LkJIP PT PALEMBANG 2018 2018/lkjip 2018.pdf · Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik...

1 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018

LkJIP PT PALEMBANG

2018

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 TELP (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666 PALEMBANG

Email: [email protected] Website: www.pt-palembang.go.id

mailto:[email protected]

http://www.pt-palembang.go.id/


Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good

governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas

penggunaan anggaran tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah membandingkan

antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Capaian

Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai

dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan

seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non

teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih

ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan

perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, Februari 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005

KATA PENGANTAR


Ringkasan Eksekutif

Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 mengacu

kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi

Palembang telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Kedua

Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) indikator dan target

kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2018, kedua Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik

(≥100%). Dari ketujuh indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

hanya “Indikator Kinerja Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi” yang memiliki capaian ≤100%.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebesar

102,875%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yg Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

86%

86%

86%

92,09%

89,54%

100%

107,08%

104,12%

116,28%

c. Persentase penurunan sisa perkara:

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

55%

55%

55%

51,43%

27,27%

100%

93,51%

49,58%

181,82%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum:

• Kasasi

• PK

50%

55%

61,65%

66,01%

123%

110%

e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang

puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 96% 91% 94,79%

Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 105,75%


Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju tepat waktu 100% 100% 100%

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2 100%


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 5

DAFTAR TABEL 7

DAFTAR GRAFIK 8

DAFTAR BAGAN 9

DAFTAR GAMBAR 10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 12

B. Tugas Pokok dan Fungsi 15

C. Struktur Organisasi 16

D. Isu Strategis 23

E. Sistematika Penyajian 27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 28

1. Visi 28

2. Misi 29

3. Tujuan 29

4. Sasaran Strategis 30

5. Program Utama dan Kegiatan 32

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 37

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi 39

B. Realisasi Anggaran 56


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Rekomendasi 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 67

2. Rencana Kinerja Tahun 2018 69

3. Rencana Kinerja Tahun 2019 70

4. Penghargaan yang Diterima di Tahun 2018 71

5. Struktur Organisasi 74

6. Reviu Indikator Kinerja Utama 75

7. Matriks RENSTRA 2015 – 2019 79

8. Pengukuran Kinerja 82

9. SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2018 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 83

10. Foto Rapat Pembahasan LKjIP 2018 86

11. Absen Rapat Pembahasan LKjIP 2018 87


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 13

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 31

Tabel 2.2 Tabel Matriks Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang 34

Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018 37

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang 38

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 2018 40

Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 41

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 42

Tabel 3.4 Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 1 42

Tabel 3.5 Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2016 – Tahun 2018 44

Tabel 3.6 Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2016 45

Tabel 3.7 Capaian Sasaran 1 Indikator 3 46

Tabel 3.8 Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016 46

Tabel 3.9 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2016 – 2018 47

Tabel 3.10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 48

Tabel 3.11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 49

Tabel 3.12 Index Responden Pengadilan Tk Pertama yg Puas terhadap Layanan PT 49

Tabel 3.13 Kategorisasi Mutu Pelayanan 51

Tabel 3.14 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan

Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang 52

Tabel 3.15 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 54


Tabel 3.17 Realisasi Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun

2016-2018 54


Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 BUA Tahun 2018 56

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Dirjen Badilum Tahun 2018 57


Tabel 3.21 Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) 58

Tabel 3.22 Realisasi Belanja Barang DIPA (01) 59

Tabel 3.23 Realisasi Belanja Modal DIPA (01) 60

Tabel 3.24 Rincian DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum 61

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018 62

Tabel 3.26 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja 63


DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2016 - 2018 44

Grafik 3.2 Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016 47

Grafik 3.3 Realisasi DIPA 01 57

Grafik 3.4 Realisasi Anggaran DIPA 03 58


DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisai Pengadilan Tinggi Palembang 17

Bagan 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang 30


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 14

Gambar 2.1 Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang 33


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan

akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2018.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas

penggunaan anggaran Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah membandingkan

antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Capaian

Kinerja.

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 dahulu meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera

Selatan dan Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29

Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Lampung yang meliputi wilayah hukum

Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah Hukum Provinsi Jambi serta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan

Tinggi Bangka Belitung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Pengadilan Negeri baru dimana untuk wilayah Sumatera Selatan terdapat

tambahan 1 (satu) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Daerah hukum

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten

Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22


Oktober 2018. Terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk

berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya

mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru

adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka Pengadilan Tinggi Palembang

selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri

yaitu :

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri Palembang Kelas

IA Khusus Wilayah Kota Palembang

2. Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Kelas IB

Wilayah Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten

Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara

3. Pengadilan Negeri Kayuagung Wilayah Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan

Ilir

4. Pengadilan Negeri Sekayu Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

5. Pengadilan Negeri Muaraenim Wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

6. Pengadilan Negeri Baturaja

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

7. Pengadilan Negeri Lahat Wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat

Lawang

8. Pengadilan Negeri Prabumulih Wilayah Kota Prabumulih

9. Pengadilan Negeri Pagaralam Wilayah Kota Pagaralam

10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Wilayah Kabupaten Banyuasin


Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa

berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip

peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2018, maka Pengadilan Tinggi

Palembang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.


B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Palembang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan

peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :

❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di

tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);

❖ Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat

2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009);

❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);

❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang

(Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Palembang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Tinggi;

2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis

yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan

kepegawaian;

3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta

terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi

umum;

4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;


5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan

administrasi peradilan.

C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.


Bagan 1.1: Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang


Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin

oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai

garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua.

Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu

fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian Panitera Muda yaitu

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum.

Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian

Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum & Keuangan. Untuk Kepala Bagian

Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana

Program & Anggaran dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata

Usaha & Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan & Pelaporan. Masing-masing Kepala Sub

Bagian mempunyai staf. Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera dan

fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis mempunyai garis koordinasi dengan Sekretaris.

Uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur organisasi

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah

sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tinggi

a. Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara

pada Pengadilan;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat

banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

c. Menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-

hal yang berhubungan dengan pengadilan;

d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada ketua

Pengadilan.

