BAB I

MAKALAHPERLINDUNGAN HUKUM DATA DIGITALOleh:

Oksimana DarmawanBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

2009PERLINDUNGAN HUKUM DATA DIGITAL

Oksimana Darmawan*)BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahApa yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi, tentu mempunyai berbagai implikasi. Di samping ada aspek manfaat tentu ada pula aspek mudharatnya. Dari sisi manfaat hasilnya tentu sudah tak dapat dihitung lagi jumlahnya dengan jari. Namun peninggalan-peninggalan dari bentuk penyalahgunaannya juga hal yang patut diperhitungkan. Semua ini mempunyai proses, pemilahan dan filternya ada pada masing-masing individu. Jadi pada sisi mana yang harus dijadikan tujuan.

Disadari atau tidak kemajuan teknologi yang merupakan hasil dari proses pembangunan telah membawa fenomena baru yang mampu mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Dan, tak dapat dipungkiri bahwa revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah ditemukannya komputer, yang segera disusul oleh berkembang pesatnya teknologi informasi (TI). Komputer seolah-olah benda ajaib yang menjadi rujukan apa saja, dan menjadi alat penghubung jutaan, bahkan sudah milyaran umat manusia.

Manfaat komputer semakin besar ketika terjadi konvergensi antara teknologi komputer dengan teknologi informasi. Revolusi terbesar dari konvergensi ini adalah dibukanya akses publik terhadap penggunaan internet pada tahun 1995.

Perkembangan teknologi komputer digital sampai sejauh ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi Intregated Circuit (IC) sebagai salah satu komponen digital yang memegang peranan penting dalam sebuah komputer. Perkembangan ini telah membawa perubahan pada zaman ini, sehingga zaman sekarang ini sering disebut sebagai Zaman Digital, atau Dunia Digital atau Dunia Bit (disebut demikian karena istilah bit sangat mendasar dalam masalah digital). Dengan perkembangan komputer digital dan perangkat-perangkat lainnya yang serba digital, telah membuat data digital banyak digunakan.

Ada beberapa faktor yang membuat data digital (seperti audio, citra, video, dan text) banyak digunakan, antara lain: Mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya, mudah untuk penduplikasian dan penyimpanan, mudah disimpan untuk kemudian diolah atau diproses lebih lanjut, serta mudah didistribusikan, baik dengan media disk maupun melalui jaringan seperti internet. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi internet yang dapat menyajikan dan mempersatukan berbagai jenis data digital, data digital tersebut semakin banyak digunakan untuk membentuk suatu sistem multimedia. Dengan adanya internet sebagai suatu sistem jaringan terluas di dunia yang menghubungkan hampir seluruh komputer-komputer dunia, membuat semua komputer di dunia ini semakin mudah untuk bertukar data. Dalam Dunia Maya ini, hampir segala jenis informasi dapat diperoleh, yang dibutuhkan hanyalah sebuah komputer yang terhubung dengan dunia maya ini (Internet).

Seiring dengan semakin banyaknya pemakaian data digital, maka proses pengolahan data digital juga semakin berkembang. Berbagai jenis metoda pengolahan data digital untuk berbagai jenis data digital sudah semakin tersedia saat ini.

Hal di atas adalah merupakan aspek perkembangan teknologi informasi. Disamping itu masih terdapat aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, dan aspek hukum. Aspek-aspek tersebut menjadi wacana dalam berbagai diskusi. Dari aspek hukum, wacana yang digulirkan adalah bagaimana bentuk teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan hukum, sebaliknya juga bagaimana teknologi ini dapat diregulasi sehingga ada rambu-rambu dalam penggunaannya. Hukum positif di Indonesia yang menerima dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi dan memang perlu mendapat penyikapan adalah masalah yang berkaitan dengan: Kerahasiaan dan Perlindungan Data, Hak atas Kekayaan Intelektual, Transaksi secara Elektronik, Kejahatan yang Terkait dengan Komputer, Media, Telekomunikasi dan Penyiaran, Konflik antar Tata Hukum, Pembuktian Data Elektronik. Kemudahan dalam menyampaikan dan mengakses informasi yang diakibatkan oleh perkembangan dan konvergensi teknologi informasi sekaligus memperbesar kemungkinan penyalahgunaan data. Dengan terjadinya konvergensi teknologi informasi, transborder data flows atau penyebaran data melintasi batas-batas negara menjadi semakin cepat namun demikian juga menjadi sangat bebas dan semakin sulit untuk dikontrol. Bentuk informasi apapunapakah itu berupa teks, gambar, suara, bahkan gambar hidupdengan demikian menjadi sangat mudah untuk disebarluaskan. Kenyataan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru di sekitar kerahasiaan dan perlindungan data, khususnya data digital (penyimpanan data digital) yang hingga saat ini masih merupakan permasalahan bagaimana format perlindungan hukumya. B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur masalah perlindungan data digital?2. Bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan data digital ?

