LPK M Lazuardi
-
Upload
lazuardi1010 -
Category
Documents
-
view
169 -
download
3
Transcript of LPK M Lazuardi
Kode : KKN PPM – UGM – 16
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Individu)
KULIAH KERJA NYATA
PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN : 2010
SUB UNIT : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT : 1A
KECAMATAN : WATES
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : YOGYAKARTA
Disusun oleh :
Nama Mahasiswa : M. Lazuardi R.A.
Nomor Mahasiswa : 07/251903/HK/17467
BIDANG PENGELOLAAN KKN-PPM, PENGEMBANGAN UMKM
DAN PELAYANAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARAKAT
UNVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana karena perkenan-Nya lah
penulis dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata
Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Review Perda Universitas Gajah
Mada periode antar semester tahun 2010 di kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
daerah Istimewa Yogyakarta ini dengan relatif lancar dan sukses.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini penulis buat berdasarkan hasil inventarisasi,
wawancara dan diskusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKN Review Perda. Dikarenakan
Kabupaten Kulon Progo belum memiliki Perda Tentang Izin Gangguan yang baru, akhirnya
penulis dan anggota tim lainnya memutuskan untuk melakukan kajian/ review terhadap
Raperda Retribusi Izin Gangguan yang akan diajukan kepada DPRD Kulon Progo. Kegiatan
KKN Review Perda ini melalui beberapa tahapan diantaranya: pelaksanakan inventarisasi
peraturan yang berkaitan dengan Raperda tersebut. Setelah proses inventarisasi selesai,
langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang diperlukan, konsultasi dan koordinasi
dengan instansi terkait dan puncaknya, telah diadakan konsultasi publik. Pelaksanaan
kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli – 31 Agustus 2010.
Tugas-tugas yang penulis jalankan berkaitan dengan program KKN-PPM Review
Perda ini dapat terselesaikan dengan lancar tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai
pihak, instansi, lembaga beserta bagian-bagiannya yang telah memberikan sambutan dan
kerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Meskipun tentunya ada
pula berbagai hambatan yang penulis temui namun kiranya semua itu dapat teratasi dengan
baik dan lancar.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan
manfaat bagi penulis yang telah melaksanakan program-program KKN PPM Review Perda
dan juga dapat membantu warga masyarakat maupun pihak lain dalam rangka proses
pembangun Kabupaten Kulon Progo. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana
mestinya dan bermanfaat bagi semua pihak.
Berikut ini beberapa hasil dari pelaksanaan kegiatan maupun rincian kegiatan yang
telah penulis lakukan :
I. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Review Raperda Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan BAB. III
Tentang Izin Perizinan
Dilakukan pada tanggal 13 Juli s/d 19 Juli 2010
Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Individu dengan
sedikit bantuan individu lain, dimana untuk dapat mereview suatu rancangan
peraturan daerah secara keseluruhan masing masing individu diberikan tugas
untuk mereview bab bab tertentu dalam rancangan peraturan daerah. Hasil dari
review individu tersebut akan di bahas dan didiskusikan untuk kemudian
disatukan menjadi review perda secara keseluruhan. Dimana hasil review yang
telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :
Pada Bab III tentang “Perizinan”, dalam raperda mencantumkan :
BAB III
PERIZINAN
Pasal 3
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat
usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan wajib
memiliki izin;
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Instansi
atas nama Bupati;
(3) Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
retribusi
Analisis :
Nama Bab III yaitu Perizinan dirasa kurang tepat, karena dalam judul
bab, tidak menjelaskan secara jelas perizinan apa yang dimaksud dalam judul
bab tersebut, akan lebih baik jika judul Bab III lebih spesifik seperti Perizinan
Gangguan, atau Izin Gangguan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat suatu
perda yang jelas dan sistematis.
Pasal 4
Persyaratan mengajukan izin gangguan yaitu dengan mengajukan permohonan
kepada Bupati c q. Kepala Instansi dan mengisi formulir yang diediakan serta
melampirkan :
a. Fotokopi Kartu Tanda Pennduduk (KTP) pemohon;
b. Denah/lokasi tempat usaha;
c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
d. Fotokopi sertifikat / kutipan letter tanah yang digunakan;
e. Bagi usaha yang berindeks gangguan besar harus disertai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya pengelolaan Lingkugan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
f. Bagi usaha yang menggunakan fasilitas Penanam Modal Asing /
Penanam Modal Dalam Negeri harus disertai surat persetujuan
Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
Analisis :
Syarat syarat yang ditetapkan dalam raperda di atas saat ini sudah tidak
rasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Telah lahir
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Izin Gangguan nomor 27 tahun 2009. Dalam permen
tersebut telah disebutkan bahwa persyaratan mengajukan izin gangguan hanya
3 (tiga) buah syarat saja, tidak seperti dalam raperda yang mencantumkan 6
(enam) buah syarat.