2. Wakil Ketua

• Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang

didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim Tinggi

a. Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;

b. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;


c. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas,

umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor,

Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan

Pengadilan;

d. Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana ditugaskan oleh Pimpinan

Pengadilan Tinggi.

4. Panitera

Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang menyelenggarakan

fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor;

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi

perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan

administrasi kepaniteraan;

g. Pembinaan teknis kepaniteraan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

5. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan

kesekretariatan Pengadilan Tinggi.


6. Panitera Muda Perdata

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara gugatan dan

permohonan;

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi;

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi;

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A

kepada Pengadilan Pengaju;

i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum;

k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan;

l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara pidana;

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan penetapan penujukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi;

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan;

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi;


i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A

kepada Pengadilan Pengaju;

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

panitera muda hukum;

l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8. Panitera Muda Tipikor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Muda Tipikor mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara tipikor;

b. Pelaksanaan registrasi perkara tipikor;

c. Pelaksanaan distribusi perkara tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi;

d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara tipikor;

e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A

kepada Pengadilan pengaju;

g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

panitera muda hukum;

i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh panitera.

9. Panitera Muda Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokonya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;

e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

transparansi perkara;

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai,

pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan

pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan

pengurusan askes/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelahaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata

laksana;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta

perlengkapan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengeleloaan

barang milik negara serta pelaporan keuangan;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,

pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan

laporan.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata

laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta

penyusunan laporan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan

penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan,

perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.


15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negera dan pelaporan

keuangan serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. Panitera Pengganti

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, panitera pengganti menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

c. Pelaksanaan penyusunan berita acara sidang;

d. Pelaksanaan penyatuan berkas secara kronologis/berurutan;

e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara di putus dan diminutasi;

f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah di minutasi kepada panitera muda

sesuai dengan jenis perkara, untuk di teruskan kepada panitera Muda Hukum.

17. Fungsional Pranata Komputer

a. Analisis sistem informasi;

b. Perancangan sistem informasi;

c. Perancangan sistem komputer;

d. Perancangan dan pengembangan database.

18. Fungsional Arsiparis

a. Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli

arsip terjaga;

b. Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital;

c. Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif.

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis sepanjang tahun 2018 terkait dengan kemajuan atau perubahan di

lembaga peradilan umum antara lain:


1. Peluncuran Aplikasi E-Court

Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) pada

tanggal 13 Juli 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di

Pengadilan secara elektronik tertanggal 29 Maret 2018. Aplikasi ini terdiri dari 3 (tiga) fitur

utama yaitu pendaftaran perkara (e-filling), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan

penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Adanya e-court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan

bagi pencari keadilan. Sistem ini dibuat agar tercipta asas cepat dan biaya ringan. Pembayaran

biaya perkara pun semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang

pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran

elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-

bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan

Bank Mandiri Syariah.

Setelah pendaftaran perkara diverifikasi, para pemohon atau pengugat dapat

mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Tak hanya itu terdapat

pemanggilan elektronik (e-summons) yang sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol

rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke

alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para

pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa

ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk

mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.


Dengan sistem ini intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat peradilan otomatis

berkurang. Hal ini tentu meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan begitu,

diharapkan integritas pengadilan akan tetap terjaga.

Untuk saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur

kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Untuk mendaftar perkara secara

elektronik Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan domisili

elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana advokat tersebut disumpah.

Setelah account/user diaktivasi, maka Advokat harus melengkapi data Advokat seperti KTP,

Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi

e-court. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan

yang telah mengimplementasikan e-court dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah

terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-court Mahkamah Agung. Pendaftaran perkara secara

elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor register online (bukan nomor perkara). Saat

ini seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang telah

mengaktivasi layanan E-Court.

2. Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi dalam

Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Versi 3.0 Mahkamah Agung

Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi

kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada saat itu, aplikasi ini hanya dipergunakan untuk

merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Jika yang pertama disebut sebagai versi 1.0,

maka yang kedua ini disebut sebagai versi 2.0. Pembedaan ini dilakukan pada tahun 2015

seiring pengembangan aplikasi tersebut.


Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan

untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya

dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana

penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan

terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian

penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang

disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem

informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang

berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan.

Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.

Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur

baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu

sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis,

layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah

diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal

administrasi kepegawaian.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanan melalui satu pintu. Pengadilan Tinggi Palembang menerapkan PTSP berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri. PTSP bertujuan:

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan;

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan

Tinggi :

1. Petugas Kepaniteraan bertugas:

a. Menerima pelimpahan berkas banding perkara pidana, perdata, dan menerima

permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat;

b. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;


c. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan

kepaniteraan Pengadilan Tinggi.

2. Petugas Kesekretariatan bertugas: Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang

ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri

merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana

Kinerja Tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai

masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi,

Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian

BAB II: Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2015-

2019, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi berserta analisanya dan

menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: Penutup, menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerja


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015– 2019

menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk

periode lima tahun. Menindaklanjuti PERMEN PPN/Kepala Bappenas tersebut, Mahkamah Agung

telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan Perencanaan Jangka

Menengah Mahkamah Agung yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan

Kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung periode lima

tahun. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung telah berdasarkan pelaksanaan program

yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Penugasan RPJMN 2015-2019 terhadap

Mahkamah Agung tercakup pada Program Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan dan

Mahkamah Agung melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan kebijakan Presiden (Nawacita)

antara lain reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Reviu ke-4 Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana

Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasar an Strategis, Program Utama dan Kegiatan yang disusun

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang akan

mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga

dengan Indiaktor Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan

Tinggi Palembang yaitu:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”


Pernyataan visi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan di

lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan

membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Makna Agung

menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Visi ini

ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan

memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan Pengadilan Tinggi Palembang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Rumusan misi

Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian badan peradilan;

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun

tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang seperti termuat dalam Rencana

Strategis adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Tujuan ini diukur dengan

menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap

layanan pengadilan tinggi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan

menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.


