MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN GURU

BAB IPENDAHULUAN

  

I.                   LATAR BELAKANG

             Seorang guru profesional merupakan seorang guru yang diharapkan dalam amanat UU No.14 tahun 2005. Guru profesional adalah sebutan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidikberdasarkan UU guru dan dosen tahun 2005 dan berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokoknya setiap bulan. Pemberian sertifikat pendidik kepada guru telah melalui mekanisme dan proses yang panjang yakni mulai uji kompetensi, penilaian Portofolio dan PPLG bagi guru yang tidak lulus Portofolio. Persyaratan-persyaratan bagi seorang guru yang mengikuti uji kompetensipun terbilang berat dan sulit.

            Maka dapat dikatakan bahwa guru profesional adalah guru-guru senior untuk mata pelajaran yang diasuhnya. Kesenioritasan para guru itu terlihat dalam tuntutan terhadap kepemilikan ijazah (sarjana atau D4 ke atas), tuntutan golongan dan masa kerja yang bersangkutan, sering sangat sulit dan bahkan hanya bisa dijangkau oleh para guru yang sudah senior. Tuntutan terhadap para guru profesional pun menjadi berat sebab pemberian predikat kepada guru sebagai guru profesional menuntut tanggung jawab besar yang musti diemban oleh guru yang bersangkutan. Orang yang senior berarti orang yang terpandang dan bermartabat tinggi. Demikian juga seorang guru senior - yang dalam tulisan ini disebutkan untuk para guru profesional- adalah guru-guru yang memiliki martabat tinggi di mata masyarakat karena kesenioritasannya sebagai guru profesional.

            Para guru yang disebut sebagai guru profesional hendaknya berusaha untuk membangun kinerja baru yang lebih berbobot dan bernilai. Tulisan ini menyoroti  hak dan kewajiban seorang guru profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru profesional. Pertama-tama patut diakui bahwa dengan adanya sertifikat pendidik, maka kedudukan seorang guru telah berubah secara significat. Gambaran tentang jabatan guru telah bergeser ke arah profesi dan bukan pada pekerjaan. Maka pertama-tama kita perlu memahami guru sebagai sebuah profesi yang merupakan tuntutan yang harus diemban oleh seorang guru profesional.

            Gambaran guru sebagai sebuah profesi tentu sangat berbeda dengan gambaran guru sebagai sebuah pekerjaan. Setelah kita memahami gambaran guru sebagai sebuah profesi, maka kita dapat melangkah pada pemahaman tentang hak dan kewajiban guru profesional dan gambaran seorang guru efektif dalam diri guru profesional itu. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca setia.

II.                RUANG LINGKUPSebagai wujud implementasi dan penjabaran UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005

adalah pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen  yang dilaksanakan secara merata di seluruh

Indonesia. Beberapa universitas telah ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi guru dan dosen sebagai langkah untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi para guru dan dosen. Dengan adanya sertifikat pendidik tersebut, guru dan dosen dapat disebut sebagai profesi yang melekat erat dalam dirinya.

Hal-hal yang berkaitan dengan profesi adalah:-          Profesi selalu membutuhkan keterampilan dan keahlian berdasarkan pada

pengetahuan/kualifikasi akademik yang formal-teoritis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara formal berkat pendidikan formal yang diterima guru atau dosen yang bersangkutan.Profesi membutuhkan pengalaman dan pelatihan bertahun-tahun serta melalui sebuah ujian kompetensi yang ketat atas profesi itu. Profesi merupakan sebuah kegiatan sebagai pekerjaan utama dan purna waktu.

-          Profesi sebagai sumber utama nafkah hidup. Sebagai sebuah kegiatan purna waktu, profesi guru tetap melekat dalam diri guru itu sepanjang 24 jam setiap hari, bukan hanya di dalam kelas saja, namun juga di luar kelas.

Aktivitas guru di luar kelas dapat disebutkan seperti menulis di Jurnal Ilmiah, melakukan penelitian Tindakan Kelas (PTK), menyusun bahan seminar dan membuat seminar, menulis buku, membuat telaah kritis atas tulisan-tulisan. Melalui akhtivitas itu, guru menampilkan peranan yang nyata sebagai guru profesional. Jabatannya sebagai guru atau dosen profesional perlu diwujudnyatakan melalui karya intelektual atau karya sebagai cendikiawan/ilmuwan.

