warni kehidupan keseharian mereka.
Dewasa ini, pertumbuhan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, terutama di
kota-kota besar. Jakarta adalah salah satu contoh, dimana kita akan sangat mudah menemui
anak jalanan di berbagai tempat, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api,
terminal, pasar, pertokoan, dan bahkan mal. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa biasanya
mereka memang dikoordinir oleh kelompok yang rapi dan profesional, yang sering disebut
sebagai mafia anak jalanan. Hal ini juga yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran
HAM yang terjadi kepada anak-anak jalanan tersebut.
Faktor Utama Peningkatan pelanggaran HAM terhadap Anak Jalanan Di Indonesia
Faktor utama meningkatnya pelanggaran HAM terhadap anak jalanan adalah hal
yang menyebabkan mereka menjadi anak jalanan, yaitu kemiskinan. Karena kemiskinan
sangat sinergis dengan pelanggaran HAM terutama pada anak-anak jalanan.
Berdasarkan data BPS tahun 2009, tercatat sebanyak 7,4 juta anak berasal dari Rumah
Tangga Sangat Miskin, termasuk diantaranya 1,2 juta anak balita terlantar, 3,2 juta anak
terlantar, 230,000 anak jalanan, 5,952 anak yang berhadapan dengan hukum dan ribuan anak-
anak yang sampai saat ini hak-hak dasarnya masih belum terpenuhi…..”
Page 7
Peningkatan jumlah anak jalanan pada masa krisis bisa dipahami lantaran memang
langsung berpengaruh pada keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah yang tersudut dan
kesulitan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pendapatan yang
diperolehnya. Sebab itulah, banyak orangtua melibatkan anak-anak untuk mendapatkan
penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sendiri agar berkurang beban keluarga, atau
bahkan anak diharapkan juga bisa memberikan kontribusi pendapatan keluarga.
Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pelanggaran HAM,
kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup harus berhadapan dengan bentuk-
bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan kepada anak-anak jalanan tersebut.
Bentuk-Bentuk pelanggaran HAM terhadap anak jalanan
Tidak dapat kita pungkiri kehidupan anak jalanan hampir identik dengan pandangan
negatif masyarakat. Kehidupan mereka yang keras dan jauh dari kata pengawasan orang tua.
Ngelem sebagai kegiatan teler dan sebangsanya hampir menjadi label khusus anak jalanan.
Belum lagi tindakan kriminal seperti pencurian, pemalakan, atau bahasa-bahasa kasar yang
mereka pakai. Perlakuan yang mereka alami seperti kekerasan, baik kekerasan fisik, mental
ataupun seksual dianggap sudah lumrah terjadi. Padahal dalam diri anak jalanan juga melekat
harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, anak juga memiliki hak azasi manusia
yang diakui oleh masyarakat juga bangsa, dimana kedudukan anak yang sungguh penting
dalam kehidupan manusia yang menghendaki sistem perlindungan yang berpihak terhadap
anak.
Anak jalanan karena keterbatasannya mereka tidak mendapat pendidikan yang layak.
Tentunya, ini menjadi tidak seperti yang sering kali muncul di televisi dimana anak bebas dan
gratis menikmati bangku sekolah dan diantar orang tuanya penuh dengan kegembiraan.
Selain itu, rentan terjadinya kekerasan, diskriminasi terhadap anak jalanan yang
dilakukan pihak-pihak tertentu. Anak-anak jalanan dimanfaatkan menjadi pengemis, dan
kemudian menyerahkan uang hasilnya kepada “bandar” atau dipekerjakan secara eksploitasi.
Eksploitatif terjadi karena anak jalanan memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah.
Bentuk eksploitasi dalam kehidupan mereka, seperti seks, pekerjaan dan kehidupan yang
Page 8
lebih luas. Eksploitasi ini bertingkat dari cara yang halus sampai yang sangat kasar.
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual
dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antar anak, pembeli jasa seks, perantara atau
agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak
tersebut. Eksploitasi pekerjaan bersifat penghisapan upah mereka. Di Philipina dan Thailand,
ancaman sodomi dan pembunuhan oleh kaum paedophilia (orang yang secara seksual tertarik
pada anak) bukan berita baru lagi. Sodomi, pembunuhan dan pelacuran anak-anak dibawah
umur merupakan ancaman terhadap anak jalanan di seluruh dunia. Terkait dengan ini adalah
penyebabnya virus HIV, karena sodomi dan pelacuran merupakan perilaku yang beresiko
tinggi untuk penyebaran HIV. Anak jalanan juga sering kali menjadi korban trafficking anak
baik di dalam negeri maupun luar negeri (TKI ilegal) semakin marak.
Situasi ini tentu saja adalah bentuk pelanggaran terhadap konstisusi dan Hak Asasi
Manusia. Padahal, secara gamblang disebutkan bahwa di dalam UU tersebut setiap anak
menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Negara dalam mewujudkan hak anak
untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, mendapat identitas diri, memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan serta
jaminan sosial sesuai fisik, mental, spiritual, dan sosial, memperoleh pendidikan dan
pengajaran dengan tanggungan biaya cuma-cuma untuk anak-anak kurang mampu dan
terlantar, menyatakan pendapat, bermain dan berkreasi, membela diri dan memperoleh
bantuan hukum, dan bebas berserikat dan berkumpul, termasuk kewajiban pemerintah
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh Negara, maka wajarlah bila Negara
mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan akan hak-
hak pendidikan anak, kesehatan anak, kemerdekaan anak, dan hak anak lainnya. Hal itu
mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan pada prinsipnya cost centre
(menghabis-habiskan biaya), bukan profit centre (yang dapat mendatangkan keuntungan).