Bagan 2.1. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi

Palembang pada tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran strategis tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Persentase penurunan sisa perkara;

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

• Kasasi;

• PK

VISI:

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi

Palembang Yang Agung”

MISI:

1. Menjaga kemandirian badan

peradilan.

2. Memberikan pelayanan

hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan

peradilan;

4. Meningkatkan kredibiltas dan

transparansi badan keadilan.

TUJUAN:

▪ Pencari keadilan

merasa kebutuhan

dan kepuasannya

terpenuhi.

▪ Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau badan

peradilan.


e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan

Tinggi.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja dan

Indikator Kinerja tersebut telah direview untuk mempertajam Sasaran Strategis.

Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja utama digambarkan pada tabel

berikut:

Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Penjelasan Indikator Kinerja

Utama

1 Pencari keadilan

merasa kebutuhan

dan kepuasannya

terpenuhi

1. Terwujudnya

proses peradilan

peradilan yang

pasti, transparan,

dan akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Perbandingan antara jumlah sisa

perkara yang diselesaikan dengan

jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

Perbandingan antara jumlah

perkara yang diselesaikan dengan

perkara yang harus diselesaikan

(sisa awal tahun + perkara yang

masuk)

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

Perbandingan antara sisa perkara

tahun berjalan dengan sisa

perkara tahun sebelumnya

d. Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum:

• Kasasi

• PK


perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum dengan jumlah

putusan perkara

e. Index responden

pengadilan

tingkat pertama

yang puas

terhadap layanan

Pengadilan

Tinggi

Index Kepuasan Pencari Keadilan


2 Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau badan

peradilan

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase

salinan putusan

yang dikirim ke

Pengadilan

Pengaju tepat

waktu


salinan putusan yang dikirim ke

pengadilan pengaju dengan

jumlah putusan

b. Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat yang

dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari setelah

diputus

Perbandingan jumlah isi putusan

perkara tipikor yang diupload

dalam website dengan jumlah

perkara menarik perhatian

masyarakat yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan

program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan

banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: perssentase salinan

putusan yang dikirm ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah

Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker

daerah.

Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan

sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.


Gambar 2.1: Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang

VISI:

TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG

MISI:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

TUJUAN 1:

Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

TUJUAN 2:

Setiap pencari keadilan dapat

menjangkau badan peradilan

SASARAN STRATEGIS 1:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 2:

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

SASARAN 1

INDIKATOR 1:

Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

SASARAN 1 INDIKATOR 2:

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu


Persentase

penurunan

sisa perkara


Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya

hukum

Kasasi dan

Peninjauan

Kembali (PK)


Index

responden

pengadilan

tingkat

pertama

yang puas

terhadap

layanan

Pengadilan

Tinggi


Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses

secara online

dalam waktu

1 (satu) hari

setelah

diputus


Persentase

salinan putusan

yang dikirim ke

pengadilan

pengaju tepat

waktu

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran

dan non operasional satker daerah

Program Peningkatan Sarana

& Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Kegiatan: Pengadaan Sarana &

Prasarana di Lingkungan MA

Indikator Kegiatan:

Pengadaan Sarana &

Prasarana pendukung SIPP

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Kegiatan:

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Kegiatan: Perkara

peradilan umum

yang diselesaikan di

tingkat pertama dan

banding yang tepat

waktu


Tabel 2.2: Tabel Matriks Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung

Misi :


b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;



No

Tujuan Targ

et Jk.

Mene

ngah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan

Indikator

Kegiatan

Targ

et Anggaran

1 Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasanny

a terpenuhi

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu:

1. Pidana;

2. Perdata;

3. tipikor

86% Terwujudn

ya proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

a. Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan:

-Pidana

-Perdata

-Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaa

n

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

Badan

Urusan

Administr

asi

Penyeleng

garaan

operasiona

l

perkantora

n dan non

operasiona

l satker

daerah

95% 26.400.381.000

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu:

-Pidana

-Perdata

-Tipikor

95,2%

93,4%

83,8%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

c. Persentase

penurunan

sisa perkara:

-Pidana

-

-

47,5%

55%

60%


-Perdata

-Tipikor

55%

55%

60%

60%

d. Persentase

perkara yg

tdk

mengajukan:

-Kasasi

-PK

38,9%

78,9%

54,4%

77,3%

20%

54,8%

50%

60%

55%

65%

e. Index

responden

Pengadilan Tk.

Pertama yg

puas terhadap

layanan

Pengadilan

Tinggi

- - 72,8% 96% 97% Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaa

n sarana

dan

prasarana

di

lingkunga

n

Mahkama

h Agung

Pengadaan

sarana dan

prasarana

pendukun

g SIPP

98% 1.485.650.00

2 Setiap

pencari

keadilan

dapat

menjangkau

badan

peradilan

Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 (satu)

hari setelah

diputus

100% Peningkata

n

efektifitas

pengelolaa

n

penyelesai

an perkara

a. Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1

(satu) hari

setelah

diputus

100% 95% 100% 100% 100%


b. Persentase

salinan

putusan yang

dikirim ke

pengadilan

pengaju tepat

waktu

- - 100% 100% 100% Program

peningkatan

manajemen

peradilan

umum

Peningkat

an

manajeme

n

peradilan

umum

Perkara

peradilan

umum

yang

diselesaika

n di

tingkat

pertama

dan

banding

secara

tepat

waktu

85% 209.760.000


B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang memuat angka target kinerja tahun

2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Dokumen

rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh

organisasi atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.3: Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018

Sasaran

strategis Indikator kinerja Target Program Kegiatan

Indikator

kegiatan Target Anggaran/rp

Terwujudnya

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

d. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

• Kasasi

• PK

100%

86%

55%

50%

60%

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Penyelenggar

aan

operasional

perkantoran

dan non

operasional

satker daerah

95% 26.400.381.000

e. Index Responden

Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

96% Program

peningkata

n sarana &

prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaan

sarana &

prasarana di

lingkungan

Mahkamah

Agung

Pengadaan

sarana &

prasarana

pendukung

SIPP

1.485.650.00

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase putusan

perkara yang

menarik perhatian

masyarakat yang

dapat diakses secara

online dalam waktu

1 hari setelah

diputus;