Selain itu demi menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten
Kulon Progo, maka akan lebih baik adanya pengurangan syarat kepengurusan
agar para pemohon izin gangguan tidak merasa terbebani dalam melengkapi
syarat syarat dalam mengajukan izin gangguan.
Keberadaan Dokumen Lingkungan yang disyaratkan dalam raperda
juga menjadi point yang patut di perbincangkan, pasalnya dalam Undang
Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, telah diatur
mengenai bagi pemilik dokumen lingkungan, tidak perlu adanya pengurusuan
dari izin gangguan lagi bila ingin melaksanakan usaha.
Dalam pasal di atas pun terdapat pembagian pekerjaan antara 2 (dua)
SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) yaitu antara Kantor Lingkungan Hidup
dan Lembaga Penanaman Modal. Berdasarkan wawancara dari Stake Holder
terkait, akan lebih baik dengan mensatuatapkan SKPD yang memang
mengurus tentang Izin gangguan agar tidak terjadi koordinasi dan kerja sama
yang kurang baik seperti yang sampai saat ini sering terjadi di Kabupaten
Kulon Progo dalam kepengurusan izin gangguan.
Kesimpulan dari analisis bab III tentang Perizinan adalah bahwa Bab
III dalam perizinan sudah memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki
untuk membuat suatu peraturan yang baik. Ketentuan mengenai persyaratan
juga tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku, karena saat ini telah ada
peraturan dengan bentuk peraturan menteri yang mengatur mengenai izin
gangguan, jadi diwajibkan adanya penyesuaian dengan peraturan daerah
tentang Izin Gangguan. Perlu ada perbaikan terhadap bab III tentang
Perizinan.
B. Perumusan Rekomendasi dan Solusi Dari Data seta Permasalahan Tahap
Identifikasi UMKM
Dilakukan pada tanggal 20 Juli s/d 27 Juli 2010
Suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan solusi dari
permasalahan yang didapatkan mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Dari keseluruhan data yang kami dapatkan mengenai
UMKM, dari segi permasalahan kami mendapatkan banyak permasalahan
yang terjadi pada UMKM Kulon Progo. Maka demi membantu perkembangan
UMKM, maka perumusan rekomendasi sangat penting untuk dilakukan.
Hasil perumusan rekomendasi dan solusi dari dara serta permasalahan tahap
identifikasi UMKM :
A. Langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo
a. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah :
1. Pembentukan Pusat Komunikasi Bisnis berbasis web di setiap
daerah di Kabupaten Kulon Progo
Pusat Komunikasi Bisnis tersebut menjadi sarana bagi pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk
mempromosikan produknya, mengakses informasi faktor-faktor
produksi, melakukan transaksi usaha, serta melakukan komunikasi
bisnis lainnya secara global dalam rangka memperluas jaringan
usahanya.
Langkah ini akan sangat membantu para pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM), namun membutuhkan kerja ekstra
dari Pemerintah karena sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo merupakan
masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga
wawasan terhadap perkembangan teknologi sangat terbatas. Selain
kesulitan dalam hal memperkenalkan sistem Pusat Komunikasi
Bisnis berbasis web, pemerintah juga harus mengatasi keterbatasan
sarana dimana sebagian besar daerah di Kabupaten Kulon Progo
belum dilengkapi sarana dan prasarana jaringan internet.
Jika pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat melaksanakan
langkah ini maka para pelaku akan dapat memasarkan produknya
hingga ke mancanegara, terutama jika web tersebut dilengkapi
dengan bahasa inggris.
2. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga
Keuangan terutama bank
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali
tersandung permasalahan keterbatasan modal dalam menjalankan
atau mengembangkan usahanya, salah satu langkah yang dapat
dilakukan pelaku untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan
melakukan peminjaman ke bank.
Kesulitan yang biasa dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) ketika mengajukan pinjaman ke bank adalah
karena adanya keterbatasan akses untuk mendapatkan fasilitas
pinjaman dari bank;
3. Peningkatan dan perbaikan dari sisi permodalan, adminstrasi,
jangkauan pasar, legalitas, dan agunan yang memadai.
Pentingnya peran bank untuk mendukung perkembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari aspek permodalan
harus menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo perlu menjalin kerjasama dengan pihak bank dalam hal
penyediaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Kerjasama yang terjalin diharapkan akan mempermudah
pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman. Langkah ini tidak
hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo karena akan meningkatkan perkembangan
ekonomi di Kabupaten Kulon Progo serta menghasilkan
keuntungan bagi pihak bank.
mendorng pelaku Usaha Besar di Kabupaten Kulon Progo
untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM.
4. Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan usaha
Pelaku UMKM biasanya kesulitan dalam mengembangkan
usahanya karena kurangnya inovasi produk, karena sebagian besar
pelaku UMKM melaksanakan usahanya hanya berdasarkan
keterampilan yang diperoleh secara turun temurun. Untuk
mengatasi hal tersebut Pemerintah harus mengadakan program
pelatihan dan pengembangan usaha terutama terkait inovasi
produk secara berkala (setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun).
Selama ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah
melaksanakan kegiatan pelatihan namun pelaksanaannya masih
terbatas baik terkait lokasi pelaksanaan yang belum merata di
setiap kecamatan dan waktu pelaksanaan yang belum rutin.
b. Langkah yang dapat dilakukan Bank untuk mendukung pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :
1. Memberikan layanan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dengan berbagai kemudahan, serta dengan
pola tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah. Hal ini dilakukan
agar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat
akses terhadap modal secara mudah dan terjangkau sesuai
dengan kebutuhannya;
2. Mengembangkan layanan yang bervariasi sesuai sember daya
yang dimiliki Bank.
c. Langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) :
1. Membentuk paguyuban pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) sehingga memudahkan koordinasi baik
dengan pemerintah maupun dengan stake holders lain.
2. Mengikuti setiap program yang diadakan pemerintah dan/atau
stake holdres yang terkait dengan pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan kemampuan berwirausaha untuk
mengembangkan usaha yang baik.
4. Aktif mencari informasi terbaru terkait Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM).
d. langkah yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terhadap
pengembangan UMKM
1. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku UMKM
selama ini Perguruan Tinggi di Kulon Progo yang bertempat di
Wates terutama Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Ekonomi telah melakukan pembinaan dan
pelatihan tetapi pendampingan dan pembinaan yang dilakukan
masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh Kecamatan
yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Menghubungkan pelaku usaha dengan para ahli di bidang UMKM
baik dari kalangan akademisi, pengusaha sukses, dan lain-lain.
Ahli yang dihubungkan dengan masyarakat dapat yang berkaitan
dengan manajemen usaha, pengembangan produk, marketing, dan
lain-lain.
C. Analisa Cost and Benefit Raperda Retribusi Izin Gangguan dari sisi
Perizinan
Dilakukan pada tanggal 26 Juli s/d 31 Juli 2010
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan jalan diskusi, yang mana
poin-poin diskusi akan dirangkum dan disimpulkan menjadi satu kesatuan
analisis cost and benefit sebagai berikut:
Tabel biaya
Penerima Indikator Baseline Keterangan
PemerintahBiaya Pembuatan
Perda BaruRp 10.000.000,00
Sumber : Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah 2008
Pemerintah
Budget program
penciptaan iklim
UMKM yang
kondusif
Rp 18.580.200,00
Sumber: data Dinas
Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2008
Pemerintah
Budget sosialisasi
kebijakan tentang
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Rp 8.298.900,00
Sumber: data Dinas
Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2008
Pelaku UsahaBiaya pengurusan
izin gangguanRp. 1.125 - Rp.2.250/m2
Sumber: Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2009
Tabel Baseline
Pihak TerkaitIndikator
Manfaat/Biaya
Baseline
(2008-2009)Keterangan
Pemerintah Penerimaan PADRp
44.416.718.184,15PAD Tahun 2009
Pemerintah PAD dari Retribusi
Penyelenggaraan
Izin Gangguan
perpanjangan dan
Rp 125.039.225,00 Data Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten
Kulon Progo Tahun
Desember 2009
baru
Pemerintah
Pemohon izin
gangguan (baru dan
perpanjangan)
353 pemohon (baru:
202, perpanjangan:
151)
Sumber: Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2009
Pemerintah
Koordinasi dan
kerjasama antar
instansi dan SKPD
dalam sistem
perizinan
Belum berjalan
dengan baik
Hasil survey ke dinas
terkait (KPT dan KPM)
Pemerintah Jumlah Persyaratan 13 syarat
Syarat permohonan
izin yaitu mengisi
blangko permohonan
yang telah disediakan
dengan dilampiri:
a. Fotokopi KTP
pemohon;
b. Fotokopi akta
notaris/akta
pendirian bila
perusahaan
berbadan hukum;
c. Fotokopi hak
milik tanah
(sertifikat, letter
C/D, Surat
Keterangan dari
desa) yang
mencakup lokasi
usaha, luas, kelas
dan nomor persil;
d. Surat kerelaan/
Sumber : Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten kulon Progo
Tahun 2010
perjanjian sewa/
kontrak jika tanah
bukan milik
sendiri disahkan
e. desa dan camat;
f. Denah tempat
usaha disahkan
desa dan camat;
g. Fotokopi IMB;
h. Bila usaha
kelompok,
dilampiri surat
penunjukan ketua
kelompok;
i. Bila usaha
angkutan
dilampiri fotokopi
STNK kendaraan;
j. Bila usaha wartel
dilampiri foto
kopi surat
persetujuan dari
Telkom;
k. Bila jenis usaha
siaran disertai
surat izin
mengudara;
l. Bila jenis usaha
permainan (PS,
Bola Sodok, dll)
dan usaha yang
menimbulkan
kerawanan sosial
disertai surat
kesanggupan
mentaati peraturan
perundangan yang
berlaku dan bukti
sosialisasi kepada
masyarakat
sekitar lokasi;
m.Dokumen
lingkungan
(AMDAL, UKL-
IPL, SPPL dan
DPL) yang sudah
disahkan;
n. Materai tidak
ditempel 1
lembar.
