LEMBARDISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, …€¦ · Medan Merdeka Seiatan 8..9 Blok G Lt 9...
Transcript of LEMBARDISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, …€¦ · Medan Merdeka Seiatan 8..9 Blok G Lt 9...
-
LEMBAR DISPOSISI / CATATANDINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA
. "IL> 14~5. Tanggal Masuk •~~;~t{~l?u .Indek . r.................................... Kode : ..
Hall lsi Ringkas
Tgl./Nomor Surat
Asa I
·~ts~· rQA~ f-TP--tAJ ~~ .· .(... ············~···~\·r-:o···..H~·r ·· ..·..· ·················...................~!: l::".~ .
··i¥··PG;ii··iOii7··....3·····~'(r~·.·r;(····· .. ·················.£~~.f.i.;;:;e;j~tJl!:j .· .f··l········· .
Instruksi I Informasi :
-~
p'llP-itks -{-fl~-rt....j/
Diteruskan I Kepada :
1. Sekretaris
2. Kabid Media Massao Kabid InformasiPublik
4. Kabid S!M
5. Kabid Infrastruktur
Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur
Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL
~. \l-i'~~~~I2-
Sesudah digunakan harap segera dikembalikanKepada : .
* Coret yang tidak perlu
-
ijJ
-
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTASEKRETARIAT DAERAH
JI. Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Jakarta PusatJAKARTA
Kode Pos :10110
NomorSifatLampiranHal
/f!!3/' tiTS'· 6' fSegera
Informasi PerdaRTRW 2030
.2..7 Maret .2 O'l...
Kepada
Yth. Oirektur Eksekutif Rujak Center ForUrban Studies
diJakarta
Sehubungan dengan surat Oirektur Eksekutif Rujak Center for UrbanStudies Nomor 072/SKJRCUS-OE/II/2012 perihal Permohonan Informasi danOokumen Peraturan Oaerah Provinsi OKI Jakarta tentang Rencana Tata RuangWilayah Jakarta 2011-2030, dengan ini disampaikan bahwa Rancangan PeraturanOaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah diundangkan padatanggal 12 Januari 2012 menjadi Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2012.
Mengingat lampiran Peraturan Oaerah berupa peta sampai saat ini masihdisempurnakan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah terkait, maka apabila inginmemperoleh Peraturan Oaerah dimaksud, dapat kami berikan, untuk sementaratanpa lampiran peta.
Oemikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA BIRO HUKUM SETOA
PROVINSI OKI JAKARTA,
~~SRIRAHAYU
NIP 470051773
Tembusan:
1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
WAsisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta
Il( 8'" }...It
-
::-:: C' j) ~'.~.; '1~) (i:2: 1,)8 p r:;~uiak ConteI' for Urban 8t +622131906809~
P 1
Ji11U~lAK CENTERron URBANSTUDIES
.. Ciecl. RtlnmiJ It. 2, JI. Timor no. 10, Menteng. Jakarta 103S0,telp. +622131906809, [email protected]
Jakarta, 20 FebrLlari 2012
)\)OI:I(lr
Perihal
072!SKjRCUS-DEjI1/2012Pe,mohonan Informasi dan Ookumen Peraturan Daerah Provil1lsi DK!jakarta Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah OKI Jakarta 2011-2030
KepadaYth.i(EPAtA BIRO HUKUM 5EKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI OKI JAKARTA
DiJI. Medan Merdeka Seiatan 8..9 Blok G Lt 9 Telp: (+6221) 3822614 Fax: (+6221)3822615
Dengan Ho,mat,
iiujak Center for Urban Studies (ReUS] adalah organisasi nOI1 pemerintah yarlg berkegiatan pada penelitian,pendidikan, pengkajial1, pengembangan di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, perkotaan danlingkungan bagi masyarakat serta melakukan pengembangan dan menyumbangkan penelitian sertapemikiran di bidang kebijakan publik, penelitian sistem dalam angkutan umum, dan penelitian energi
alternatif yang baik untuk Jakarta.