100%

b. Persentase salinan

putusan yang

dikirim ke

Pengadilan Pengaju

tepat waktu

100% Program

peningkata

n

manajemen

peradilan

umum

Peningkatan

manajemen

peradilan

umum

Perkara

peradilan

umum yang

diselesaikan

di tingkat

pertama dan

banding

secara tepat

waktu

537.780.000


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 2.4: Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Terwujudnya proses

peradilan yang pasti,

transparan dan

akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

• Kasasi

• PK

e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

100%

86%

55%

50%

60%

96%

2 Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus

100%

100%

Kegiatan Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp 26.400.381.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung Rp 1.485.650.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 537.780.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran

yang telah dialokasikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan pencapaian atas

target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan tercapai atau tidak.

CAPAIAN = REALISASI x 100% TARGET

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan

kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja

Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 adalah rata-rata sebesar 102,875%. Secara keseluruhan

target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018 telah tercapai. Berikut tabel Hasil

Pengukuran Kinerja Tahun 2018.


Tabel 3.1:Hasil Pengukuran Kinerja 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 Terwujudnya

proses peradilan

yang pasti,

transparan dan

akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: • Pidana • Perdata • Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

CAPAIAN INDIKATOR 1 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: • Pidana • Perdata • Tipikor

86% 86% 86%

92,09% 89,54% 100%

107,08% 104,12% 116,28%

CAPAIAN INDIKATOR 2 109,16%

c. Persentase penurunan sisa perkara: • Pidana • Perdata • Tipikor

55% 55% 55%

51,43% 27,27% 100%

93,51% 49,58%

181,82%


d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK

50% 55%

61,65% 66,01%

123% 110%


e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

96% 91% 94,79%


Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 105,75%

2 Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

100% 100% 100%


b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus

100% 100% 100%


Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2 102,875%

*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen


EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan

perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi

Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”merupakan

sasaran yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang mengefektifkan

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 5 (lima) Indikator

Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan;

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara;

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Kasasi;

- PK;

5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.

Rata-rata Capaian Strategis untuk kelima indikator tersebut pada tahun 2018 sebesar 105,75 %

Secara umum capaian kelima indikator pada sasaran ini mencapai target. Hanya “Indikator Kinerja

Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi” yang

tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian tahun 2018 setiap indikator pada sasaran ini

dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2: Capaian Strategis 1

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

a. Pidana;

b. Perdata;

c. Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu:

a. Pidana;

b. Perdata;

c. Tipikor

86%

86%

86%

92,09%

89,54%

100%

99,8%

99,3%

93,02%

3 Persentase penurunan sisa perkara yang

diselesaikan tepat waktu:

a. Pidana;

b. Perdata;

c. Tipikor

55%

55%

55%

51,43%

27,27%

100%

93,51%

49,58%

181,82%


4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi; • PK

50%

60%

61,65%

66,01%

123%

110%

5 Index Responden Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

96% 91% 94,79%

RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS 1 105,75%

A. SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa

perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara

tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena

perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban

pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2018 realisasi indikator sisa perkara yang diselesaikan baik perkara pidana,

perdata maupun tipikor dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pada tahun 2017

sebanyak 32 perkara dengan rincian: pidana 17 perkara, perdata 15 perkara, tipikor 0 perkara.

Seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Tabel berikut menunjukan realisasi penyelesaian sisa perkara sejak tahun 2016-2018.

Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target

100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini menunjukan kinerja

Pengadilan Tinggi Palembang yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya

agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

Tabel 3.3: Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

No. Perkara Realisasi Target Capaian

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1. Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tipikor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGI 2 100% 100% 100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut.


Tabel 3.4: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Tahun Perkara Sisa Perkara yang

Harus Diselesaikan

Sisa Perkara yang

Diselesaikan

Realisasi

Penyelesaian Sisa

Perkara

Tahun 2018

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

35

22

3

35

22

3

100%

100%

100%

JUMLAH 60 60 100%

Tahun 2017

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

17

15

0

17

15

0

100%

100%

100%

JUMLAH 32 32 100%

Tahun 2016

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

21

33

3

21

33

3

100%

100%

100%

JUMLAH 57 57 100%

B. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2: PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan

jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian

perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang

diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah

perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2018 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki

rata-rata capaian sebesar 109,16% dengan rincian sebagai berikut: 107,08% perkara pidana,

104,12% perkara Perdata dan 116,28% perkara tipikor. Secara umum capaian indikator indikator ini

baik karena untuk semua perkara (pidana, perdata dan tipikor) telah melebihi target dan mengalami

kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, rata-rata

capaian pesentase penyelesaian perkara (pidana, perdata, tipikor) dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2018 berturut-turut adalah 97,29%, 97,4%, dan 109,16%.


Tabel 3.5: Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2016 - Tahun 2018

TAHUN PERKARA TARGET REALISASI CAPAIAN

2018

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

86%

86%

86%

92,09%

89,54%

100%

107,08%

104,12%

116,28%

Rata- Rata Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2018 109,16%

2017

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

86%

86%

86%

85,9%

85,4%

80%

99,8%

99,3%

93,02%


2016

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

96%

96%

96%

91,9%

88,3%

100%

95,73%

91,98%

104,17%


Grafik 3.1: Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2016 – 2018

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

102.00%

104.00%

106.00%

108.00%

110.00%

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

97.29%97.40%

109.16%

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Grafik 3.1 diatas menunjukkan realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2018 secara umum

meningkat dibandingkan tahun 2017. Rincian penyelsaian perkara pidana, perdata dan tipikor dapat

dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6: Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2016

