Majalah Mina Bahari Edisi 4
Transcript of Majalah Mina Bahari Edisi 4
COVER
COVERINSIDE
3
PENANGGUNG JAWABIr. R. Sjarief Widjaja, Ph.D. FRINA
REDAKTUR PELAKSANALilly Aprilya Pregiwati, S.Pi. M.Si.
REDAKTURTri Asmoro Sulistyo, Muji Pitoyo, Hardiansyah, Julianti Maesarah, Diding Sutardi, Endang Puji Lestari, Sri Sumaryanti, Dianaddin, Wiwin Diah Oktafiana
EDITORUmi Nurhayati, Ilma Nurweli, Raja Haposan Pasaribu, Febrina Puspa S.
DESAIN GRAFISTri Mulyani, Budi Antoko, Wahyudi Sudarsono, Ugeng Nugroho, Doris Dolarisasana, RR. Kartika Chandra
DITERBITKAN OLEHKementerian Kelautan dan Perikanan
ALAMAT REDAKSIGedung Mina Bahari III Lt.2 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16(021)351 9070 ext. 6170/6339, [email protected]
EDITORIAL
Tekad untuk menerapkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan mendapatkan momentumnya. Momentum tersebut lahir menjawab seruan lantang Presiden Joko Widodo yang bertekad menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Tekad untuk mengembalikan kejayaan bahari Indonesia,”Jalesveva Jayamahe, di Laut Kita Jaya”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki panjang pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia harusnya jaya di lautan. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut maka arah dan gerak pembangunannya tidak boleh lagi memunggungi laut, samudera, selat dan teluk, tapi sebaliknya harus menjadikan dan memanfaatkan lautan dengan sumberdayanya sebagai mesin penggerak penting perekonomian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tekad, semangat dan komitmen untuk menjadikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa disambut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan penetapan Visi dan Misi yang fokus berlandaskan pada Trisakti dan Nawa Cita. Melalui visi yang fokus untuk Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, KKP bergerak cepat melakukan transformasi yang berlandaskan pada misi : Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Waktu cepat berlalu. Tak terasa, dalam kurun waktu setahun aksi cepat dan berani yang dilakukan KKP dibawah kepemimpinan menteri pemberani yang kukuh dan teguh pendiriannya Ibu Susi Pudjiastuti mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Pencapaian penting tersebut mengharukan sekaligus membanggakan. Energi baru yang memicu adrenalin untuk berlari lebih kencang dan mencetak prestasi yang lebih baik. Ini adalah langkah awal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Mari kita dukung setiap upaya untuk menjadikan Indonesia semakin jaya di sektor kelautan dan perikanan. Selamat Tahun Baru 2016.
LAUT MASA DEPAN BANGSA
4 MINA BAHARI
DAFTAR ISIHanya ada Perubahan 6Laut Adalah Masa Depan Bangsa 10Visi & Misi Kkp 2015-2019 11Reformasi Birokrasi & Manajemen Internal 12Penegakkan Disiplin Pegawai KKP dalam Memberantas IUUF 16
KEDAULATAN 20Perang Terhadap IUUF 22Tenggelamkan Kapal, KKP Rangkul Elemen Pemerintah 24Moratorium, Kapal Asing 27Stop Transhipment di Perairan Indonesia! 32
KEBERLANJUTAN 38Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Generasi Mendatang 40Larang Alat Tangkap tidak Ramah Lingkungan 42Rehabilitasi Ekosistem Wilayah Pesisir 45Lobster, Kepiting dan Ranjungan bagi Generasi Nelayan Mendatang 48
KESEJAHTERAAN 56Dari Laut, Kita Bisa Sejahtera 58Membebaskan Nelayan Dari Pungutan 60Jaminan Pembiayaan dan Keringanan PPH Usaha KP 63Nilai Tambah Bagi Pembudidaya Rumput Laut 66Meningkatkan Oroduktivitas Petambak Garam Traditional 68
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 78
5
6 MINA BAHARI
Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegasan sikap tersebut jelas telah mengubah arah pembangunan nasional secara fundamental. Sejak hari itu, saat ketegasan sikap presiden digaungkan maka
mau tidak mau pembangunan yang sebelumnya memunggungi lautan, samudera, selat dan teluk, dipaksa berbalik arah, menghadap lautan.
“I HAVE A STRONG INTEREST IN THE WORD “CHANGE”. I WANT TO ESTABLISH CHANGE TO MAKE THINGS BETTER FOR THE COUNTRY. THERE ARE STILL CHANGES ON THE WAY, BUT I BELIEVE THAT CHANGE IS FOR THE GOOD.”SUSI PUDJIASTUTI
HANYA ADA PERUBAHAN
Menteri Susi Pudjiastuti memimpin rapat
7
Dalam perjalanannya kemudian, ada banyak sektor yang dilibatkan untuk mendukung tercapainya cita-cita besar pemerintah untuk menjadi poros maritim dunia, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bagi KKP, ini jelas era emas, sebuah kesempatan tak ternilai untuk menunjukkan kontribusi dan perannya dalam memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Ini peluang besar yang sekaligus menyertakan tantangan didalamnya. Menghadapi kondisi tersebut, di tahun 2015 seluruh jajaran KKP dihadapkan pada situasi yang memaksa semua orang untuk berubah, tanpa terkecuali. Kemantapan hati Presiden untuk memilih profesional dan pebisnis wanita tangguh
yang pemberani, Ibu Susi Pudjiastuti untuk memimpin transformasi di KKP adalah gebrakan pertama. Setelah itu, tak terbantahkan sepanjang tahun 2015, KKP identik dengan gebrakan, terobosan dan inovasi yang membuat kinerja dan kiprahnya di apresiasi berbagai kalangan dan dikenal luas, tak terbatas di Indonesia namun hingga mancanegara. Sejak hari itu, dipertengahan tahun 2015, seluruh jajaran keluarga besar KKP tidak punya waktu untuk bersantai. Semua bekerja keras, berlari, ambil bagian untuk mendukung genderang perubahan yang ditabuh begitu kencangnya oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini sungguh situasi yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun.
Menteri Susi Pudjiastuti kujungan kerja
8 MINA BAHARI
HANYA ADA PERUBAHAN
Langkah transformasipun dimulai, menyentuh semua tingkatan, tanpa terkecuali. Fondasi diletakkan dengan segera dilakukannya reformasi birokrasi dan manajemen internal. Langkah ini sangat strategis mengingat manusia dan sistem yang saling mendukung adalah engine, energi yang akan sangat menentukan kecepatan dan ketepatan arah dan tujuan perubahan.
Pilihan tersebut terbukti tepat. Selanjutnya setelah “mesin” siap, KKP bergerak cepat berlandaskan visi dan
misi yang fokus mengarah pada sasaran. Untuk mempercepat pencapaian target dan sasaran, KKP menyatukan dan mengerahkan seluruh elemen dan potensi yang ada. Seluruh jajaran KKP didorong untuk bersinergi, berkolaborasi. Tidak ada lagi sekat dan ego antar bagian dan bidang yang justru akan menghambat produktivitas, dan hanya menghasilkan inefisiensi. Inilah era baru bagi KKP. Era di masa semua orang dengan penuh kesadaran bersedia melebur menjadi satu tim.
Pegawai KKP, dituntut cepat tanggap terhadap kasus IUUF
9
Teamwork kokoh yang secara bersama-sama mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan dan langsung dirasakan keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tim dengan orang-orang yang memanfaatkan dengan baik setiap waktu yang dipercayakan kepadanya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ada begitu banyak catatan prestasi yang ditorehkan KKP sepanjang tahun 2015. Ada begitu banyak pujian dan apresiasi
atas kebijakan dan tindakan berani yang menjadikan Indonesia semakin berdaulat di mata dunia. Ini baru awal. Langkah baik tidak boleh berhenti. Di masa yang akan datang KKP akan terus bergerak konsisten mengawal program-program strategis disektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.
Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan 01, mengawasi empat kapal ikan berbendera Vietnam yang hendak di tenggelamkan
10 MINA BAHARI
“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai
negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi
laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga
Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya, semboyan nenek moyang kita bisa
kembali membahana”.
20 Oktober 2014PRESIDEN JOKO WIDODO
LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA
11
VISI & MISI KKP 2015-2019
Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
VISI KKP
TRISAKTI & NAWA CITA
3 PILAR MISI KKP
KEDAULATAN
KEBERLANJUTAN
KESEJAHTERAAN
12 MINA BAHARI
PADA TAHUN PERTAMA KEPEMIMPINAN IBU SUSI PUDJIASTUTI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) MENERIMA BERAGAM APRESIASI DARI BERBAGAI KALANGAN. APA YANG BERHASIL DICAPAI KKP TERSEBUT TIDAK TERJADI BEGITU SAJA. DIBALIK KESUKSESAN TERSEBUT, ADA KEPEMIMPINAN YANG HEBAT, TIM YANG TANGGUH, SERTA STRATEGI JITU YANG DITERAPKAN SECARA KONSISTEN PADA SELURUH LINI ORGANISASI.
