LKjIP TAHUN 2018 - e-sakip.kaltaraprov.go.idi i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat...
Transcript of LKjIP TAHUN 2018 - e-sakip.kaltaraprov.go.idi i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat...
ii
L IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan
dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Pada tahun 2018
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan melaksanakan
Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima)
indikator kinerja sasaran, yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) biro yang ada di
Sekretariat Daerah. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut, merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima)
tahun kedepan.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2018 telah mencapai (89,28%), pelaksanaan sasaran strategis
Sekretariat Daerah didukung 16 program dengan jumlah anggaran Rp.
77.571.787.584,50 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis
sebesar Rp. 69.252.669.412,00 prosentasi realisasi keuangan masuk dalam kategori
Sangat baik, Efesiensi capaian kinerja sasaran strategis atas pengunaan sumberdaya
sebesar 100%.
i
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat
limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan.
LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media
hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu
LKjIP merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada
pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan pengunaan
anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana
dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur
pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara termasuk peran
Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai
elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan
sumbangsihnya untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini disusun,
semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Tanjung Selor, 25 Maret 2019
Sekretaris Daerah
Dr. H. SURIANSYAH, M.AP
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. iii
BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Latar Belakang………………………………………….... 1
B. Landasan Hukum……………………………………….... 1
C. Maksud dan Tujuan……………………………………… 2
D. Aspek Strategi Organisasi………………………………… 3
E. Permasalahan Utama Organisasi………………………… 17
F. Sistematika Penulisan…………………………………….. 21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA………………………………………. 23
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.……………………………….. 23
B. Program dan Anggaran….……………………………….. 24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………. 27
A. Capaian Kinerja Organisasi……………………………… 27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018…… 31
BAB IV : PENUTUP………………………………………………………… 42
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan.
LKjIP Tahun 2018 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
B. Landasan Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
2
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran
2018;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 112;
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LKjIP adalah:
1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang
berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
D. Aspek Strategis Organisasi
1. Visi dan Misi
Seiring dengan Pelantikan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih periode 2016-2021 maka telah ditetapkan visi dan misi, sebagai berikut:
Visi Gubernur:
“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020
YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan
dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan
berwibawa
Titik berat pada Sekretariat Dearah adalah menjalankan Misi Mewujudkan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa dan bagian
dari misi tersebut adalah:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkompeten
2. Menjadi pelayan masyarakat dalam pelayanan public.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perijinan, dan
kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.
Berdasarkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara periode 2016 -2021
tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
4
lembaga teknis daerah. Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya
pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis
Daerah;
3. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administrasi Dan Aparatur Pemerintahandaerah;
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas
Dan Fungsinya
2. Letak Geografi
Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi ke-34 dan merupakan Provinsi
termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara
terletak di paling Utara Pulau Kalimantan atau yang sering disebut Pulau Borneo
(Borneo Island), yang merupakan bagian dari wilayah Benua Asia.
Secara garis besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari: Suku
Bulungan, Suku Tidung, Suku Dayak, Suku Banjar, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku
Sunda, NTT, NTB dan Etnis Tionghoa.
Berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi, Provinsi Kalimantan Utara
terletak pada antara 3° 12’ 02” - 3° 46’ 41” Lintang Utara (LU) dan 116° 42’ 50” -
117° 49’ 50” Bujur Timur.
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kalimantan Utara
5
3. Pembagian Wilayah Administratif
Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah administrative ±75.46,70
km2 dan jumlah penduduk sebanyak 691.803 Jiwa dengan luas wilayah laut
mencapai 11.579 km2. Provinsi ini terdiri dari 4 Kabupatendan 1 Kota, yaitu:
1. KabupatenBulungan;
2. Kota Tarakan;
3. KabupatenMalinau
4. KabupatenNunukan; dan
5. KabupatenTanaTidung.
Tabel 1.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Provinsi Kalimantan Utara
NO KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK
1. TARAKAN 657,33 Km2 228.720 Jiwa
2. BULUNGAN 13.181,92 Km2 136.619 Jiwa
3. NUNUKAN 14.247,50 Km2 178.975Jiwa
4. MALINAU 42.620,70 Km2 79.903Jiwa
5. TANA TIDUNG 4.828,58 Km2 24.190Jiwa
Sumber Data : DKB II 2018 Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI
4. Sejarah dan Profil Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara melalui proses panjang yang
diwacanakan sejak tahun 2000. Provinsi Kalimantan Utara secara resmi
terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November
2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
6
RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah
disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan
menjadi undang-undang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012 maka resmi
terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada
tanggal 22 April 2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.
Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan
pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di
kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan
provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol
dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan
adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan
Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.
Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang
terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan,
Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan
bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota
Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan.
Meskipun terhitung daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara
memiliki beberapa pemimpin terdahulu sebelum secara resmi ditentukan melalui
Pemilihan Umum pada tahun 2015, yaitu :
1) Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M
Berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan PJ Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie,
M.M resmi menjabat sebagai PJ Gubernur Kalimantan Utara. Beliau
menjabat sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 22 April 2015.
2) Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si
7
Berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara,
Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si resmi menjabat sebagai Gubernur
Kalimantan Utara. Beliau menjabat sejak tanggal 22 April 2015 sampai
dengan 12 Februari 2016.
5. Organisasi Perangkat Daerah
a. Perkembangan Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkembang
secara progesif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang
berlaku. Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan saat ini,
perkembangan kelembagaan Dinas/Daerah/Biro secara umum terbagi
menjadi 3 periode yaitu periode 2013-2014, periode 2014-2017 dan periode
2017 s/d sekarang.
a. Periode 2013-2014
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri dari 14 perangkat
daerah dan 7 Biro Sekretariat Daerah.
b. Periode 2014-2017
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri dari 21 perangkat
daerah dan 8 Biro Sekretariat Daerah serta 7 UPTD.
c. Periode 2017 s/d sekarang
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri atas 31 perangkat
daerah, 9 Biro Sekretariat Daerah dan 13 UPTD.
Pada awal Januari tahun 2018 ini, berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 061/01/SJ tanggal 02 Januari 2018 perihal Rekomendasi
Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan atas
pembentukan 3 Cabang Dinas dan 7 UPTD baru. Selain itu, disampaikan
juga penyetujuan usulan 13 UPTD sebelumnya serta tidak ada penurunan
tipe klasifikasi ataupun pembekuan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.
8
Gambar 1.2 Perkembangan Kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara
b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016
Pasal 3, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas yaitu
membantu Gubernur Kalimantan Utara dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 pasal 4,
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi
Daerah; serta
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
0
5
10
15
20
25
30
35
Periode 2013-
2014
Periode 2014-
2017
Periode 2017 s/d
sekarang
SKPD
Biro
UPTD
9
b.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah. Asisten Daerah
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah, membawahi:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I),
membawahi:
i. Biro Pemerintahan Umum
1) Bagian Otonomi Daerah;
a) Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif;
b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c) Sub Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan.
2) Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan;
a) Sub Bagian Penataan dan Pengembangan Wilayah;
b) Sub Bagian Batas Daerah dan Toponimi;
c) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
3) Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum.
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
ii. Biro Hukum
1. Bagian Produk Hukum Daerah;
a) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah;
b) Sub Bagian Peraturan Kepala Daerah.
2. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10
b) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
3. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Informasi Hukum.
a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;
b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
iii. Biro Kesejahteraan Rakyat
1) Bagian Keagamaan :
a) Sub Bagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan
Sarana Keagamaan;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2) Bagian Kesejahteraan:
a) Sub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba;
b) Sub Bagian Sosial, Pemukiman, tenaga kerja dan
transmigrasi;
3) Bagian Kemasyarakatan:
a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Kelembagaan Kemasyarakatan;
b) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan
anak dan KB.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi:
i. Biro Perekonomian
1. Bagian Sarana Perekonomian:
a) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;
b) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Industri dan Jasa :
a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
b) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
11
3. Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam :
a) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
ii. Biro Pembangunan
1. Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama:
a) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
b) Sub Bagian Kerjasama;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Pengendalian dan Pelaporan
a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
b) Sub Bagian Pelaporan;
c) Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.
3. Bagian Pengadaan
a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
b) Sub Bagian Fasilitasi Pengadaan,
iii. Biro Pengelolaan Perbatasan Negara
1. Bagian Pengelolaan Batas Negara:
a) Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan:
a) Sub Bagian Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
b) Sub Bagian Potensi Sosial dan Budaya.
3. Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan:
a) Sub Bagian Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya;
b) Sub Bagian Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.
3. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi :
i. Biro Organisasi;
1. Bagian Kelembagaan:
a) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan;
b) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
12
2. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha:
a) Sub Bagian Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
3. Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas:
a) Sub Bagian Sistem, Prosedur dan Standarisasi;
b) Sub Bagian Inovasi Pelayanan Publik;
c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ii. Biro Umum dan Perlengkapan;
1. Bagian Umum dan Rumah Tangga:
a) Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan Dinas;
b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
c) Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Perlengkapan:
a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
b) Sub Bagian Inventarisasi, Pemanfaatan, dan
Pemeliharaan;
3. Bagian Keuangan:
a) Sub Bagian Anggaran;
b) Sub Bagian Akuntansi;
c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
iii. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
1. Bagian Kehumasan:
a) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal;
b) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Protokol:
a) Sub Bagian Tata Acara;
b) Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Pimpinan;
c) Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Tamu;
13
Gambar 1.3
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
b.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
b.2.1. Sumber daya aparatur
Sumber daya aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang
pegawai untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan
kepadanya. Sumber daya aparatur merupakan faktor penting untuk
meningkatkan kinerja suatu pemerintahan. Untuk itu sumber daya
aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan latihan
yang diterapkan oleh pemerintah, untuk mengembangkan sumber
daya aparatur.
Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap,
keduanya dapat dilihat dari jenis kelamin, golongan kepangkatan,
dan tingkat pendidikan.
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara yang berjenis kelamin laki-laki ada 181(seratus
14
delapan puluh satu) orang, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang
berjenis kelamin perempuan ada 79 (Tujuh puluh Sembilan) orang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.
No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. Sekretaris Daerah 1 - 1
2. Asisten Pemerintahan
Kesejahteraan Rakyat
1 - 1
3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
1 - 1
4. Asisten Administrasi Umum 1 - 1
5. Staf Ahli 3 - 3
6. Kepala Biro 9 - 9
7. Kepala Bagian 19 6 25
8. Kepala Sub Bagian 42 20 62
9. Pelaksana 104 53 157
Jumlah 181 79 260
% 69.62 30.38 100
Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2018
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara berjenis kelamin laki-laki ada 69.62 % sedangkan jumlah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara berjenis kelamin perempuan ada 30.38%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.4. di bawah
ini
Sumber : Simpeg Provinsi Kalimantan Utara
Laki-Laki,
69.62
Perempuan,
30.38
0
20
40
60
80
Laki-Laki Perempuan
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
15
Gambar 1.5
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
b.2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang
dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk
kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan,
jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai
tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri
16
Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu
dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
Gambar 1.6
Jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara berdasarkan golongan
Sumber Data Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Prov Kaltara tahun 2018
Berdasarkan golongan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinis Kalimantan Utara di dominasi oleh golongan III sebanyak 154 ASN atau
sebesar 63,11 %, golongan II sebanyak 49 atau sebesar 20,08 %, golongan IV
sebanyak 40 ASN atau sebesar 16,39 % dan golongan I sebanyak 1 ASN atau
sebesar 0,41 %.
E. Pemasalahan Utama Organisasi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, masih terdapat 2 (dua) permasalahan utama Sekretariat Daerah
1 49
154
40
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV
17
yang kemudian dijadikan focus kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih dapat terwujud.
Berikut ini pemetaan permasalahan utama Sekretariat Daerah dalam
merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
periode 2016-2021.
Gambar 1.7
Mata Rantai Permasalahan Utama Sekretariat Daerah
Terkait dengan hal tersebut, berikut penjabaran permasalahan utama
pembangunan Sekretariat Daerah sebagai kajian dalam merumuskan berbagai
program program dan kegiatan.
E.1 Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik
Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh
masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya
kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya
fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan yang
muncul terkait “masih rendahnya kualitas pelayanan publik” telah ditelaah dan
disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:
Masih Rendahnya kualitas layanan Publik
kepada Masyarakat
Belum Optimalnya penyelenggaraan
pemerintah daerah
18
Tabel 1.3
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Kulitas Pelayanan Publik”
No Masalah Akar Masalah
1. Belum adanya komitmen aparatur
dalam melakukan pelayanan public
Perangkat dan struktur organisasi daerah
masih menggunakan pola minimal
sehingga belum optimal dalam pelayanan
publik
Meningkatnya tuntutan publik terhadap
pemerintah daerah untuk mendapatkan
pelayanan yang prima
Belum optimalnya SOP pelayanan publik
Minimnya fasilitas pelayanan publik yang
berkualitas
Masih rendahnya kedisiplinan aparatur
pemerintah
E.2 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang
menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya
aparatur pemerintah Sekretariat Daerah menjadi suatu permasalahan dalam
peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah
menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari
pencapaian Good Government melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk
mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah tahun ini mendapatkan
penambahan jumlah PNS, namun perlu meningkatkan kualifikasi PNS dengan
memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara
yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar
19
kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu
diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.
Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “belum optimalnya
penyelenggaraan pemerintah daerah” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat
beberapa akar permasalahan sebagai berikut:
Tabel 1.4
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
No Masalah Akar Masalah
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan belum berbasis
kepada kinerja
Masih rendahnya pemahaman
PD dalam menyusun dokumen
perencanaan dan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Rendahnya kesadaran PD
dalam menyusun SAKIP
Belum optimalnya pembinaan
Provinsi ke Kabupaten/Kota
Langkah –langkah dari isu Strategis, Permasalahan antara lain :
1. Kualitas pelayanan publik belum optimal;
Peningkatan kualitas prilaku dan keprofesionalan SDM melalui revolusi
mental dan perubahan
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara belum optimal;
3. Sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang
belum terintegrasi;
4. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
5. Belum efektifnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. Pembangunan Sistem e-Government yang belum terintegrasi;
E.3 Permasalahan
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik/ Belum adanya komitmen
aparatur dalam melakukan pelayanan publik
20
Langkah-langkahnya adalah:
Menyusun SOP pelayanan publik
Menyusun rencana aksi peningkatan kinerja pelayanan
Meningkatakan kualitas fasilitas pelayanan publik
Perubahan pola piker/mindset dilayani menjadi pelayan masyarakat
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Penyelenggaraan
pemerintahan belum berbasis kepada kinerja
Langkah-langkahnya adalah:
Meningkatkan kualitas dan pemahaman apartur pemerintah tentang
pemerintahan dan penganggaran yang berbasis kinerja
Memaksimalkan penetapan indikator kinerja kegiatan berbasis kinerja
Melakukan pendampingan, pembinaan dan coaching clincic pada
Perangkat Daerah serta Kabupaten/Kota.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalah utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi perdasarkan
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
B. Realisasi Anggaran
Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk
mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2018.
21
BAB IV PENUTUP
Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan keinerja.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran berisikan data pendukung LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara 2108.
22
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP).
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah
disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam
melaksanakan APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 sebagai
berikut:
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2018
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
layanan public
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
C
2 Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP Provinsi Kaltara CC
Jumlah SAKIP Kab/Kota
berpredikat CC
3
Predikat Nilai LPPD Prov Kaltara Tinggi
Jumlah Kab / Kota yang
mendapat Predikat LPPD tinggi
5
23
B. PROGRAM DAN ANGGARAN
Pada penetapan Kinerja tahun 2018 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 2
(dua) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 5 indikator, dimana ke 5
indikator merupakan Indikator Kineraja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, 5 Indikator merupakan IKU
Provinsi yang tertuang dalam RPJMD. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan
mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
No. Program
Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp 9.146.609.070,00 APBD
2 Penataan Daerah dan Pertanahan Rp 2.030.747.000,00 APBD
3. Administrasi Pemerintahan Umum Rp 849.800.000,00 APBD
4. Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.983.368.000,00 APBD
5. Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Rp 1.117.656.234,00 APBD
6. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Rp 606.230.000,00 APBD
7. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Rp 2.616.610.000,00 APBD
8. Peningkatan Kerjasama Pembangunan Rp 395.910.000,00 APBD
9. Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Rp 1.516.264.937,50 APBD
10. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Rp 362.720.000,00 APBD
11. Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi
Rp 2.836.761.000,00 APBD
12. Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Rp 786.760.000,00 APBD
13. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Rp 2.606.575.600,00 APBD
14. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp 2.191.240.000,00 APBD
15. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 46.485.000.000,00 APBD
24
16. Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial
Rp 6.102.561.442,50 APBD
Jumlah Rp 161.210.891.949,00
Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2018 dilakukan perubahan anggaran
di beberapa program sebagai berikut:
Tabel 2.3
Jumlah anggaran setelah perubahan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
No Program Anggaran Keterangan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4
1.
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Rp. 9.146.609.070,00 Rp. 7.602.335.370,00 diubah
2 Penataan Daerah dan
Pertanahan Rp. 2.030.747.000,00 Rp. 1.818.682.000,00 diubah
3. Administrasi
Pemerintahan Umum Rp. 849.800.000,00 Rp. 669.400.000,00 diubah
4. Penataan Peraturan
Perundang-undangan Rp. 2.983.368.000,00
Rp.
2.814.608.000,00 diubah
5. Peningkatan Kelompok
Masyarakat Sadar
Hukum Rp. 1.117.656.234,00 Rp. 995.974.234,00 diubah
6. Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Rp. 606.230.000,00 Rp. 606.230.000,00 Tetap
7.
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Rp. 2.616.610.000,00 Rp. 2.616.610.000,00 Tetap
8. Peningkatan Kerjasama
Pembangunan Rp. 395.910.000,00
Rp.
395.910.000,00 Tetap
9. Pengelolaan Batas
Negara dan Kawasan
Perbatasan Rp. 1.516.264.937,50
Rp.