Pemerintah
Prosedur
Pengawasan
Pemerintah terhadap
Pelaku Usaha
Berizin
Melalui proses
perpanjangan izin
Dengan adanya
perpanjangan izin secara
temporer, mempermudah
proses pengawasan
pemerintah terhadap
pelaku usaha
Pelaku UsahaJaminan Kepastian
Hukum
Belum ada kepastian
hukum
Belum ada peraturan
daerah yang mengatur
mengenai izin gangguan
secara khusus
Pelaku Usaha Jumlah UMKM 37.858 unit
Sumber:
Dinas koperasi dan
UMKM Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2009
Pelaku usaha Jangka waktu
pengurusan izin
gangguan
Paling lama 15 hari,
perpanjangan izin
gangguan paling
Sumber: Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo
lama 7 hari 2009
Pelaku usahaJangka waktu izin
gangguan (HO)
3 tahun dan harus
diperpanjang
Sumber: Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo
Pelaku Usaha
Jumlah syarat dan
prosedur
perpanjangan
3 syarat
Syarat permohonan
izin ialah mengisi
blangko permohonan
yang telah disediakan
dengan dilampiri:
a. Fotokopi KTP
pemohon;
b. Surat izin asli
yang sudah habis
masa berlakunya;
c. Materai tidak
ditempel 1
lembar.
Sumber: Kantor
Pelayanan Terpadu
Kabupaten kulon Progo
Pelaku Usaha Kesederhanaan dan
kejelasan regulasi
Belum
disederhanakan
Peraturan Daerah
Kabupaten Dati II Kulon
Progo Nomor 9 Tahun
1987 tentang Izin Tempat
Usaha beserta Perda
Kulon Progo Nomor 11
Tahun 1991 tentang
Perubahan Pertama
Peraturan Daerah
Kabupaten Dati II Kulon
Progo Nomor 9 Tahun
1987 tentang Izin Tempat
Usaha dan Perda
Kabupaten Kulon Progo
Nomor 17 Tahun 1998
dan Keputusan Bupati
Nomor 68 Tahun 2000
yang mengatur mengenai
Retribusi
Penyelenggaraan Izin
Gangguan
Masyarakat
Tingkat kesadaran
dan pemahaman
masyarakat terhadap
izin gangguan (HO)
Rendah
Kurang sosialisasi dari
Pemerintah mengenai
Fungsi dan Tujuan Izin
Gangguan
MasyarakatJumlah
pengangguran11.057 orang
Sumber:
Dinsosnakertrans
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2009
Masyarakat Jumlah tenaga kerja 391.472 orang
Sumber:
Dinsosnakertrans
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2009
Masyarakat
Keterlibatan
masyarakat/pelaku
usaha dalam
penyusunan Raperda
maupun regulasi
tentang perizinan
Belum dilibatkan
secara optimal
Hasil wawancara dengan
masyarakat dan pelaku
usaha
Masyarakat
Pencemaran air,
udara, dan gangguan
lingkungan
Untuk usaha
peternakan,
perikanan dan tahu
tempe belum
terkendali dengan
baik
Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon
Progo
Analisis resiko
Jika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap mempertahankan keadaan seperti saat
sekarang (yang terlihat di tabel baseline), maka sejumlah resiko yang diprediksi akan terjadi
kemudian dapat dinyatakan dalam tabel berikut:
Daftar ResikoDampak yang
Ditimbulkan
Kemungkinan
Terjadi
Tingkat
Resiko
Jumlah perusahaan
berizin tetap dan
cenderung berkurang
Besar Besar Sangat besar
PAD dari Retribusi
Penyelenggaraan Izin
Gangguan tetap
cenderung berkurang
Besar Besar Sangat besar
Jumlah pengangguran
bertambahBesar Kecil Sedang
Akses perusahaan
terhadap modal sulitSedang Kecil Sedang
Minat investasi menurun Sedang Sedang Sedang
Kualitas air, udara, dan
lingkungan menurunBesar Besar Besar
Opsi I (Do Nothing)
Do Nothing yaitu tim KKN Review Perda dan Pemerintah tidak melakukan
perbaikan-perbaikan, sehingga yang disahkan adalah Raperda yang sudah ada. Maka
kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut :
Tabel biaya
Penerina Indikator Baseline Opsi I Keterangan
PemerintaBiaya
Pembuatan Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Tetap
h Perda Baru
Pemerinta
h
Budget
program
penciptaan
iklim UMKM
yang kondusif
Rp 18.580.200,00 Rp 18.580.200,00 Tetap
Pemerinta
h
Budget
sosialisasi
kebijkan
tentang Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Rp 8.298.900,00 Rp 8.298.900,00 Tetap
Pelaku
usaha
Biaya
pengurusan izin
gangguan
Rp 1.125 –
Rp2.250/m2
Rp 1.125 -
Rp2.250/m2Tetap
Tabel Manfaat
Pihak
Penerima
Manfaat
Indikator
Manfaat/Biay
a
Baseline
(2008-2009)
Opsi I
Do NothingKeterangan
Pemerinta
h
Penerimaan
PAD
Rp
44.416.718.184,15
Rp
48.858.390.002,5
65
Meningkat 10%
dari PAD tahun
sebelumnya (tahun
2009)
Persentase
Kenaikan PAD :
2005-2006= 44%
2006-2007= 10%
2007-2008= 9%
2008-2009= 5%
Pemerinta
h
PAD dari
Retribusi
Penyelenggara
Rp 125.039.225,00 Rp 137. 543.
147,00
Menigkat 10 %
dari PAD Retribusi
Izin Gangguan
an Izin
Gangguan
perpanjangan
dan baru
tahun 2009, karena
trend kenaikannya
sebesar 10 %
Pemerinta
h
Pemohon izin
gangguan
(baru dan
perpanjangan)
353 pemohon
(baru: 202,
perpanjangan: 151)
388 Pemohon
Menigkat 10 %
dari jumlah
pemohon tahun
2009, karena trend
kenaikan tiap
tahun sekitar 10 %
Pemerinta
h
Koordinasi
dan kerjasama
antar instansi
dan SKPD
dalam sistem
perizinan
Belum berjalan
dengan baik
Potensi koordinasi
dan kerjasama
belum berjalan
dengan baik
masih terjadi
Instasi dan SKPD
belum dilibatkan
dalam penyusunan
Raperda ini
Pemerinta
h
Jumlah
Persyaratan
13 syarat
Syarat permohonan
izin yaitu mengisi
blangko
permohonan yang
telah disediakan
dengan dilampiri:
a. Fotokopi KTP
pemohon;
b. Fotokopi akta
notaris/akta
pendirian bila
perusahaan
berbadan
hukum;
c. Fotokopi hak
milik tanah
6 syarat
Persyaratan
mengajukan Izin
Gangguan yaitu
dengan
mengajukan
permohonan
kepada Bupati c.
q. Kepala
Instansi dan
mengisi formulir
yang disediakan
serta
melampirkan:
a. Fotokopi
Kartu Tanda
Penduduk
Persyaratannya
tidak disebutkan
dengan jelas dan
perlu adanya
perbaikan
(sertifikat, letter
C/D, Surat
Keterangan dari
desa) yang
mencakup lokasi
usaha, luas,
kelas dan nomor
persil;
d. Surat kerelaan/
perjanjian sewa/
kontrak jika
tanah bukan
milik sendiri
disahkan desa
dan camat;
e. Denah tempat
usaha disahkan
desa dan camat;
f. Fotokopi IMB;
g. Bila usaha
kelompok,
dilampiri surat
penunjukan
ketua kelompok;
h. Bila usaha
angkutan
dilampiri
fotokopi STNK
kendaraan;
i. Bila usaha
wartel dilampiri
foto kopi surat
persetujuan dari
Telkom;
(KTP)
pemohon;
b. Denah/ lokasi
tempat usaha;
c. Pernyataan
tidak
keberatan dari
tetangga;
d. Fotokopi
sertifikat/kutip
an letter tanah
yang
digunakan;
e. Bagi usaha
yang berindek
gangguan
besar harus
disertai
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan,
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan
Hidup; dan
f. Bagi usaha
yang
menggunakan
fasilitas
j. Bila jenis usaha
siaran disertai
surat izin
mengudara;
k. Bila jenis usaha
permainan (PS,
Bola Sodok, dll)
dan usaha yang
menimbulkan
kerawanan sosial
disertai surat
kesanggupan
mentaati
peraturan
perundangan
yang berlaku dan
bukti sosialisasi
kepada
masyarakat
sekitar lokasi;
l. Dokumen
lingkungan
(AMDAL, UKL-
IPL, SPPL dan
DPL) yang
sudah disahkan;
m.Materai tidak
ditempel 1
lembar.