REFORMASI BIROKRASI & MANAJEMEN INTERNAL
Menteri Susi Pudjiastuti memimpin rapat
13
Dimasa awal kepemimpinan baru, KKP berinisiatif segera melakukan Reformasi Birokrasi dan Perombakan Manajemen Internal, yang
diyakini merupakan bagian penting, “engine”, yang akan sangat menentukan keberhasilan perumusan kebijakan dan eksekusi program-program strategis KKP di lapangan. Terkait program tersebut, KKP melakukan berbagai terobosan yang baru dan berani, salah satunya pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Administrator. Langkah terobosan KKP untuk menerapkan sistem seleksi terbuka tersebut kemudian
membuatnya tercatat sebagai satu-satunya Kementerian/Lembaga yang mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Kebijakan terkait program Reformasi Birokrasi dan Manajemen Internal lain yang dilakukan KKP, tak lepas dari apresiasi dan penghargaan. Dibidang pemanfaatan data statistik dan kehumasan, KKP menerima BPS Award atas pemanfaatan data terbanyak, dibidang pengelolaan kinerja keuangan KKP mendapatkan nilai akuntabilitas A (80,76) serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.
MKP, rapat internal dengan pejabat KKP
14 MINA BAHARI
Keberhasilan yang dicapai KKP di-level nasional kemudian menjadi pemicu peningkatan kualitas kinerja di daerah. Salah satunya dengan keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Momentum perbaikan dan peningkatan kinerja yang mencerminkan semakin
membaiknya iklim kinerja di KKP dan seluruh jajarannya harus terus ditingkatkan, sehingga reputasi KKP sebagai Kementerian yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik yang berimplikasi pada peningkatan layanan dan manfaat yang diterima para stakeholdernya dapat terus terjaga.
Rapat dan koordinasi rutin dilakukan MKP dengan jajaran dan tim kerjanya
REFORMASI BIROKRASI & MANAJEMEN INTERNAL
15
APRESIASI YANG DITERIMA KKP MENJADI PEMICU
PENCAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK DIMASA YANG
AKAN DATANG
16 MINA BAHARI
PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI KKP DALAM MEMBERANTAS IUUF
Seminggu sudah, KKP dikomandoi seorang wanita, pemilik maskapai penerbangan Susi Air, yakni Susi Pudjiastuti. Kehadiran pimpinan baru yang berlatar belakang pengusaha tersebut, “memaksa”, PNS di lingkungan KKP siap bekerja keras dan cepat menggikuti ritme kerja sang menteri yang dikenal gesit, lincah dan pemberani.
Tepat pukul 07.00, para PNS siap absen. Jika telat sedikit, maka akan berpengaruh pada gaji. Sudah dipastikan adanya potongan upah akibat keterlambatannya. Iya, Menteri Susi memang mulai membiasakan ritme kerja dengan jam yang lebih awal, yakni jam 7 pagi. Bagi PNS yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, diberikan kelonggaran untuk pulang lebih awal, yaitu jam 3 sore.
Tak cukup hanya kerja lebih pagi, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti juga langsung membuat gebrakan internal di hari pertamanya ngantor. Usai melakukan inspeksi mendadak dan menggelar rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia memutuskan mengubah jadwal kerja anak buahnya. Jika biasanya pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masuk kerja pukul 08.00 WIB, esok harinya, masuk satu jam lebih awal.
PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN AWALNYA SEMPAT TERKEJUT DENGAN RITME KERJA SANG MENTERI BARU.
17
"Saya mau jam kerja diubah dari jam 08.00 WIB jadi jam 07.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB," ujar Menteri Susi saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 28 Oktober 2014.
Beliau menjelaskan alasannya mengubah jadwal kerja pegawai kementerian. "Supaya nggak kena macet," katanya singkat.
Selain itu, MKP juga berencana membangun bandara kecil atau bandara mini di pulau-pulau kecil Indonesia. Panjang runway atau landasan pacu bandara hanya satu kilometer saja. Bandara ini nantinya dimanfaatkan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan ke kota terdekat.
"Saya akan pakai motto di perusahaan saya sebelumnya, yaitu one kilometer runway bring you to the world. Nanti kita ingin Pemda investasi di bandara. Tidak perlu Rp 10-20 miliar," ucapnya. Dia meyakini rencana ini akan efektif. Sebab, adanya bandara secara tidak langsung akan meningkatkan penghasilan nelayan.
Mengawali langkahnya sebagai menteri, MKP menginginkan, penerapan kedisiplinan pada tim kerjanya dalam kaitan ini karyawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah tersebut dimulai dengan penerbitan Permen KP No. 58/2014 tanggal 17 November 2014 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Rapat bersama Elemen Pemerintahan
18 MINA BAHARI
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Periizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.
Permen tersebut diharapkan dapat menjadi landasan penerapan disiplin bagi setiap pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan
transparan. Harapannya dengan meningkatnya kepatuhan aparatur KKP di lapangan maka proses pemberantasan IUU Fishing dapat berlangsung lebih optimal.
Untuk memacu ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan KKP berupaya maksimal menyukseskan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perizininan usaha perikanan tangkap, alih muatan (transhipment) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) sebagaimana tertuang dalam
PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI KKP DALAM MEMBERANTAS IUUF
Patroli untuk mengamankan wilayah laut Indonesia
19
pasal 2, Menteri Susi juga memberikan kompensasi pada jajarannya.
Meskipun awalnya sempat menuai kritikan dan protes dari berbagai pihak, pada akhirnya masyarakat mengakui efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Terbukti setelah penerapannya, karyawan KKP semakin bersemangat dan berlomba-lomba memberikan kontribusi pikiran dan tenaga untuk kesuksesan pelaksanaan program penegakan kedaulatan yang dicanangkan sang Menteri.
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KKP,
DIHARAPKAN DAPAT MENGOPTIMALKAN
PROSES PEMBERANTASAN IUUF
Kapal pelanggar, hasil tangkapan satgas KKP
KEDAULATAN
Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Courtesy Susi Pudjiastuti
22 MINA BAHARI
PERANG TERHADAP IUUF
Upaya penegakkan kedaulatan sebagai salah satu misi penting KKP, dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang langsung menyentuh akar persoalan. Salah satu kebijakan yang mendapatkan sorotan masyarakat tak terbatas hanya di Indonesia saja, namun hingga dunia internasional adalah keberanian Menteri Kelautan dan
Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti “mengibarkan bendera perang”, terhadap Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).
Keseriusan komitmen untuk melawan IUUF diikuti perombakan besar-besaran dan menyeluruh terhadap berbagai ketentuan yang berpotensi menghambat kelancaran eksekusi kebijakan tersebut di lapangan. Perombakkan kebijakan melalui penerbitan beberapa Permen, pembentukan Satgas IUUF serta penyusunan peta jalan tata kelola usaha perikanan tangkap yang baik dan akuntabel.
Keseriusan KKP memerangi praktek IUUF, tidak selesai dengan peraturan semata. Penegakkan hukum secara nyata diantaranya dilakukan melalui pengejaran, penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal ikan asing pelanggar kedaulatan dilakukan secara konsisten, tegas dan tidak pandang bulu.
Untuk memperkuat dukungan dan gaung keseriusan perang terhadap IUUF, KKP juga melakukan upaya-upaya diplomasi, joint communique dan sosialisasi dengan berbagai negara, elemen pemerintah dan juga elemen masyarakat lainnya.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP), MELAKUKAN BERBAGAI GEBRAKAN SANGAT SERIUS TERKAIT PENEGAKKAN KEDAULATAN WILAYAH INDONESIA, KHUSUSNYA TERKAIT PENGELOLAAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KEDAULATAN
23
Keseriusan dan upaya konsisten yang dilakukan KKP dalam penanganan IUUF pada akhirnya menuai banyak apresiasi. Masyarakat terutama stakeholder utama KKP seperti nelayan, kini mulai merasakan dampak nyata dari pemberlakukan berbagai kebijakan KKP terkait
pemberantasan IUUF, sementara kalangan Internasional mulai tertarik untuk belajar dan menerapkan apa yang telah diterapkan di Indonesia terkait pemberantasan IUUF. Sebuah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita menjadikan laut sebagai tumpuan masa depan bangsa.
Penangkapan oleh Satgas KKP
TENGGELAMKAN KAPAL, KKP RANGKUL ELEMEN PEMERINTAH
24 MINA BAHARI
Penindakan tegas, termasuk penenggelaman bukanlah isapan jempol. Upaya KKP dalam penenggelaman kapal asing dan eks asing tentu saja membutuhkan peran aktif pemerintah. Guna mengimplementasikan Undang Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, KKP membutuhkan kerja sama banyak pihak. Oleh karena itu, KKP
merangkul beberapa elemen pemerintah, diantaranya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Kepolisian Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelejen Negara (BIN).
Hal tersebut dilakukan oleh KKP supaya pemberantasan IUUF dapat dilakukan efektif dan optimal. Upaya pemberantasan yang optimal diharapkan dapat menumbuhkan iklim yang kondusif, dan angin segar bagi industri sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Selain hadir sebagai payung hukum, UU Perikanan No. 45 tahun 2009 yang juga mengatur penenggalaman kapal tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat Undang-Undang dan Permen lainnya. Penerapan yang konsisten dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Implementasi UU ini juga didukung pembentukan Satgas Pemberantasan IUUF pada Oktober 2014.
KABAR PENENGGELAMAN KAPAL ASING MAUPUN EKS ASING YANG AKAN DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, TELAH MENGGAUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN MAUPUN LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA.
KEDAULATAN
25
Menyambut HUT RI ke-70, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi berencana meledakkan 70 kapal ilegal pencuri ikan. Peledakan dilangsungkan pada 18 Agustus 2015. Sebelumnya Menteri Susi menyatakan, sudah ada 36 kapal ilegal hasil tangkapan KKP yang bisa diledakkan. Sisanya dari hasil tangkapan TNI AL maupun pihak lain, seperti Polair dan Bakamla.