BAB IIPEMBAHASANData selain dapat dikelompokkan ke dalam data yang memiliki sifat publik, yaitu data yang dimiliki oleh institusi dan data pribadi, yang kebanyakan dimiliki oleh perorangan. Juga dapat dikelompokkan menjadi data analog dan data digital. Data analog merupakan data yang dibuat berdasarkan arus data, yaitu proses input data, sedangkan data digital umumnya rumus-rumus yang ada dalam sistem komputer yang berperan mengubah data menjadi informasi.Data digital (seperti audio, citra, video, dan teks) banyak digunakan, hal ini dikarenakan: mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya, mudah untuk penduplikasian dan penyimpanan, mudah disimpan untuk kemudian diolah atau diproses lebih lanjut, serta mudah didistribusikan, baik dengan media disk maupun melalui jaringan seperti internet. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi internet yang dapat menyajikan dan mempersatukan berbagai jenis data digital, data-data digital tersebut semakin banyak digunakan untuk membentuk suatu sistem multimedia. Dan, perkembangan teknologi komputer digital sampai sejauh ini tidak terlepas dari kemajuan di bidang teknologi Intregated Circuit (IC) sebagai salah satu komponen digital yang memegang peranan penting dalam sebuah komputer.

Penyalahgunaan dan perusakan data kebanyakan terjadi atas suatu komputer yang dihubungkan dengan jaringan komputer lain. Komputer yang tidak disambungkan ke jaringan lain, kerusakannya dapat terjadi melalui media lain yang digunakan (misalnya disk).

A. Ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan DataPada Bab ini tidak diuraikan perlindungan data dari sisi teknis yang menyangkut keamanan data, seperti: kerusakan pada komponen elektornik komputer, kesalahan operator pada saat perekaman data maupun pengolahan data, kesalahan dalam program komputer, virus pada sistem komputer, dan lain-lain. Tetapi, lebih menekankan perlindungan dari segi yuridis, yang akan dikemukakan pada bab ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah data.

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan-peraturan seperti: Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik, yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga dan/atau informasi pribadi seseorang.Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1971, dibedakan adanya dua sistem kearsipan, yaitu:

(1) Arsip Dinamis, yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.(2) Arsip Statis, yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.Selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Tujuan Kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Dengan adanya ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam ... bentuk corak apapun ... , maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Mengenai keamanan data, undang-undang tersebut mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki secara melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut pada pihak ketiga yang tidak mengetahui.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Melengkapi ketentuan mengenai Pokok Kearsipan yang lebih banyak mengatur aspek publik, maka dalam lingkup perusahaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dalam Pasal 1 undang-undang ini dinyatakan sebagai berikut:

(1) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.(2) Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Yang dimaksud dalam Dokumen Lainnya dalam Pasal 3 terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna perusahaan meskipun tidak terikat langsung dengan dokumen keuangan. Dari pengertian dokumen lainnya dapat diartikan bahwa termasuk juga dalam dokumen-dokumen misalnya data pelanggan, data karyawan yang tergolong dalam data dan/atau informasi pribadi.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaDalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara pribadi sekaligus pula jaminan terhadap privasinya. Dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu hak pengembangan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.Ini berarti ada keseimbangan antara hak untuk memperoleh informasi dan hak atas privasi yaitu untuk penyimpanan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berkenaan dengan masalah kerahasiaan Bank, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang KesehatanDalam Pasal 52 ayat (2) dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Yang dimaksud dengan hak pasien disini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor: YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien adalah hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Dalam bab yang mengatur mengenai kewajiban dokter dinyatakan pula bahwa dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai internet termasuk di dalam hukum telekomunikasi.Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang baru mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000 mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

Undang-undang Telekomunikasi juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. (Pasal 42 ayat 1). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