Tahun

2018

Sisa tahun

2017 Masuk

Jumlah

perkara

yang ada

Putus Sisa tahun

2018

Realisasi

penyelesaian

perkara

1. Pidana 35 180 215 198 17 92,09%

2. Perdata 22 131 153 137 16 89,54%

3. Tipikor 3 1 4 4 0 100%

Jumlah 93,88%

Tahun

2017

Sisa tahun

2016 Masuk

Jumlah

perkara

yang ada

Putus Sisa tahun

2017

Realisasi

penyelesaian

perkara

1. Pidana 17 232 249 214 35 85,9%

2. Perdata 15 136 151 129 22 85,4%

3. Tipikor 0 15 15 12 3 80%

Jumlah 83,77%

Tahun

2016

Sisa tahun

2015 Masuk

Jumlah

perkara

yang ada

Putus Sisa tahun

2016

Realisasi

penyelesaian

perkara

1. Pidana 21 188 210 193 17 91,9%

2. Perdata 33 104 137 121 16 88,3%

3. Tipikor 3 3 6 6 0 100%

Jumlah 93,4%

*Jumlah perkara yang sisa ditambah perkara masuk. **perbandingan perkara putus dengan jumlah perkara yang ada

Untuk meningkatkan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018

Pengadilan Tinggi Palembang menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

1. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran MARI Nomor 2 tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama & tingkat banding pada 4 lingkungan

peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lama dalam

waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi;

2. Untuk monitoring terhadap kepatuhan penangan perkara sesuai jangka waktu dengan

memasukan data perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat

waktu yaitu one day publish;

3. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor;

4. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.


C. SASARAN 1 INDIKATOR 3: PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA

Indikator kinerja “Persentase Penurunan Sisa Perkara” adalah perbandingan selisih jumlah sisa

perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, jumlah sisa perkara (pidana, perdata dan tipikor) mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan sisa perkara ini mengakibatkan hasil realisasi

penurunan sisa perkara tahun 2018 sebesar 59,57% dengan capaian sebesar 108,30%. Jika

diperbandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 penurunan sisa perkara ini membawa tren yang

positif (meningkat) setiap tahunnya.

Tabel 3.7: Capaian Sasaran 1 Indikator 3

Indikator Perkara Target Realisasi Capaian

Persentase penurunan sisa perkara

tahun 2018

1. Pidana 55% 51,43% 93,51%

2. Perdata 55% 27,27% 49,58%

3. Perdata 55% 100% 181,82%

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator 3 = 108,3%

Tabel 3.8: Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016

Tahun 2018 Sisa tahun

2017 Masuk Putus

Sisa tahun

2018

Realisasi Penurunan

Sisa Perkara*

1. Pidana 35 180 198 17 51,43%

2. Perdata 22 131 137 16 27,27%

3. Tipikor 3 1 4 0 100%

Rata-rata Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 59,57%


2016 Masuk Putus

Sisa tahun

2017

Realisasi Penurunan

Sisa Perkara

1. Pidana 17 232 214 35 -105%

2. Perdata 15 136 129 22 -46,67%

3. Tipikor 0 15 12 3 0%



2015 Masuk Putus

Sisa tahun

2016

Realisasi Penurunan

Sisa Perkara

1. Pidana 21 188 193 17 19,05%

2. Perdata 33 104 121 16 51,52%

3. Tipikor 3 3 6 0 100%


*sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.


Grafik 3.2: Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016

D. SASARAN 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA

HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan

Kembali adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Banding (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang sudah

putus. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan

pengadilan. Pada tahun 2018 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan

Peninjauan Kembali secara berturut-turut adalah sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.9: Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2016 - 2018

TAHUN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

2018

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

1. Kasasi

2. Peninjauan Kembali

50%

60%

61,65%

66,01%

123%

110%

Rata-rata Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2018 116,5%

2017

Persentase perkara yang tidak


1. Kasasi


40%

55%

20%

54,8%

50%

99,6%


2016 Persentase perkara yang tidak


45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

56.86%

50.56%

59.57%

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


1. Kasasi


95%

95%

54,4%

77,3%

57,2%

81,3%


Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan

Peninjauan Kembali (PK) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang

dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.9 diatas, secara umum Capaian Sasaran

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK pada tahun 2018

mencapai 116,5 %. Hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 74,8% dan di

tahun 2016 sebesar 69,2%.

Tabel 3.10: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun Pekara Banding

yang Putus

Perkara yang

Mengajukan

Kasasi

Perkara yang

Tidak

Mengajukan

Kasasi

*Realisasi Target Capaian

2016 320 146 174 54,4% 95% 57,2%

2017 355 284 71 20% 40% 50%

2018 339 130 209 61,65% 50% 123%

*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata Dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Banding (Pidana, Perdata Dan Tipikor) yang Sudah

Putus. Sesuai pada tabel 3.10 diatas, pada tahun 2018 Realisasi Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 61,65%.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Palembang yang

dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebesar 61,65% dan sisanya 38,35% pihak

berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum Kasasi. Artinya putusan banding

oleh Hakim Tingkat Banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 20% dan di tahun 2016 sebesar 54,4%.


Tabel 3.11: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun Pekara Kasasi

yang Putus

Perkara yang

Mengajukan PK

Perkara yang

Tidak

Mengajukan PK


2016 66 15 51 77,3% 95% 81,3%

2017 115 52 63 54,8% 55% 99,6%

2018 153 52 101 66,01% 60% 110%

*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali dengan perkara Kasasi yang sudah diputus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan upaya

hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata dan tipikor) yang sudah putus.

Berdasarkan pada tabel 3.11 diatas, Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum PK pada tahun 2018 sebesar 66,01%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan

sebesar 60%, sedangkan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

PK pada tahun 2018 sebesar 110%. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum peninjauan kembali pada tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2017

sebesar 54,8%.

E. SASARAN 1 INDIKATOR 5: INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS

TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI

Indikator index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan

tinggi diukur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarkat terhadap Penyelenggara Layanan Publik.

Tabel 3.12: Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi

Tahun

Index Responden Pengadilan Tingkat

Pertama yang Puas Terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi


2017 72,80 72,80% 95% 76,63%

2018 91,00% 91,00% 96% 94,79%

*PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Berdasarkan pada tabel 3.10 diatas, Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat

Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi sebesar 91,00%. Realisasi tersebut

belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan Capaian dari Indikator diatas sebesar

94,79%. Hal ini berarti masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh jajaran

manajemen dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dalam meningkatkan pelayanan

publik.