Memasuki bulan September 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memerintahkan 16 kapal asing ilegal yang ditangkap untuk ditenggelamkan secepatnya. Susi juga mengatakan sudah mengkonsultasikan keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Menurut
Susi penenggelaman itu sudah sesuai dengan aturan Indonesia maupun hukum internasional. Dimasa yang akan datang, Susi berencana penenggelaman tanpa proses pengadilan. Selama ini, lanjut Susi, penenggelaman kapal harus melalui prosedur pengadilan yang berbelit-belit. Padahal UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengizinkan penenggelaman terhadap kapal asing yang memasuki perairan Indonesia jika memiliki bukti yang cukup dan kuat. Dasar hukum akan lebih kuat setelah terbitnya peraturan moratorium kapal eks asing. Dengan langkah itu, kegiatan operasi kapal eks asing di perairan Indonesia akan menjadi bukti tambahan untuk menjeratnya.
MKP mengelar rapat-rapat dengan berbagai kalangan untuk mensosialilasikan kebijkan dan program
26 MINA BAHARI
Ke-16 kapal yang akan ditenggelamkan itu merupakan hasil tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut selama September 2015, dengan rincian sembilan kapal ditangkap KKP dan tujuh lainnya ditangkap kapal patroli TNI AL. Sebanyak 7 kapal berasal dari Vietnam, empat kapal dari Filipina, dan lima kapal adalah eks asing milik perusahaan Indonesia. Seluruh kapal tersebut juga kedapatan memakai bendera ganda.
Kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan Menteri Kelautan dan
TENGGELAMKAN KAPAL, KKP RANGKUL ELEMEN PEMERINTAHKEDAULATAN
Perikanan Susi Pudjiastuti, terbukti berhasil memberi efek jera. Hal tersebut terbukti dari hasil rilis Badan Keamanan Laut, yaitu jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia mengalami penurunan signifikan (sekitar 80 persen). Awalnya kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ada sebanyak 170 kapal, dan pada September 2015, hanya tersisa 10 sampai 15 kapal saja sebuah awal yang baik.
Penenggelaman Kapal di Pontianak Kalimantan Barat
27
Petikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mencerminkan program prioritasnya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia. Sebuah komitmen dan ajakan untuk melakukan pengelolan yang baik dan berkelanjutan terhadap sumberdaya KP.
Saat ini, telah terjadi tranformasi besar disektor KP. Semenjak dikomandani Ibu Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong perubahan, melalui pembenahan dan penetapan berbagai peraturan baru yang berdampak langsung pada kemajuan sektor KP.
PERMEN KP NO. 56/2014 JO. PERMEN KP NO. 10/2015 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WPP-NRIPermen tersebut mengatur kapal yang pembuatannya dilakukan di luar negeri tidak akan diberikan izin baru, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI), serta perpanjangan SIPI dan SIKPI. Peraturan ini mulai berlaku sejak 3 November 2014 hingga 30 April 2015. KKP juga mengevaluasi kembali SIPI dan SIKPI yang masih berlaku dan memberi sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Selain mengatur perizinan, Permen tersebut juga mengatur kuota atau batasan penangkapan per Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP), batasan bulan (masa tangkap), serta alat dan metode penangkapan. Permen tersebut membawa optimisme bagi perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut akibat rendahnya penyerapan (utilitas) produksi di tingkat hulu pada industri pengolahan ikan.
Dengan moratorium ini diharpakan, hasil laut yang mendarat dan terserap di pelabuhan (Unit Pengolahan Ikan/UPI) bisa meningkat. Jadi izin yang akan diberikan juga disesuaikan dengan output yang dimiliki UPI.
“KITA TELAH LAMA MEMUNGGUNGI SAMUDRA, LAUT, SELAT, DAN TELUK. MAKA MULAI HARI INI, KITA KEMBALIKAN KEJAYAAN NENEK MOYANG SEBAGAI PELAUT PEMBERANI. MENGHADAPI BADAI DAN GELOMBANG DI ATAS KAPAL BERNAMA REPUBLIK INDONESIA.”
MORATORIUM, KAPAL ASING
28 MINA BAHARI
Pada 2013, KKP mencatat dari 627 Unit Pengolahan Ikan (UPI), baru sekitar 56 persen yang terserap. Padahal jika dimaksimalkan, UPI berpotensi menghasilkan 10 ton hingga 15 ton hasil olahan (processing) dan menghasilkan 600 hingga 1.200 lapangan pekerjaan per tahun.
Langkah moratorium yang diambil tersebut hanya satu dari beberapa program
prioritas lain yang direncanakan KKP dalam memberantas IUU Fishing. Program lainnya, yaitu larangan transhipment atau alih muatan di tengah laut. Pasalnya, banyak kapal asing penangkap ikan kerap mengangkut ikan dan mengalihkan muatan di tengah laut serta melabuhkannya langsung ke sejumlah negara lain, seperti Thailand, Tiongkok, dan Taiwan.
KEDAULATAN
Ibu Susi Pudjiastuti melakukan Press Conference
MORATORIUM, KAPAL ASING
29
100% KAPAL EKS ASING MELAKUKAN PELANGGARANPemerintah melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Illegal Fishing, membentuk tim untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal-kapal eks asing (Anev) atau audit kepatuhan kapal-kapal perikanan eks asing yang berkapasitas di atas 30 GT. “Anev merupakan kegiatan audit kepatuhan dilakukan untuk memastikan apakah kapal eks asing secara formil dan materiil dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia,” kata Ketua Tim Satgas Illegal Fishing, Achmad Santosa, di Kantor KKP. Adapun aspek yang dievalusi adalah legalitas subyek hukum pemilik kapal, perizinan, dan kewajiban terkait operasional kapal, serta aspek kepatuhan
pemilik kapal dalam membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil analisa dan evaluasi terhadap 187 pemilik kapal perikanan dan 1.132 kapal eks asing menunjukkan 769 melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan pelanggaran ringan.
PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PENANGKAPANTak main-main dalam memberantas illegal fishing, KKP juga menjatuhkan sanksi terhadap puluhan perusahaan yang terdiri atas pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI/SIKPI).
Salah satu alat tangkap pukat (trawl) yang dilarang
30 MINA BAHARI
MORATORIUM, BEGAL KAPAL ASING
Sanksi administrasi terhadap 18 perusahaan tersebut berbuah pada pencabutan SIUP pada 8 perusahaan. Selain itu 82 SIPI/SIKPI kapal dari 12 perusahaan lainnya juga dicabut.
Semua perusahaan tersebut sudah dipanggil dan sudah dijatuhi sanksi administrasi. Penjatuhan sanksi tidak berarti meniadakan kemungkinan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak dicabut SIUP atau SIPI/SIKPI-nya jika kemudian hari ditemukan alasan yang kuat.
Delapan SIUP perusahaan yang dicabut dari hasil Anev I adalah PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari, PT Pusaka Bahari, PT Jaring Mas, PT
Thalindo Arumina Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT Hadigdo, dan PT Biota Indo Persada.
Sedangkan pada Anev Jilid II tercatat 12 perusahaan perikanan yang terbagi atas tujuh kelompok atau afiliasi perusahaan dicabut SIUP-nya, yaitu PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, Afiliasi Minatama Mutiara, S&T Grup, SLU Grup, PT Indojurong Fishing Industry, PT Starcki Indonesia, dan PT Ocean Mitramas.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga menjelaskan bahwa pencabutan SIUP dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain legalitas kepemilikan kapal, keberadaan nakhoda dan ABK asing, pengaktifan
KEDAULATAN
Kapal-kapal asing yang terkena dampak moratorium
31
VMS (sistem pemantauan kapal), dan transhipment (alih muatan) secara tidak sah, kesesuaian kondisi fisik kapal dengan SIPI, dugaan tindak pidana berat, pembangunan atau kemitraan dengan Unit Pengolahan Ikan, dan kewajiban pendaratan di pelabuhan pangkalan yang ditunjuk.
Hingga kini, Menteri Susi mencabut sekurang-kurangnya 176 izin kapal pada Juli lalu. Dari 176 kapal, telah dicabut 52 SIKPI. Selain itu, sebanyak 85 SIPI diputuskan tidak akan diperpanjang, 4 SIPI dibekukan, dan 9 SIPI memang sudah berakhir.
MENGUAK KASUS BENJINAPada April 2015, di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti, KKP bersama Satgas Illegal Fishing berhasil membongkar praktik perbudakan anak buah kapal (ABK) yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru.
Mereka dipekerjakan dengan cara yang tidak manusiawi, antara lain tidak digaji secara layak, dipaksa bekerja selama 22 jam, disiksa secara fisik, hingga ada yang sampai ditahan di sebuah ruangan khusus.
Sekitar 20-30 ABK meninggal di Aru tiap tahun karena dipekerjakan secara tak layak. Dugaan perbudakan oleh Benjina muncul dalam laporan Associated Press (AP). Dari data yang dihimpun KKP, tercatat sebanyak 322 ABK. 322 ABK yang menjadi korban human trafficking Benjina yang berasal dari Kamboja 58 orang, Laos 8 orang, dan Myanmar 256 orang.
AP melakukan investigasi selama setahun, dan sempat bertemu dengan tim investigasi pada November 2014. AP, menginvestigasi kapal-kapal Benjina menggunakan satelit. Kini area Benjina tak bebas akses setelah muncul laporan tersebut.
"Saya sudah minta operasional Pelabuhan Benjina diberhentikan. Kemarin Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan) bilang bisa saja menutup pelabuhan, tapi perlu bukti yang kuat.” ujar Menteri Susi. Selain mempraktikkan perbudakan, kapal-kapal Benjina juga menangkap ikan dengan trawl dan tidak memiliki dokumen sah.