Namun, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan penjara selama 5 tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Permintaan juga dapat diajukan oleh penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti misalnya tindak pidana yang sesuai dengan undang-undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara ketentuan mengenai perlindungan data (data protection act), baik yang bersifat publik maupun perorangan telah ada pengaturannya. Negara pertama yang mengundangkan untuk pertamakalinya undang-undang perlindungan data adalah negara bagian Hesse di Jerman yaitu pada tahun 1970, kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. Hingga kini kurang lebih ada 25 negara di dunia yang telah mempunyai undang-undang mengenai privasi atau perlindungan data dan/atau informasi, seperti Australia (Privaci Act 1988), Belgia pada tahun 1993, Austria (datencgutzgezets/ Data Protection Sact), Canada (The Personal Information Protection and Documenets Act), Denmark, Finlandia, Jerman, Hongkong, Italia, Belanda (1989), Selandia Baru (1993 yang diamandemen pada tahun 1994), Amerika Serikat (Provacy Act 1974), Inggris (Data Protection Act 1984 yang diganti dengan Data Protection Act 1998). Ketentuan hukum mengenai perlindungan data dibeberapa negara seperti di Eropa, Inggris, dan Amerika mungkin dapat dijadikan perbandingan atau acuan bilamana Indonesia ingin membentuk undang-undang perlindugan data. Dan, ketentuan hukum mengenai perlindungan privasi data dan/atau informasi pribadi yaitu Directive on the Protection of Personal Data (95/46/EC) merupakan pedoman pembentukan undang-undang yang mengenai perlindungan data bagi negara-negara Uni Eropa, Data Protection Act 1998 di Inggris dan ketentuan hukum perlindungan data di Amerika Serikat yaitu Privacy Act 1974 dan undang-undang lainnya.

B. Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan DataData komputer yang ada saat ini kebanyakan telah dimasukan ke dalam suatu jaringan. Hal ini tentunya memiliki resiko kerusakan dan penyalahgunaan data yang tinggi. Dan, sebagaimana diketahui teknologi digital memungkinkan penyalagunaan informasi secara mudah, sehinggah masalah keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Pendekatan keamanan informasi harus dilakukan secara holistik, tidak hanya dari aspek teknologi, melainkan juga aspek lain, seperti hukum, bisnis, dan sebagainya.

1. Macam- Macam data dan/Atau Informasi Pribadi di Internet

Saat ini dengan semakin berkembangnya penggunaan internet, maka makin banyak pula orang yang menggunakan internet sebagai media informasi. Berbagai macam informasi dapat diakses melalui internet, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Ada tiga macam data dan/ atau informasi pribadi seseorang yang terdapat di internet yang dapat dilanggar privasinya. Pertama adalah yang tersedia dalam bentuk basis data (database ) online; kedua yang diperoleh dalam suatu transaksi online, informasi dikumpulakan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan- kegiatan online dimana informasi- informasi tersebut dapat secara spesifik mengidentifikasikan orang tersebut; dan ketiga yakni dalam basis data yang dimiliki oleh negara atau pemerintah yang terdapat dalam situs- situs milik pemerintah tersebut.

a. Informasi pribadi dalam basis data online

Privasi seseorang mungkin saja dilanggar dengan dipublikasikannya informasi tersebut secara online. Kini informasi pribadi dalam suatu jumlah yang signifikan telah tersedia di internet, khususnya di World wide Web (www).

Kebanyakan dari informasi yang disediakan di internet tersebut adalah informasi dalam bentuk direktori yang dapat diperoleh tanpa dikenakan biaya.

b. Informasi pribadi dalam transaksi onlineTeknologi informasi juga menyediakan cara lain untuk mengumpulkan informasi pribadi yang jika tidak diperhatikan dapat menjadi ekses negatif dari penggunaan pelayanan online dan internet. Internet mempunyai kapasitas untuk menjadi pengumpul data (data collector) yang paling efektif yang pernah ada. Perhatian terhadap pengumpulan dan kemungkinan penyalagunaan informasi pribadi ini telah berlipat ganda sejak ditemukannya cara- cara baru pengumpulan informasi pribadi secara elektronik. Sehubungan dengan transaksi online di internet, maka situs operator dimungkinkan mengumpukan data pribadi dari para pengunjungnya melalui :1). Pendaftaran online ( online registration )