Dengan melakukan tindakan intelektual itu, guru dapat menjadikan profesi ini sebagai sumber utama nafkah hidupnya dan bukannya melakukan aktivitas lain seperti pekerjaan menjual ayam dan berdagang yang tidak perlu banyak kemampuan intelektual. Atau dengan kata lain, sebagai sebuah profesi, guru adalah sebuah aktivitas profesi utama dan pertama, bukan sambilan.

Sebagai sebuah profesi, guru harus memiliki sebuah asosiasi profesional dan pelatihan institusional yang berjenjang dan berlisensi. Guru juga memiliki kode etik dan prosedur pendisiplinan bagi yang melanggar kode etik itu.

Profesi berhubungan dengan layanan publik yang bersifat altruisme, artinya profesi berhubungan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang profesional dari guru.

Profesi merupakan karya dan pengabdian dari orang yang bermartabat tinggi, memiliki status yang tinggi di dalam masyarakat dan memiliki gaji yang besar. Status sosial tinggi yang dimaksudkan tidak (hanya) berdasarkan pada keturunan atau berdasarkan silsilah seseorang, namun berdasarkan prestasi, kinerja dan keterampilan serta kemampuannya. Sebagai contoh: putera seorang polisi pun bisa menjadi guru profesional. Demikian juga putera seorang petani, tentara, bupati, kepala desa, camat atau seorang pedagang asongan.

Profesi berarti ada otonomi yang besar untuk mengatur dirinya sendiri sehingga terhindar dari intervensi pemerintah. Profesi diatur oleh orang yang senior, praktisi yang dihormati dan orang yang berkualifikasi pendidikan yang tinggi dalam masyarakat.

III.             DASARPrinsip-prinsip Profesi guru diatur dalam bab III, pasal 7, ayat 1 UU No.14

Tahun2005. Dalam bagian itu dijelaskan tentang prinsip-prinsip profesi guru sebagai berikut:

1.      Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism2.      Memiliki komitment untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan

akhlak mulia3.      Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang yang sesuai dengan bidang tugas4.      Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan5.      Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja6.      Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

belajar sepanjang hayat7.      Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan8.      Memiliki organisasi profesi yang memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan tugas keprofesionalan9.      Pemberdayaan profesi guru terdapat pada Bab III, Pasal 7 Ayat 2 yaitu pada kalimat:

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, berkelanjutan dan menjunjung tinggi Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, kemajemukkan bangsa dan kode etik profesi

IV.             POKOK PERMASALAHANUntuk mencapai taraf predikat guru profesional, maka seorang guru terlebih dahulu

harus mengerti dan memahami apa dan bagaiman Hak dan Kewajiban menjadi seorang guru yang profesional, supaya menyelaraskan antara hak dan kewajiban menjadi seorang guru untuk dan memiliki dasar – dasar pengetahuan dan rasa tanggung jawab yang besar.

BAB IIPEMBAHASAN

1.     PENGERTIAN1.1  KEWAJIBAN GURU PROFESIONAL

Kewajiban Guru Profesional termuat di dalam pasal 20 UU No.14 Tahun 2005, saya akan mengemukakan semua kewajiban guru profesional ini sambil terus menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang urgen sebagai guru di sekolah. Kewajiban-kewajiban guru professional, meliputi:

1.      Memiliki Kualifikasi Akademik yang berlaku (S1 atau D IV)2.      Memiliki Kompetensi Pedagogik, yang meliputi :a.       pemahaman wawasan atau landasan kependidikanb.      pemahaman terhadap peserta didikc.       pengembangan kurikulum atau silabusd.      perancangan pembelajarane.       pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogisf.       pemanfaatan teknologi pembelajarang.      evaluasi hasil belajar]h.      pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.3.      Memiliki kompetensi kepriadian, yang meliputi :a.       beriman dan bertakwab.      berakhlak muliac.       arif dan bijaksanad.      demokratise.       mantap

f.       berwibawag.      stabilh.      dewasai.        jujurj.        sportifk.      menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakatl.        secara obyektif mengevaluasi kinerja sendirim.    mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan4.      Memiliki kompetensi sosial, yang meliputi :a.        berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santunb.      menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsionalc.       bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan

satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didikd.      bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem

nilai yang berlakue.       menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.5.      Memiliki Kompetensi Profesional, yang meliputi :a.       mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu

b.      mampu menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu

6.      Memiliki Sertifikat Pendidik7.      Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional.8.      Melaporkan pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta

didik kepada pemimpin satuan pendidikan9.      Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.10.  Melaksanakan melaksanakan pembelajaran yang mencakup kegiatan pokoka.       merencanakan pembelajaranb.      melaksanakan pembelajaranc.       menilai hasil pembelajarand.      membimbing dan melatih peserta didike.       melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.f.        1.2   HAK GURU PROFESIONAL

