MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

-----------

PANDUAN PELAKSANAAN

LOMBA KARYA TULIS EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

(PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN

BHINNEKA TUNGGAL IKA)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2013

SEKRETARIAT JENDERAL

JAKARTA - 2013

1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

-----------

PANDUAN PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS EMPAT PILAR

KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

(PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN

BHINNEKA TUNGGAL IKA) TAHUN 2013

A. LATAR BELAKANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga

negara yang salah satu wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 1999 s.d. tahun 2002, MPR

mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satu

tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai

tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, sebagai tonggak robohnya sakralisme Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari segi sistematika dan isi, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar

dari yang terkandung dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan

perubahan tersebut membawa implikasi pada praktek penyelenggaraan ketatanegaraan juga

telah mengubah paradigma kedaulatan rakyat yang semula berada di tangan MPR, kini

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satu implikasinya adalah

saat ini MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, semua lembaga

negara berkedudukan sama dan masing-masing menyelenggarakan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh UUD.

2

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD menjadi pemegang kedaulatan

rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan

kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat MPR, DPR, dan DPD; di

bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang

yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di

bidang pengawasan keuangan ada BPK.

Perubahan tugas dan fungsi lembaga negara dilakukan untuk menyempurnakan

penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal sistem saling

mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances system) antarlembaga negara

yang kedudukannya setara satu sama lain, seperti antara MPR dan lembaga-lembaga

negara lainnya.

MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai

lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

tentang tugas MPR khususnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD.

Tugas dan wewenang MPR yang diatur dalam UUD 1945 adalah tugas dan

wewenang yang dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan perkembangan kehidupan

ketatanegaraan dan sifatnya tertentu. Peran MPR dalam penyelenggaraan fungsi

kelembagaan negara lebih tercermin pada pelaksanaan tugas Pimpinan MPR sebagaimana

diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e

“mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g undang-undang ini

dan Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Tata Tertib MPR, Pimpinan MPR menetapkan

arah, kebijakan umum, program, dan anggaran MPR. Kebijakan umum dan program MPR

diterjemahkan dalam bentuk komitmen Pimpinan MPR untuk melaksanakan sosialisasi 4

(empat) pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika;

serta Ketetapan MPR adalah sangat penting karena saat ini masih banyak penyelenggara

negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, banyak masukan dan harapan dari masyarakat yang berpendapat bahwa

sosialisasi yang telah dilakukan, memang sudah sangat effektif namun belum menjangkau

seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan

yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham konstitusi.

Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh, diharapkan seluruh masyarakat dapat secara

sadar memahami nilai-nilai empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Dengan demikian,

3

akan terdapat kesepahaman yang utuh untuk mendorong terwujudnya bangsa Indonesia

yang taat konstitusi.

Metode sosialisasi yang dilakukan MPR pada periode 2009-2014 adalah dengan

tetap meneruskan metode sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, seperti kegiatan

Training Of Trainer, cerdas cermat UUD 1945 untuk tingkat SLTA, dialog melalui media

massa, sosialisasi untuk kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kalangan perguruan

tinggi, serta kelompok masyarakat lainnya. Namun, di samping melaksanakan metode yang

sudah ada, MPR juga mengembangkan metode lain yang dipandang perlu dan relevan

sehingga tepat sasaran.

Atas dasar saran dan pendapat yang berkembang, pembaruan metode sosialisasi

terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika; maka MPR akan mengadakan sosialisasi

melalui lomba karya tulis.

B. NAMA KEGIATAN

Lomba Karya Tulis Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) MPR RI Tahun 2013.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Empat Pilar ini bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap 4

(empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Mendorong berkembangnya pemikiran dan daya kritis masyarakat dan mahasiswa

dalam memahami 4 (empat) pilar tersebut;

3. Memberikan informasi yang aktual dan terkini mengenai bagaimana

mengimplementasikan 4 (empat) pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat.

4. Meningkatkan pemahaman pentingnya peningkatkan penalaran masyarakat dan

mahasiswa terhadap 4 (empat) pilar.

5. Menggairahkan budaya menulis dan meningkatkan kualitas penulisan karya tulis bagi

masyarakat dan mahasiswa terutama dalam hal menggali kreativitas, komunikasi, dan

kepemimpinan.

6. Menumbuhkan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh 4

(empat) pilar.