Penanam
Modal Asing/
Penanam
Modal Dalam
Negeri harus
disertai surat
persetujuan
Penanam
Modal dari
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Daerah.
a.
Pemerinta
h
Prosedur
Pengawasan
Pemerintah
terhadap
Melalui proses
perpanjangan izin
Melalui proses
perpanjangan izin
Tetap
Pelaku Usaha
Berijin
Pelaku
Usaha
Jaminan
Kepastian
Hukum
Belum ada
kepastian hukum
Belum ada
kepastian hukum
Tetap, karena
pengaturan dalam
raperda Retribusi
Izin Gangguan
tidak jelas dan
tidak sesuai
dengan regulasi
yang ada pada
tahun 2010
Pelaku
Usaha
Jumlah
UMKM37.858 unit 40.841 unit
Meningkat 7,88%,
angka peningkatan
tiap tahunnya
sekitar 3000 Unit
Pelaku
Usaha
Jangka waktu
pengurusan
izin gangguan
Paling lama 15 hari,
perpanjangan izin
gangguan paling
lama 7 hari
Paling lama 14
hari
Lebih singkat pada
pengurusan izin
baru, waktu
perpanjangan tidak
diatur
Pelaku
Usaha
Jangka waktu
izin gangguan
(HO)
Selama masih
melakukan usaha
dan harus dilakukan
daftar ulang setiap
3 tahun sekali
Selama masih
melakukan usaha
dan harus
dilakukan daftar
ulang setiap 3
tahun sekali
Tetap
Pelaku
Usaha
Jumlah syarat
dan prosedur
perpanjangan
3 syarat
Syarat Permohonan
Izin ialah mengisi
blangko
permohonan yang
telah disediakan
dengan dilampiri:
Tidak Diatur Dalam Raperda,
tidak jelas di atur
mengenai
perpanjangan
a. Fotokopi
KTP
pemohon;
b. Surat izin
asli yang
sudah habis
masa
berlakunya;
c. Materai
tidak
ditempel 1
lembar.
Pelaku
Usaha
Kesederhanaa
n dan
kejelasan
regulasi
Belum
disederhanakan
Sederhana namun
tidak jelas
Raperda izin
gangguan saat ini
tidak ada
keselarasan satu
sama lain,
sehingga tidak
jelas.
Masyarak
at
Tingkat
kesadaran dan
pemahaman
masyarakat
terhadap HO
Rendah Rendah
Tetap, karena tidak
ada perubahan
dalam hal
sosialisasi.
Masyarak
at
Jumlah
pengangguran11.057 orang 10.062 orang
Turun sebesar 9%
dari tahun
sebelumnya.
Persentase :
2005-2006= 10%
2006-2007= 3%
2007-2008= 9%
2008-2009= 12%
Masyarak Jumlah tenaga 391.472 orang 395.387 orang Kenaikan sebesar
at kerja
1%
Persentase:
2005-2006= 0.3%
2006-2007= 0.6%
2007-2008= 1.9%
2008-2009= 0.7%
Masyarak
at
Keterlibatan
masyarakat/
pelaku usaha
dalam
penyusunan
Raperda
maupun
regulasi
tentang
perizinan
Belum dilibatkan
secara optimal
Belum dilibatkan
secara optimalTetap
Masyarak
at
Pencemaran
air, udara, dan
gangguan
lingkungan
Untuk usaha
peternakan,
perikanan dan tahu
tempe belum
terkendali dengan
baik
Untuk usaha
peternakan,
perikanan dan
tahu tempe belum
terkendali dengan
baik
Tetap
D. Merumuskan Permasalahan Sesuai Tahap Regulatory Impact Assesment
(RIA) Tahap I (Mengumpulkan Data dan Literatur)
Dilakukan pada tanggal 1 Agustus – 5 Agustus 2010
Merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan literatur yang
berkaitan dengan perumusan permasalahan dari tahap pembuatan Regulatory
Impact Assesment. Perumusan masalah ini digunakan cara dengan
pengumpulan data dan literatour. Dari pengumpulan literatur didapatkan
berbagai permasalahan dan fakta lapangan yang terjadi di kabupaten Kulon
progo dari sisi Izin gangguan.
Izin gangguan (HO) merupakan suatu izin sebagai mekanisme kontrol
untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kualitas fungsi
lingkungan agar tidak mengalami gangguan akibat keberadaan kegiatan
manusia maupun usahanya. Izin gangguan sendiri diatur dalam Undang-
Undang Ganguan (Hinder Ordonantie) Staatblad 1926-226 yang pada
prinsipnya merupakan instrumen yuridis preventif yang mempunyai fungsi
mengarahkan/ mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat menimbulkan
kerugian, bahaya atau gangguan; mencegah bahaya; dan melinungi
lingkungan.