Hak-hak guru profesional terdapat pada pasal 14 UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, Meliputi :

1.      Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik bagi guru yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV

2.      Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

3.      Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen

b.      memenuhi beban kerja sebagai Guru

c.       mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya

d.      terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetape.       berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahunf.       tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.4.       Mendapat Masalahat Tambahan dalam bentuk:a.       tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Gurub.      kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan,

atau bentuk kesejahteraan lain.5.       Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa

baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.6.      Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1

(satu) kali bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus.7.      Mendapatkan penghargaan bagi Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.8.      Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk kenaikan pangkat

dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.9.      Memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik10.  Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik

dan/atau prestasi non-akademik11.  Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan12.  Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan

keselamatan13.  Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,

intimidasi, atau perlakuan tidak adil14.  Mendapatkan perlindungan profesi terhadap :a.       pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanganb.      pemberian imbalan yang tidak wajar pembatasan dalam menyampaikan pandangan,

pelecehan terhadap profesi, danc.       pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas15.  Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan

penyelenggara satuan pendidikan terhadap:a.       resiko gangguan keamanan kerja,b.      kecelakaan kerjac.       kebakaran pada waktu kerjad.      bencana alame.       kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.16.  Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.17.  Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran18.  Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru19.  Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan20.  Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan

kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

21.  Berhak memperoleh cuti studi.

2.      SANKSI DAN PEMBERHENTIAN GURU1.      Sanksi dan pemberhentian guru diatur dalam UU No.14 tahun 2005 Pasal 30.Ayat 1, Guru

dapat diberhentikan dengan hormat sebagai guru karena:

a.       Meninggal duniab.      Mencapai batas usia pensionc.       Atas permintaan sendirid.      Sakit jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus

selama 12 bulane.       Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara

pendidikan.2.      Ayat 2, Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai guru karena:a.       Melanggar sumpah dan janji jabatanb.      Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersamac.       Melalaikan kewajiban dalam melakukan tugas selama satu bulan atau lebih secara terus-

menerus3.      Pemberhentian guru dilakukan sesuai dengan UU4.      Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan sampai berumur 60 tahun5.      Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberhentikan sebagai

guru kecuali, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS.Pasal 31 UU No.14 Tahun 2005:

1.      Pemberhentian guru dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri

2.      Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

BAB IIIPENUTUP

I.                   KESIMPULAN

Pembahasan tentang hak dan kewajiban guru profesional mau atau tidak harus dibuat berdasarkan pendasaran Undang-Undang yang relevan yakni UU No.14 tahun 2005, yang berbicara tentang guru dan dosen. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu ditambahkan tentang konsep guru ideal dan kode etik profesi guru yang perlu ditaati guru sebagai bentuk tanggung jawab keprofesionalannya.

Tentang etika profesi guru telah disinggung dalam UU No.14 tahun 2005, di mana di dalam UU No.14 Tahun 2005 itu dikemukakan tentang kewajiban guru untuk membentuk organisasi profesi guru baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah nasional maupun pemerintah daerah harus mendukung organisasi profesi guru agar organisasi profesi itu mampu menyusun etika profesi gurusebagai aturan, rambu-rambu dan pegangan bagi guru dalam menjalankan hak dan kewajiban profesionalnya.

Etika profesi guru dapat berupa self kontrol yakni sebagai sarana mengontrol diri guru sendiri agar dapat menjalankan tugasnya dan dapat memperoleh haknya sebagai guru dengan sukses. Organisasi profesi guru sebagai built-in machanism berarti organisasi profesi harus menjaga martabat serta kehormatan profesi guru.  Organisasi profesi guru harus melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan profesi. Kode etik adalah bentuk aturan tertulis yang disusun secara sistematik berdasarkan prinsip-prinsip moral sebagai alat untuk menghakimi segala tindakan yang secara logis rasional berlaku umum (common sense) dianggap melanggar kode etik.