Kantor Pusaka Benjina Resources
STOP TRANSHIPMENT DI PERAIRAN INDONESIA!
32 MINA BAHARI
Selain illegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai perlu adanya penghentian kegiatan alih muatan (transhipment). Menurutnya transhipment di tengah laut dapat memunculkan tindak illegal fishing. Pelarangan transhipment di tengah laut juga merupakan salah satu upaya pengelolaan sumber
daya laut berkelanjutan oleh pemerintah.
Maraknya praktik alih muatan di tengah laut termasuk ikan hasil tangkapan jelas merugikan negara karena keberadaannya tidak dicatat oleh negara.
Untuk menekan kerugian negara tersebut, Menteri Susi mengeluarkan aturan pelarangan transhipment yaitu Peraturan Menteri Nomor 57 tahun 2014 mengenai Pelarangan Alih Muatan di Tengah Laut dan Dibawa ke Luar Negeri.
"Kegiatan transhipment yang diperbolehkan di tahun 2012 justru melanggar Undang-Undang. Makanya saya kembalikan ke Undang-Undang," jelasnya. Beliau sadar bahwa kebijakan tersebut akan mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak yang tidak puas. Namun demikian pasti ada nelayan yang senang karena mendapat kepastian pasokan ikan.
KASUS PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) YANG TERJADI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA MASIH BERLANGSUNG DAN MENIMBULKAN KERUGIAN YANG BESAR BAGI INDONESIA. KARENA ITU, DIPERLUKAN TINDAKAN TEGAS YANG KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN
KEDAULATAN
33
Meski sempat mendulang pro dan kontra dari berbagai pihak, penerapan moratorium izin kapal eks asing dan pelarangan transhipment di tengah laut tetap dilaksanakan. Terutama pada kapal besar dan juga bagi purse seine group atau perusahaan yang melakukan penangkapan dengan alat purse seine, kapal pengangkut ikan dengan pola
kemitraan, dan kapal tuna long line. Dengan adanya penerapan kebijakan baru tersebut, para perusahaan tangkap ikan harus melakukan pelayaran kembali ke pelabuhan.
Selain itu, pelaksanaan transhipment kini diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (observer)
Kapal asing yang berhasil ditangkap oleh satgas KKP
34 MINA BAHARI
STOP TRANSHIPMENT DI PERAIRAN INDONESIA!
serta dapat dipantau secara online. Adapun peraturannya adalah, perusahaan maupun pemilik kapal melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI dan SIKPI. Perusahaan atau pemilik kapal juga melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI, dan mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada pelabuhan pangkalan. Berdasarkan data, masih ada saja kapal-kapal yang terdeteksi langsung menuju luar negeri dari fishing ground atau bahkan mematikan alat VMS agar tidak terlacak.
Pada awal pelaksanaannya, pelarangan transhipment di tengah laut sempat berdampak pada nilai ekspor produk perikanan dikuartal I/2015. Namun demikian pada kuartal berikutnya mulai menunjukkan hasil yang baik
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ekspor perikanan pada semester I tahun 2015 dapat menembus hingga USD 2,5 miliar. Sementara target sampai akhir tahun mencapai USD 5,8 miliar.
Pada Juni 2015 KKP berencana memberi kelonggaran pada transhipment kapal lokal. Kelonggaran tersebut juga termasuk memperbolehkan beroperasinya kembali kapal angkut atau supporting vessel untuk
KEDAULATAN
Ibu Susi Pudjiastuti melakukan press conference
35
mendukung percepatan pendaratan ikan dari kapal penangkap ke pelabuhan.
Ini dilakukan agar kualitas ikan yang ditangkap tetap terjaga. Meskipun diberikan kelonggaran, namun transhipment harus dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya, kapal tersebut harus melakukan verifikasi data kapal terlebih dahulu. Verifikasi data kapal tersebut meliputi data besar muatan kapal, data alat tangkap yang digunakan, dan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS).
Tidak hanya itu, kapal lokal yang ingin melakukan bongkar muat di tengah laut tersebut juga diwajibkan kembali
ke pelabuhan. Syarat lainnya juga menyangkut bobot ikan. Bobot ikan yang diangkut maksimal 30 persen per kapal dari total bobot ikan yang ditangkap. Rencana pemberian kelonggaran tersebut disambut baik beberapa pengusaha ikan, salah satunya pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Tuna Laut Indonesia (ATLI).
Hasil tangkapan nelayan Indonesia PRAKTEK ALIH MUATAN
DITENGAH LAUT SANGAT MERUGIKAN NEGARA
36 MINA BAHARI
KEDAULATAN
Permen KP 56/2014Moratorium izin untuk kapal eks-asing
Permen KP 10/2015Perpanjangan moratorium s/d
31 Okt 2015
Analisis dan Evaluasi (ANEV) Terhadap 1.132 kapal eks-asing yang terindikasi melakukan pelanggaran :
15 SIUP dan 279 SIPI/SIKPI dicabut
Permen KP 57/2014Pelarangan transshipment untuk
ke luar negeri
Pembenahan Tata Kelola Kapal Angkut Ikan Hidup
Revisi Permen KP No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan untuk
membatasi pelabuhan singgah untuk kapal angkut ikan hidup berbendera asing.
Permen KP 28/2015 (Moratorium BMKT) Penghentian Sementara (Moratorium)
Perizinan Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang
Tenggelam
Peta JalanDisusun untuk memastikan good
governance usaha perikanan tangkap
PENATAAN KEBIJAKAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
• Membuka data perizinan dan VMS pada publik
• Kerjasama dengan Global Fishing Watch
PENATAAN KEBIJAKAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
Pembentukan Satgas 115 (Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal)
Penguatan Koordinasi Antar Instansi Penegak Hukum
Penanganan Pelanggaran184 kasus (146 proses hukum; 32 tindakan
administratif; 5 pemeriksaan pendahuluan; 1 pengusiran)
Penenggelaman KapalImplementasi UU 45/2009. Jumlah kapal
yang ditenggelamkan (KKP, TNI-AL dan POLRI) : 107 kapal
PENEGAKAN HUKUM
KEDAULATAN
37
Penanganan Kasus HAM• Pemulangan ABK asing
• Permen KP No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Azasi Manusia pada
Usaha Perikanan
Penanganan Nelayan Pelintas Batas58 dari 133 nelayan yang ditangkap di
negara lain berhasil dipulangkan
Joint Communique on IUU FishingIndonesia – Papua Nugini dan dengan
Australia
Apresiasi Negara Lain untuk Mengikuti Indonesia dalam Pemberantasan IUUF
Thailand dan Filipina
DIPLOMASI MELAWAN IUU FISHING
PENANDATANGANAN JOINT COMMUNIQUEINDONESIA-AUSTRALIA
PEMULANGAN ABK ASING
MENTERI PERTANIAN THAILAND CHATCHAI SARIKULYA SAAT MENGISI BUKU TAMU KKP
DALAM PERTEMUAN PEMBAHASAN IUU FISHING
KEDAULATAN
KEBERLANJUTAN
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
40 MINA BAHARI
KEBERLANJUTAN
KEBERLANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN GENERASI MENDATANG
Mengamati kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak tinggal diam. Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan mendapatkan perhatian khusus, mengingat strategisnya aspek ini untuk mewujudkan cita-cita menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Memulai penanganan terhadap aspek keberlanjutan, KKP meluncurkan dan menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga sumberdaya lobster, kepiting dan rajungan, menjaga kelangsungan stok tuna dengan pelarangan penangkapan ikan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
serta Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tuna, Cakalang dan Tongkol.
Untuk mendukung kebijakan dari aspek keberlanjutan, KKP juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga ekosistem sumber daya ikan, merancang program konservasi keanekaragaman hayati, melakukan perbaikan aturan PNBP, serta terlibat aktif dalam gerakan nasional penyelamatan sumber daya laut yang dihelat bersama KKP, KPK dan Gubernur-Gubernur diseluruh Indonesia. Kebijakan dari aspek keberlanjutan yang mendapatkan reaksi cukup ramai dari masyarakat adalah larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan serta pelarangan penggunaan
SIAPA BILANG SUMBER DAYA PERIKANAN KITA TAK TERBATAS? ANGGAPAN BAHWA SUMBERDAYA PERIKANAN KITA TAK AKAN PERNAH HABIS TERBUKTI SALAH. PERLAKUAN DAN PENGELOLAAN YANG EKSPLOITATIF, MERUSAK DAN TIDAK MENGINDAHKAN ASPEK-ASPEK KEBERLANJUTAN NYATANYA TELAH MEMBUAT SUMBERDAYA PERIKANAN KITA TERUS BERKURANG JUMLAH DAN JENISNYA.
41
alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Resistensi muncul dari berbagai kalangan terutama masyarakat yang terkena dampak langsung akibat pemberlakukan ketentuan tersebut.
Namun demikian perlu kiranya disadari bahwa penerapan hal baru, apalagi untuk mencapai kondisi yang lebih baik selalu membutuhkan waktu dan perjuangan ekstra. Masalah semakin pelik apabila konteks permasalahannya tidak dipahami secara utuh, atau hanya dilihat efek jangka pendeknya saja.
Nelayan dengan alat traditional yang ramah lingkungan
Untuk itu upaya-upaya untuk menyebarluaskan pemahaman atas substansi aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan upaya dan waktu, sehingga masyarakat pada akhirnya dapat memahami esensi dari pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. Jika kita sepakat bahwa laut dengan sumberdaya yang ada didalamnya adalah juga hak generasi mendatang, anak dan cucu kita, maka penerapan aspek keberlanjutan adalah keharusan, sesuatu yang tidak bisa kita tunda lagi.