Ada beberapa situs yang dapat diakses pelayanannya tanpa menjadi anggota terlebih dahulu. Situs- situs ini biasanya adalah situs- situs dari media surat kabar. Kita dapat membaca berita yang ditampilkan tanpa harus dikenakan biaya ataupun melakukan suatu kontra prestasi. Namun biasanya untuk dapat menggunakan pelayanan- pelayanan khusus yang diberikan seperti misalnya membuka Account e-mail, menggunakan ruang chating, mengirim sms, dan lain- lain, kebanyakan situs mengharuskan setiap pengunjungnya untuk terlebih dahulu menjadi anggota dari situs tersebut.Situs menggunakan informasi- informasi tersebut untuk bermacam- macam keperluan. Pada dasarnya dipergunakan untuk pemasaran, tetapi kadangkala juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan situs. Salah satu situs provider khusus untuk anak- anak menggunakan informasi tersebut untuk melarang penggunaan situs diamna yang akan datang oleh pengunjung yang bertingkah laku tidak sopan dalam kedatangan pertamanya.Informasi yang dikumpulkan oleh situs kebanyakan memang berupa informasi yang berhubungan erat dengan pengguna internet. Tetapi meskipun internet sewaktu mengisi formulir pendaftaran tidak memberikan informasi yang benar, tetapi situs tetap saja dapat mengetahui ketertarikannya dalam penggunaan fasilitas- fasilitas di situs tersebut. Hal ini yang menyebabkan para penggunaan internet khawatir bahwa informasi informasi tersebut akan disalahguankan untuk kepentingan pemasaran produk- produk tertentu yang tidak dikehendakinya, ataupun untuk lain- lain kepentingannya.2). Perdagangan online (Online Commerce )

Seiring dengan perkembangan pemakaian internet sebagai sarana komunikasi global, kini sudah cukup banyak perusahaan- perusahaan menggunakan internet sebagai media perdagangan. Dengan yang jumlah penggunanya terus meningkat secara eksponensial, potensinya sebagai media perdagangan memang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun perdagangan online melalui internet yang telah banyak memberikan keuntungan sesungguhnya juga telah banyak memberikan keuntungan sesungguhnya juga telah meningkatkan ancaman terhadap masalah privasi. Transaksi ini mengharuskan membuka beberapa informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit, yang dapat membahayakan pemilik data tersebut. Bagaimana pembeli bisa yakin bahwa pedagang tidak menyalahgunakan identitas dan nomor kartu kreditnya di luar tujuan untuk memroses jual beli tersebut

Untuk menjamin privasi atas data- data pribadi tersebut, sesungguhnya prosedur- prosedur guna menjamin transaksi harus diambil, misalnya dengan menggunakan kriptografi,selain juga penggunaan tanda tangan digital (digital signatur).Menyadari berbahayanya membuka data mengenai nomor kartu kredit, maka saat ini telah dimungkinkan untuk mengadakan transaksi dengan melibatkan pihak ketiga sehingga data tersebut tidak mungkin disabotase oleh pihak lain. Akan tetapi penyimpangan dan penggunaan data pribadi tersebut baik oleh situs operator maupun oleh pihak ketiga tersebut haruslah dilindungi undang- undang, hal ini tidak lain adalah untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaannya informasi- informasi tersebut oleh pihak- pihak kepada siapa informasi tersebut dipercayakan untuk suatu tujuan tertentu, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa sepengatahuan dan persetujuan subjek informasi.c. Catatan yang dimiliki pemerintah

Selain pihak swasta, pemerintah juga mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan data pribadi orang- orang. Bahkan beberapa agen pemerintah menyediakan data- data tersebut di dalam situs mereka. Catatan- cataatn tertentu misalnya mengenai catatan pajak, catatan kriminalitas, yang dianggap rahasia hanya dimungkinkan diberikan kepada pegawai pemerintah tertentu yang berwenang. Catatan- catatan lainnya seperti catatan kelahiran, kematian, perkawinan, pendaftaran kendaraan bermotor dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh publik.d. Tujuan pengumpulan data di internet

Pada dasarnya di internet terdapat data dan atau informasi pribadi yang tersedia secara online yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dalam hal ini situs operator dengan tujuan- tujuan tertentu. Bagi pemerintah hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik sedangkan oleh situs operator dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi setiap pengunjung situs mereka.Disamping itu ada alasan lain mengapa situs operator menginginkan informasi pribadi para pengunjungnya. Informasi pribadi adalah suatu komoditas yang laku terjual, penjualan dan perdagangan informasi pribadi telah berkembang menjadi industri yang dapat menghasilkan jutaan dolar. Sekarang ini perusahaan- perusahaan secara rutin membayar ribuan dolar untuk mendapat informasi pribadi mengenai pelanggan perusahaan lain. Informasi- informasi tersebut akan membantu mereka dalam membuat strategi pemasaran sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran karena produk dapat langsung ditawarkan kepada orang yang tepat berdasarkan minat, kesukaan dan kepribadian mereka yang terungkap dalam informasi pribadinya. Informasi- informasi tersebut bahkan telah dianggap sebagai asset perusahaan yang dapat diperjualbelikan , yang dapat memberikan pendapatan bagi perusahaan.