4

D. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan sosialisasi akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap 1

a. April 2013 (Pengumuman Lomba)

b. 16 Agustus 2013 (Batas akhir masuknya naskah dengan stempel pos)

c. Pengumuman peserta yang masuk final pada bulan September/Oktober 2013

2. Tahap 2

a. September/Oktober 2013 (Presentasi Finalis, Penetapan, dan Pengumuman Juara)

b. 6 (enam) finalis dari masing-masing katagori yang telah memenuhi kualifikasi

juri akan diundang untuk mempresentasikan karya tulisnya di depan dewan juri.

c. Penentuan finalis dilakukan oleh dewan juri dan keputusannya bersifat mutlak

atau tidak dapat diganggu gugat.

d. Biaya transportasi ditanggung oleh MPR.

Penyelenggaraan akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

E. PESERTA

1. Peserta dibagi dalam 2 (dua) katagori, yaitu untuk katagori masyarakat umum dan

katagori mahasiswa program S1 berbagai program studi di perguruan tinggi.

2. Lomba hanya dapat diikuti oleh perseorangan.

3. Peserta yang pernah menjadi juara pada tahun 2012 tidak dapat ikut sebagai peserta

pada tahun 2013.

F. ANGGARAN

1. Penyelenggaraan akan menggunakan anggaran Majelis dan disusun tersendiri.

2. Seluruh penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

G. TEMA

Tema karya tulis yang dilombakan adalah Implementasi Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peserta dapat menentukan sub tema sendiri, tetapi tidak boleh lepas dari tema 4 (empat)

pilar tersebut. Contoh sub tema dalam penulisan, antara lain sebagai berikut:

5

1. Katagori Masyarakat Umum

a. Pancasila sebagai pendorong kemajuan bangsa

b. Urgensi GBHN dalam sistem ketatanegaraan

c. Implementasi otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

d. Pembangunan perekonomian nasional berdasar nilai-nilai kerakyatan dan

demokrasi ekonomi

e. Optimalisasi peran MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia

2. Katagori Mahasiswa

a. Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan

b. Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa

c. Memperkukuh kedaulatan negara melalui pembangunan berwawasan nusantara

d. Kebhinekaan sebagai alat pemersatu bangsa.

H. WAKTU DAN TEMPAT PENGUMUMAN FINALIS DAN PEMENANG

Finalis Lomba Karya Tulis akan diumumkan pada September/Oktober 2013 dalam website

www.mpr.go.id. serta akan diberitahukan melalui surat resmi ke alamat finalis.

Pemenang Lomba Karya Tulis akan diumumkan melalui website www.mpr.go.id pada

September/Oktober 2013.

I. KETENTUAN LOMBA

1. Peserta dapat memilih sub tema sendiri yang terkait dengan 4 (empat) pilar atau salah

satu contoh dari sub tema yang telah ditentukan.

2. Karya tulis haruslah karya asli (bukan terjemahan) dan belum pernah diikutsertakan

dalam lomba sejenis.

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Naskah harus sesuai dengan tema.

5. Karya tulis yang mencantumkan catatan kaki dan daftar kepustakaan lebih disukai.

6. Karya tulis yang sudah dikirimkan menjadi milik Sekretariat Jenderal MPR

J. HADIAH DAN PENGHARGAAN

1. Para juara masing-masing katagori akan mendapatkan hadiah sebagai berikut.

a. Juara I : Uang Tunai Rp 15.000.000,- + sertifikat + plakat.

b. Juara II : Uang Tunai Rp 12.500.000,- + sertifikat + plakat.

c. Juara III : Uang Tunai Rp 10.000.000,- + sertifikat + plakat.

d. Juara Harapan I : Uang Tunai Rp 8.000.000,- + sertifikat + plakat.

e. Juara Harapan II : Uang Tunai Rp 7.000.000,- + sertifikat + plakat.

f. Juara Harapan III : Uang Tunai Rp 6.000.000,- + sertifikat + plakat.

Pajak hadiah Lomba Karya Tulis ditanggung oleh pemenang.

6

2. Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat lomba.

3. Para pemenang namanya diumumkan di media massa dan halaman MPR:

www.mpr.go.id.

K. DEWAN JURI

Dewan Juri lomba sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang berasal dari kalangan akademisi

yang akan ditentukan oleh Pimpinan MPR.