42 MINA BAHARI
Untuk mewujudkan hal tersebut idealnya penangkapan ikan yang selama ini dilakukan para nelayan, tidak merusak lingkungan atau menganggu ekosistem dan populasi ikan yang ada.
Pada Pebruari 2015, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mencatat satwa laut Indonesia masih terancam karena maraknya alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau. Penggunaan pukat harimau disebut dapat merusak habitat ikan dan ikan yang sedang berkembang. Rusaknya habitat ikan tersebut akan berdampak pada penurunan produktivitas nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, menerbitkan Peraturan Menteri KKP tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik atau cantrang, terutama untuk kapal diatas 30 GT. Hal itu ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
Penggunaan cantrang telah lama menimbulkan kerusakan sehingga berpengaruh pada menurunnya ketersediaan sumber daya ikan. Penggunaan cantrang, selain merusak sumber daya alam juga telah berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di beberapa daerah.
MASA DEPAN LAUT INDONESIA DENGAN SUMBERDAYA YANG ADA DIDALAMNYA SUDAH LAYAKNYA DIJAGA. CARANYA? TIDAK HANYA DENGAN MELINDUNGI WILAYAHNYA, TAPI JUGA MELINDUNGI EKOSISTEMNYA.
LARANG ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN
KEBERLANJUTAN
43
Maraknya penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang, Pati, Batang, dan Kota Tegal misalnya telah lama menimbulkan berbagai permasalahan termasuk konflik antar nelayan.
Dalam perkembangannya jumlah kapal yang menggunakan cantrang di Provinsi Jawa Tengah bertambah dari 3209 pada tahun 2004 menjadi 5100 pada tahun 2007 dengan ukuran kapal sebagian besar di atas 30 GT.
Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai, sehingga terjadi upaya hukum untuk
menertibkannya. Sesuai Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97, cantrang memang hanya diizinkan untuk kapal berukuran di bawah 5 GT.
Meski telah melakukan pelarangan penggunaan trawl dan pukat, KKP memberi solusi berupa masa transisi hingga Desember 2016. Selain itu, juga diberikan kemudahan berupa izin penangkapan di zona WPP Laut Arafuru dan Laut Banda. Diharapkan dengan adanya Permen KP No.2/2015 serta pemberian masa transisi dan kemudahan tersebut, kelangsungan ekosistem kelautan dan perikanan tetap terjaga, sehingga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Penyuluh menganjurkan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
44 MINA BAHARI
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan penindakan markdown ukuran kapal melalui pengukuran ulang kapal. KKP menertibkan kapal-kapal ikan dengan mengukur ulang kapal nelayan. Pengukuran ulang dilakukan karena ada indikasi telah terjadi manipulasi dengan memperkecil ukuran kapal demi memudahkan proses perizinan dan penggunaan modifikasi alat tangkap pukat yang dilarang.
Dengan verikasi dan pengukuran ulang diharapkan kapal-kapal ikan dalam negeri yang selama ini melakukan pelanggaran dengan mengecilkan ukuran kapal di bawah 30 gross ton (GT) tidak lagi melakukan tindakan yang sama.
Pengukuran ulang kapal akan difokuskan di beberapa wilayah yang selama ini marak modus manipulasi ukuran kapal yaitu Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
KEBERLANJUTAN
Hasil berlimpah tangkapan nelayan tradisional
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUGA MELAKUKAN PENINDAKAN MARKDOWN UKURAN KAPAL MELALUI
PENGUKURAN ULANG KAPAL.
LARANG ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN
45
REHABILITASI EKOSISTEM WILAYAH PESISIR ADALAH KEHARUSAN. TANPA UPAYA TERSEBUT KEBERADAAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA PERIKANAN KITA MENGHADAPI ANCAMAN KELANGKAAN BAHKAN KEPUNAHAN.
REHABILITASI EKOSISTEM WILAYAH PESISIR
Pembibitan mangrove yang dikelola profesional
46 MINA BAHARI
Salah satu program rehabilitasi pesisir yang masuk kedalam rencana strategis KKP tertuang dalam quick wins berupa Gerakan Cinta Laut
dan Rehabilitasi Kawasan Pantura Jawa, pembangunan sabuk pantai, dan rekayasa hybrid sampai tahun 2017.
Untuk merealisasikan upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pesisir dan laut tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut melakukan penanaman mangrove di Pantai Utara (Pantura) Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Penanaman mangrove di Pantura Jawa saat ini masih berlangsung yang meliputi
10 kawasan, diantaranya, Kabupaten Serang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Kendal, Demak, Pati, Probolinggo, dan Gresik dengan total 3,6 juta bibit. Penanaman mangrove di luar Pulau Jawa meliputi delapan kawasan, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Langkat, Deli Serdang, Pesisir Selatan, Tanggamus, Mempawah, Maros dan Takalar dengan total 1,9 juta bibit.
Selain penanamam mangrove, upaya rehabilitasi ekosistem pesisir ini juga dilakukan dengan pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Pembangunan PRPM dilaksanakan di tujuh kabupaten yaitu Bekasi, Indramayu, Pangandaran, Pasuruan, Sidoarjo, Balikpapan,
Siswa Poltek Sidoarjo melakukan perawatan mangrove
KEBERLANJUTANREHABILITASI EKOSISTEM WILAYAH PESISIR
47
Sinjai. Pembangunan PRPM tersebut dilakukan untuk mendukung program Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) di Pulau Simeulue dan Kepulauan Sangihe.
Selanjutnya pembangunan sabuk pantai yang berfungsi untuk menangani abrasi pada pantai berpasir di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Tegal, dan Kendal. Sedangkan rekayasa hybrid untuk menangani abrasi pada pantai berlumpur dilakukan di 6 kabupaten atau kota, yaitu Cirebon, Brebes, Semarang, Demak, Jepara, dan Pati. KKP juga melakukan pengendalian pencemaran dengan memberikan bantuan sarana pengendalian pencemaran (pengolah limbah) di 8 lokasi, yaitu Gresik, Brebes,
Indramayu, Simeleu, Tahuna, Makassar, Ambon, dan Pangandaran.
Sementara itu dalam capaian KKP selama satu tahun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melaksanakan sejumlah program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan output yang sangat signifikan. Diantaranya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) serta Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
Hutan mangrove yang terjaga
48 MINA BAHARI
Untuk meraih kedaulatan tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan secara baik. Pada awal Januari 2015, telah terjadi penurunan populasi pada jenis lobster, kepiting, dan rajungan sehingga KKP merasa perlu melakukan pembatasan hingga pelarangan penangkapan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP). Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan agar lestari dan berkelanjutan. Kedua Permen tersebut telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dan mulai diberlakukan pada tanggal 9 Januari 2015. Hal itu mencerminkan bentuk keseriusan KKP untuk menata kembali pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia secara bertanggung jawab.
Melalui peraturan nomor 1/PERMEN-KP/2015, pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyla
KEDAULATAN PANGAN PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN BUKAN SAJA DINILAI DARI KETERSEDIAAN PRODUK JENIS IKAN NAMUN HAL INI JUGA DILIHAT PADA JENIS BIOTA LAUT LAINNYA. SEPERTI LOBSTER, KEPITING, DAN RAJUNGAN.
LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN BAGI GENERASI NELAYAN MENDATANG
KEBERLANJUTAN
Ibu Susi Pudjiastuti melakukan press conference
49
spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Sedangkan peraturan kedua yakni Permen KP Nomor 2/2015 diatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan merupakan upaya pemerintah dalam memelihara sustainability sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengaturan “time & spatial closure”, yaitu memberikan kesempatan bagi spesies target untuk pulih dan restocking ekosistem ketiga spesies tersebut. Bila penangkapan
tidak dikendalikan, dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan.
Dalam Permen No. 1 ini, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.
Setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam
50 MINA BAHARI
LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN BAGI GENERASI NELAYAN MENDATANG
peraturan. Adapun ukuran lobster yang diperbolehkan ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, kepiting di atas 15 cm, dan rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm. Ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumber dayanya.
Sedangkan dalam Permen No. 2, ditetapkan ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets). Trawls atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (bottom
trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).
Pukat tarik memiliki beberapa kekurangan selain konsumsi BBM yang tinggi, selektivitasnya yang rendah, yang ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (by catch), sehingga dapat merusak kelestarian sumber daya.
Selain menimbulkan dampak ekologis, penggunaan pukat tarik juga sering menimbulkan konflik sosial antar
KEBERLANJUTAN
Pelepasan bibit lobter, untuk keberlanjutan ekosistem
51
nelayan. Pasca otonomi daerah, semakin banyak nelayan yang memodifikasi alat tangkapnya menjadi alat tangkap yang mirip dengan prinsip kerja trawl. Sejak saat itu, eksploitasi terhadap sumber daya ikan terjadi secara besar-besaran dan konflik antar-nelayan juga terus terjadi, baik di laut Jawa maupun wilayah perairan lainnya.
Dengan dilarangnya penggunaan pukat tarik, nelayan didorong untuk menggunakan beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang dikelompokan menjadi tiga jenis. Pertama, kelompok API perangkap seperti bubu, setnet, dan jermal. Kedua, kelompok API jaring lingkar seperti trammel net dan liong bun. Kemudian ketiga, kelompok API pancing seperti pancing rawai dasar dan pancing ulur.