2. Perlindungan Hukum Atas Privasi Data dan/ atau Informasi Pribadi di InternetDalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas privasi data/ informasi pribadi dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada, misalnya Undang- Undang Perlindungan Data atau undang- undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh berdasarkan peraturan yang dibuat oleh situs misalnya kebijakan privasi (privacy policy), privacy notice, privacy statement maupun ketentuan pelayanan situs.Sebagai respon akibat semakin banyaknya data dan informasi pribadi yang dikumpulkan dan diolah baik oleh pemerintah maupun negara, beberapa merespon kekhawatiran penyalahgunaan data dan/atau informasi tersebut dengan mengeluarkan undang- undang perlindungan data. Undang- Undang Perlindungan Data tersebut mencakup data dan/ atau informasi baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun pihak swasta karenanya berlaku pula pengumpulan dan pengolahan data oleh situs- situs di internet yang mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya.Salah satu tujuan penting dari adanya undang- undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan-peraturan seperti: Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.2. Pendekatan keamanan informasi harus dilakukan secara holistik, tidak hanya dari aspek teknologi, melainkan juga aspek lain, seperti hukum, bisnis, dan sebagainya.B. Saran1. Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar mengatur masalah perlindungan data secara khusus mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat.

2. Disarankan kepada masyarakat agar meningkatkan pengetahuannya di bidang teknologi agar dapat menjaga privasi informasi pribadi.DAFTAR PUSTAKAGindin, Susan E., Lost and Found in Cyberspace : Information Privacy in the Age of the Internet, San Diego Law Review 1153 (1997).Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Radja Grafindo Persada, Tahun 2003. Baindridge, David I dalam bukunya Komputer dan Hukum yang diterjemahkan oleh Susmaatmadja, Prasadi T, Jakarta , Sinar Grafika,Tahun 1993.

LM, Alfon Pengamanan Aplikasi Komputer dalam Sistem Perbankan dan Aspek Penyidikan Tindak Pidana, dalam http://www.polri.go.idBPHN, Pengkajian Hukum tentang Konvergensi Telekomunikasi, Informasi dan Komputer, 1998.

Suhono H. Supangat, Kuspriyanto, Juanda, Watermaking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital, Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (Jurnal Teknik Elektro, Vol. 6, No. 3, Tahun 2000.

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

DAFTAR ISI

iiBAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1

B. Rumusan Masalah

4

BAB IIPEMBAHASAN

A. Ketentuan- Ketentuan Hukum Perlindungan Data

6

B. Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan Data ........................12BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

19

B. Saran

19

DAFTAR PUSTAKA

20

*) Fungsional Peneliti pada Badan Litbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, dikemukakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain memuat aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intriktual maupun teknologi.

Ini dapat dilihat dengan hadirnya teknologi informasi melalui internet (Interconnection Network).

BPHN, Pengkajian Hukum tentang Konvergensi Telekomunikasi, Informasi dan Komputer, 1998, hlm 3.

Suatu sistem internet sesungguhnya adalah penggabungan jaringan-jaringan computer (a network of network links computers). Hubungan antara jaringan itu dijembatani oleh sebuah bridge atau juga yang menggunakan gate-way, serta yang tercanggih disebut backbone. Untuk masuk ke dalam jaringan internet tersebut, seorang pengguna dapat menggunakan dial up melalui jaringan kabel telepon atau melalui sistem nirkabel yang menggunkan gelombang mikro (wireless) dari komputer ke service provider yang akan menghubungkannya ke jaringan internet. Untuk dapat berhubungan dengan jaringan internet di luar negeri, service provider harus tersambung dengan penyedia jasa layanan satelit berbasis gateway yang akan menghubungkan dengan service provider yang ada di luar negeri.

Suhono H. Supangat, Kuspriyanto, Juanda, Watermaking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital, Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (Jurnal Teknik Elektro, Vol. 6, No. 3, Tahun 2000).

Ibid.,

BPHN, Op.Cit., hlm. 15.

Suhono H. Supangkat, Loc.Cit.,

Alfon LM, Pengamanan Aplikasi Komputer dalam Sistem Perbankan dan Aspek Penyidikan Tindak Pidana, dalam http://www.polri.go.id

Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank , untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

David I. Baindridge, dalam bukunya Komputer dan Hukum yang diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta , Sinar Grafika,Tahun 1993, h. 217

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Radja Grafindo Persada, Tahun 2003, hlm. 150.

Ibid., hlm. 151.

Susan E. Gindin, Lost and Found in Cyberspace : Information Privacy in the Age of the Internet, San Diego Law Review 1153 (1997).

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan dapat disampaikan kepada penerima dengan aman (schn96).

PAGE 18