Page 9
Data Jumlah pelanggaran HAM terhadap Anak Jalanan Di Indonesia
Dalam undang-undang dan bahkan konvensi PBB, tentang perlindungan hak anak sepertinya
sudah lebih dari cukup untuk menjamin anak mendapatkan haknya. Namun kenyataan
berkata lain. Sebagai contoh, dinas bina mental dan kesejahteraan sosial pemerintah DKI
jakarta mencatat, bahwa di Jakarta sjumlah 8158 telah menjadi anak jalanan, bahkan komnas
perlindungan anak mencatat terhadinya 688 kasus kekerasan pada anak, 381 meliputi
kekerasan fisik dan psikologis, dan 80% pelaku kekerasan adalah orangtua sendiri.
Diperkirakan tiap 1-2 menit terjadi kekerasan pada anak di Indonesia.
Ketentuan pidana pelanggaran HAM terhadap anak
Berikut adalah beberapa ketentuan pidana atas pelanggaran dan tindakan kejahatan
mengenai anak :
Pasal 77 UU no.23/02 mengenai tindakan diskriminasi, penelantaran yang mengakibatkan
anak mengalami sakit baik fisik maupun mental dapat dipidanakan dengan kurungan penjara
paling lama 5( lima) tahun atau denda Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Pasal 80 UU no.23/02
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Page 10
Upaya pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran Ham terhahap anak jalanan di
indonesia
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945. Anak sebagai individu yang paling rentan posisinya dalam
masyarakat memerlukan perlindungan yang telah dijanjikan Negara. Maka, sudah
sepantasnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih kongkrit terhadap perlindungan anak
jalanan dan memenuhu hak mereka sebagai warga negara. Namun Negara kita yang masih
berkembang belum mampu merealisasikan UU tersebut dengan maksimal.
Sejumlah pengelola rumah singgah, pegiat anak-anak jalanan, dan wakil rakyat
pesimistis. Sebab, persoalan anak jalanan adalah cermin kemiskinan dan bukan sebatas
persoalan teknis dan dana. Faktanya, ketiga-tiganya bermasalah di Indonesia.
Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di daerah pentinguntuk
menyosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data
Page 13
dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tanpa sinergi dan kerja sama dengan
pihak terkait lainnya, KPAI pun tidak mungkin bisa bekerja dengan maksimal.
Solusi penting yang harus direalisasikan pemerintah adalah mengurangi jumlah
kemiskinan yang tentu akan megurangi jumlah anak jalanan serta pelanggaran HAM terhadap
mereka,
Pemerintah Pusat mentargetkan tahun 2014 Indonesia terbebas dari anak jalanan.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan untuk mendukung program ini, Kementrian
Sosial meluncurkan tabungan bagi anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai
230-an ribu orang.
“Tabungan yang kita sudah salurkan itu sudah mendekati 2 ribu untuk anak jalanan
di Jakarta. Apa yang disebutkan di tabungan tersebut, yaitu uang untuk anak dan kebutuhan
anak sekitar Rp1, 440 juta setahun. Jadi gak banyak, seperti uang jajan dia, nutrisi, seluruh
kebutuhan anak di situ. Tapi dengan catatan kita beritahu pada orang tunya kalau sampai
menyuruh anak ke jalanan ini kita ambil. Kita sudah membuat MoU dengan tujuh kementrian
untuk bersama-sama bagaimana anak-anak ini diselamatkan dari jalanan. Jadi mereka
harus sekolah, harus memiliki cita-cita, harus diupayakan mereka mampu meraih cita-
citanya. Itu harus kembali ke lembaga pendidikan, ke sekolah. Hak-hak mereka harus
dipenuhi seperti kesehatan mereka mendapatkan perlindungan tumbuh kembang yang sehat
juga ini harus kita wujudkan ke mere-mereka tersebut juga.”.
Semoga saja rencana pemerintah untuk meminimalisir jumlah anak jalanan serta
pelanggaran HAM di indonesia sekarang ini bukan hanya omong kosong, tapi disertai
realisasinya.
Page 14
BAB III
KESIMPULAN
Pelanggaran HAM terhadap anak jalanan di Indonesia semakin memprihatinkan.
Berdasarkan data yang ada, pelanggaran HAM terhadap anak jalanan di Indonesia semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan pelanggaran
HAM tersebut yaitu faktor kemiskinan kemiskinan itu sendiri.
Pada tahun 2010, pemerintah mencangkan Indonesia bebas anak jalanan 2011, namun
rencana tersebut tidak terealisasi karena banyaknya kendala. Sekarang pemerintah kembali
mencanangkan program indonesia bebas anak jalanan 2014. Semoga saja wacana pemerintah
untuk meminilaisir jumlah anak jalanan dapat terealisasi sehingga pelanggaran HAM
terhadap anak jalanan pun berkurang.
Page 15