KKP memiliki komitmen yang serius untuk menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumber daya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin. Komitmen ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Di masa mendatang, semua WPP-RI akan dikelola secara lebih serius dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pembatasan fishing capacity melalui pengaturan jumlah armada atau hari penangkapan. Kedua, pengaturan time & spatial closure untuk memberikan kesempatan bagi spesies target pulih, serta ketiga, pengaturan selektivitas alat tangkap.
Salah satu alat tangkap pukat (trawl) yang dilarang
52 MINA BAHARI
KEBERLANJUTAN
• Permen KP No. 1/2015 Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Bertelur
• Pelepasliaran ke Alam Kepiting dan Lobster yang Ditangkap
(Kepiting 70.375 ekor, Lobster 417.105 ekor)
• Restocking 90.000 ekor kepiting di Kab.
Pangandaran• Penebaran
2.000.000 ekor benih rajungan di Kab Cilacap dan Takalar
• Pendederan 163.000 ekor benih rajungan di Balai
Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar dan 10.573 ekor benih kepiting bakau di Balai Perikanan Budidaya Air
Payau Laut (BPBAPL) Pangandaran• Pembuatan
Hatchery rajungan dan kepiting skala rakyat di kawasan penangkapan
kepiting dan rajungan
MENJAGA SUMBER DAYA LOBSTER, KEPITING, DAN RAJUNGAN
• Permen KP No. 4/2015Larangan Penangkapan Ikan di WPP 714
• Kepmen KP No. 107/2015Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)
Tuna Cakalang Tongkol
MENJAGA KELANGSUNGAN STOK TUNA
KEBERLANJUTAN
53
KEBERLANJUTAN
Permen KP No. 2/2015• Larangan Penggunaan Alat Tangkap
Pukat Hela dan Pukat Tarik• Masa transisi untuk alat tangkap
cantrang s/d Des 2016• Dilakukan pengukuran ulang ukuran
gross tonage (GT) kapal• Disediakan gerai perizinan di 4 lokasi
(Medan, Pekalongan, Semarang, Cirebon)
MENJAGA EKOSISTEM SUMBER DAYA IKAN
Memohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola
sumberdaya secara berkelanjutan.
SURAT MKP NO. B.622.MEN-KP/XI/2014
• Penambahan luas kawasan konservasi perairan Indonesia
seluas 851.000 ha di Kotawaringin Barat, Tambrauw, Banggai Laut, Buton, Minahasa,
Nias Utara, Lingga, Muna, Kolaka Utara
• Penyelamatan biota laut langka
KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
• PP No. 75/2015 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP
• Permen KP No. 36/2015 Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah,dan Skaka Besar dalam
Pungutan Hasil Perikanan• Permen KP No. 38/2015 Tata Cara
Pungutan
PERBAIKAN ATURAN PNBP
Pelaksanaan rencana aksi untuk : Batas Wilayah Laut Indonesia; Penggunaan
Ruang Laut; Aturan perundang-undangan; Kelembagaan; Data dan Informasi; dan Perizinan dan Pengelolaan Penerimaan
Negara
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA LAUT (KKP-KPK-
GUBERNUR)
54 MINA BAHARI
KEBERLANJUTAN
• Permen KP 34/2015 tentang perubahan atas Permen KP 59/2014
• Penyelamatan 158 ekor hiu
KONSERVASI IKAN HIU KOBOI DAN HIU MARTIL
REHABILITASI WILAYAH PESISIR
• Sabuk pantai 2,65 km• Rekayasa Hybrid 14,16 km
• Penanaman 4.282.000 batang mangrove di Pantura Jawa, mencakup 293,3 ha.
5.000 batang mangrove di Tambak Kab. Pemalang dan 10.000 batang
mangrove di Kab. Brebes• Penanaman 1.797.647 batang mangrove
di Luar Jawa, mencakup 160 ha• Penanaman 67.000 bibit vegetasi di Pantai Selatan Jawa, mencakup 55 ha.
Penanaman 47.338 bibit vegetasi di Pantai Luar Jawa 47.338 bibit,
mencakup 140 ha
• SE MKP S-26/2015 : Pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian
tubuh, dan atau produk turunannya• Penyelamatan penyu dan pelepasan
tukik 5.139 ekor
PERLINDUNGAN PENYU
• Pengaturan jumlah KJA di danau dan waduk
• SE Dirjen Perikanan Budidaya tentang Moratorium Usaha KJA
di perairan Danau Toba• Penebaran benih sebanyak 296.000 ekor di Kab Pangandaran (ikan lokal),
133.300 ekor di Waduk Cirata, 300.000 ekor di Waduk Jati Gede, 216.000 ekor
di Waduk Kedung Ombo
MEMELIHARA DAYA DUKUNG EKOSISTEM DI DANAU DAN WADUK
• 6 Perda Rencana Zonasi• 5 Masterplan Pembangunan
Pulau Terintegrasi• 1 Draft PP Rencana Tata Ruang
Laut Nasional• 5 Dokumen Kawasan Strategis Nasional sebagai Bahan Perpres
PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEBERLANJUTAN
55
KESEJAHTERAAN
Meningkatkan pemberdayaan, daya saing dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan
usaha kelautan dan perikanan.
58 MINA BAHARI
KESEJAHTERAAN
DARI LAUT, KITA BISA SEJAHTERA
Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP telah menerapkan dan masih merencanakan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat membantu nelayan Indonesia mencapai kesejahteraannya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
PADA AKHIRNYA, MUARA DARI KETIGA MISI KKP ADALAH MENGANTARKAN PARA PELAKU UTAMANYA, PARA NELAYAN INDONESIA, MASYARAKAT INDONESIA MENCAPAI KESEJAHTERAAN.
Hasil tangkapan nelayan lokal
59
Salah satu bentuk komitmen nyata yang sangat mendasar dan besar dampaknya adalah kebijakan KKP yang memutuskan memanfaatkan atau membelanjakan 70% anggarannya untuk membantu para pelaku utama sektor KP. Dampak dari kebijakan tersebut sangat signifikan. Berbagai program peningkatan kesejahteraan para pelaku utama sektor KPpun segera diterapkan seperti : gerakan nelayan hebat, kemandirian
Kapal nelayan siap melaut
pembudidaya ikan, perbaikan mutu dan pemasaran, peningkatan daya saing produk, swasembada garam, iptek KP dan peningkatan kualitas SDM KP. Melalui berbagai program yang pelaksanaannya mensinergikan berbagai potensi yang ada di KKP tersebut, diharapkan upaya KKP untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku utamanya dapat segera terwujud.
60 MINA BAHARI
Dengan kebijakan tersebut, Menteri Susi menjamin pemerintah daerah tidak akan kehilangan pemasukan karena biaya pungutan untuk kas daerah tersebut akan diupayakan diganti dengan Dana Alokasi
Khusus (DAK). DAK tersebut digunakan untuk hal yang produktif. Usulan DAK tersebut ditujukan agar nelayan-nelayan kecil tidak diberatkan dengan pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat fokus bekerja.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBEBASKAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN TERHADAP KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN BERUKURAN DI BAWAH 10 GT.
MEMBEBASKAN NELAYAN DARI PUNGUTAN
KESEJAHTERAAN
Presiden Joko Widodo, menemui nelayan
61
Pembebasan pungutan untuk kapal nelayan kecil ini berawal dari kekesalan Menteri Susi pada kapal asing di Indonesia. Beliau menyebut satu kapal asing yang beraktivitas di Indonesia minimal mengeruk USD 2,4 juta atau setara Rp 29 miliar per tahun. Ini adalah hitungan jika mereka menangkap hasil laut paling murah yaitu ikan tongkol.
Salah satu upaya yang ditempuh KKP membantu meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan membebaskan pungutan hasil perikanan (PHP) bagi kapal perikanan yang berukuran 10 Gross Tonage (GT) ke bawah, dan menghentikan penangkapan ikan yang
merusak lingkungan. Ketentuan tersebut diatur melalui surat edaran bernomor B-622/Men-KP/XI/2014. Adapun isi surat edaran tersebut adalah:
Hasil tangkapan nelayan lokal
PEMBEBASAN NELAYAN KECIL DARI PUNGUTAN DIHARAPKAN DAPAT
MENDORONG NELAYAN FOKUS BEKERJA
62 MINA BAHARI
Untuk Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota, kami mohon agar berkenan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Membekukan izin menangkap ikan bagi
kapal perikanan yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan seperti jaring arad, dogol, dan yang lainnya yang masuk dalam kategori jaring pukat harimau.
2. Melakukan inventarisasi, evaluasi, dan pendaftaran ulang bagi semua kapal perikanan yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten atau Kota, dan apabila ditemukan ada yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, maka izinnya supaya dibekukan.
3. Meninjau kembali, mengendalikan bahkan mencabut izin usaha di pesisir,
laut, dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan dan merugikan para nelayan.
4. Melakukan langkah-langkah konkret dalam melindungi nelayan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan.
5. Melakukan konservasi bagi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami degradasi lingkungan.
Pada akhir bagian surat edaran tersebut, Menteri Susi mengatakan bahwa pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang kooperatif dan bersedia mendukung kebijakan tersebut akan diprioritaskan dalam hal alokasi bantuan finansial untuk sektor pengembangan kelautan dan perikanan.
Melimpahnya hasil tangkapan nelayan lokal
MEMBEBASKAN NELAYAN DARI PUNGUTANKESEJAHTERAAN
63
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TINGKATKAN AKSES KEUANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN MENJALIN KESEPAKATAN KERJA SAMA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) MELALUI PROGRAM JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE (JARING).