Masalah-masalah yang terkait dengan perizinan HO (izin gangguan)
yaitu diantaranya:
Masalah Utama
Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dari berbagai sumber,
permasalahan utama yang ada ialah sampai tahun 2010 ini , telah lahir
regulasi-regulasi baru yang berkaitan langsung dengan izin gangguan dan
retribusi, maka perlu ada suatu upaya pembentukan peraturan daerah
mengenai izin gangguan dan retribusi penyelenggaraan izin gangguan yang
sesuai dan mengakomodir semangat dan tujuan dari pembentukan regulasi
tersebut.
Selain itu, permasalahan mengenai tidak optimalnya sosialisasi dan
kerjasama antar lembaga dalam sistem perizinan di Kabupaten Kulon Progo
dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM).
Oleh karena itu, perlu disusun sebuah regulasi yang mampu
mengakomodasi dan mengatur tata kerja serta kerjasama yang sinergis dari
para pemangku kepentingan sehingga dapat berkontribusi pada peingkatan
lapangan kerja di Kabupaten Kulon Progo serta peningkatan UMKM.
Masalah Khusus
Dari segi Masyarakat :
a. Masyarakat tidak merasakan manfaat dan kegunaan dari kepemilikan izin
gangguan (HO);
b. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas dan terperinci terutama bagi
para pelaku usaha tentang izin gangguan dalam hal pembuatan,
pendaftaran, dan pembaharuan karena minimnya sosialisasi dan
keterlibatan publik dalam pembuatan Raperda ini;
c. Masyarakat tidak mengetahui manfaat dan keuntungan dari pembuatan
izin gangguan;
d. Timbulnya prasangka dari masyarakat dan para pelaku usaha yaitu
pengurusan izin gangguan tidaklah mudah dan sangat berbeli-belit, begitu
juga biaya pengurusan izin gangguan yang mahal dan terjadi pemungutan
liar;
e. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif masih rendah;
f. Tingkat pendapat perkapita rendah, sehingga daya beli masyarakat juga
masih rendah;
g. Pelaku usaha belum dilibatkan secara maksimal dalam pembentukan
Raperda ini.
E. Diskusi Publik dengan Stake Holder terkait Tentang Raperda Retribusi
Izin Gangguan
Dilakukan pada tanggal 6 Agustus – 12 Agustus 2010
Kegiatan ini adalah suatu rangkaian dari pembuatan peraturan daerah.
Pembuatan suatu peraturan yang baik harus di lakukan dengan tahap tahap
yang baik dan sesuai dengan teori yang ada agar menghasilkan suatu regulasi
daerah yang baik dan sesuai dengan keadaan lapangan.
Diskusi publik dengan stake holder dilakukan dengan mengundang
berbagai stake holder terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah
Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan. Stakeholder
terkait dengan peraturan daerah itu seperti Kantor Pelayanan Terpadu (KPT),
Kantor Penanaman Modal (KPM), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), dan
Bagian Hukum Kabupaten Kulon Progo. Stake holder yang baru saja saya
sebutkan adalah sebagai pembicara dan pemberi materi guna merumuskan
suatu rancangan peraturan daerah yang baik.
Dalam acara diskusi publik ini, kami juga mengundang stake holder
dari berbagai pihak. Dari pihak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
berada di lingkungan kabupaten kulon progo, dan berbagai kecamatan kulon
progo, hal itu dikarenakan idealisme yang di bangun untuk membuat
rancangan peraturan daerah izin gangguan adalah demi meningkatkan iklim
investasi di kabupaten Kulon Progo, jadi amat penting bagi perwakilan
UMKM Kabupaten Kulon Progo untuk mengikuti acara Diskusi Publik.
Dalam acara diskusi publik ini, kami juga mengundang Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo yang terkait , hal itu
dikarenakan penting untuk mengikutsertakan para perangkat kerja guna
membangun peraturan daerah yang baik, karena peraturan daerah lebih
mementingkan pada pengaturan teknis para SKPD. Selain SKPD, kami juga
mengundang para akademik yang berkecimpung di dunia legal drafting.
Perwakilan dari akademisi yang kami undang adalah pihak dari Sadar Otda,
suatu organisasi yang berdiri dengan bekerja sama dengan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada yang berkecimpung di dunia regulasi Indonesia.
