Makalah Akn
-
Upload
isna-w-alfarizy -
Category
Documents
-
view
243 -
download
1
description
Transcript of Makalah Akn
Penganggaran Pemerintah
Dosen Pengampu : Nur Imamah, S.SOS,MAB
Kelompok 2
Dimas Adi Pramana (125030400111008)
Edvangga Dimas (125030400111042)
Alvi Nurrahmah (125030400111041)
Lusi Ambarwati (125030400111004)
Ridlotul Firdausi Nuzula (125030407111082)
Ryno Meiga (125030400111043)
Kementrian Pendidikan Nasional
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
2013
KATA PENGANTAR
Maksud utama penyususunan makalah tentang sistem administrasi keuangan negara ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman atas informasi keuangan negara.
Puji syukur kehadirat allah swt karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Adapun ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Besar harapan bagi kami semoga makalah tentang Penganggaran Keuangan Pemerintah ini dapan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, para praktisi dan mahasiswa.
Mekalah ini membahas tentang fungsi,prinsip,karakteristik,siklus,ABK,dan SPN dalam penganggaran keuangan negara. Di harapkan kita dapat mengetahui seluk beluk tentang hal-hal tersebut setelah membaca makalah yang kami buat.
Tiada gading yang tak retak.Sebagai manusia biasa,penulis tidak terlepas dari keterbatasan .Untuk itu dengan rendah hati dan penuh harapan,penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun.Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca untuk menyamoaikan bahan input atau kritikan yang sangat berharga guna kesempurnaan makalah ini.
Malang, 13 september 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................... ii
Pembahasan
1. Pengertian Penganggaran Pemerintah……………………………… 1
2. Karakteristik Penganggaran Pemerintah ......................................... 2
3. Fungsi Penganggaran Pemerintah………………………………….... 2
4. Prinsip Penganggaran Pemerintah…………………………………... 4
5. Siklus Penganggaran Pemerintah……………………………………... 7
6. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)…………………………………….. 10
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM)………………………................... 11
Daftar Pustaka………………………………………………………………. 16
ii
PENGANGGARAN
Anggaran
Anggaran (Budget) adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi
(pemasaran, produksi dan keuangan) ; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan
komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode
dianggarkan.
Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam
ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan,
pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan
koordinasi dan komunikasi.
Karakteristik Anggaran :
1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis
2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja
ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi).
3. Mencakup periode satu tahun.
4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk
mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.
5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang
oleh pihak yang menganggarkan (budgetee).
6. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.
7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran,
dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.
8. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis
9. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja
ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijual atau diproduksi).
10. Mencakup periode satu tahun.
11. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban
tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.
1
12. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh
pihak yang menganggarkan (budgetee).
13. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.
14. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan
selisihnya dianalisis dan dijelaskan.
(saifulrahman.lecture.ub.ac.id .Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf 14september 2013
7.35)
Anggaran mempunyai karakteristik:
· Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;
· Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;
· Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan;
· Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari
penyusunan anggaran; dan
· Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip)
Fungsi Anggaran Negara Republik Indonesia
Fungsi Anggaran di antaranya ada tiga, yaitu :
1. Fungsi Hukum (Formil)
2. Fungsi Materiil
3. Fungsi Kebijaksanaan
1. Fungsi Hukum (Formil)
Anggaran Negara berfungsi hukum (formil) diwujudkan dalam bentuk
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang
di tetapkan sebagai undang-undang berarti mempunyai fungsi hukum (formil)
berarti Badan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) memberikan kuasa kepada
Badan Eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan
proyek-proyek yang ditetapkan dalam anggaran, yang mana sumber
pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan. Disamping itu anggaran
berfungsi sebagai fungsi hukum adalah sebagai alat untuk membatasi ruang
2
gerak pmerintah, yang mana pengeluaran yang akan dilaksanakan pemerintah
tidak boleh melampaui batas anggaran. Pembatasan ini antara lain di kemukakan
dalam pasal 24 ICW yang berbunyi :
“ Tidak boleh ada pengeluaran, yang merupakan anggaran lebih dari yang di
tentukn didalam anggaran, atau dilaksanakan di luar anggaran”.