1.466.264.938,00 diubah
10.
Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi
Kawasan Perbatasan
Rp. 362.720.000,00 Rp.
362.720.000,00 tetap
25
11.
Peningkatan Koordinasi,
Fasilitasi, Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan di Bidang
Ekonomi
Rp. 2.836.761.000,00 Rp. 2.692.236.000,00 diubah
12.
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Rp. 786.760.000,00 Rp. 745.760.000,00 diubah
13. Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Rp. 2.606.575.600,00 Rp. 2. 502.175.600,00 diubah
14. Penyelenggaraan
Kehumasan dan
Keprotokolan Rp. 2.191.240.000,00
Rp.
2.051.240.000,00 diubah
15.
Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
layanan media
Rp. 46.485.000.000,00 Rp.43.786.750.000,00 diubah
16.
Peningkatan Koordinasi,
Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial
Rp. 6.102.561.442,50 Rp.
6.444.891.442,50 diubah
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Utara untuk tahun 2018.
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berusaha konsisten dalam hal
pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang
dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis,
sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Pengukuran Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis
berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 pada anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian
sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi
indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi
pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir
periode RPJMD.
Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan
capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis
indikator, yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus
penghitungan sebagai berikut:
Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi
capaian kinerja, dengan rumus:
Persentase Capaian Kinerja =
Realisasi X 100 %
(Indikator Positif) Rencana
27
Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah
capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative,
maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator
kinerja yang dinilai, dengan rumus:
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:
Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian
2. Capaian Kinerja Sasaran
Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2018
dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 dan target kinerja hingga
akhir periode Rentra Sekretariat Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
Persentase Capaian Kinerja =
Rencana-(Realisasi-Rencana) X 100 %
(Indikator Negatif) Rencana
Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat
Realisasi Kinerja
28
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Capaian 2017
2018 Target
Akhir Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap
2021 (%)
Keterangan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
C C - - A - Tahap Proses Penilaian Lembaga Administrasi Negara
2 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP
Provinsi
Kaltara
B B B 100 BB 100%
Jumlah SAKIP
Kab/Kota
berpredikat
CC
4 3 3 100 4 100%
Predikat Nilai
LPPD Prov
Kaltara
- Tinggi - - Tinggi - Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Kab /
Kota yang
mendapat
Predikat LPPD
tinggi
- 5 - - 5 - Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri
29
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
Berdasarkan tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 telah mencapai 100% (Sangat
Tinggi), tetapi dari Capaian Kinerja Sasaran Strategis tersebut terdapat 3 (tiga)
Indikator Kinerja yang masih dalam proses penilaian dari Kementerian Dalam
Negeri dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Adapun
Indikator Kinerja tersebut yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Predikat
Nilai LPPD Prov Kaltara dan Jumlah Kab / Kota yang mendapat Predikat LPPD
tinggi, sedangkan Indikator Kinerja yang mendapat nilai dengan capaian 100%
(Sangat Tinggi) yaitu Nilai SAKIP Provinsi Kaltara dan Jumlah SAKIP Kab/Kota
berpredikat CC.
3. Realisasi Keuangan Tahun 2018
Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasran strategis
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Predikat Penilaian
Realisasi Kinerja
Capaian Target Indikator
2018 2021
(RPJMD)
1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 (100 %) 2 (100%)
2 76% ≤ 90% Tinggi 0 (0,00%) 0 (0,00%)
3 66 % ≤ 75% Sedang 0 (0,00%) 0 (0,00%)
4 51% ≤ 65% Rendah 0 (0,00%) 0 (0,00%)
5 ≤ 50 Sangat Rendah 0 (0,00%) 0 (0,00%)
30
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per Program
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
No Program Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 1 Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Rp. 7.602.335.370,00 Rp. 6.819.139.525,00 89,70
2 Penataan Daerah dan
Pertanahan Rp. 1.818.682.000,00 Rp. 1.642.719.154,00 90,32
3 Administrasi Pemerintahan
Umum Rp. 669.400.000,00 Rp. 627.330.226,00 93,72
4 Penataan Peraturan Perundang-
undangan Rp. 2.814.608.000,00 Rp. 2.478.909.796,00 88,07
5 Peningkatan Kelompok
Masyarakat Sadar Hukum Rp. 995.974.234,00 Rp. 510.158.366,00 51,22
6 Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Rp. 606.230.000,00 Rp. 514.711.282,00 84,90
7 Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah Rp. 2.616.610.000,00 Rp. 1.803.605.637,00 68,93
8 Peningkatan Kerjasama
Pembangunan Rp. 395.910.000,00 Rp. 316.846.272,00 80,03
9 Pengelolaan Batas Negara dan
Kawasan Perbatasan Rp. 1.466.264.938,00 Rp. 1.336.857.304,00 91,17
10 Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Kawasan
Rp. 362.720.000,00 Rp. 356.736.190,00 98,35
11 Peningkatan Koordinasi,
Fasilitasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan di
Bidang Ekonomi
Rp. 2.692.236.000,00 Rp. 1.713.481.104,00 63,65
12 Pengembangan Sistem
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Rp. 745.760.000,00 Rp. 700.595.500,00 93,94
13 Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Rp. 2.502.175.600,00 Rp. 2.349.530.059,00 93,90
14 Penyelenggaraan Kehumasan
dan Keprotokolan Rp. 2.051.240.000,00 Rp. 1.863.467.640,00 90,85
15 Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Rp.43.786.750.000,00 Rp. 40.668.485.271,00 92,88
31
S
u
m
b
Sumber: Simda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 16
program dengan jumlah anggararan Rp. 77.571.787.584,50 realisasi anggaran
dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 69.252.669.412,00
(89,28%), persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori baik, tetapi masih
terdapat 1 (satu) program dengan realisasi anggaran Rp. 510.158.366,00, yaitu
Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan realisasi
anggaran 51,22% (Katagori sangat rendah).