Bahwa berdcsarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan prosespelletapan rancangan peraturan daerah provinsi tef'tang rencana tata rtJang wilayah provinsi dan rencanarind tfit2 rlJang ter!ebih dahu!u harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
Bahwa berdasarkan Pasal 189 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan
R3ncangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersama antara DPRD dan
Gubernul', berlaku mekanisme yang sama dengan proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsitentang APBD yang diatur dalam Pasa! 185 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. RancangClnDeraturC':1 Daerah Provir,si tentang Tata Ruang yang telal'l disetujui bersama wajib disampa!kan kepadaMenteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Hasi! eva!uas! MenteriDalam NegNi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang akan disampaikan palinglarnbat 15 (lima belasl hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsiterltang TataRuang.
Bahwa semenjak disahkan pada Agustus 2011 lalu Peraturan Daerah Provjnsi DKllakarta tentang RencanaTata Ruang dan Wilayah OKI lakarta Tahun 201.1-2030 t1dak berkembang informasi y;;mg b21~< kepadamasyarakat luas. Jika berdasarkan pada Pasal 94 lJU No. 12 Tahun 2011 tc:ntang Pernbentukan PeraturanPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah DClerah Provinsi berkewajibC:lr untuk
melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau P·eraturan Daerah KabupatenjKot3 yang telahdiundanglcan daram Lembaran Daerah dilakukan bersarna oleh DPRD.
i\1aka dengan me!1dasarkan pada UU No. 14 Tahvn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, makaPeraturan Daerah Prol/insi DK! Jakarta Tentang Rencana Tzta Ruang Wi~ayah DKl Jakarta 2011-2030merupakan kebilakan yang menjadi Informasi Publik sebagai hak dari setiap Warga Negara. bsrdasdrkan halter$ebut, karni rnengajukan permintaan informasi publik kepada I(epala Biro HUKum Sekrel:;~ri;Jt Daerah
Pemerintahan Prcvinsi DKI Jakarta untuk dap;]t mernberikan Informasi dan Dokumen ter'
-
r~b2J 1~:02:13p Rujak Centerfor Urban St +622131906809 p.1
Oaeran Provin$i OKI Jakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wi/ayah OK! Jakarta 2011-2030. Dan, berdasarkanat
-
l' ~ b
-
JAYA.RAYA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTASEKRETARIAT DAERAH
JI. Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Jakarta PusatJAKARTA
Kode Pos :10110
NomorSifatLampiranHal
lfY3/' 61J'· 6' fSegera
Informasi PerdaRTRW 2030
.27 Maret .lO'l..
Kepada
Yth. Oirektur Eksekutif Rujak Center ForUrban Studies
diJakarta
Sehubungan dengan surat Oirektur Eksekutif Rujak Center for UrbanStudies Nomor 072/SKIRCUS-OE/II/2012 perihal Permohonan Informasi danOokumen Peraturan Oaerah Provinsi OKI Jakarta tentang Rencana Tata RuangWilayah Jakarta 2011-2030, dengan ini disampaikan bahwa Rancangan PeraturanOaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah diundangkan padatanggal 12 Januari 2012 menjadi Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2012.
Mengingat lampiran Peraturan Oaerah berupa peta sampai saat ini masihdisempurnakan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah terkait, maka apabila inginmemperoleh Peraturan Oaerah dimaksud, dapat kami berikan, untuk sementaratanpa lampiran peta.
Oemikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA BIRO HUKUM SETOA
PROVINSI OKI JAKARTA,
~SRIRAHAYU
NIP 470051773
Tembusan:
£)ekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta
-
::::~::-:.I ~~I~~ 1~" 02'1)Dp Ruiak Center for UrbEtn 8t +622131906809~
p.1
.·R1U~IAK CE1VTER~rOR URBANSTUDIES
- Sec!. R
-
r eb ~~Jl to: 02: 13p Rujak Center' for Urban St +622131906809 p.1
Dacrah Provinsi OKI Jakarta Tentang Rencana Tata Rliang wilayah OKl Jakarta 2011-2030. Dan, berdasarkanat