Lingkungan Riau
-
Upload
people-power -
Category
Business
-
view
2.758 -
download
1
Transcript of Lingkungan Riau
Menyelesaikan Riau Menyelesaikan Indonesia
0
100 ribu
200 ribu
300 ribu
400 ribu
500 ribu
600 ribu
700 ribu
800 ribu
1 juta
ACEH RIAU JAMBI SUMSELSUMUT SUMBAR BENGKULU LAMPUNG
HA Tingkat Penebangan Hutan : 2.5 - 3% / tahun
PERUSAHAAN TAMBANG MINERAL DAN MIGAS486 Perusahaan Tambang Mineral (30% Daratan P. Sumatera)28 Perusahaan MIGAS (15 % Daratan P. Sumatera)
LAMPUNGKab. Lampung TengahKab. UtaraKab. Tulang Bawang
NADKab. Aceh Barat DayaKab. Aceh Selatan
RIAU Kab : Kuantan Singingi
> 80% Area Tanpa HutanHutan alam di P. Sumatera < 30%
3.481.868
1.316.672
1.621.693
HPH HTI KEBUN
HA
Luas Propinsi Riau : 9.456.000 haLuas Hutan : 530.000 ha
Forest Cover 1982 : 6,415,655 ha (78%)Forest Cover 2005 : 2,743,198 ha (33%)57% Hutan Alam Riau Hilang dlm 23 tahun
7 Perusahaan MIGAS dengan 17 Blok Wilayah Kerja dan22 Perusahaan Tambang Mineral
Des 2002 – April 20037 Kab/Kota Dilanda Banjir
Langsung Tidak Langsung Total Kerugian
0
500
1,000
1,500
20,000
2,500
3,000
2002/2003 2004/2005 2006/2007
milyar
2003/2004 2005/2006
Sumber : Greenomics Indonesia Berdasarkan hasil studi terhadap kerugian banjir periode 2002/2003
Perkiraan Nilai Kerugian Akibat Banjir Prop. Riau
Kecamatan Rawan banjir
Sumber : Eyes on The Forest
APP: 679,424 haAPRIL: 697,400 haNot Known 545,323 ha
Dari luas daratan riau, 16 % dikuasai 2 orang.Bersama 20 orang lainnya, mereka menguasai 23 % daratan riau melalui konsesi HTI.
864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m
864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m
230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m
230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m
Keduanya melanggar Kepres Nomor 32/1990Nomor 32/1990 Ttg perlindungan lahan gambut yang berkedalaman lebih lahan gambut yang berkedalaman lebih dari 3 mdari 3 m
Keduanya melanggar Kepres Nomor 32/1990Nomor 32/1990 Ttg perlindungan lahan gambut yang berkedalaman lebih lahan gambut yang berkedalaman lebih dari 3 mdari 3 m
81 perusahaan HPH dan kelapa sawit lainnya juga berada pada 425 ribu lahan gambut pada kedalaman 3 meter.
81 perusahaan HPH dan kelapa sawit lainnya juga berada pada 425 ribu lahan gambut pada kedalaman 3 meter.
Kerusakan lingkungan Riau• Kerusakan di areal IPKH dan HPH: 1.502.176 ha, hampir
seluruh izin yang dikeluarkan setelah 2003 menyalahi peraturan perundangan (PP 34/2003)
• Kerusakan kawasan lindung mencapai 492.231 ha (58,03%)
• Terjadi penggurunan di 1.301.000 ha. Banyak dari area ini merupakan wilayah perkebunan yang ditinggal pengusaha setelah diambil kayunya. Mayoritas berada pada hutan alam dan sisanya di tanah milik masyarakat.
• Pengurasan sumberdaya laut oleh jaring kurau – berkurangnya 92% hasil tangkapan nelayan
• Pencemaran sungai menurunkan hasil tangkapan & memaksa peralihan mata pencaharian nelayan menjadi penebang dan pekerja kayu
Sumber: Kompilasi data investigasi dan analisis citra landsat Juli 2005, WALHI Riau
Besarnya Kesenjangan Antara Supply dan Demand
• Industri kehutanan di Propinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali.
• Pada tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit dengan kapasitas produksi mencapai 15,8 juta m3/tahun. Pada saat yang sama kemampuan produksi hutan alam dan HTI hanya 1,1 juta m3/tahun.
• Pada tahun 2005 Kapasitas Industri Kehutanan menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta m3/tahun2 dan kemampuan .
• Mengagetkan mengingat pada tahun 2000 telah terjadi kesenjangan antara pasokan dan permintaan namun pemerintah Riau malah justru meningkatkan kapasitas produksinya.