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja
selama tahun 2018 terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima ) indikator
kinerja yang dilaksanakan oleh ke Sembilan biro yang ada di Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Tahun 2018 yang mengacu pada Renstra Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. LKjIP ini merupakan laporan
akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun III dari Renstra
Sekretariat Daerah 2016-2021.
Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018
tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui
berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran
strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
16 Peningkatan Koordinasi,
Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial Rp. 6.444.891.442,50 Rp. 5.550.096.086,00 86,12
Jumlah Rp. 77.571.787.584,50 Rp. 69.252.669.412,00 89,28
32
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan public
Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat Terhadap Publik dan juga capaian terhadap target
akhir Renstra pada tahun 2021 masih dalam tahap penilaian dari Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Penunjang keberhasilan :
Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan e-office, yang
pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya
Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh.
Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya pada SKPD yang telah siap
(gradual/bertahap).
Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Rp. 2.502.175.600,00 dengan
realisasi anggaran Rp. 2.349.530.059,00 (93,90%) dan Peningkatan
Koordinasi, Monitoring dan Bidang Kesejahteraan Sosial Rp.
6.444.891.442,50 dengan realisasi anggaran Rp. 5.550.096.086,00 (86,12).
Survei IKM Tahun 2018 dilaksanakan pada 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik
yaitu Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara, UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara dan UPTD RSU Tarakan yang melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat tahun 2018. Indeks Kepuasan Masyarakat secara komulatif
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021 (%)
Keterangan Target Realisasi %
1. Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat
C C - 100.00 A 100.00
Tahap
Proses
Penilaian
Lembaga
Administrasi
Negara
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran C C 100% 100.00 100% 100.00
33
tahun 2018 masih menunggu pengumuman hasil dari Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP 2018)
Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
yang Indikator Kinerja Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara dengan
target B pada tahun 2018 sesuai target yang diharapkan dengan
memperoleh nilai hasil evaluasi 66,99 atau peringkat B. Penilaian
tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang sangat baik.
Pencapaian Nilai SAKIP Provinsi yang sesuai target dari yang
diharapkan tidak lepas dari upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021 (%)
Keterangan Target Realisasi %
1. Meningkatnya
Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP
Provinsi Kaltara B B B 100 BB 100%
Jumlah SAKIP
Kab/Kota
berpredikat CC
2 3 3 100 4 100%
Predikat Nilai
LPPD Provinsi
Kaltara Tinggi Tinggi - - - -
Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri
Jumlah
Kab/Kota yang
mendapat
Predikat Tinggi
5 5 - - - -
Tahap Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran C C 100% 100.00 100% 100.00
34
Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara ialah:
1) Mengintegrasikan substansi perencanaan dari sasaran Kab/Kota
hingga ke Sasaran Pembangunan Nasional.
2) Menetapkan indikator kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan sejak dini
melalui pendampingan perumusan tujuan dan sasaran indikator
kinerja yang baik untuk dokumen RPJMD maupun Renstra setiap
PD.
3) Peningkatan kapabilitas APIP Kapabilitas APIP adalah kemampuan
untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan kompetensi SDM
APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP
secara efektif.
4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan bimtek
kepada semua perangkat daerah dengan narasumber dari
Kementerian PAN dan RB.
5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan coaching clinic
secara kontinyu kepada semua perangkat daerah di Provinsi
Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Tim SAKIP
yang merupakan tim terbaik ke 2 se Kalimantan yang ditetapkan
oleh Kementerian PAN dan RB.
Terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
pada pencapaian Nilai SAKIP dari peringkat B, masih ada beberapa hal
yang harus di perhatikan untuk dapat diperbaiki agar mendapatkan
penilaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu :
1) Penetapan program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada
pencapaian sasaran sehingga masih terdapat program dan kegiatan
yang kurang relevan menyebabkan tidak efisien dan efektif.
35
2) Kualitas pengukuran masih belum berorientasi sepenuhnya kepada
capaian kinerja program namun pada pelaksanaannya kegiatan dan
penyerapan anggaran.
3) Laporan kinerja telah disusun sampai ke level OPD, namun masih
banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran, belum sepenuhnya menggambarkan analisis capaian
kinerja. Laporan kinerja juga belum mampu menampilkan efiesiensi
penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.
Solusi.
Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara untuk pencapaian Nilai SAKIP lebih baik lagi
di tahun yang akan datang menjadi BB ialah :
1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja,
dimulai dari level OPD sampai indikator kinerja ke level Eselon III,
IV sampai ke individu pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program kegiatan dan komponen
anggaran dengan mengacu kepada penyempurnaan IKU.
3. Menyelaraskan perencanaan strategis pada level provinsi (RPJMD)
terutama tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya
sehingga berorientasikan outcome dan dapat menggambarkan
kinerja utama yang akan dicapai oleh pemerintah provinsi
Kalimantan Utara
4. RPJMD agar dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan kinerja
tahunan dan penetapan perjanjian kinerja (PK).
5. Mengoptimalkan Aplikasi E-SAKIP PROV KALTARA
6. Komitmen pimpinan
7. Membentuk Tim SAKIP di setiap SKPD
8. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome
secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran
organisasi.
36
9. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi
yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas
program dan efisiensi anggaran. Adapun program penunjang
sebagai berikut:
Program Penunjang
Dalam rangka menjalankan strategi Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara menuangkan dalam program, yaitu :
1. Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial.
2. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan di Bidang Ekonomi.
3. Program Peningkatan Layanan Penagadaan Barang/Jasa.
4. Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan.
5. Program Pengembangan Kelembagaan ekonomi Kawasan
Perbatasan.
6. Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Adapun untuk menjalankan strategi Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
menuangkan dalam program, yaitu :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah.
2. Program Penataan Daerah dan Pertanahan.
3. Program Administrasi Pemerintahan Umum.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
5. Program Perencanaan,Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah Peningkatan Kerjasama Pembangunan.
6. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
37
7. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
8. Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.
9. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan.
Dari hasil evaluasi SAKIP di tahun 2018 penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara menunjukkan hasil yang sangat baik dan komitmen
Pemerintah Kepala Daerah yang sudah berimplementasi terhadap
Penguatan SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ini dapat
dilihat dari Perbandingan antara nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara
di tahun 2016 dengan nilai predikat CC (50,87), tahun 2017 untuk
target nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 nilai B dengan
nilai (60,05) dan di tahun 2018 Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara
mendapatkan nilai Predikat B (66,99) dengan indikator sasaran jumlah
SAKIP kabupaten/kota berpredikat B sebanyak 2. Target tersebut
tercapai sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, adapun
Kabupaten/kota tersebut yaitu dicapai oleh Kabupaten Tana Tidung dan
Kota Tarakan sedangkan Nilai SAKIP kabupaten/kota dengan predikat
CC sebanyak 3 kab/kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Nunukan dan Kabupaten Malinau sehingga target tersebut sangat
tercapai.
Adapun upaya-upaya yang akan didilakukan untuk
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Nilai SAKIP Provinsi
Tahun 2016 2017 2018
Nilai Hasil Evaluasi 50,87 60,05 66,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC B B
38
1. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala pada semua level
sehingga dapat menjamin pencapaian target kinerja dengan
membangun sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi
sehingga dapat mempercepat implementasi manajemen kinerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi se-Kalimantan Utara, dan
memanfaatkan pencapaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian
reward and punishment;
2. Menyusun Laporan Kinerja pada level SKPD dengan menjelaskan
pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan Bappeda atau unit yang berwenang untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga
diketahui keberhasilan pencapaian hasil program/kegiatan dan
memberikan feedback perbaikan perencanaan kinerja dan
perbaikan pelaksanaan manajemen kinerja;
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
dan program yang telah dilakukan sebagai perbaikan penerapan,
perbaikan kinerja dan perbaikan pelaksanaan perencanaan program
di masa yang akan datang.
5. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD kedalam
berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra SKPD
seharusnya seluruh SKPD dan Pejabat maupun staf seharusnya
membuat PK eselon III, IV dan staf .
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Sedangkan Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pemerintah
daerah dan indikator Predikat Nilai LPPD target tinggi, Indikator
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus
berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan
pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan
39
potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara
demokratis, transparan dan akuntabel.
Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan kepada
Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku
penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan
melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan
yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum
penyelenggaraan negara.
Pada Tahun 2018 ini, perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara mempunyai indikator kinerja terwujudnya Good
Governance dengan Nilai LPPD Tinggi dengan target nilai 3,00 (Tinggi).
Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam
Sasaran Strategis Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dimana indikator kinerjanya adalah
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance dan penyusunan LPPD Provinsi, dengan
target tinggi dengan realisasi capaian tinggi membuktikan bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimanta Utara mampu melaksanakan Prinsip-
prinsip Good Governance yaitu, Akuntabilitas, Pengawasan, Daya
Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektifitas, Tranparansi,
Kesetaraaan, Wawasan Kedepan, Partisipasi dan Penegakkan Hukum
yang semuanya telah dilaksanakan disegala aspek pemerintahan. Untuk
penilaian LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilakukan karena
40
masih dalam status DOB. Dalam mencapai predikat nilai LPPD Tinggi,
Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
telah menyusun LPPD dari beberapa tahun sebelumnya, sehubungan
dikarenakan status Provinsi Kalimantan Utara yang masih berstatus
Daerah Otonomi Baru, LPPD hanya dapat dievaluasi oleh Tim Penilai
Nasional.
Yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian
sasaran ini adalah :
1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk membentuk
Penyelenggaraan Pemerintahan yang good governance.
2) Dengan semangat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang
dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang sedang membangun
infrastruktur dan SDM.
Hambatan /masalah :
Mengingat Provinsi Kalimantan Utara masih sangat muda,
sehingga keterbatasan data untuk menyusun Laporan masih kurang,
sehingga menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi target penyusunan
LPPD Provinsi.
Dalam mencapai sasaran strategis terlaksananya Urusan
pemerintahan baik bersifat wajib maupun pilihan dengan indikator kinerja
Terwujudnya Harmonisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara telah dilaksanakan dengan baik,
terbukti dari pencapaian target yang terealisasi tinggi Faktor keberhasilan
dari pencapaian sasaran ini adalah, bahwasanya dengan terbentuknya
Provinsi Kalimatan Utara sebagai Provinsi termuda, membangkitkan
Komitmen yang kuat antara Kabupaten/Kota yang berada dibawah
wewenang Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk selalu
mensinergikan semua penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan untuk
menuju Kaltara terdepan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan provinsi
Kalimantan Utara. Dan untuk indikator kinerja terlaksananya rapat
41
koordinasi penyelenggara pemerintah telah dilaksanakan dengan baik
dengan realisasi tinggi. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa,
kesungguhan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus
menciptakan keharmonisan dalam mencapai penyelenggaraan negara
yang berprinsip pada good governance.
42
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan
good governance pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikankan sumbangsihnya untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 telah mencapai (89,28%) dengan presentase realisasi keuangan masuk dalam kategori Baik, tetapi masih terdapat 1 (satu) Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan realisasi anggaran 51,22% (Katagori sangat rendah).
Harapan kami untuk tahun selanjutnya LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.
Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Tanjung Selor, 25 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH
Provinsi Kalimantan Utara
Dr. H. SURIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19650201 199103 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama : Drs. H. Badrun, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. H. Irianto Lambrie
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Tanjung Selor, 29 Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama
Gubernur Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Drs. H. BADRUN, M.Si
NIP. 19600617 198501 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap layanan
publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) C
2 Meningkatnya Kinerja Pemerintah
Daerah
Nilai SAKIP Provinsi Kaltara CC
Jumlah SAKIP Kab/Kota berpredikat CC 3
Predikat Nilai LPPD Prov Kaltara Tinggi
Jumlah Kab / Kota yang mendapat
Predikat LPPD tinggi 5
3 Meningkatnya Iklim investasi yang
berdaya saing
Jumlah Investasi yang masuk di
Kalimantan utara
30 PMDN
dan 15
PMA
4 Meningkatnya Kecamatan
Perbatasan yang dikelola
Jumlah Kecamatan Perbatasan yang
dikelola
18
Kecamatan
Tanjung Selor, 29 Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama
Gubernur Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Drs. H. BADRUN, M.Si
NIP. 19600617 198501 1 001