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik

terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang. Survey Index

Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Metode survey ini

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka – angka dan dianalisis

dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi penelitian ini adalah

Responden pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik

simple random sampling.

Variabel pada pengukuran ini berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 yang kemudian

dikembangkan menjadi 9 unsur yang “relevan”,”valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang

harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Sistem Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan,termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaiaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau

memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

antara Penyelenggara dan Masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan.


6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan

dan tindaklanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses.Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak.

Teknik analisis data pada pengukuran Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan

Tinggi Palembang ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut

di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat pilihan jawaban.

Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis

selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi

Palembang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kategorisasi Mutu Pelayanan

No. Mutu Pelayanan Norma Skor

Skala 100 Skala 1 - 4

1. A (Sangat Baik) 88,31 – 100 3,5324 – 4,00

2. B (Baik) 76,61 – 88,30 3,0644 – 3,532

3. C (Kurang Baik) 65,00 – 76,60 2,60 – 3,064

4. D (Tidak Baik) 25,00 – 64,99 1,00 – 2,599

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 110 bendel angket.

Berdasarkan survei kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tinggi Palembang tersebut

dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Palembang sebesar 91,00% berada pada kategori

“SANGAT BAIK” (pada interval 3,5324 s/d 4,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran

mutu Pengadilan Tinggi Palembang yang telah ditetapkan sebesar 94,79%. Hasil tersebut berada di

bawah sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang. Hasil IKM tersebut di atas,


terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis

terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Realisasi indikator Index kepuasan pengadilan tingkat

pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat

dilihat di table di bawah ini.

Tabel 3.14 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan

Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun 2018

No. Ruang Lingkup Rata-rata

Skor Kategori Target

Realisasi Capaian

1. Persyaratan Pelayanan 3,57 Sangat Baik 96% 91%

94,79%

2. Sistem Mekanisme dan prosedur

3,61 Sangat Baik 96% 91%

94,79%

3. Waktu Penyelesaian 3,46 Baik 96% 91%

94,79%

4. Biaya/Tarif 3,70 Sangat Baik 96% 91%

94,79%



94,79%

6. Kompetensi Pelaksana 3,63 Sangat Baik 96% 91%

94,79%

7. Perilaku Pelaksana 3,63 Sangat Baik 96% 91%

94,79%



94,79%

9. Sarana dan Prasarana 3,96 Sangat Baik 96% 91%

94,79%

Realisasi Target dan Capaian Tahun 2018 96% 91% 94,79%

Tahun 2017

No. Ruang Lingkup Rata-rata

Skor Kategori Target

Realisasi Capaian

1. Persyaratan Pelayanan 2,89 Baik 95% 72,80%

76,63%

2. Sistem Mekanisme dan prosedur

3,01 Baik 95% 72,80% 76,63%

3. Waktu Penyelesaian 2,70 Baik 95% 72,80% 76,63%

4. Biaya/Tarif 2,81 Baik 95% 72,80% 76,63%


2,90 Baik 95% 72,80% 76,63%


6. Kompetensi Pelaksana 3,09 Baik 95% 72,80% 76,63%

7. Perilaku Pelaksana 3,07 Baik 95% 72,80% 76,63%


2,89 Baik 95% 72,80% 76,63%

9. Sarana dan Prasarana 2,87 Baik 95% 72,80% 76,63%

Realisasi Target dan Capaian Tahun 2017 95% 72,80% 76,63%

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang sebesar

91,00 berada pada kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup

sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori SANGAT BAIK;

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori SANGAT

BAIK;

3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK;

4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;

6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;

8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT

BAIK;

9. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK.

SASARAN SRATEGIS 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” merupakan sasaran yang

bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur dengan

menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;

2. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online

dalam Waktu 1 (satu) Hari Setelah Diputus.

Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini

mencapai target 100%. Rincian capaian tahun 2018 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada

tabel berikut.


Tabel 3.15: Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.

b. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 (satu) hari setelah diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%


A. SASARAN 2, INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN

PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah

perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan

jumlah putusan.

Tahun 2018 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan

pengaju tepat waktu mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2

Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusas. Salinan putusan dikirim untuk para

pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.



Persentase salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 100% 100% 100%


Tabel 3.17: Realisasi Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tahun 2016-2018

Tahun

Salinan Putusan

yang Dikirim ke

Pengadilan

Pengaju

Jumlah

Putusan

*Realisasi Salinan Putusan yang

Dikirim ke Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

2017 355 355 100%

2018 339 339 100%

*Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan Jumlah Putusan


Jumlah putusan perkara pidana, perdata dan tipikor pada tahun 2018 sebanyak 339 perkara

dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya

Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.

Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman putusan

perkara.

B. SASARAN 2, INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK

PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU)

HARI SETELAH DIPUTUS.

Indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi

putusan perkara yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian

masyarakat yang diputus.


Tahun

Jumlah isi putusan

perkara Tipikor yang

di upload dalam

website

Jumlah Perkara Menarik

Perhatian Masyarakat

yang Dapat Diakses

*Realisasi

% Target Capaian

2017 12 12 100% 100% 100%

2018 4 4 100% 100% 100%

*perbandingan Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website

Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan Jumlah Isi

Putusan Perkara Tipikor Yang Diupload Dalam Website dengan Jumlah Perkara Menarik Perhatian

Masyarakat Yang Diputus. Dari tabel 3.14 diatas menunjukkan pada tahun 2018 realisasi

persentase perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%. Jumlah perkara yang

putus pada tahun 2018 dan sudah dapat diakses secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak

diputus sebanyak 4 perkara tipikor. Seluruh perkara tipikor yang putus tersebut sudah dapat diakses

secara online pada hari itu juga setelah perkara diputus dan langsung dipublikasikan di website

Pengadilan Tinggi Palembang melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan juga

mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara yang dapat dipublikasikan juga mencapai

100%. Capaian target 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang terus berupaya

meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari

keadilan.