JAMINAN PEMBIAYAAN DAN KERINGANAN PPH USAHA KP
MKP Memberikan Sambutan
64 MINA BAHARI
Program JARING bertujuan menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim
pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.
Penandatanganan nota kesepahaman program tersebut dilakukan di Pelabuhan Perikanan Boddia, Makassar, Sulawesi Selatan, pada bulan Mei 2015 dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kesepakatan ini penting dan strategis bagi kedua belah pihak sebagai lembaga pemerintah dan independen sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.
Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, penyediaan layanan data dan atau informasi, penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan edukasi, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan. Antara lain melalui pembangunan armada perikanan nasional, sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu, dan sarana prasarana logistik ikan nasional.
KESEJAHTERAAN
Budidaya Ikan
JAMINAN PEMBIAYAAN DAN KERINGANAN PPH USAHA KP
65
Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah selama ini telah menjalankan sejumlah program untuk membantu usaha kecil masyarakat melalui sejumlah program, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Nantinya LPDB KUMKM akan memberikan bantuan penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro anggota dan koperasi, serta bantuan permodalan bagi wirausaha pemula.
Dana sebesar Rp 200 miliar juga tengah disiapkan pemerintah untuk kredit modal usaha perikanan yang disalurkan kepada nelayan, pembudidaya, dan para pelaku usaha pengolahan produk perikanan berskala kecil.
Kredit perikanan tersebut akan disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. BLU akan mulai beroperasi setelah mendapatkan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya akan diterbitkan sebelum akhir tahun ini.
Disisi lain KKP juga berkomitmen memberikan 70 persen anggaran untuk kesejahteraan para nelayan. Hal tersebut bertujuan mendorong peningkatan ekspor dalam negeri. Sebanyak 63 persen
dari anggaran tahun 2016 yaitu sekitar Rp. 15,8 triliun akan dialokasikan untuk kredit modal perikanan. Bagi para nelayan, pembudidaya, dan para pelaku usaha pengolahan produk perikanan dalam skala kecil. Kredit tersebut terkait belanja modal dan belanja barang. Diantaranya untuk pembelian jaring, keramba jaring, dan alat-alat perikanan yang ramah lingkungan.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tentang Kriteria dan atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen tersebut merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance).
Bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance), antara lain penangkapan ikan bersirip (pisces) di laut, penangkapan crustacea di laut, penangkapan mollusca di laut, pembesaran ikan laut, pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung, industri pembekuan ikan, serta industri berbasis daging lumatan dan surimi. Selain itu terdapat juga industri pengolahan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, serta industri pembekuan, pengolahan, dan pengawetan biota air lainnya.
NILAI TAMBAH BAGI PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT
66 MINA BAHARI
KKP bersama seluruh asosiasi rumput laut sepakat bahwa para pembudidaya rumput laut harus mendapatkan manfaat secara ekonomi. Hal
ini terkait menurunnya harga rumput laut. Berdasarkan hasil identifikasi, rumput laut yang harganya mengalami penurunan adalah jenis Gracilaria karena pasokan dari pembudidaya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ASPERLI) akan membantu menyerap kelebihan produksi rumput laut dengan patokan harga Rp. 6000 kg untuk Gracilaria dengan kadar air 16 – 18 persen dan Rp. 8000 /kg untuk Cottonii dengan kadar air 35 – 36 persen.
Selain itu, untuk mengantisipasi penurunan harga rumput laut, KKP bersama kementerian atau lembaga terkait akan memanfaatkan sistem resi gudang (SRG) Kementerian Perdagangan sebagai salah satu instrumen penyangga harga produk rumput laut masyarakat.
SRG akan diterapkan untuk membantu menyerap dan mendorong rumput laut hasil
budi daya agar menjadi bahan konsumsi dan digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai industri makanan.
SRG untuk rumput laut akan dilaksanakan pertama kalinya di Makassar melalui penandatanganan antara Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Pembangunan Jabar.
Selanjutnya pemerintah juga akan mengatur ekspor sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia. Dalam jangka panjang, akan disusun roadmap dan tata niaga rumput laut yang menyertakan stakeholder rumput laut dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut.
Data Ditjen Penguatan Daya Saing tahun 2014 menyebutkan volume ekspor rumput laut Indonesia tahun 2013 sebesar 181.924 ton dengan nilai 209.701.000 dolar AS. Pada 2014 jumlah tersebut meningkat menjadi 206.452 ton dengan nilai 279.540.000 dolar AS.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) MENDORONG ASOSIASI RUMPUT LAUT MENYERAP STOK RUMPUT LAUT MILIK PEMBUDIDAYA DI INDONESIA.
KESEJAHTERAAN
67
Dengan iklim tropis, Indonesia menjadi tempat tumbuh suburnya sekitar 555 jenis rumput laut. Indonesia saat ini menguasai lebih dari 50 persen produk rumput laut hasil budidaya dunia berasal dari jenis Eucheuma cottonii, Eucheuma spinosum, dan Gracilaria sp. Data sementara dari Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) menyebutkan bahwa kebutuhan gracilaria dunia adalah sekitar 550 ribu ton per tahun.
Sementara pemanfaatan budi daya air laut dan air payau di Indonesia masih terbilang minim. Padahal potensi yang bisa tergarap sebenarnya masih besar. Oleh karena itu, pemanfaatan budi daya air laut dan payau perlu dimaksimalkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Data dari Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 mencatat potensi lahan rumput laut Indonesia cukup besar yaitu 12,1 juta hektare. Namun pemanfaatan potensi
lahan budi daya air laut pada tahun 2013 baru mencapai 2,7 persen atau 352.825,12 hektare. Begitu pula dengan pemanfaatan potensi lahan budi daya air payau yang mencapai 21,9 persen dari 2,9 juta hektare. Sedangkan produksi rumput laut (basah) Indonesia sebesar 9,2 juta ton pada 2013 dan meningkat pada 2014 menjadi 10,2 juta ton. Untuk meningkatkan produksi, perlu adanya diversifikasi komoditas seperti kakap putih, bawal bintang, rumput laut, dan juga kerang. Hal tersebut juga disertai dengan pengembangan teknologi yang efisien dan keberlanjutan.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa usaha budi daya rumput laut saat ini telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Karena itu, di tahun 2016, KKP merencanakan anggaran khusus untuk rumput laut sejumlah Rp 300 miliar untuk meningkatkan jumlah petani dan kualitas rumput laut.
Petani Rumput Laut menjemur hasil panen
68 MINA BAHARI
KESEJAHTERAAN
Praktik kebijakan produk pangan untuk perlindungan petani, biasanya dilakukan melalui tata niaga impor dan penetapan harga dasar di tingkat petani.
Tata niaga impor merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengutamakan produksi dalam negeri dan membatasi jumlah impor sebatas kekurangan kebutuhan pasar.
Produksi garam nasional di tahun 2014 baru dapat memenuhi 63,59 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya, produksi garam nasional itu sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun belum mampu mencukupi kebutuhan industri. Selama ini kebutuhan garam untuk industri masih dipasok melalui impor, yakni sebesar 2.251.577 ton.
Pemerintah terus menggenjot para petani dan dunia usaha melakukan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TERUS BERUPAYA MENDORONG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN PRODUKSI GARAM DALAM NEGERI DI PASAR DOMESTIK, PERLINDUNGAN SERTA PEMBERDAYAAN PETANI GARAM MELALUI KEBIJAKAN KEPASTIAN PASAR DENGAN HARGA YANG BISA MENDATANGKAN KEUNTUNGAN.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETAMBAK GARAM TRADITIONAL
produksi garam secara optimal. Ini merupakan target yang dipatok agar Indonesia bisa melakukan swasembada garam pada tahun 2017 mendatang. Walaupun begitu, Menteri Susi berharap bahwa swasembada garam nasional tercapai pada akhir tahun 2015. Target tersebut lebih cepat dua tahun dari target swasembada garam hasil kesepakatan bersama dengan kementerian lain yaitu pada 2017.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga menjaga harga garam di tingkat petani agar terus stabil. Ini dilakukan agar kesejahteraan petani garam bisa meningkat. Untuk itu negara harus hadir dengan goodwill untuk memperbaiki tata niaga sehingga harga petani akan sesuai dengan yang diisyaratkan pemerintah. Oleh karena itu Menteri Susi juga mengajak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian duduk bersama guna menyelesaikan masalah
69
harga garam yang kini masih berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Untuk mengatasi anjloknya harga, (saat ini harga garam lokal anjlok hingga Rp 200 per kilogram), produksi garam lokal akan ditingkatkan kualitasnya dengan skema geomembran. Teknologi geomembran adalah penggunaan lapisan semacam terpal untuk memberi batasan antara tanah dan air asin atau air laut yang akan menjadi garam. Terpal ini bisa memisahkan tanah yang biasanya tercampur dengan garam saat digaruk atau dipanen. Penggunaan geomembran membuat masa panen garam hanya perlu sepekan. Sedangkan bila dengan cara tradisional, petani biasa memanen setiap tiga hari sekali.
Selain meningkatkan produksi, KKP juga terus melakukan beberapa upaya agar
petani mau memproduksi garam kualitas 1 (K1). Salah satu teknologi yang diberikan kepada petani sebagai bantuan dari KKP yakni berupa plastik geoisolator. Teknologi ini telah diterapkan pada hektaran tambak garam petani di berbagai wilayah di Indonesia, dan terbukti bisa mendapatkan kualitas garam yang bersih, serta 30 persen lebih baik dibandingkan dengan cara tradisional yang dilakukan para petani garam saat ini.