Pelanggaran terjadi apabila kenyataan jauh dari harapan. Sanksi pelanggaran lebih kepada kesadaran profesional sendiri dari para guru, tidak berdasarkan sanksi-sanksi yang bersifat tegas. Kesadaran itu tumbuh dari norma-norma yang dibangun dalam diri manusia itu, seperti moral, agama, sosila, kesopanan, hukum dan adat istiadat. Setiap UU sebagai norma hukum memiliki sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sanksi-sanksi itu telah ditetapkan sesuai dengan UU. Legalitas sanksi itu bisa diperjelas melalui keputusan pengadilan yang mengikat dan menjatuhkan sanksi. Maka organisasi profesi nasional atau daerah dari organisasi profesi guru yang dibentuk guru harus melaporkan kode etik yang telah disusunnya kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat agar bila terjadi kesalahan maka ada sanksi hukumnya.

Tugas organisasi profesi guru salah satunya ialah menyusun kode etik profesi guru. Setelah disusun maka kode etik guru itu harus disahkan atau dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk memperoleh legalitas hukum atas kode etik itu.

Kode etik profesi guru dianggap sebagai Akta Perdamaian (AK) antara masyarakat dengan seorang guru profesional. Kode etik menjadi sarana penghubung antara harapan masyarakat dan pengabdian tanpa pamrih dari guru profesional. Beberapa hal sebagai kelemahan dari kode etik profesi guru adalah kurangnya sosialisasi tentang isi atau substansi kode etik itu sendiri sehingga masyarakat umum menjadi rendah pengetahuannya tentang substansi kode etik baik guru, dokter, dll.

Akibat kurang tahu dan kurang paham maka sangat sulit untuk memahami sebuah profesi (guru, dokter, dll). Selain itu ditemukan bahwa banyak guru (teristimewa guru muda) yang mengemban profesi itu sendiri, kurang menjaga martabatnya sendiri sebagai guru profesional. Kultur kurang menjaga martabatnya sendiri sebagai orang yang berprofesi sebagai guru, mengakibatkan ia kurang dihargai atau masyarakat kurang menghargai pribadi tersebut.

Masalah moral, masalah norma kesopanan, norma teknologis, norma adat, norma hukum dan norma agama menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga martabat seseorang sebagai guru sebagai orang yang sangat dihormati masyarakatnya. Bila orang mentaati norma-norma yang ada dalam masyarakat maka ia akan dihargai. Sedangkan bila orang tidak mentaati norma-norma dalam hidup masyarakat, maka ia akan kurang dihargai.

Sekarang ini norma teknologi sudah dianggap dan diterima sebagai sebuah norma yang penting dalam hidup bermasyarakat dan berprofesi. Penggunaan teknologi yang canggih dapat memperlancar urusan dalam hidup kita bahkan norma teknologi dapat mempertinggi kualitas, prestasi, karya dan kesuksesan sebuah profesi, termasuk keberhasilan profesi sebagai guru.

II.                SARANSebagai penutup dari tulisan ini, saya ingin mengulang kembali pemahaman tentang

guru yang efektif. Guru yang efektif sebagai mana disuarakan oleh para ahli pendidikan yakni:

1.      Guru yang memiliki keterampilan personal yakni kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan terhadap peserta didik dan keihlasan hati

2.      Guru harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh peserta didik3.      Guru harus mampu menerima, mengakui dan memperhatikan peserta didik secara ikhlas4.      Guru harus menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam mengajar siswa5.      Guru harus mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya kerja sama dan kohesivitas dari

para peserta didik6.      Guru harus mampu melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan kegiatan

pembelajaran7.      Guru harus mendengarkan peserta didik dan menghargai bahaya untuk bicara dalam setiap

diskusi8.      Guru harus mampu meminimalkan faksi-faksi di dalam kelas.

Demikianlah bahasan tentang tema ini. Semoga bahasan ini dapat berguna bagi para pembaca setia.

DAFTAR PUSTAKA

BACAAN DAN SUMBER PENUNJANG:1. UU No.14 Tahun 2005 dikeluarkan oleh Sekretaris Negara RI2. gusfenilhelmi.blogspot.com3. susid4.blogspot.com

D I P O S K A N O L E H   K O W E H   D I   0 5 . 3 1  

K I R I M K A N I N I L E W A T E M A I L B L O G T H I S ! B E R B A G I K E T W I T T E R B E R B A G I K E F A C E B O O K

L A B E L :   K O W E H P O S T

http://koweh.blogspot.com/2013/07/makalah-hak-dan-kewajiban-guru.html