2. Fungsi Materiil
Anggaran Negara berfungsi materiil berarti anggaran negara merupakan
suatu rencana (planning) yang diwujudkan dalam nilai mata uang, di satu pihak
berisi jumlah-jumlah pengeluaran (belanja) negara setinggi.tingginya untuk
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah untuk masa satu
tahun mendatang, dilain pihak berisi jumlah-jumlah dari sumber-sumber
pendapatan negara, yang diperkirakan akan dapat diterima selama masa satu
tahun mendatang untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara dimaksud.
Perlu diketahui bahwa walaupun anggaran negara sudah ditentukan dengan
undang-undang ,namun anggaran negara tersebut bagi pemerintah berfungsi
sebagai rencana.Apabila antara rencana dan realisasinya tidak cocok karena
terjadi perubahan keadaan maka rencana tersebut perlu disesuaikan dengan
keadaan.Penyesuaian tersebut tetap memperhatikan fungsi hukum dari
anggaran yakni dengan diadakan pembahasan antara pemerintah dengan
DPR ,yang akhirnya menghasilkan undang-undang tentang tambahan dan
perubahan APBN.
3)Fungsi Kebijaksanaan
Anggaran Negara berfungsi kebijaksanaan berarti anggaran negara
menggambarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh
pemerintah untuk masa satu tahun mendatang.
(BUKU)
Menurut Indra Bastian, fungsi anggaran meliputi:
- Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja;
- Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa
mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di masa yang
akan datang;
- Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan
mekanisme kerja antar atasan dan bawahan;
- Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
3
- Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam
pencapaian visi organisasi;
- Anggaran merupakan instrumen politik; dan
- Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
Sementara itu, menurut UU 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan
kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk
mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip)
Prinsip-Prinsip Penganggaran
Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena
merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di
organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian
dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka penyusunan
anggaran terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati,
yaitu:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai
tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari
suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat
memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran
karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan
anggaran tersebut.
2. Disiplin Anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi
4
pengeluaran belanja.
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak
dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya
dalam APBD/ APBD-Perubahan.
3. Keadilan Anggaran
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan
anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena
pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta
masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk
kepentingan masyarakat.
Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran:
1. Keterbukaan
Adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran.
2. Periodisitas
Meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.
3. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan
5
Ada tiga basis akuntansi yang dianut, yaitu:
a. Basis kewajiban (obligation/commitment accounting)
Anggaran dibebankan pada saat pesanan atau kontrak ditandatangani. Basis kewajiban ini
hanya untuk pengeluaran.
b. Basis Akrual
c. Basis Kas
Basis yang dipakai harus konsisten/sama baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan
anggaran.
4. Fleksibilitas
Anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah dikemudian hari.
5. Prealabel
Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR/DPRD harus mendahului pelaksanaan
anggaran.
6. Kecermatan
Anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.
7. Kelengkapan atau Universalitas
Semua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran.
8. Komprehensif
Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.
9. Terinci
Setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan.
10. Anggaran Berimbang
Pengeluaran anggaran harus didukung oleh adanya penerimaan anggaran.
11. Dinamis
Kenaikan atau penurunan anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan negara/daerah
dan melalui proses pengesahan anggaran lebih dahulu.
6
Sesuai dengan amanat pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan negara perlu menjabarkan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang
meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas persatuan, dan asas spesialitas. Di samping
itu dalam rangka mencerminkan penerapan kaidah-kaidah yang baik, dijabarkan asas
akuntabilitas berorientasi hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan asas pemeriksaan keuangan oleh
badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
(http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip-dan.html)
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (Perencanaan
& Penganggaran)
Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-undang
di bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas
dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu
organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang
melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai
tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia
atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan
pengawasan (controlling). Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara,
fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan
negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Fase-fase budget process/cycle ada 5, yaitu:
1. Budget Preparation: persiapan anggaran oleh eksekutif (pemerintah) dan perangkat-
perangkatnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran.