KKP telah memberikan bantuan plastik geoisolator kepada delapan daerah di Indonesia seperti Pati, Tuban, Bangkalan, Rembang, Demak, Pamekasan, Cirebon, dan Lombok Barat. Sementara untuk daerah-daerah yang belum mendapatkan teknologi tersebut, KKP berencana akan memberikan bantuan pada Oktober dan November 2015. Adapun lokasi daerah yang mendapatkan bantuan tersebut rencananya mencapai 30 lokasi.
MKP melakukan panen raya garam di Bangkalan Madura, Jawa Timur
70 MINA BAHARI
605
7.726
KESEJAHTERAAN
Pembebasan pungutan/retribusi kapal <10 GT
Bantuan Kapal untuk Nelayan
Paket Alat Tangkap
Bidang Sertifikat atas Hak Tanah Nelayan
Lokasi Pemasangan Sistem Informasi Nelayan Pintar
Pelabuhan Perikanan
Paket Bantuan Sekaya Maritim (30 Balai Sekaya Maritim, 31 mobil
nelayan pintar, 100 bengkel bergerak, 50 jeti mini dan sarana tambat labuh
di permukiman nelayan)
Unit Vessel Monitoring System (VMS)
Unit Sarpras Penangkapan (mesin tempel, long tail, lampu,
bengkel kontainer stationary, GPS, fish finder, winch, lacuba, dan life jacket)
Paket Bantuan PUMM Perikanan Tangkap Penerbitan PP No. 50/2015
tentang pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
GERAKAN NELAYAN HEBAT
155
1.401
11.697
11
43
97
100
JETI MINI
BENGKEL BERGERAK
PEMBANGUNAN KAPAL
KESEJAHTERAAN
71
KESEJAHTERAAN
440
258 Unit KJA di 64 Kab/Kota, 22 provinsi dan 9 UPT DJPB, dengan
luas lahan 22.140 m2
Paket bantuan PUMM Perikanan Budidaya
Unit Ekskavator di 19 kab/kota dan 9 UPT DJPB, dengan luas
layanan 10.000 ha
km lari Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif sebanyak 146 paket
di 59 Kab/Kota, 14 provinsi
Unit Mesin Pelet
Peralatan Tepung Ikan
Ton Bahan Baku Pakan Mandiri untuk 378 kelompok
di 133 Kab/Kota, 19 Provinsi
Unit Kebun Bibit Rumput Laut di 22 sentra dengan luas 55 ha
Laboratorium Kultur Jaringan di BPBL Ambon, BPBL Lombok,
BBPBL Lampung
Biofloc Lele, Nila, dan Patin di 43 Kab/Kota, 22 Provinsi
KEMANDIRIAN PEMBUDIDAYA IKAN
BANTUAN PUMM PB
KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT
BIOFLOC LELE
30
78
1.295
34
220
3.750
3
58
72 MINA BAHARI
8.000
1.420
ha Minapadi Percontohan di 9 provinsi 14 kab/kota
ha Minapadi Kerja Sama dengan FAO (DIY dan Sumbar)
Unit Bersertifikat CPIB
Unit Bersertifikat CBIB
Lokasi Pulau Sentra Perikanan Terpadu (20 unit KJA, 55 paket benih kerapu dan
pakan, 5 paket kekerangan, dan 110 paket rumput laut, 30 paket budidaya nila)
Menurunkan harga pakan (turun Rp1.000/kg) bersama Asosiasi Pakan
Release Induk Unggul • Ikan Gurame Batanghari
(KEP. 19/MEN/2015)• Ikan Gabus Haruan (KEP. 18/MEN/2015)
• Induk Udang Galah si Ratu (KEP. 25/MEN/2015)
• Induk Ikan Mas Mantap (KEP. 24/MEN/2015)
sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya (Pra Sehatkan)
KEMANDIRIAN PEMBUDIDAYA IKAN
MINA PADI
BANTUAN KJA
24
577
6
KESEJAHTERAAN
50
KESEJAHTERAAN
73
11 Unit Ice Flake Machine
24 Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan
20 Pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan
45 Unit Cold Storage (gudang berpendingin)
27 Sentra pengolahan hasil perikanan
15 Lokasi pengembangan produk non pangan di sentra perikanan terpadu
22 Unit mobil ATI (Alih Teknologi dan Informasi)
113 Unit sarana distribusi berupa 47 truk berpendingin dan 66 bak terbuka
5 Sentra kuliner
132 Paket bantuan peralatan pengolahan ikan dan Sistem Rantai Dingin
800 Paket bantuan PUMM Poklahsar di 102 Kab/Kota di 20 Provinsi
15 Paket peralatan pengolahan rumput laut
78 Paket peralatan tepung ikan di 38 Kab/Kota di 16 provinsi
11 Pabrik tepung ikan
PERBAIKAN MUTU DAN PEMASARAN
ARMADA PENDUKUNG LOGSTIK IKAN
COLD STORAGE
KESEJAHTERAAN
34 Event bazar kuliner dan produk perikanan di 33 provinsi dan nasional
33 Lomba inovasi menu masakan ikan nasional di 32 provinsi dan nasional
Sistem informasi pemasaran ikan online dengan harga ikan real time di 258 lokasi
90 Formula inovasi produk perikanan
6 Sentra UMKM produk nonpangan
74 MINA BAHARI
• Indonesia mendapat pembebasan bea masuk produk perikanan Indonesia ke
USA melalui skema Generalized System of Preference
(dari 2,2-35% menjadi 0%)
• Komite teknis SNI produk perikanan mendapatkan Herudi Award 2015
(satu-satunya K/L teknis)
• Permen KP 17 Tahun 2015 untuk pemberian fasilitas pajak PPh (bagi investasi awal
sampai dengan Rp500 miliar/ dan diusulkan sampai dengan Rp30 miliar)
• Revisi Daftar Negatif Investasi (Perpes 39/2014)
• Kerjasama dengan OJK: Rp5,89 triliun (perbankan) dan Rp1,7 triliun (non bank)
tersalurkan
• Penyaluran KUR Perikanan Rp52,57 miliar (1.217 debitur) dan dan KKPE Perikanan
Rp152,73 miliar (2.459 debitur), serta skema kredit lainnya sebesar Rp1,28 triluin (542
debitur)
• Penerbitan PP No. 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil
Perikanan
DAYA SAING PRODUK
SENTRA PENGOLAHAN
PUSAT PEMASARAN DISTRIBUSI IKAN
KESEJAHTERAAN
• Rp 22,72 Triliun kredit dari lembaga keuangan Bank diserap oleh pelaku usaha
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
• 83 UMKM hasil kelautan dan perikanan mengikuti pameran skala internasional di
dalam dan luar negeri
• 138 Sertifikat Kelayakan Penanganan Pengolahan Produk nonkonsumsi (SKPP)
KESEJAHTERAAN
75
5
1.399
15
1
Dermaga Apung
Tracking Mangrove
Kapal Wisata Bahari
Sarana Air minum
Pulau Hasil Survei Toponimi yang akan Dilaporkan
ke PBB pada 2017
Kapal Operasional Sentra Perikanan Terpadu di 5 Pulau Kecil
3
16
2.841.495
m2 bantuan geoisolator di 29 Kab/Kota
100 Unit Gudang/Collecting Point
km Jaringan irigasi
km Jalan produksi
Paket pemberdayaan usaha garam rakyat di 40 Kab/Kota
Ton Produksi garam
5,3
2,9
44
8.561.286
SWASEMBADA GARAM
KESEJAHTERAAN
SARPRAS PULAU-PULAU KECIL
GEOISOLATOR TAMBAK GARAM
SARANA AIR MINUM DESALINASI +LTS
DERMAGA APUNG +LTS
76 MINA BAHARI
8
18
432
Strain Induk Unggul
Teknologi adaptif untuk masyarakat
Paten IPTEK siap rilis
WPP dan 5 PUD tersedia data stok sumber daya ikan
Peta cuaca dan peta daerah penangkapan ikan
Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Sosek KP
Citra Radar
UPT Balitbang KP ditetapkan sebagai pusat unggulan oleh Men Ristek
(Sukamandi dan Slipi)
Hasil Riset Ditetapkan sebagai Karya Anak Bangsa (masuk dalam
107 inovasi iptek nasional)
Lokasi teknologi pakan mandiri ber-SNIPeta informasi harian distribusi
pergerakan tuna dengan Indeso Fish Stock
IPTEK KELAUTAN & PERIKANAN
KESEJAHTERAAN
TEKNOLOGI RUMPUT LAUT DENGAN KALENDER MUSIM TANAM
CRUISE JUVO
BUMINA YUMINA
KESEJAHTERAAN
77
56.988
4.690
13.506
26.883
6.603
1.769
4
3
Technopark (Taman Teknologi) (Tegal, Banyuwangi, Aertembaga, Ambon)
Politeknik Kelautan dan Perikanan (Kupang, Bone, Karawang)
Lulusan pendidikan (terserap di dunia
usaha/industri sebesar 94,47%)
Sertifikasi kompetensi untuk peserta didik
Lulusan Pelatihan
Penyuluh Perikanan
Kelompok Disuluh
Kelompok Meningkat Kelasnya (Madya 4.363 dan Utama 327)
SDM KELAUTAN & PERIKANAN
KESEJAHTERAAN
PEMBANGUNAN POLTEK BOBE
TECNOPARK BANYUWANGI
WISUDA SEKOLAH KP
PROGRAM PRIORITASTAHUN 2016
COVERBACK