Dampak kerusakanSocial Budaya Ekonomi
- Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan –
64 % masyarakat Riau di dekat sumberdaya alam ada pada kategori miskin.
- Dari 647 konflik yang terjadi antara tahun 1998 – 2003, hampir 78 persen diantaranya merupakan konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- Perubahan pola mata pencaharian masyarakat – dari petani/nelayan menjadi buruh.
- Penurunan tingkat kesehatan masyarakat sepanjang sungai dimana industri berada.
- Perubahan budaya – budaya baru dengan kecenderungan negatif.
- Kekerasan dan pelanggaran HAM – metode penyelesaian masalah yang buruk, penyerobotan lahan masyarakat dst.
- Musnahnya sejumlah investasi yang ditanam melalui APBD tahun sebelumnya akibat bencana alam – banjir, kebakaran hutan, penyelesaian konflik, dsb.
Ecologic Disaster– Kerusakan hutan 7.2 Ha / minute*– Illegal logging: 2 meter3 / detik (kerugian dari pajak PSDH mencapai
1,12 trilyun dalam lima tahun terakhir)– Kebakaran Hutan dan Lahan melenyapkan kurang lebih 24%
investasi yang ditanam pada 3 sektor APBD Riau setiap tahunnya – rata-rata Rp. 213 milyar)
– Banjir setiap tahunnya melenyapkan rata-rata 67% investasi yang ditanam pada 7 sektor APBD Riau – rata-rata Rp. 786 milyar)
– Penurunan 80% hasil tangkapan nelayan akibat beroperasinya jaring kurau (menambah angka penurunan pertumbuhan Riau menjadi 17% dari total pertumbuhan)
– Hilangnya potensi pendapatan dari sektor perikanan
Dampak kerusakan
• Riau memiliki 27 titik bencana banjir yang tersebar di 7 kabupaten akibat kerusakan pada kawasan hutan yang merupakan daerah tangkapan air bagi empat DAS besar di Riau (Indragiri, Siak, Kampar, Rokan)
• Peluang investasi IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Global Trade) akan dijalankan oeh pemerintah yang tidak tanggap terhadap issue hak asasi dan lingkungan
• Penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh pengusaha mendorong munculnya konflik baru yang lebih masif dengan masyarakat setempat
Masalah baru
Mengapa Bisa TerjadiPOLITIK KONVERSISektor Kehutanan tidak lepas dari kecenderungan politik dan dijadikan mesin uang bagi partai politik penguasa
AMBISIMenjadi eksportir CPO dan Pulp/Paper terbesar Indonesia
PARADIGMA PENGELOLAAN HUTANHutan dipandang dari aspek seberapa banyak kayu yang bisa ditebang
DISEMINASI DATA TIDAK BERJALANPengambilan keputusan cenderung salah akibat kesalahan infomasi dalam menyusun kebijakan
PRAKTEK PEMBIARANPemerintah cenderung membiarkan konflik dan penurunan kualitas lingkungan di Riau sehingga menimbulkan banyak masalah baru. Tidak sekalipun Gubernur Riau mengeluarkan pernyataan ataupun sikap atas konflik sumberdaya alam yang terjadi di Riau selama ini
• Politik Pembangunan Riau yang hanya berpihak pada modal menghantar pada pilihan Negara dan Modal Vs Rakyat dan Lingkungan Hidup
• Kebijakan yang di arahkan oleh kepentingan global
• Pendekatan Sektoral dan Administratif vs Bio Region yang berkeadilan dan berkelanjutan
Mengapa Bisa Terjadi
Perkembangan Penegakan Hukum Riau
• APP ( IKPP) dan APRIL ( RAPP) di duga memiliki izin industri dengan prosedure yang tak benar di Era suharto dan mendapatkan izin AMDAL dan Konsesi dengan menggunakan cara KKN. Sejumlah direksi PT Arara Abadi (IKPP) telah ditetapkan sebagai tersangka untuk Izin illegal dan kasus Illegal logging
• Bupati Pelalawan HT Azmun Jafaar telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus Korupsi Izin Pemanfaatan Hutan
• Kasus Pencemaran Sungai Kampar oleh Limbah PT RAPP juga sedang dalam proses hukum oleh POLDA Riau
• Beberapa mitra kerja PT RAPP dan PT IKPP juga sedang dalam proses hukum terlibat illegal logging, sebanyak 36 perusahaan terlibat.
• Empat mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai Tersangka.
• Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau terkendala dengan belum adanya izin dari Presiden untuk memeriksa 4 Bupati, Gubernur Riau dan Menteri Kehutanan.