B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang mendapatkan total alokasi anggaran sebesar

Rp 28.423.811.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Sebelas Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi

Anggaran DIPA 01 sepanjang tahun 2018 telah direvisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun besaran

anggaran DIPA (01) adalah Rp. 27.886.031.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan

Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya

antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan

belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah belanja pegawai tahun 2018

sebesar Rp. 24.769.204.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta

Dua Ratus Empat Ribu Rupiah);

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun

waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja

barang tahun 2018 sebesar Rp. 1.631.177.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta

Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.

1.485.650.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah).

Tabel 3.19: Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2018

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp)

Belanja Pegawai 24.769.204.000 24.768.829.386 374.614

Belanja Barang 1.631.177.000 1.511.909.991 119.267.009

Belanja Modal 1.485.650.000 1.477.605.540 8.044.460


Grafik 3.3: Realisasi DIPA (01)

2. Dipa (03) Dirjen Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) sepanjang tahun 2018 telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Adapun besaran

anggaran DIPA (03) adalah Rp. 537.780.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus

Delapan Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan

untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.

Tabel 3.20: Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2018

Jenis Belanja Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp) Capaian

Belanja Barang 537.780.000 452.573.750 85.206.250 86.03

PAGU

SISA

Rp0

Rp5,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp15,000,000,000

Rp20,000,000,000

Rp25,000,000,000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

PAGU

REALISASI

SISA


Grafik 3.4: Realisasi Anggaran DIPA (03)

Anggaran tersebut diatas digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing Indikator,

Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung

Kegiatan: Penyelenggaran operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program

dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Peresentase penurunan sisa perkara;

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

sebesar Rp 26.400.381.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21: Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01)

No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp) Realisasi/Pelaksanaan

Rp %

1 Belanja Gaji Pokok PNS 5.487.714.000 5.487.713.700 100

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.000 70.365 96.57

3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 451.739.000 451.738.310 100

Rp537,780,000Rp452,573,750

Rp85,206,250

Belanja Barang

PAGU

REALISASI

SISA


4 Belanja Tunj. Anak PNS 99.861.000 99.783.280 99.92

5 Belanja Tunj. Struktural PNS 144.080.000 144.010.000 99.95

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 13.815.600.000 13.815.580.000 100

7 Belanja Tunj. PPh PNS 2.632.944.000 2.632.895.231 100

8 Belanja Tunj. Beras PNS 219.100.000 219.070.500 99.99

9 Belanja Uang Makan PNS 803.260.000 803.243.000 99.99

10 Belanja Tunj. Umum PNS 64.735.000 64.725.000 99.98

11 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 1.050.100.000 1.050.000.000 99.99

TOTAL 24.769.204.000 24.768.829.386 99.99

Tabel 3.22: Realisasi Belanja Barang DIPA (01)

No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)

Realisasi/Pelaksanaan

Rp %

Belanja Barang Operasional

1 Belanja Keperluan Perkantoran 449.117.000 462.155.406 94.10

2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat 26.400.000 20.460.500 77.50

3 Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 71.880.000 71.880.000 100

4 Belanja Barang Operasional Lainnya 35.100.000 32.825.000 93.52

5 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 100.576.000 100.564.300 99.99

6 Belanja Langganan Listrik 237.241.000 237.240.914 100

7 Belanja Langganan Telepon 3.071.000 3.070.815 100

8 Belanja Langganan Air 3.011.000 3.010.207 100

9 Belanja Sewa 25.100.000 13.787.208 54.93


10 Belanja Pemeliharaan Gedung &

Bangunan 124.500.000 113.766.277 91.38

11 Belanja Pemeliharaan Gedung &

Bangunan Lainnya 30.000.000 28.054.000 93.51

12 Belanja Pemeliharaan Peralatan &

Mesin 207.690.000 206.937.363 99.64

13 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.880.000 59.770.000 99.82

14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 0 0

Belanja Barang Non Operasional

15 Belanja Bahan 28.511.000 21.092.300 73.98

16 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.838.000 112.730.701 68.39

17 Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota 20.462.000 20.462.000 100

TOTAL 1.832.119.000 1.699.170.544 92.69

2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahakamh Agung RI.

Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu

Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

dan Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

sebesar Rp 1.485.650.000,-

Tabel 3.23: Realisasi Belanja Modal DIPA (01)



Rp %

1 Belanja Modal Peralatan & Mesin 1.485.650.000 1.477.605.540 99.46

TOTAL 1.485.650.000 1.477.605.540 99.46


3. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu

Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Penagadilan Pengaju Tepat Waktu.

Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan

Umum sebesar Rp 537.780.000,-.

Tabel 3.24: Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum



Rp %

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

1 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat 67.000.000 28.780.100 42.96

2 Belanja Bahan 54.120.000 37.111.000 68.57

3 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 52.500.000 52.182.150 99.39

Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara

4 Belanja Bahan 29.595.000 29.471.000 99.58

5 Belanja Perjalanan Biasa 62.560.000 61.595.000 98.46

6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000 4.050.000 81.82


Meeting Dalam Kota 222.485.000 204.910.000 92.10


Meeting Luar Kota 44.570.000 44.570.000 100

TOTAL 537.780.000 462.669.250 86.03


REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program

kerja yaitu :

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 3.25: Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018

No Program PAGU (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian

(%)

1

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

26.400.381.000 26.280.739.377 119.641.623 99.55

2

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

1.485.650.000 1.477.605.540 8.044.460 99.46

3 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum 537.780.000 452.573.750 85.206.250 86.03

Tabel berikut menunjukkan Matriks Rincian Realisasi AnggaranPengadilan Tinggi Palembang sesuai

program dan kegiatan serta rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran

strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018.