Dalam acara diskusi publik ini, kami mempresentasikan Rancangan
Peraturan Daerah yang telah kami buat bersama tim kami guna
memperlihatkan rancangan yang telah kami buat, di harapkan akan ada
masukan masukan yang bersifat membangun terhadap hasil kerja yang kami
lakukan. Dengan adanya masukan yang membangun, maka kami dapat
menyempurnakan hasil kerja kami.
Pada saat pelaksanaan kegiatan diskusi publik, tidak terdapat
permasalahan berarti. Hanya terdapat permasalahan koordinasi antara pembuat
acara dan teman teman kkn lain yang membantu kegiatan ini. Pada saat acara
dimulai dengan pembagian naskah akademik, regulatory impact assesment,
dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan izin gangguan dan
retribusi izin gangguan. Dilanjutkan dengan presentasi mengenai regulatory
impact assesment raperda izin gangguan. Setelah itu pembicara memberikan
materi mengenai profesi masing masing mengenai izin gangguan. Secara
keseluruhan kegiatan ini telah mendapatkan apa yang diinginkan untuk
didapatkan, sesuai dengan tujuan dan target yang ingin didapatkan.
II. KESIMPULAN
1. Bahwa hasil review terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi
izin gangguan kabupaten kulon progo tahun 2008, khususnya terhadap
BabIII tentang perizinan. Terlihat bahwa tidak dilakukan pengaturan dan
penyesuaian yang baik dalam Bab III tersebut. Perlu ada perubahan
terhadap hal tersebut guna mendapatkan regulasi daerah yang baik dan
smart.
2. Bahwa telah lahir peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI)
nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan izin gangguan
daerah,jadi regulasi daerah saat ini perlu ada penyesuaian dengan
peraturan yang baru.
3. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada UMKM Kulon Progo
dan dibutuhkan andil dari berbagai macam pihak guna membangun
investasi UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
4. Solusi dari permasalahan yang dimiliki UMKM dapat di bantu
penyelesaiannya oleh andil pemerintah, Bank selaku lembaga kredit dan
permodalan, masyarakat dan UMKM itu sendiri.
5. Cost and benefit yang dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah
telah berbuah hasil, dimana hasilnya menunjukan perlu adanya suatu
peraturan daerah baru tentang izin ganggauan maupun retribusinya.
6. Berdasarkan cost and benefit, akan lebih baik kalau perda tentang izin
gangguan dan retribusi izin gangguan dijadikan satu perda yang satu dan
berdiri sendiri.
7. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang izin gangguan yang baik,
akan berdampak pada iklim investasi di Kabupaten Kulon Progo. Dengan
tidak adanya kepastian hukum dan kerumitan kepengurusan izin akan
membuat tingkat invetasi menurun.
8. Terdapat berbagai macam permasalahan terkait izin gangguan dari data
data yang kami dapatkan, permasalahan yang di dapatkan itu dari berbagai
macam sisi. Mulai dari permasalahan dari segi pemerintah, dari segi
masyarakat dan kondisi ekonomi global.
9. Masalah utama dari perumusan RIAS adalah tidak adanya sosialisasi yang
baik oleh pemerintah terhadap pengurusan izin dan pembuatan perda izin
gangguan.
III. SARAN
1. Mereview dan membuat peraturan daerah yang baru dan smart. Regulasy
yang smart adalah regulasi yang mengakomodir kepentingan masyarakat
dan tidak menghilangkan fungsi pemerintah berupa pengawasan dan
penertiban.
2. Penyesuain peraturan perundang undangan izin gangguan kulon progo
dengan PERMENDAGRI yang secara khusus tentang izin gangguan.
3. Yang bertanggung jawab terhadap perkembangan unit UMKM di
Kabupaten Kulon Progo tidaklah pemerintah. Masyarakat juga merupakan
pihak yang mengurus izin gangguan yang baru.
4. Akan sangat baik bila penelitian yang kami lakukan hanya menjadi roti,
burger dan adakah nanti sore
5. Pembuatan perda izin gangguan sebaiknya kita menyesuaikan dengan pak
Muhadi, namun apabila pendapat kami lebih baik kalo data data itu
dibagikan hari senin atau jogja.
6. Perlu adanya penyesuaian dan pemangkasan birokrasi untuk perumusan
bapakku, orang yang mau kalau butuh, kalo yang sekarang tidak ada
perombakan total.
7. Sosialisasi izin gangguan merupakan hal paling essensi dalam
pemberlakuan suatu peraturan daerah, hal tersebut penting untuk
menanbah pendapatan daerah dari sisi PAD 2011.
IV. LAMPIRAN
Foto kegiatan :
Pengerjaan RIAS Survey data dan literatur UMKM
Pemberdayaan Masyarakat Ibu PKK Diskusi Publik
Menjadi Notulensi Rapat dengan Dewan Penarikan Tim KKN PPM Review Perda