2. Legislative Enactment: persetujuan legislatif (DPR).
3. Budget Execution: pelaksanaan APBN.
4. Financial Reporting: laporan akhir tahun oleh eksekutif (pemerintah) kepada legislatif
(DPR). Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu laporan pelaksanaan APBN
semester I, dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini merupakan bagian
dari tahap pertanggungjawaban.
7
5. Auditing: merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana realisasi APBN diaudit oleh
badan pemeriksa keuangan.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa siklus APBN terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap
perencanaan, penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan
umum APBN, yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan
diakhiri pada saat RKP telah disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu sementara
ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR mengenai Nota Keuangan (NK) & RAPBN.
Sementara itu, tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan penting, yaitu pengesahan
UU dan penetapan Perpres mengenai rincian APBN. Setelah RUU APBN disahkan menjadi
UU APBN, maka setiap K/L wajib mengusulkan draft DIPA dan menyampaikannya ke
Departemen Keuangan untuk disahkan. DIPA tersebut merupakan instrumen untuk
melaksanakan APBN. Selanjutnya, tahap pertanggungjawaban terjadi pada saat Pemerintah
dan DPR membahas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menjadi UU.
Dilihat dari kronologis waktu, fase pertama dimulai sekitar bulan Februari tahun
berjalan untuk membahas persiapan penyusunan pagu indikatif, berdasarkan asumsi
ekonomi makro yang disusun oleh Tim. Setelah disetujui oleh Presiden dalam Sidang
Kabinet, pagu indikatif tersebut selanjutkan diedarkan ke kementerian/lembaga melalui
Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas. Berdasarkan pagu indikatif tersebut, masing-masing K/L
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Rencana Kerja K/L tersebut merupakan bahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, yang dikompilasikan oleh Bappenas.
Selanjutnya, pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan Pemerintah menyampaikan
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro kepada DPR RI yang akan
dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI.
Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Pemerintah menyusun Perpres mengenai RKP
tahun berikutnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pembicaraan
pendahuluan, maka pagu indikatif akan berubah menjadi pagu sementara. Berdasarkan
pagu sementara tersebut, K/L menyusun kembali atau menyesuaikan RKA-KL masing-
masing. Pagu sementara inilah yang merupakan angka-angka yang akan dipasang dalam
buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya. NK dan RUU APBN tersebut
disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI pada bulan Agustus tahun berjalan, yang
biasanya bersamaan dengan Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
8
Dalam merespon pidato kenegaraan Presiden dalam mengantarkan NK & RAPBN,
fraksi-fraksi akan menyampaikan pemandangan umumnya masing-masing dalam Masa
Sidang Pertama. Berdasarkan pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Pemerintah yang
diwakili oleh Departemen Keuangan melakukan pembahasan RAPBN tahun berikutnya
bersama dengan DPR RI, dalam hal ini Panitia Anggaran. Bersamaan dengan itu,
Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan Komisi terkait secara paralel
mengenai RKA K/L masing-masing K/L. RUU APBN tahun berikutnya tersebut harus
disahkan menjadi UU APBN pada akhir Oktober tahun berjalan. Dengan disahkannya UU
APBN, maka pagu sementara akan ditetapkan menjadi pagu definitif.
Tingkat pembicaraan RUU APBN antara Pemerintah dengan DPR dilakukan dalam 2
tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat I yang meliputi: rapat Komisi, rapat gabungan Komisi,
rapat Badan Legislasi, dan rapat Panitia Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, serta Tingkat
II yang meliputi: rapat Paripurna pengambilan keputusan. Sebelum dilakukan pembicaraan
Tingkat I dan Tingkat II tersebut diadakan Rapat Fraksi.
Berdasarkan UU APBN yang telah disahkan tersebut, K/L bersama dengan
Departemen Keuangan dan Bappenas menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L untuk
menetapkan RAB K/L per jenis belanja dan mencocokan dengan standar biaya agar terjadi
efisiensi anggaran. RAB tersebut harus disahkan paling lambat pada akhir November tahun
berjalan. Berdasarkan RAB K/L tersebut, K/L menerbitkan DIPA K/L yang selanjutnya
diserahkan ke Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN)
untuk mencocokan dengan RAB K/L dan proses pencairan anggaran. DIPA K/L tersebut
harus sudah diserahkan oleh masing-masing K/L kepada DJPb paling lambat 31 Desember
tahun berjalan.
http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/siklus-anggaran-pendapatan-dan-
belanja.html
9
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara
sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan
sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran
pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk
pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana,
dan pertanggungjawaban kepada publik.
Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)
diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran
dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis
kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk
mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan- kegiatan
dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcome) termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan
hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program yang diikuti
dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.
Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja
tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja
SKPD) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan
anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja.
Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran
berbasis kinerja adalah:
a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
10
b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi
pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten,sehingga dapat
diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.
Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu
keberhasilan implementasi
penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:
a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus.
c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,
waktu, dan orang).
d. Penghargaan dan sanksi yang jelas.
e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
2. Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara/daerah
mencakup antara lain penerapan sistem penganggaran berbasis
kinerja. Dalam dokumen penyusunan anggaran berbasis kinerja
yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang
tujuan, sasaran, serta keterkaitan antara besaran anggaran dan manfaat yang
ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung
makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan (pusat/daerah)
wajib bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan semua
sumberdaya.
Selain itu Anggaran Berbasis Kinerja juga merupakan suatu metode
penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam
target kinerja dari setiap SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten/
kota terkait. ABK yang efektif akan dapat mengidentifikasikan
keterkaitan antara nilai uang dan hasil yang dicapai, serta dapat
menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi.
11
D. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Pengertian Standar Pelayanan Minimal
Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.Di lain pihak Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa
Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam
menentukan pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) ditegaskan bahwa SPM berisi ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh masyarakat secara minimal.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah pusat adalah cara
untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib
oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan
akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Disamping itu,SPM juga dapat dipakai sebagai
alat pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain:
a. Undang-Undang 32 Tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan
bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi syarat
minimal kelayakan.
12
b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal
20 (1) menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan
pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang
diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan
yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur
kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa
Belanja (ASB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.
c. Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8
Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah
yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan
bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus
disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM
akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat
dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau
kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat.
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib merupakan
pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
pemerintah.Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM ditetapkan
oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis, sedangkan
pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3).
2. Manfaat Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM disebutkan
bahwa SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain:
13
a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu
pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk
menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan
mutu tertentu;
b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah
anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan
publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan
kebutuhan pembiayaan daerah;
c. SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan
perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan
transparan;
d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. Dalam hal
ini SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran
daerah dengan tujuan yang lebih terukur. Disamping itu SPM dapat
dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah
Daerah terhadap masyarakat, sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh
mana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan
pelayanan publik;
e. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja
yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan;
f. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah
daerah dalam pelayanan publik;
g. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh institusi pengawasan;
h. SPM akan dapat memperjelas tugas pokok Pemerintah Daerah
dan mendorong terwujudnya check and balances yang lebih efektif;
14
i. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial,
budaya, maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
kata lain setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam
mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam
penerapan SPM perlu dipahami.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan
bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut:
a. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada
masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib;
b. SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten/kota);
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan
Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar
nasional;
d. SPM bersifat sederhana,konkrit,mudah diukur,terbuka, terjangkau dan
dapat dipertanggungjawabkan,dan mempunyai batas waktu pencapaian;
e.SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran,
pengawasan, pelaporan dan sebagai alat penilai pencapaian kinerja;
f. SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan kelembagaan
serta personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.
15
Daftar Pustaka
Ichwan, M.1989. Administrasi Keuangan Negara. Yogyakarta : LIBERTY, Yogyakarta
Kardjo,J.1993. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan dan Materiil Daerah. Jakarta : CV.EKO JAYA JAKARTA.
Nurimamah.lecture.ub.ac.id di ackses pada tanggal 13 september 2013
saifulrahman.lecture.ub.ac.id .Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf 14september 2013 7.35
aryono.staff.gunadarma.ac.id
ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip
ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/siklus-anggaran-pendapatan-dan-belanja.
Fase-fase dalam siklus APBN di Indonesia, menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang prinsip-prinsip
penerapan standar pelayanan minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM
16