L. KETENTUAN PENGIRIMAN

1. Untuk penilaian, Panitia hanya menerima naskah karya tulis dalam bentuk hardcopy.

2. Naskah karya tulis (hardcopy) dikirimkan melalui pos kepada: Biro Persidangan MPR

RI nomor PO BOX 4363 JKP 10043

3. Naskah harus sudah diterima Panitia Lomba paling lambat 16 Agustus 2013 (cap pos).

Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui :

a. Website: www.mpr.go.id

b. Biro Persidangan MPR Jalan Gatot Subroto No. 6 Jakarta

10270, telepon (021) 57895069 atau sms/telp 0821 1111 7845 faks. (021) 57895070

atau email : biropersidangan@setjen.mpr.go.id

M. PENUTUP

Demikian hal ini disusun sebagai kerangka pelaksanaan Lomba Karya Tulis Empat Pilar

Kehidupan Berbangsa dan Bernegera.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kerangka acuan ini akan ditentukan kemudian oleh

Sekretariat Jenderal MPR.

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

7

Lampiran:

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut :

II. BAGIAN AWAL

a. Halaman Judul

1) Judul diketik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat

dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran

ganda;

2) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas;

3) Perguruan tinggi dan logo asal ditulis dengan jelas.

b. Halaman Pengesahan

Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor mahasiswa serta

pernyataan bahwa karya tersebut adalah asli karya penulis beserta tanda

tangannya.

c. Abstrak/ringkasan

Disusun sebanyak-banyaknya 2 (dua) halaman yang mencerminkan isi

keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang

mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi.

d. Kata Pengantar

e. Daftar Isi

f. Daftar Tabel

g. Daftar Gambar

III. BAGIAN ISI

a. BAB I - Pendahuluan

1) Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat

masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan tentang makna penting

serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah;

2) Uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan;

3) Mengandung pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan;

4) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.

5) Kemutakhiran substansi yang akan dibahas

b. Bab II - Tinjauan Pustaka

1) Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan

dengan masalah yang dikaji;

2) Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji;

3) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

c. Bab III - Metodologi Penulisan

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara

cermat cara/prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data

8

dan/atau informasi, analisis-sintesis, mengambil simpulan, serta merumuskan

saran atau rekomendasi.

d. Bab IV – Pembahasan

1) Analisis permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta telaah

pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau

gagasan yang kreatif;

2) Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan;

3) Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan

adopsi teknologi.

e. Bab V – Penutup

1) Kesimpulan

2) Saran

f. Daftar Pustaka (Ditulis sesuai dengan peraturan kemutakhiran pustaka)

Ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah

menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku

dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat

terbit, dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan

nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman.

Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya.

IV. LAMPIRAN

a. Biodata penulis

b. Lain- lain

B. PERSYARATAN PENULISAN

1. Naskah ditulis minimal 20 (dua puluh) halaman. Naskah yang tidak sesuai dengan

ketentuan jumlah halaman tersebut dapat mengurangi penilaian.

2. Naskah sebanyak 3 (tiga) rangkap (hard copy/print out) beserta persyaratan

administratif lain.

3. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang

disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah

dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll., sbb.

4. Abstrak berisi tidak lebih dari 2 (dua) halaman dan merupakan intisari seluruh tulisan

yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Di bawah abstrak

disertakan 3-5 kata kunci (key words).

5. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama, diberi nomor

halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii,

dan seterusnya).

6. Bagian utama diberi nomor halaman menggunakan angka arab yang dimulai dengan

nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan bawah.

7. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam

naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab.

9

8. Gambar, baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar

sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah

gambar dengan nomor gambar menggunakan angka Arab.

C. PENGETIKAN

1. Tata Letak

a. Karya tulis diketik 1.5 spasi pada kertas berukuran A4, (font 12 pt, tahoma style)

kecuali untuk abstrak diketik satu spasi.

b. Batas pengetikan:

1) Samping kiri 4 cm;

2) Samping kanan 3 cm;

3) Batas atas dan bawah masing-masing 3 cm;

4) Batas pengetikan 2 cm pada bagian bawah;

5) Jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya

6) Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat di

bawahnya 2 spasi;

7) Judul Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 4 cm

dari tepi atas dan tanpa digarisbawahi;

8) Judul Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari,

dan;

9) Judul anak Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima)

pukulan yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf

besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan;

10) Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada

butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya.

2. Pengetikan Kalimat

Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan

kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan

semuanya tanpa diberi tanda petik.

-----