Tabel 3.26 : Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

SUMBER

ANGGARAN

PAGU

ANGGARAN

JENIS

BELANJA PAGU (Rp)

REALISASI

Rp %

1 Terwujudnya proses

peradilan yang

pasti, transparan

dan akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Program:

Dukungan

Manajemen &

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya MA.

Kegiatan:

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

BUA

DIPA 01

Badan

Urusan

Administrasi

a. Belanja non

operasional

b. Belanja gaji

dan

tunjangan

c. Belanja

operasional

26.400.381.000 26.280.739.377 99.55

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

d. Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan:

• Kasasi

• PK

e. Indes responden

pengadilan tk.

Pertama yang

puas terhadap

layanan PT

Program:

Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Aparatur MA

Kegiatan:

Pengadaan

Sarana &

DIPA 01

Badan

Urusan

Administrasi

1. Belanja

modal

pengadaan

peralatan

fasilitas

kantor

2. Belanja

modal

1.485.650.000 1.477.605.540 99.46

2 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

a. Persentase

putusan perkara

yang menarik


penyelesaian

perkara

perhatian

masyarakat yang

dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari setelah

diputus

Prasarana di

Lingkungan

MA

pengadaan

perangkat

pengolah

data dan

komunikasi

b. Persentase

salinan putusan

yang dikirim ke

pengadilan

pengaju tepat

waktu

Program:

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Kegiatan:

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

DIPA 03

Direktorat

Jenderal

Badan

Peradilan

Umum

1. Belanja

barang

operasional

2. Belanja

barang non

operasional

3. Belanja

baran

persediaan

4. Belanja

perjalanan

dinas

537.780.000 452.573.750 86.03


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018

mencantumkan 2 (dua) sasaran strategis dengan menggambarkan alat ukur 7 (tujuh) indikator

kinerja. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai Pengadilan Tinggi

Palembang. Capaian sasaran pada tahun 2018 menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan

capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor. Antar lain adanya penunjukkan fungsi

pengawasaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, adanya kebijakan, tersedianya sarana dan

prasarana sebagai faktor penunjang kerja.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama;

2. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;

3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa

keadilan masyarakat;

4. Peningkatan jumlah dan kuantitas sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


LAMPIRAN 2: REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2018


LAMPIRAN 3: REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2019


LAMPIRAN 4: PENGHARGAAN YANG DITERIMA DI TAHUN 2018 (1)

1. Penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Sumsel sebagai Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2017



2. Penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Sumsel sebagai Terbaik Kedua Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Semester I Tahun 2018



3. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas prestasi seluruh Pengadilan

Negeri di bawahnya melaksanakan E-Court secara penuh.


LAMPIRAN 5: STRUKTUR ORGANISASI


LAMPIRAN 6: REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA


LAMPIRAN 7: MATRIKS RENSTRA 2015 - 2019

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung

Misi :


b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;



No

Tujuan Targ

et Jk.

Mene

ngah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan

Indikator

Kegiatan

Targ

et Anggaran

1 Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasanny

a terpenuhi

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu:

1. Pidana;

2. Perdata;

3. tipikor

86% Terwujudn

ya proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

a. Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan:

-Pidana

-Perdata

-Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaa

n

administr

asi dan

pengelola

an

keuangan

Badan

Urusan

Administr

asi

Penyeleng

garaan

operasiona

l

perkantora

n dan non

operasiona

l satker

daerah

95% 26.400.381.000

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu:

-Pidana

-Perdata

-Tipikor

95,2%

93,4%

83,8%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

c. Persentase

penurunan

sisa perkara:


-Pidana

-Perdata

-Tipikor

- - 47,5%

55%

55%

55%

60%

60%

60%

d. Persentase

perkara yg

tdk

mengajukan:

-Kasasi

-PK

38,9%

78,9%

54,4%

77,3%

20%

54,8%

50%

60%

55%

65%

e. Index

responden

Pengadilan

Tk. Pertama

yg puas

terhadap

layanan

Pengadilan

Tinggi

- - 72,8% 96% 97% Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaa

n sarana

dan

prasarana

di

lingkunga

n

Mahkama

h Agung

Pengadaan

sarana dan

prasarana

pendukun

g SIPP

98% 1.485.650.00

2 Setiap

pencari

keadilan

dapat

menjangkau

badan

peradilan

Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 (satu)

hari setelah

100% Peningkata

n

efektifitas

pengelolaa

n

penyelesai

an perkara

a. Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses

secara online

dalam waktu

1 (satu) hari

setelah

100% 95% 100% 100% 100%


diputus diputus

b. Persentase

salinan

putusan yang

dikirim ke

pengadilan

pengaju tepat

waktu

- - 100% 100% 100% Program

peningkatan

manajemen

peradilan

umum

Peningkat

an

manajeme

n

peradilan

umum

Perkara

peradilan

umum

yang

diselesaika

n di

tingkat

pertama

dan

banding

secara

tepat

waktu

85% 209.760.000


LAMPIRAN 8: PENGUKURAN KINERJA

HASIL PENGUKURAN KINERJA 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 Terwujudnya

proses peradilan

yang pasti,

transparan dan

akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: • Pidana • Perdata • Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%


b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: • Pidana • Perdata • Tipikor

86% 86% 86%

92,09% 89,54% 100%

107,08% 104,12% 116,28%


c. Persentase penurunan sisa perkara: • Pidana • Perdata • Tipikor

55% 55% 55%

51,43% 27,27% 100%

93,51% 49,58%

181,82%


d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK

50% 55%

61,65% 66,01%

123% 110%


e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

96% 91% 94,79%


Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 105,75%

2 Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

100% 100% 100%


d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus

100% 100% 100%



RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2 102,875%

*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen


LAMPIRAN 9: SK PEMBENTUKAN TIM LKjIP TAHUN 2018 DAN DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


LAMPIRAN 10: FOTO RAPAT PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2018


LAMPIRAN 11: ABSEN RAPAT PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2018

LkJIP PT PALEMBANG 2018 2018/lkjip 2018.pdf · Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik...

Documents

Transcript of LkJIP PT PALEMBANG 2018 2018/lkjip 2018.pdf · Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik...