LEMBAGA PENERBANGAN DAN 2020 - e-PPID
Transcript of LEMBAGA PENERBANGAN DAN 2020 - e-PPID
LAPAN RI@LAPAN_RI
LAPORAN KEGIATAN
PERJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) LAPAN
LAPAN Pusat
Jl. Pemuda Persil No.1
Jakarta Timur, POS 13220
Telepon: (021) 4892802
Fax: (021) 29833476, (021) 4892884
Email: [email protected]
LAPAN.GO.ID
PPID.LAPAN.GO.ID
2020
LEMBAGA PENERBANGAN DANANTARIKSA NASIONAL
DAFTAR ISI
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LAPAN ..................................................................................... 1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK ......................................................................................................... 3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik ................................. 3
2. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya ....................................... 3
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya ............. 3
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ....................................... 4
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik ................................................... 6
2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik ................................. 6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan .................. 6 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta
Alasannya ............................................................................................... 6
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ............................. 7
1. Jumlah Keberatan .................................................................................... 7
2. Tanggapan Atas Keberatan ..................................................................... 7
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi ........ 7
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi ........... 7
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan ...................................... 7
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya ...................................... 8
V. CAPAIAN TAHUN 2020 ............................................................................. 8
1. LAPAN Mendapatkan Penghargaan di Acara Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik ...................................................................................... 8
2. Pemeringkatan PPID Pelaksana LAPAN ................................................9 3. PPID Utama LAPAN Melaksanakan Surveillance Audit ISO
9001:2015 ................................................................................................10 4. Pelaksanaan Forum Komunikasi (FKP) ..................................................11
5. Pelatihan ISO 9001:2015 PPID LAPAN .................................................12
6. Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SINOVIK) ................13 7. Bimtek Budaya Pelayanan Prima ............................................................13 8. Kunjungan dari Instansi Lain ..................................................................15
9. Kolaborasi LAPAN x Streetsoda.............................................................16
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSA-
NAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.................................................16
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ..................17
VIII. PENUTUP .....................................................................................................18
LAMPIRAN
1
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LAPAN
Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.
LAPAN telah merintis pembentukan PPID sejak 2011. Untuk melayani informasi kepada
publik, LAPAN telah membentuk 1 (satu) PPID Utama yang berlokasi di Kantor LAPAN
Pusat dan 21 (dua puluh satu) PPID Pelaksana yang berada di satuan kerja yang berlokasi
di beberapa daerah di Indonesia.
PPID LAPAN memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur.
Motivasi ini diwujudkan melalui sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang
memiliki standar. Beberapa satuan kerja di LAPAN telah memiliki Standard Operational
Prosedur (SOP) yang berkapasitas mutu secara internasional.
Selama ini, PPID LAPAN melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat rutin.
Selain melayani pemohon informasi publik, PPID Utama LAPAN juga rutin melakukan
koordinasi dan evaluasi dengan para PPID Pelaksana. Kegiatan rutin di dalam koordinasi
tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi
yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Untuk meningkatkan kemampuan, PPID LAPAN setiap tahunnya melakukan
kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan bimbingan teknis
dan diskusi forum. Hal tersebut didasari bahwa PPID sebagai ujung tombak layanan
prima kepada publik menuju tercapainya reformasi birokrasi lembaga.
Beberapa momentum besar diselenggarakan dan diikuti PPID LAPAN sepanjang
tahun 2020. PPID Utama LAPAN melaksanakan Surveillance Audit ISO 9001:2015. Hal
ini adalah kewajiban setelah PPID LAPAN mendapatkan Resertifikasi ISO 9001:2015 di
tahun 2019. Proses pendampingan evaluasi berlangsung dalam kurun waktu bulan Mei
sampai bulan Juli dan hasilnya bahwa PPID Utama LAPAN berhasil mempertahankan
sertifikasi ISO oleh British Standard Institution (BSI).
Rencana PPID LAPAN mengawali kegiatan awal tahun 2020 dengan melakukan
“Sosialisasi Program Kerja PPID Utama LAPAN dan Budaya Pelayanan Prima” pada
tanggal 23-24 Maret 2020 di Kantor LAPAN Bandung. Kegiatan ini dikemas dalam
bentuk Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kemampuan PPID Pelaksana dalam
menciptakan inovasi dan layanan prima kepada publik dengan narasumber dari beberapa
Instansi. Namun dikarenakan ada wabah COVID-19 maka acara ditunda dan baru dapat
dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020 secara daring dengan tema “Budaya Pelayanan
Prima Dalam Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Publik” yang diikuti oleh PPID
2
Pelaksana dan Petugas Pelayanan Publik LAPAN dengan menghadirkan 2 (dua)
Narasumber yaitu Drs.Akhmad Nursalman,M.Si. dari LAN RI dan Yeny Afriani Maria
Sitohang,S.IP.,MM. dari Kementerian PANRB. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
meningkatkan kualitas Pelayanan Publik LAPAN, serta untuk mewujudkan peran
LAPAN dalam mendorong sektor-sektor pembangunan berbasis iptek penerbangan dan
Antariksa.
Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Training ISO 9001:2015 PPID LAPAN
yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juni 2020 secara daring melalui Video Conference.
Kegiatan ini merupakan bentuk penyegaran bagi Petugas PPID Utama maupun PPID
Pelaksana dan menambah wawasan untuk mempersiapkaan pelaksanaan sertifikat ISO
9001:2015 dalam mendukung tercapainya Rencana Strategis LAPAN 2020-2024.
Untuk ketiga kalinya, PPID Utama LAPAN menyelenggarakan kegiatan
Pemeringkatan PPID Pelaksana. Kegiatan ini untuk meningkatkan performa PPID
Pelaksana terkait penyediaan ruangan dan fasilitasnya, pelayanan, pengadministrasian,
dan pengarsipan. Seiring dengan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), pada pemeringkatan Tahun 2020 penekanannya lebih ke penerapan teknologi dan
Informasi sehingga indikator yang dinilai tetap ada 4 indikator, yaitu Pengembangan
Website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan
Informasi Publik. Pembinaan ini menjadi sarana koordinasi yang baik antar PPID
Pelaksana dengan PPID Utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hasil
pemeringkatan ini kemudian diumumkan dan memberikan penghargaan terhadap PPID
Pelaksana yang mendapatkan nilai 3 (tiga) tertinggi pada perayaan Ulang Tahun LAPAN
ke-57 secara daring melalui Video Teleconference.
LAPAN pada Tahun 2020 mengalami peningkatan pemeringkatan menjadi
Peringkat 1 (satu) dengan predikat “Informatif”, ini merupakan ketiga kalinya mendapat
predikat Informatif Informatif pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof
Dr (HC) KH Ma’ruf Amin pada acara Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2020 yang digelar secara daring pada Rabu, (25/11) oleh Komisi Informasi
Pusat (KIP).
Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan PPID LAPAN
sepanjang periode 2020.
3
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di PPID dilengkapi
dengan sarana dan prasarana antara lain ruang PPID, meja informasi, banner alur
pelayanan informasi, situs web PPID LAPAN, Pengisian SKM secara daring,
Aplikasi PPID LAPAN Berbasis Android, ruang diskusi, telepon, whatsapp, fax,
formulir-formulir, lemari penyimpanan dokumen, dan komputer.
2. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya
Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID LAPAN didukung
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 141 Tahun 2020 Tentang
Petugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Lembaga
Penerbangan Dan Antariksa Nasional, sebagaimana terlampir pada laporan ini.
Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAPAN terdiri dari
PPID, Sekretaris, Petugas Meja Informasi, dan Petugas Dokumentasi.
Kualifikasi untuk PPID Utama adalah ex officio Kepala Biro yang membidangi
Kehumasan. Untuk PPID Pelaksana adalah ex officio Kepala Satuan Kerja (Satker)
di lingkungan masing-masing yang terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur,
Kepala Balai, dan Kepala Stasiun. Sementara itu untuk Sekretaris, Petugas Meja
Informasi, dan Petugas Dokumentasi diusahakan dari pegawai yang mempunyai
Jabatan Fungsional Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, serta
dari unsur Hukum.
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya
Pelayanan informasi publik didukung dengan dana sebesar Rp. 371.320.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dana tersebut
digunakan untuk pertemuan rutin yang diikuti oleh seluruh petugas PPID yang diisi
dengan sosialisasi atau Bimbingan Teknis, rapat-rapat rutin, jasa konsultasi pihak
ketiga untuk menilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Customer
Engagement Index (CEI), Forum Komunikasi Kehumasan (FKK) yang dilaksanakan
guna menunjang kinerja pelayanan publik LAPAN.
Anggaran tersebut adalah anggaran yang dialokasikan pada PPID Utama.
Sedangkan untuk PPID Pelaksana anggaran melekat pada Satuan Kerjanya masing-
masing.
4
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID LAPAN baik
yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, whatsapp, fax, maupun
melalui layanan elektronik website ppid.lapan.go.id. PPID LAPAN melayani permohonan
informasi dari pihak eksternal, seperti; Pemerintah Daerah, Universitas dan Perguruan
Tinggi, Kementerian atau Lembaga Pemerintah, dan sebagainya, juga internal LAPAN
sendiri. Pada tahun 2020, PPID LAPAN menerima permohonan informasi secara rinci
dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik
312
00000
52
381
329
61
54
76
100
26
20
63
2130
49
18016
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
2020 (EKSTERNAL)Biro KSHU
Biro SDM Orkum
Biro Renkeu
Inspektorat
Pustikpan
Pusispan
PusKKPA
Pusfatja
Pustekdata
Pussainsa
PSTA
Pustekbang
Pusteksat
Pustekroket
BPAA Agam
BPAA Pontianak
BUTPAA Garut
BPAA Sumedang
BPAA Pasuruan
SBPJ Parepare
Stasiun Bumi Biak
5
490
72
221
3 40
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
2020 (INTERNAL)
Biro SDM Orkum
Pusispan
PusKKPA
Pustekdata
PSTA
Pusteksat
12.36%
87.64%
298
2113
MEKANISME
PERMOHONAN
Datang
Langsung
Elektronik
8.30%
65.66%
26.05%
200
1583
628
JENIS PEMOHON
Individu
Badan Hukum
Internal
0.33%
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
DIBERIKAN/DITOLAKDiberikan Ditolak
99.67%
6
PPID LAPAN di seluruh satuan kerjanya melakukan pelayanan informasi
kepada pemohon datang langsung melalui meja informasi serta telepon sejumlah 298
layanan. Sedangkan melalui layanan E-Kontak, E-PPID, dan e-mail sejumlah 2113
layanan. Pemohon informasi yang berasal dari individu sejumlah 200 serta yang
berasal dari badan hukum sejumlah 1583, sedangkan untuk permohonan pelayanan
informasi dari internal LAPAN sejumlah 628. Sehingga total permohonan informasi
sejumlah 2411.
2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik
Selama tahun 2020, walaupun kondisi ditengah-tengah Pandemi COVID-19
namun semua permohonan informasi publik di LAPAN dapat dipenuhi dalam kurun
waktu yang diamanatkan oleh UU KIP, atau dengan kata lain tidak ada permohonan
informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari
17 (tujuh belas) hari kerja.
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan
Dari 2411 (dua empat ratus sebelas) permohonan informasi publik, sejumlah
2403 (dua ribu empat ratus tiga) permohonan dikabulkan.
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian
Dari informasi publik yang diterima LAPAN di tahun 2020, tidak ada
permohonan informasi yang dikabulkan sebagian.
5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
Dari 2411 (dua ribu empat ratus sebelas) permohonan informasi publik, ada 8
(delapan) permohonan yang ditolak, dengan rincian sebagai berikut:
a. Satuan kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan memiliki 6
(enam) permohonan yang ditolak, adapun alasan penolakan merupakan
permohonan pengajuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang melebihi kuota yang
tersedia saat pemohon mengajukan permohonan dan atau layanan yang diminta
terdapat di satuan kerja LAPAN yang lain. Untuk layanan yang terdapat di satuan
kerja lain, BPAA Pasuruan membantu pemohon layanan untuk menghubungkan
pemohon dengan satuan kerja terkait.
b. Satuan kerja Balai Pengelola Observatorium Nasional memiliki 2 (dua)
permohonan yang ditolak, adapun alasan penolakan sebanyak 1 (satu)
permohonan adalah untuk mengisi stand pameran sains di SMK Pandhega
Jaya yang dibatalkan karena pandemi Covid-19. Dan 1 (satu) permohonan
7
lainnya adalah pengajuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Fisika
dari Universitas Airlangga yang tidak melakukan kegiatan PKL sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati.
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
1. Jumlah Keberatan
Selama tahun 2020 tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID LAPAN.
Hal tersebut dibuktikan dengan Pernyataan PPID Utama sebagaimana tercantum
dalam Surat Pernyataan Tidak Ada Keberatan Nomor 143/HM.01/12/2020 Tanggal
31 Desember 2020.
2. Tanggapan Atas Keberatan
Dengan tidak adanya keberatan yang diterima oleh PPID LAPAN, maka
tidak ada tanggapan atas keberatan.
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi
Informasi
Selama tahun 2020 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa yang
diajukan oleh PPID LAPAN. Hal tersebut dibuktikan dengan Pernyataan PPID
Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Tidak ada Sengketa Nomor
144/HM.01/12/2020 Tanggal 31 Desember 2020.
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi
Dengan tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh
PPID LAPAN, maka tidak ada mediasi atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan
Selama tahun 2020 tidak ada gugatan yang diajukan oleh PPID LAPAN. Hal
tersebut dibuktikan dengan Pernyataan PPID Utama sebagaimana tercantum dalam
Surat Surat Pernyataan Tidak Ada Gugatan ke Pengadilan Nomor 145/HM.01/12/2020
Tanggal 31 Desember 2020
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya
Dengan tidak adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan maka tidak ada
hasil putusan pengadilan.
8
V. CAPAIAN TAHUN 2020
1. LAPAN mendapatkan Penghargaan di Acara Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali mendapatkan
penghargaan di acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Surat
Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/X
/2020, tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada
Badan Publik Tahun 2020.
. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini bertempat
di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2020,
namun, untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku, kegiatan
Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan secara daring.
Berdasarkan hasil monev keterbukaan Badan Publik (BP), bahwa dari 348 BP
yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih
sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik (tidak
informatif, kurang informatif, dan cukup informatif), hanya 17,53 persen (61 BP) yang
dikategorikan Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95
persen (146 BP) Tidak Informatif, Kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP)
dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Nilai setiap kategori,
yaitu Informatif bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup
Informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya),
Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP
bernilai dibawah 10 bahkan 0.
Salah satu tujuan pemerintah lima tahun ke depan adalah menjadikan tata
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dalam konteks badan publik,
adalah kemustahilan untuk menjadi terpercaya tanpa adanya keterbukaan dan
transparansi. Oleh karenanya, keterbukaan informasi menjadi kewajiban yang harus
dijalankan oleh Badan Publik di Indonesia, tantangan ke depannya bukan hanya
tentang kemudahan akan akses informasi, namun juga konten informasi yang harus
ditingkatkan.
Pada kesempatan kali ini LAPAN memperoleh peringkat pertama dengan
predikat “Informatif” pada Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LN/LPNK). Penghargaan tersebut diberikan oleh
9
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Selain LAPAN, Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN), Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah
LN/LPNK yang mendapat predikat Informatif. Karena pelaksanaan Acara Anugerah
Keterbukaan Informasi dilaksanakan secara daring, pengambilan plakat dilaksanakan
secara terpisah pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Komisi Informasi Pusat
(KIP). Predikat “Informatif” yang diperoleh LAPAN adalah bukti budaya
keterbukaan yang dilakukan oleh LAPAN. Sebagaimana yang telah dimandatkan
pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pemeringkatan PPID Pelaksana LAPAN
PPID Utama LAPAN memberikan Penghargaan “Pemeringkatan PPID
Pelaksana 2020) pada Senin (27 November 2020) bersamaan dengan peringatan acara
“HUT LAPAN Ke-57” yang diselenggarakan Via Zoom Meeting Cloud.
Kepala LAPAN dalam sambutannya menyatakan bahwa hal yang terpenting
yang harus LAPAN lakukan dalam 5 tahun ke depan adalah visi LAPAN sebagai
penggerak sektor pembangunan. LAPAN tidak lagi berpikir dalam konteks penelitian
untuk penelitian, namun kita mengarahkan pada penelitian untuk kebutuhan nasional.
LAPAN akan mengerjakan kebutuhan yang diperlukan oleh mitra-mitra
kerjasamanya. LAPAN akan mencari kebutuhan nasional seperti yang sesuai dengan
kompetensi LAPAN.
Hal yang penting lainnya adalah kita tidak boleh puas dengan capaian-capaian
kita tanpa masyarakat mengetahuinya. Oleh karenanya, peran kita dalam
menyosialisasikan hasil-hasil capaian kita dan cara kita menjawab kebutuhan
nasional perlu dilakukan.
Pada laporannya, Koordinator Humas / Manajemen Representatif PPID
LAPAN, Jasyanto, menyatakan partisipasi dari satuan kerja sebanyak 21 (dua puluh
satu) Satuan Kerja di LAPAN. Pada tahun ini ada 18 (delapan belas) PPID Pelaksana
yang mengikuti pemeringkatan dengan mengisi Self Assessment Questionnaire
(SAQ), dan ada 3 (tiga) satuan kerja yang tidak ikut berpartisipasi. Pada tahun ini
10
penilaian mengacu pada SAQ yang dilakukan oleh KIP yaitu penekanan pada layanan
berbasis TIK, oleh karena ada satu indikator yang diganti yaitu “Mengumumkan”
diganti menjadi pengembangan website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan
Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik.
Ada 1 (satu) PPID Pelaksana LAPAN yang mendapat predikat “Sangat Baik”
dan 2 (dua) mendapat predikat “Baik”. Ketiganya mendapat penghargaan atas
kinerjanya dalam memberikan pelayanan PPID di tahun 2020. PPID Pelaksana yang
mendapat predikat “Sangat Baik” adalah PPID Pelaksana Pusfatja sebagai uturan
pertama. Sedangkan PPID Pelaksana yang mendapat predikat “Baik” adalah PPID
Pelaksana, Pussainsa sebagai urutan kedua, dan BPAA Agam berada di urutan ketiga.
3. PPID Utama LAPAN Melaksanakan Surveillance Audit ISO 9001:2015
LAPAN kembali meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk pelayanan informasi
yang diberikan PPID Utama LAPAN kepada masyarakat. Sebagaimana prinsip ISO
tersebut, PPID Utama dituntut untuk menetapkan persyaratan standar terkait sistem
manajemen mutu dari organisasi. Persyaratan ini menunjukkan kemampuannya
secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi pelanggan dan
persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga, layanan tersebut
meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk
proses untuk peningkatan sistem dan jaminan kesesuaian terhadap pelanggan dan
persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum terbangunnya mekanisme
pelayanan PPID Utama LAPAN yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 141 Tahun 2020 Tentang Petugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional. Pada intinya, keterbukaan informasi telah
menjadi suatu keharusan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.
Untuk lebih mengedepankan pada pelayanan informasi, sejak 2016 PPID
Utama LAPAN telah memperolah Sertifikasi ISO 9001:2015. Sebagaimana
11
diketahui, sertifikasi ISO mengharuskan audit resertifikasi ulang setiap 3 (tiga) tahun
sekali. PPID LAPAN telah menerapkan ISO 9001:2015 sejak 2016, sehingga pada
tahun 2020 harus dilakukan resertifikasi. Berdasarkan hasil audit resertifikasi pada
tanggal 15 Juni 2020, PPID Utama LAPAN direkomendasikan meraih kembali
sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Audit eksternal dilakukan untuk menilai kinerja para pelaksana layanan
informasi, yaitu PPID Utama, Sekretaris, Petugas Meja Informasi, dan Petugas
Dokumentasi dan Informasi. Metode yang digunakan dalam audit adalah wawancara,
sampling, dan observasi. Sertifikasi ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan-
persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sertifikasi sistem
manajemen kualitas, yang bertujuan untuk menjamin bahwa PPID utama
memberikan pelayanan informasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
sehingga sangat bermanfaat bagi PPID Utama dalam mencapai suatu organisasi yang
berkualitas.
4. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)
PPID Utama LAPAN dalam memberikan layanan berdasarkan pada standar
pelayanan publik (SPP) yang dibuat oleh LAPAN dan juga diwajibkan untuk
mendapatkan uji publik dari masyarakat.
FKP merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro SDM Organisasi dan
Hukum bekerjasama dengan Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
dengan dihadiri oleh Satuan Kerja sebagai penyedia layanan publik di lingkungan
LAPAN, pengguna layanan, stakeholder layanan, praktisi/ahli, media massa, dan
organisasi masyarakat sipil.
LAPAN mengadakan uji publik pada tanggal 25 Agustus 2020 menggunakan
aplikasi Zoom Cloud Meeting, pelaksanaan uji publik ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
Publik.
Acara FKP dimulai dengan pembukaan dan pemaparan oleh Kepala Biro SDM,
Organisasi dan Hukum, Ibu Anie Retnowati, dalam paparannya Anie menjelaskan
jumlah Standar Pelayanan Publik yang telah disusun yaitu sebanyak 17 (tujuh belas)
Standar Pelayanan dari 9 (sembilan) satuan kerja yang di dalamnya terdaoat dua
komponen; service delivery dan manufactured. Setelah paparan dari Anie acara
dilanjutkan dengan pemaparan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing
12
satuan kerja yang dipresentasikan oleh Koordinator Bidang / Perwakilan Bidang
Diseminasi dari masing-masing satuan kerja penyedia layanan publik, dan kemudian
diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan
SPP LAPAN
5. Pelatihan ISO 9001:2015 PPID LAPAN
Pada tanggal 11-12 Juni 2020, LAPAN menyelenggarakan kegiatan Training
ISO PPID LAPAN secara daring. Acara ini secara resmi dibuka oleh Koordinator
Bidang Humas LAPAN Bapak Ir. Jasyanto, MM, beliau menyampaikan bahwa dengan
diselenggarakannya keiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penyegaran bagi
petugas PPID dan sebagai tambahan wawasan serta untuk persiapan sertifikasi ISO
9001:2015 bagi petugas PPID baru.
Selanjutnya, Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Bapak Ir. Christianus R. Dewanto, M. Eng menyampaikan laporan kegiatan, kemudian
Beliau melaporkan bahwa PPID Utama dalam acara Training ISO 9001:2015 turut
mengundang 91 undangan yang terdiri dari koordinator Diseminasi, Petugas PPID,
Pranata Humas, dan yg mewakili. Acara Training ISO 9001: 2015 ini akan dilaksanakan
selama dua hari dan sebagai output kegiatan, peserta akan mendapatkan sertifikat ISO
9001: 2015. Sertifikat Internal Auditor ISO Management. Internal Auditor nantinya
akan di pakai untuk audit ISO 9001:2015, Management Mutu/Quality Management
System. Dalam Training dua hari ini akan dilakukan pembelajaran terkait persyaratan
ISO 9001:2015 dan Tentang audit. Sebagai Output Realnya Dalam pelaksanaan selama
2 hari ini akan disampaikan materi oleh Nara Sumber dan akan dilakukan ujian bagi
peserta, sehingga nantinya peserta yang lulus dapat menjadi Internal Auditor. Kemudian
dalam paparannya beliau menyampaikan berdasarkan SK Kepala lapan No. 141 tentang
PPID. Struktur Orgaisasi PPID LAPAN, ada PPID Utama adalah Karo KSHU yang
memiliki atasan yaitu Sekretaris Utama dan PPID Pelaksana. Sebagai wakil
Manajement Bapak Ir. Jasyanto MM atau Koordinator Humas. PPID Utama LAPAN
membawahi 22 PPID Pelaksana.
Acara selanjutnya yaitu arahan dari Sekretaris Utama LAPAN Ibu Prof. DR. Ir.
RR. Erna Sri Adiningsih, M.SI. Dalam arahannya beliau menyampaikan sharing
Screen: Pelayanan Publik Produk Iptek Penerbangan dan Antariksa berstandar Mutu
Internasional. PPID LAPAN menjadi Penyelenggara Layanan Informasi Publik yang
unggul di Bidang Iptek Penerbangan dan Antariksa. Pelayanan Publik harus mempunyai
pedoman atau acuan yaitu mengacu pada Renstra LAPAN, Pelayanan informasi Publik,
13
Standard Mutu Layanan yang outputnya adalah RB 2020-2024 Birokrasi berkelas dunia
yang memiliki Pelayanan Publik yang berkulitas.
Kegiatan pelatihan ini juga turut mengundang Bapak Ade Iman Santoso dari PT.
Prisma Nusantara dengan materi “Training Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
9001:20015” pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, dan “Training Audit Internal
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015” pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2020.
6. Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SINOVIK)
Guna berpartisipasi dalam rangka mendorong peningkatan inovasi pelayanan
publik, pada tahun 2020 LAPAN mengajukan 2 (dua) inovasi untuk dikompetisikan
dalam SINOVIK, yaitu Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) dan Sistem
Pemantauan Bumi Nasional Berbasis Android (Sipandora). ZPPI merupakan inovasi
yang diajukan oleh LAPAN melalui satuan kerja Pusat Pemanfaatan Penginderaan
Jauh (Pusfatja) dan lolos ke TOP 99, sehingga dipersentasikan kepada KemenpanRB
yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 secara daring melalui aplikasi Zoom.
Paparan dibuka dengan pengenalan singkat ZPPI oleh Kepala LAPAN, Prof.
Dr. Thomas Djamaluddin. Thomas menjelaskan informasi ZPPI yang diolah ini telah
dihilirasasi hingga bisa digunakan oleh para nelayan dengan mudah, banyak nelayan
pesisir di Indonesia yang sangat terbantu dengan adanya informasi ini. Kepala Pusfatja
LAPAN, Dr. Rokhis Komaruddin menambahkan bahwa hasil tangkapan nelayan
meningkat pesat dengan digunakannya informasi ZPPI ini. Paparan yang lebih rinci
diterukan oleh Peneliti Pusfatja, Teguh Prayogo.
7. Bimtek Budaya Pelayanan Prima
PPID Utama LAPAN Pusat setiap tahun menyelenggarakan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana di lingkungan satuan kerja LAPAN. Seperti
tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PPID tahun ini membahas Pelayanan Publik prima
untuk mewujudkan peran LAPAN dalam mendorong sektor-sektor pembangunan
berbasis iptek penerbangan dan Antariksa, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik,
Bimtek Pemeringkatan PPID Pelaksana dan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik
(SINOVIK). Kegiatan ini dilakukan melalui virtual conference (Teleconference)
tanggal 13 Mei 2020, yang dihadiri oleh 80 orang peserta yang terdiri dari para
Koordinator Bidang Diseminasi, para Petugas Pelaksana Pelayanan Publik, dan para
Petugas PPID Pelaksana LAPAN.
Secara resmi kegiatan PPID ini dibuka oleh Sekretaris Utama LAPAN Prof Dr.
14
Erna Sri Adiningsih, M.Si. Dalam arahannya beliau mengharapkan dengan Bimtek ini
seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik sehingga dapat memperoleh
pembekalan untuk dapat diterapkan di Satuan Kerja masing-masing dalam mendukung
Reformasi Birokrasi dengan melakukan Yanlik yang prima, tidak mengurangi
kecepatan Yanlik dengan tetap meningkatkan kinerjanya. Dalam arahannya beliau
menyampaikan dan menjelaskan materi dengan tema “Pelayanan Publik prima untuk
mewujudkan peran LAPAN dalam mendorong sektor-sektor pembangunan berbasis
iptek penerbangan dan Antariksa. Sasaran Reformasi Birokrasi Adalah Birokrasi yang
memiliki Pelayanann Publik yang berkualitas. Sebagaimana tercantum dalam Resntra
2020-2025, dan UU 25/2019 (Pelayanan Publik, Implementasi diatur dengan
permenpan RB), dalam RENSTRA (Iptek P & A) Untuk Sektor-sektor RB LAPAN
berkelas Dunia, Penerapan nilai nilai Organisasi (Baik). Target pelayanan Prima:
Kepuasaan Masyarakat, Standard layanan efektif & efisen, kelola Feedback. Pelayanan
Publik yang Prima adalah kepuasan Masyarakat, dan bagaimana LAPAN
mengimplementasikan Pelayanan Publik. Target yang direncanakan dari 7 pusat
unggulan sudah tercapai 5 pusat unggulan yang ada di LAPAN. “Visi dalam 5 tahun ke
depan (2020-2025) adalah Sebagai Penggerak Sektor Pembangunan Nasional Berbasis
IPTEK Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Maju Dan
Mandiri. Visi tersebut perlu didukung dengan budaya nilai kerja BAIIK (Berorientasi
kepada pelayanan publik, Akuntabel, Innovatif, Integritas dan Kolaboratif)”.
PPID LAPAN harus proaktif menyampaikan informasi kepada publik seperti
informasi tentang program LAPAN, Renstra, Renduk dan laporan tahunan sehingga
masyarakat dapat ikut mengontrol kegiatan yang telah LAPAN lakukan selama ini.
Capaian pemeringkatan badan publik PPID LAPAN oleh KIP mulai tahun 2014
yang baru mampu masuk peringkat 40, tahun 2015 peringkat 3, tahun 2016 peringkat 8,
tahun 2017 peringkat 2, serta tahun 2018 PPID LAPAN mendapatkan predikat badan
publik terinformatif, sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan predikat “informatif”
untuk yang kedua kalinya, dan pada Tahun 2020 LAPAN meraih predikat badan publik
informatif yang ke tiga kalinya.
Dalam acara ini juga menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama yaitu
Bapak Drs Akhmad Nursalman, M.Si, dari Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Dan Manajemen ASN dari LAN RI, dengan menyampaikan materi
tentang “Peningkatan Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan Dalam memberikan budaya
Pelayanan Prima”. Tujuan dari Pembelajaran ini memiliki pengetahuan tambahan
sehingga kompetensi meningkat dalam memberikan budaya pelayanan prima. Orang
15
yang melakukan Peningkatan kompetensi pasti melakukan perubahan, perubahan
adalah sesuatu yg tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban
manusia. Perlu dilakukan perubahan pola pikir ASN dalam memberikan pelayanan
publik. Perubahan tidak hanya kapasitas perilaku tapi perubahan cara pandang, cara
berpikir, dan cara kerja. Menuju Pelayanan Prima dimulai dari Revolusi Mental: rubah
cara Pandang, cara berpikir, cara kerja, rubah sikap dan perilaku.
Narasumber ke dua yaitu Ibu Yeny Afriani Maria Sitohang, S.IP., MM dari
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, dengan Tema “Budaya Layanan
Prima dalam mendukung Pelayanan Publik”. Dari materi yang disampaikan ada
beberapa catatan yaitu mengacu pada arahan Presiden ada 5 Prioritas kerja 5 Tahun
kedepan yaitu bertolak dari visi misi Jokowi Ma’ruf Amin yaitu: Pembangunan
Infrastruktur, Pembangunan SDM, Mengundang Investor, Mereformasi Birokrasi, dan
Menjamin Penggunaaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dalam Pelaksanaan RB
ada 8 area perubahan yg dijalankan, wahananya yaitu pelayanan Prima. Harapannya
dengan pelaksanannya adalah Birokrasi yang memiliki Pelayananan yang berkualitas,
Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien.
8. Kunjungan dari Instansi Lain
Selama Tahun 2020, PPID LAPAN menerima kunjungan dari berbagai instansi
termasuk internal LAPAN, bentuk kunjungan yang diterima oleh PPID LAPAN juga
tidak terbatas pada kunjungan tatap muka, namun juga kunjungan secara virtual guna
menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghindari kerumunan dan
memutus mata rantai penularan Covid-19.
Salah satu kunjungan yang diterima oleh PPID LAPAN adalah kunjungan dari
Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN), Prof.
Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020,
untuk meresmikan fasilitas laboratorium yang dikenal dengan sebutan Anechoic
Chamber.
Dalam pidato sambutannya, Bambang menyampaikan bahwa diresmikannya
laboratorium Anechoic Chamber ini diharapkan mampu mempercepat kemajuan
kemandirian Indonesia di bidang teknologi satelit dan mensejajarkan Indonesia dengan
negara lain di bidang persatelitan.
Sementara itu, Kepala LAPAN Prof. Thomas Djamaludin menambahkan bahwa
pembangunan infrastruktur laboratorium Anechoic Chamber menunjang kearah
16
penyelenggaraan keantariksaan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan komersial
keantariksaan karena ekonomi keantariksaan sudah bagian dari tren internasional.
Selain meresmikan laboratorium Anechoic Chamber, Bambang juga
mengunjungi beberapa fasilitas yang ada di LAPAN, termasuk ruang Assembly,
Integration and Test (AIT), Mission Control Center, dan antena full motion. Kegiatan
ini adalah bagian dari kunjungan kerja yang dilakukan Oleh Menristek/BRIN di
LAPAN. Sebelum berkunjung ke Pusteksat, Menristek/BRIN juga mengunjungi dua
satuan kerja LAPAN lainnya yaitu Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) dan Pusat
Teknologi Penerbangan (Pustekbang).
9. Kolaborasi LAPAN x Streetsoda
Dimulai pada tahun 2020, LAPAN berkolaborasi dengan brand sepatu lokal
Streetsoda, mengusung tema Beyond The Atmosphere, sepatu kolaborasi yang diberi
nama “Antariksa” ini akan launching di akhir Februari 2021. Selanjutnya sepatu
tersebut akan dijual melalui e-commerce milik Streetsoda pada awal Maret 2021.
Kepala Biro Kerja Sama, Humas, dan Umum LAPAN Ir. Christianus Ratrias
Dewanto, M.Eng. menjelaskan, kolaborasi ini merupakan salah satu terobosan untuk
mengenalkan LAPAN kepada semua lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
Ini sejalan dengan konsumen Streetsoda yang sebagian besar anak muda. “Lewat
kolaborasi ini, kami ingin menjangkau lebih banyak anak muda Indonesia untuk
mengenal LAPAN lebih jauh dan mengajak mereka untuk lebih bangga produk
buatan Indonesia”, jelas Chris.
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada kurun waktu tahun 2020 menemukan
kendala internal yaitu kurangnya pemahaman PPID Pelaksana terhadap pelayanan
informasi publik. Hal ini dikarenakan sering bergonta-gantinya Petugas pelaksana PPID
yang ditunjuk sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan terkait pelayanan informasi. Beban
kerja petugas PPID seharusnya berfokus pada pelayanan informasi, namun LAPAN
masih menggunakan petugas pelaksana yang memiliki tugas rangkap jabatan. Hal ini
perlu menjadi pertimbangan pimpinan dalam rekrutmen pegawai terkait petugas
pelaksana PPID, selain itu, masih adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi juga
menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik, seperti aplikasi
17
pembuatan laporan PPID secara daring dan modul-modul edukasi virtual yang masih
kurang.
Sedangkan kendala eksternal adalah terkait dengan adanya wabah COVID-19
permohonan informasi tidak dilakukan tatap muka, cukup hanya dilakukan secara daring
sehingga menghambat pemberian layanan informasi publik.
Banyaknya permintaan PKL, skripsi, dan kunjungan yang harus di-reschedule dan
ada juga yang dilakukan secara daring. Untuk kegiatan yang sifatnya pendampingan
teknis, terkendala dalam memberikan pendampingan secara langsung, sehingga kurang
maksimal dapat diterima oleh pemohon.
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam
memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu
dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan
maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID
Utama maupun PPID Pelaksana. Di samping itu, pada tahun 2020 telah dilakukan
penambahan formasi petugas pelaksana PPID pada rekrutmen pegawai. Pada tahun 2020,
telah diadakan bimbingan teknis terkait pelayanan publik yaitu Bimbingan Teknis Budaya
Pelayanan Prima dan pelatihan ISO 9001:2015. Bimtek tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dan kualitas petugas pelayanan publik, termasuk pengelola PPID.
Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana yang
dilakukan oleh PPID Utama LAPAN melalui pemeringkatan PPID Pelaksana LAPAN.
Dengan diberlakukannya Renstra 2020-2024 meniscayakan perubahan target,
sasaran, dan standar pelayanan publik. Hal ini berakibat pada terjadinya perubahan pada
fitur dan konten dari Portal PPID LAPAN. Oleh sebab itu, portal PPID akan terus
dikembangkan dan diperbarui secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.
LAPAN telah melakukan review terhadap jenis informasi berkala, serta-merta,
setiap saat, dan informasi yang dikecualikan pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan UU
No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID memiliki peran yang
sangat besar dalam penyampaian informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,
capaian kinerja dalam melaksanakan penelitian baik secara langsung maupun tidak
langsung. Layanan informasi menuntut PPID melakukannya secara profesional. Oleh
karena itu updating data penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan baik oleh PPID
Pelaksana maupun PPID Utama pada portal yang telah tersedia sehingga dapat memenuhi
18
kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan.
Setelah mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015, audit internal dan eksternal
akan tetap dilakukan oleh PPID Utama LAPAN minimal dalam setahun melakukan dua
kali audit internal.
Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan
informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk
mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus
ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang
ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung
optimalnya suatu layanan.
PPID Utama LAPAN mendorong setiap satuan kerja memiliki corner untuk
layanan informasi hasil litbangjirap LAPAN yang representatif. Hal ini akan memberi
kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan
informasinya melalui media-media yang disediakan.
VIII. PENUTUP
Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan
kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID
LAPAN.
Jakarta, 5 Maret 2021
Menyetujui :
Kepala Biro Kerja Sama,
Hubungan Masyarakat, dan Umum,
Selaku PPID Utama LAPAN
Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP. 19680112 198802 1 004
LAMPIRAN
1. Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID LAPAN 2020
2. Keputusan Kepala LAPAN Nomor 141 Tahun 2020 tentang Petugas PPID di
lingkungan LAPAN
3. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor
09/KEP/KIP/X /2020, tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik Pada Badan Publik Tahun 2020
4. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik.
5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 252 Tahun
2020 tentang Standar Pelayanan
6. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 253 Tahun
2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Wajib Tersedia di Lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
7. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 254 Tahun
2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
8. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 385 Tahun
2020 tentang Pemberian Penghargaan Unit Kerja Pengelola Pelayanan Publik, Unit Kerja
Inovasi Pelayanan Publik, dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 386 Tahun
2020 tentang Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana/Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Tahun 2020
10. Foto dan Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2020
11. Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Rencana Strategis LAPAN 2020-2024
12. Dokumentasi Kegiatan Forum Komunikasi Publik 2020
13. Surat Pernyataan Tidak Ada Keberatan Nomor 143/HM.01/12/2020 Tanggal 31 Desember 2020
14. Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa Nomor 144/HM.01/12/2020 Tanggal 31 Desember
2020
15. Surat Pernyataan Tidak Ada Gugatan ke Pengadilan Nomor 145/HM.01/12/2020 Tanggal
31 Desember 2020
16. Surat Pernyataan Tidak Ada Tidak Ada Permohonan Informasi Dikabulkan Sebagian
Nomor 146/HM.01/12/2020 Tanggal 31 Desember 2020
17. Pelaksanaan Surveillance Audit ISO 9001:2015
18. Sertifikat ISO 9001:2015
19. Foto-foto kegiatan PPID
Individu Badan Hukum InternalDatang
LangsungElektronik Diberikan Ditolak
1 Biro KSHU 146 166 0 24 288 312 0 0
2 Biro SDM Orkum 0 0 490 0 490 490 0 0
3 Biro Renkeu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pustikpan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pusispan 0 0 72 17 55 72 0 0
7 PusKKPA 0 52 2 0 54 54 0 0
8 Pusfatja 36 345 0 0 381 381 0 0
9 Pustekdata 0 329 21 0 350 350 0 0
10 Pussainsa 0 61 0 0 61 61 0 0
11 PSTA 0 54 3 0 57 57 0 0
12 Pustekbang 3 73 0 24 52 76 0 0
13 Pusteksat 4 96 40 11 129 140 0 0
14 Pustekroket 1 25 0 26 0 26 0 0
15 BPAA Agam 0 20 0 3 17 20 0 0
16 BPAA Pontianak 0 63 0 63 0 63 0 0
17 BUTPAA Garut 0 21 0 19 2 21 0 0
18 BPAA Sumedang 0 30 0 19 11 30 0 0
19 BPAA Pasuruan 9 46 0 13 42 49 6 0
20 SBPJ Parepare 0 180 0 74 106 180 0 0
21 Stasiun Bumi Biak 0 16 0 0 16 16 0 0
22 BPON Kupang 1 6 0 5 2 5 2 0
200 1583 628 298 2113 2403 8 0
No Satker
Mekanisme Permohonan
Pelayanan
Permohonan
InformasiSengketa
Informasi
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI 2020
Pemohon
Jumlah2411
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 20200
11TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengelolaan informasi dan
dokumentasi serta pelayanan informasi publik di
lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional perlu ditunjuk Petugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional tentang Petugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang …
-2-
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
5.
6.
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
7.
8.
9.
10.
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer Garut;
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata
Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan …
- 3 -
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;
13.
Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Utama
untuk Menandatangani Dokumen Administrasi dan
Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;
14.
Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
15. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 131 Tahun 2018 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL.
KESATU : Mengangkat Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional yang tercantum sebagaimana
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dibagi menjadi 3 bagian yaitu Sekretaris, Petugas Meja
Informasi dan Petugas Dokumentasi.
KETIGA : …
-4-
KETIGA
:
Sekretaris mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan komunikasi baik internal maupun
eksternal;
2. Menyelenggarakan rapat;
3. Melaksanakan pengelolaan website/ akun PPID;
4. Membuat laporan kegiatan.
KEEMPAT
: Petugas Meja Informasi mempunyai tugas:
1. Menerima permohonan informasi;
2. Melakukan pencatatan di buku register permohonan
informasi;
3. Melakukan klasifikasi permohonan informasi yang boleh
dan tidak boleh diberikan;
4. Memberikan informasi apabila informasi tersebut telah
tersedia;
5. Berkoordinasi dengan Sekretariat, PPID Pelaksana atau
PPID Utama apabila informasi yang diminta belum
tersedia;
6. Menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat dan
mengkoordinasikan dengan Sekretariat, PPID Pelaksana
atau PPID Utama.
KELIMA : Petugas Dokumentasi mempunyai tugas:
1. Menyiapkan informasi yang diminta oleh pemohon
informasi;
2. Mendokumentasikan informasi sesuai klasifikasi
informasi;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat dan Petugas Meja
Informasi dalam penyiapan informasi yang akan
diberikan kepada pemohon informasi.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN …
-5-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala LAPAN;
2. Sekretaris Utama LAPAN;
3. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan
LAPAN selaku PPID Pelaksana;
5. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PETUGAS DOKUMENTASI Haryati, SAP.
SEKRETARIS Titi Herawati, SAP
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
PPID UTAMA
Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
PETUGAS MEJA INFORMASI Elly Nurnazily, S.Sos.
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO KERJASAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM
SEKRETARIS Aurora Zuhrufa Hamada, SKom
PETUGAS DOKUMENTASI Nursetiawati, S.Sos.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
PETUGAS MEJA INFORMASI Robi Aryanto, S.Ds
PPID PELAKSANA BIRO KSHU
Ir. Jasyanto, MM.
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIS
Hilman Himawan, SH
PETUGAS DOKUMENTASI Suryanto
PPID PELAKSANA BIRO RENKEU
Ir. Henny Setyaningsih, M.Si.
PETUGAS MEJA INFORMASI
Wiwin Sulistyowati, A.Md
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIS
Miyatun, S.Sos.
PETUGAS DOKUMENTASI Limawan, SH.
PPID PELAKSANA SDM DAN ORKUM
Dra. Anie Retnowati, M.Sc.
PETUGAS MEJA INFORMASI Ratih Hermawanti, SAP.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA INSPEKTORAT
SEKRETARIS M. Risman Purwanto
Ramadhan,SE.
PETUGAS DOKUMENTASI
Afdhal Zikri, S.Kom.
PPID PELAKSANA INSPEKTORAT
Ratih Pratiwi, SH.
PETUGAS MEJA INFORMASI Sri Sukarni, S.Pd.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT INOVASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
SEKRETARIS Sigit Julimantoro, B.Eng.
PETUGAS DOKUMENTASI Miftahul Jannah, SE.
PPID PELAKSANA PUSISPAN
Ir. Yuliantini Erowati, M.Si.
PETUGAS MEJA INFORMASI
Ayuningtyas Nirmala Subandi, S.E
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
SEKRETARIS Silvia Cahayani Lase, S.E.
PETUGAS DOKUMENTASI Inka Winarni Mufdhalifah, S.E
PPID PELAKSANA PUSAT KKPA
Dr. Robertus Heru Triharjanto, B.Eng.,M.Sc
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
PETUGAS MEJA INFORMASI
Supriadi, S.Kom.
LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
SEKRETARIS Dra. Elly Kuntjahyowati,
MMMMMMMM..
PETUGAS DOKUMENTASI Hendy Gunawan, S.Kom.
PPID PELAKSANA PUSTIKPAN
Chusnul Tri Yudianto, ST.
PETUGAS MEJA INFORMASI
Hendy Gunawan, S.Kom.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAJAAN JAUH
SEKRETARIS Bambang Haryanto, SE.
PETUGAS DOKUMENTASI Aminah
PPID PELAKSANA PUSTEKDATA
Ir. Dedi Irawadi
PETUGAS MEJA INFORMASI Drs. Ngadino
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAJAAN JAUH
SEKRETARIS Iskandar Effendy, S.Si.
PETUGAS DOKUMENTASI 1. Reno Ogestro, ST.
2. Bayulodie Vallianto, ST.
PPID PELAKSANA PUSFATJA Dr. M. Rokhis Khomarudin, M.Si.
PETUGAS MEJA INFORMASI Adinda Ratna Safira, S.I.Kom.
.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT TEKNOLOGI ROKET
SEKRETARIS Ignatius Eggi Reza Putra,
S.I.Kom
PETUGAS DOKUMENTASI Karwanto, S.T.
PPID PELAKSANA PUSTEKROKET
Drs. Sutrisno, M.Si.
PETUGAS MEJA INFORMASI Dra. Wigati, MT.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN
SEKRETARIS Tri Widodo, S.Sos.
PETUGAS DOKUMENTASI Erry Wibisono
PPID PELAKSANA PUSTEKBANG
Drs. Gunawan Setyo Prabowo, M.T.
PETUGAS MEJA INFORMASI Ainun Zakiah Noor, S.IIP
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT TEKNOLOGI SATELIT
SEKRETARIS Rinto Ferdian, ST., MM..
PETUGAS DOKUMENTASI Endar Wurianto, ST.
PPID PELAKSANA PUSTEKSAT
Ir. Mujtahid, M.T.
PETUGAS MEJA INFORMASI Nurati Firdaus Muharom, A.Md
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT SAINS ANTARIKSA
SEKRETARIS Sucipto, SAB
PETUGAS DOKUMENTASI M. Ferdiansyah Noor
PPID PELAKSANA PUSSAINSA
Dra. Clara Yono Yatini, M.Sc.
PETUGAS MEJA INFORMASI Christine Widianingrum, S.Pd.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER
SEKRETARIS Sudirman, SH, MAP.
PETUGAS DOKUMENTASI Tirnawati, S.A.P.
.
PPID PELAKSANA PSTA
Dr. Didi Satiadi, M.Sc.
PETUGAS MEJA INFORMASI Muhtar Gunawan, S.A.P
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE
SEKRETARIS Agus Suprijanto, ST.,M.Eng
PETUGAS DOKUMENTASI Athar Abdurrahman Bayanuddin, S.Si
PPID PELAKSANA LAPAN PAREPARE
Sutan Takdir Ali Munawar, B.Eng.
PETUGAS MEJA INFORMASI Eko Yunianto Wahyu Widodo, S.Kel
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT
SEKRETARIS Ayi Kusmayadi, SH.
PETUGAS DOKUMENTASI Jati Sujati
PPID PELAKSANA LAPAN GARUT
Unggul Satrio Yudhotomo, S.T.
PETUGAS MEJA INFORMASI Rahadyan Lingga Laksita, ST.
.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI KENDALI SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER, DAN
PENGINDERAAN JAUH BIAK
SEKRETARIS Kamirul, S.Si
PETUGAS DOKUMENTASI Rohmat Yulianto, S.Kom.
PPID PELAKSANA LAPAN BIAK Dian Yudistira, S.Kom., M.Kom.
PETUGAS MEJA INFORMASI Suisbiyanto Prasetya, S.T.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PRTUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PONTIANAK
SEKRETARIS Miswari, S.Kom.
PETUGAS DOKUMENTASI Suparman, A.Md.
PPID PELAKSANA LAPAN PONTIANAK
Kuncoro Wisnu, S.E., M.M.
PETUGAS MEJA INFORMASI Feby Margaret Gultom, S.Sos
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PRTUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PASURUAN
SEKRETARIS Drs. Dwi Witanto
PETUGAS DOKUMENTASI Sigit Nugroho, S.Kom.
PPID PELAKSANA LAPAN PASURUAN
Dian Yudha Risdianto, ST., MT.
PETUGAS MEJA INFORMASI Fatan Audi Havip, S.I.Kom.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER AGAM
SEKRETARIS Fahmi Rahmatia, S.Si.
PETUGAS DOKUMENTASI I n d r a
PPID PELAKSANA LAPAN AGAM
Syafrijon, S.Pd., M.Kom.
PETUGAS MEJA INFORMASI A m r i z a l
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PRTUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER SUMEDANG
SEKRETARIS Neneng Destiyani, SE.
PETUGAS DOKUMENTASI Aban, S.Sos
PPID PELAKSANA LAPAN SUMEDANG
Aries Kurmiawan, ST.
PETUGAS MEJA INFORMASI Sael Pane, S.A.B.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 141 TAHUN 20200
11TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengelolaan informasi dan
dokumentasi serta pelayanan informasi publik di
lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional perlu ditunjuk Petugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional tentang Petugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang ...
No. Alur Nama Jabatan Tanggal Paraf
1. Konsep JY Kabag Humas
2. Diperiksa dan disetujui NKR Kabag Arsip
3. Diperiksa dan disetujui RS Kabag Hukum
4. Diperiksa dan disetujui CRD Karo KSHU
5. Diperiksa dan disetujui AR Karo SDM Orkum
6. Diperiksa dan disetujui ESA Settama
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
*KOMISI INFORMASI PUSAT*
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik secara berkesinambungan, perlu dilakukan
evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan
publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI
Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden . . .
- 2 -
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun
2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 126);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.
Pasal 1
Setiap Pembina atau Penanggungjawab kinerja
penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan
evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan menteri ini.
Pasal 2
(1) Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, perlu menyusun
pedoman evaluasi kinerja penyelenggara
pelayanan publik.
2 pedoman . . .
- 3 -
(2) Pedoman evaluasi kinerja penyelenggara
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka memperbaiki
kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik
bagi masyarakat.
Pasal 3
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
menteri ini.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012
tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Pembina/Penanggung Jawab Pemeringkatan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik,
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
Publik,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 4 -
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA, ttd
YUDDY CHRISNANDI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 25
Salinan Sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
Herman Suryatman
-1-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TENTANGPEDOMAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAPELAYANAN PUBLIK
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 JANUARI 2015
PEDOMAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAPELAYANAN PUBLIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini belum
memenuhi harapan masyarakat. Berbagai upaya perbaikan terhadap
penyelenggaraanpelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah,
namun hasilnya belum maksimal.Sementara itu, masyarakat menuntut
hak-hak mereka ketika berhubungan dengan penyelenggara
pelayananpublik agar memberikanpelayanan yang prima.
Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik tersebut, diperlukan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Hal ini sejalan
dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik.
Agar pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
dapat dilakukan secara efektif pada kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah, diperlukan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi kinerja
penyelenggara pelayanan publik.
Evaluasi…
-2-
Evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan pada 1 (satu) ataubeberapa jenis layanan sekaligus dengan
tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi
kinerjapenyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan
perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1) Maksud dan Tujuan
Maksud dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
yaitusebagai acuan bagi Pembina/Penanggungjawab penyelenggara
pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan
yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.
Sedangkan tujuan dilakukanevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan
publik, yaitu:
a. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik.
b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi.
c. Menjamin kualitas pelaksanaanevaluasi
kinerjapenyelenggarapelayanan publiK mulai dari
perencanaan,pelaksanaan, pelaporan.
2) Sasaran Evaluasi
1. Meningkatnya tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatnya publikasi pelayanan publik sesuai Standar
Pelayanan;
3. Terwujudnya kepuasan masyarakat;
4. Meningkatnya penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
C. Pengertian Umum
1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat…
-3-
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
Standar Pelayanan.
4. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut
Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang di bentuk untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah.
6. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan
pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit
kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau
tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.
7. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan
kepada penerima.
8. Evaluasi Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian
secara komprehensif penyelenggaraan pelayanan publik.
9. Desk evaluation, yaitu penelaahan terhadap dokumen
penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Observasi lapangan, adalah pengamatan langsung di lapangan.
11. Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian
pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, bertujuan mendapatkan
tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi
atau melalui pos.
12. Wawancara, adalah tanya jawab antara evaluator dan sumber
informasi penyelenggara pelayanan yang sedang di evaluasi
13. Mystery shopper atau shopper, adalahseseorang atau kelompok
orangyang melaksanakan Mystery Shopping.
D. Ruang Lingkup…
-4-
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan
publikini meliputiperencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan hasil evaluasi.
E. Metodologi Evaluasi
Teknik evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan
dengan cara:
1. Deskevaluation;
2. Observasilapangan;
3. Kuesioner;
4. Wawancara.
5. Mystery shopper.
BAB II
-5-
BAB II
TAHAPANEVALUASI
Kegiatan evaluasi kinerja penyelenggarapelayanan publik meliputi 3
(tiga) tahapan, yaitutahap perencanaan,tahap pelaksanaan dan tahap
pelaporan.
A. Tahap Perencanaan
1. Menentukan objek evaluasi
Pada tahap awal harus ditentukan jenis pelayanan yang akan
dievaluasi. Hal ini perlu,karenapada umumnya suatu instansi terdiri
dari berbagai jenis pelayanan. Sesuai keperluan kondisilayanan yang
akan dievaluasi hanya sebagian atau keseluruhan jenis pelayanan.
2. Menyusun rencana evaluasi.
Selanjutnya, setelah ditentukan jenis pelayanan yang akan dievaluasi,
maka perlu disusun rencana evaluasi itu sendiri. Dalam penyusunan
evaluasi perlu memperhatikan hal berikut:
a) Menentukan objek atau jenis layanan yang akan dievaluasi.
b) Pengumpulan data atau informasi awal objek atau jenis layanan
yang akan dievaluasi.
c) Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi
d) Waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan evaluasi.
e) Pelaksanaan evaluasidapat dilakukan oleh internal atau eksternal
organisasi, atau dapat dilakukan secara bersama-sama.
f) Periode evaluasi atau rentang waktu tertentu penyelenggaraan
pelayanan publik yang akan dievaluasi.
g) Hasil evaluasi dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
h) Kesimpulan dari KKE dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi
(LHE).
3. Membangun indikator evaluasi.
a. Indikator evaluasi pelayanan publik,antara lain:
1) Standar Pelayanan Publik;
2) Maklumat Pelayanan;
3) Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM);
4) Pengelolaan Pengaduan;
5) Sistem Informasi Pelayanan Publik
b.Indikator…
-6-
b. Indikator yang akan evaluasi
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat.Untuk meningkatkankualitas
pelayanan publik, maka perlu ditetapkan prinsip SMART yaitu
(Specific (khusus), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai),
Relevant (Relevan), dan Time based (berbasis waktu).Atas dasar
tersebut, maka untuk mengukur kualitas pelayanan publik
menggunakan indikator dan subindikator serta bukti, dan
metodologi sebagaimana rincian di bawah ini:
NO INDIKATOR SUB-INDIKATOR BUKTI METODOLOGI
1. Standar Pelayanan
a) Standar Pelayanan sudah ditetapkan
- Dasar Hukum ( Perda, Permen,
SE, SK) -Standar Operasional
Prosedur (SOP) bagi pelaksana
• Desk evaluation
• Kuesioner
• Wawancara
b) Pelaksanaan Standar Pelayanan
-Integrasi -Internalisasi -Diseminasi -Diklat
• Wawancara
• Observasi
• Mystery shopping (MS)
c) Kesinambungan perbaikan
-Penurunan keluhan
-Perbaikan proses
• Wawancara
• Observasi
• Mystery shopping (MS)
2. Maklumat Pelayanan
a) Adanya pernyataan maklumat
-Dasar Hukum (Perda, Permen)
-Bukti publikasi (banner, website)
• Desk evaluation
• Kuesioner
• Wawancara
b) Aplikasi / pelaksanaan maklumat
-Sesuai janji / hak -Tingkat keluhan
pengaduan
• Obsevasi
• MS
• Wawancara
3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelaksanaan survei (Pernah dilaksanakan atau tidak. Secara tahunan atau periodik)
- Surat Tugas, SK -Laporan hasil
survei
• Desk evaluation
• Kuesioner
• MS
-7-
NO INDIKATOR SUB-INDIKATOR BUKTI METODOLOGI
4. Pengelolaan Pengaduan
a) Keberadaan petugas pengelolaan pengaduan
-Dasar Hukum ( Perda, Permen,
SE, SK)
• Desk evaluation
• Kuesioner
b) Mekanisme pengelolaan pengaduan
-Juklak/Juknis -SOP
• Desk evaluation
• Wawancara
c) Penyelesaian aktualisasi informasi pelayanan publik
-Pembaharuan (updating data dan informasi) penanganan pengaduan
• Survei
• Observasi
5. Sistem Informasi Pelayanan Publik
a) Keberadaan sistem dan mekanisme SIPP
- Dasar Hukum ( Perda, Permen, SE, SK)
-Sosial media ( Facebook, twitter)
• Desk evaluation
• Kuesioner
b) Mekanisme SIPP - SOP - Website
• Survei
• Observasi
• Wawancara
c) Akurasi dan aktualisasi informasi pelayanan publik
-Pembaruan (Updating data dan informasi)
• Survei
• Observasi
B. Tahap Pelaksanaan
1. Survei pendahuluan
Sebelum tim evaluasi melakukan evaluasi di lapangan, tim evaluasi
perlu melakukan uji indikator untuk memperoleh pemahaman awal
atas objek yang akan dievaluasi. Tujuannya untuk memperoleh
informasi antara lain mengenai jenis pelayanan yang akan
dievaluasi, tugas dan jenis pelayanan.Tim dapat menentukan
strategi dan teknik yang tepat pada saat pelaksanaan evaluasi di
lapangan.
2. Pada tahap pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
perlu memperhatikan hal-hal berikut:
a) Tahap perencanaan evaluasi
Pada tahap perencanaan terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang
berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1) Menentukanmaksud dan tujuan evaluasi,
2) merumuskan informasi yang akan dicari atau memfokuskan
evaluasi dan menentukan cara pengumpulan data,
-8-
3) menentukan cara pengumpulan data, misalnya: survei atau
yang lain,
4) menentukanpula pendekatan dalam pengumpulan data.
Terdapat beberapa prosedur pengumpulan data dengan
pendekatan pendekatan kuantitatif, misalnya observasi, survei
ataulainnya.
b) Mengembangkan teknikevaluasi
Setelah metode pengumpulan data ditentukan, selanjutnya
ditentukan teknik yang akan digunakan dan kepada siapa teknik
evaluasi tersebut ditujukan (responden: pembina, penyelenggara,
pengguna layanan atau para pihak yang berkepentingan). Dalam
menyusun teknik harus memperhatikan, hal berikut:
1) Validitas adalah keabsahan teknikyang dievaluasi.
2) Reliabilitas adalah ketetapan hasil yang diperoleh.
Pengukuran hasilnya harus sama, bila melakukan
pengukuran dengan orang yang sama dalam waktu yang
berlainan atau orang yang lain dalam waktu yang sama.
3) Objektivitas adalah upaya penerjemahan hasil pengukuran
dalam bilangan atau pemberian skor tidak terpengaruh oleh
siapa yang melakukan.
4) Standarisasi untuk memastikan evaluator mempunyai
persepsi yang sama dalam mengukur karena adanya petunjuk
khusus pengisian data.
5) Relevansi adalah kepatuhan untuk mengembangkan berbagai
pertanyaan yang terkait dengan evaluasi.
6) Mudah digunakan.
c) Mengumpulkan DataEvaluasi
Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara berbeda-beda
tergantung sifat data yang hendak dikumpulkan. Pada data
kuantitatif, pengumpulan data dapat dengan menggunakan
metode survei. Sedangkan pada data kuliatatif pengumpulan
data dengan melakukan observasi atau mystery shopping.
Selanjutnya, untuk perilaku pemberi layanan, data yang
dikumpulkan melalui observasi atau mystery shopping. Hasil
pengumpulan data dituangkan dalam KKE.
3) menentuan…
d) mengelola…
-9-
d) Mengolah dan menganalisa data
Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah
berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Dalam
menganalisis data dan menafsirkannya (menginterpretasikan)
harus berdasarkan hasil data yangtelah berhasil didapatkan.
Kemudian menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami
dan komunikatif.Hasil pengolahan data dan analisis data
dituangkan dalam KKE.
e) Menyusun simpulan hasil evaluasi.
Berdasarkan hasil analisa evaluasi yang dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa simpulan terhadap penyelengaraan pelayanan
publik. Membahas simpulan hasil evaluasi dengan pihak
penyelenggara pelayanan dan pemberi tugas evaluasi yang
dituangkan dalam KKE.
f) Menyusun Laporan
Melaporkan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan disusun dengan
format yang telah disepakati. Langkah terakhir evaluasi ini erat
dengan tujuan evaluasi
C. Tahap Pelaporan
Laporan hasil analisa evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
memuat mulai dari tahap pelaksanaan hingga penyelenggaraan evaluasi.
Adapun awal strategi evaluasi adalah cara penilaian terhadap
penyelenggaraan pelayanan publikantara lain meliputi:
1. Membandingkan kinerja awal unit penyelenggaraan pelayanan publik
sebelum evaluasi dengan kinerja saat dievaluasi.
2. Membandingkan kondisi awal unit penyelenggara pelayanan publik
dengan kondisi saat dievaluasi atau membandingkan unit
penyelenggara pelayanan publik satu dengan yang sejenis ditempat
lain.
3. Mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran
perbaikan yang diberikan oleh evaluator periode sebelumnya.
4. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi
tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada atasan
penyelenggara pelayanan publik.
BAB III
-10-
5. Laporan disusun berdasarkan KKE
BAB III
PELAPORAN HASIL EVALUASI
1. Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat:
a. Tujuan
b. Sasaran
c. Ruang lingkup
d. Waktu
e. Pelaksana
f. Periode
g. Hasil evaluasi
h. Saran perbaikan
2. Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah pernah
dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan
informasi tindak lanjut dari saran perbaikan tahun sebelumnya.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disampaikan kepada pembina/
penanggungjawab.
BAB IV
-11-
BAB IV
PENUTUP
Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk
menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan
prima.
Evaluasi ini dapat dilakukan baik internal maupun eksternal
organisasi. Agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan
baik sesuai dengan harapan, maka penyelenggara melakukan
pemantauan secara rutin dan melakukan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2015
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUDDI CHRISNANDI
BAB IV
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang
profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, serta memastikan terpenuhinya hak, tanggung
jawab, dan kewajiban berbagai pihak dalam
penyelenggaraan pelayanan, maka perlu
menyempurnakan standar pelayanan publik
berdasarkan kompetensi utama Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional tentang Standar Pelayanan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
2. Undang …
-2-
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 91);
9. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
10. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan …
-3-
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun
2015 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1723);
16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
17. Peraturan…
-3-
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit,
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan
Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
18. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor
9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
19. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi
Penginderaan Jauh Parepare Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
KESATU : Standar Pelayanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional merupakan standar layanan yang wajib
dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pelayanan
dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
KESATU: …
-5-
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
penetapan Pertama digunakan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
KETIGA : Struktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik di LAPAN
terdiri atas:
1. Pembina;
2. Penanggung Jawab;
3. Satuan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Atasan Satuan Organisasi Penyelenggara Pelayanan;
5. Pelaksana Layanan; dan
6. Pengawas Internal.
KEEMPAT : Tugas organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
LAPAN yaitu :
1. Pembina adalah Kepala LAPAN, dan mempunyai
tugas:
a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari
Penanggung Jawab;
b. Menetapkan Standar Pelayanan; dan
c. Melaporkan hasil perkembangan kinerja
pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Utama, dan
mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan standar
pelayanan pada setiap satuan kerja;
b. Mengkoordinasikan penyusunan Standar
Pelayanan;
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
publik; dan
-6-
d. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan publik di seluruh satuan kerja
penyelenggara pelayanan kepada Pembina.
3. Satuan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik
adalah Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana
Teknis yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kepada publik, dan mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik
sesuai dengan Standar Pelayanan;
b. Menyusun Standar Pelayanan dan
mempublikasikan maklumat pelayanan;
c. Menempatkan Pelaksana yang kompeten;
d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana
dan melakukan upaya peningkatan kapasitas
Pelaksana;
e. Memberikan penghargaan kepada Pelaksana
yang memiliki prestasi kerja dan memberikan
hukuman kepada Pelaksana yang melakukan
pelanggaran ketentuan, sesuai mekanisme yang
ditetapkan;
f. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan
kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
g. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya
pelayanan publik yang baik;
h. Mengelola sistem informasi pelayanan baik
berupa sistem informasi elektronik dan/atau
nonelektronik;
i. Menyediakan sarana dan mengelola pengaduan
dan menugaskan pelaksana yang kompeten
dalam pengelolaan pengaduan; dan
j. Bertanggungjawab terhadap pelayanan yang
diselenggarakan.
4. Atasan ...
-7-
4. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan adalah
Deputi/Sekretaris Utama yang membawahi Satuan
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, dan
mempunyai tugas:
a. Melakukan evaluasi standar pelayanan;
b. Melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan secara berkala; dan
c. Memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi
kepada Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan
dan kepada Pelaksana yang tidak memenuhi
kewajiban dan/atau melanggar larangan.
5. Pelaksana Layanan adalah Pejabat
Struktural/Fungsional yang ditunjuk sebagai Petugas
Pelaksana kegiatan Pelayanan publik, dan
mempunyai tugas:
a. Melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik sesuai dengan
penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
b. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan;
c. Melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan
standar pelayanan;
d. Membantu masyarakat dalam memahami hak
dan tanggungjawabnya;
e. Memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
f. Memberikan laporan kepada penyelenggara
mengenai kondisi dan kebutuhan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
berasarkan kebutuhan peyelengaraan pelayanan
publik yang prima; dan
g. Melakukan evaluasi dan membuat laporan
kinerja dan keuangan kepada penyelenggara
secara berkala.
6. Pengawas …
6. Pengawas Internal adalah Inspektur, yang
mempunyai tugas:
a. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
b. Melaporkan hasil pengawasan kepada
Penanggung Jawab.
KEENAM : Standar Pelayanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 249 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 AUG 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
DAFTAR STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
No. Satuan Organisasi
Penyelenggara Layanan
Bidang Pelayanan
1. Biro Kerjasama, Humas
dan Umum
1. Pelayanan PPID (Tidak Berbayar)
2. Pelayanan Edukasi Keantariksaan
(Lapan Space Education) (Tidak
Berbayar)
2. Pusat Sains Antariksa 1. Pelayanan Data dan/atau Informasi
Sains Antariksa (Tidak Berbayar)
2. Pelayanan Pembinaan Teknis Sains
Antariksa (Tidak Berbayar)
3. Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer
1. Pelayanan Data dan/atau Informasi
Sains dan Teknologi Atmosfer (Tidak
Berbayar)
2. Pelayanan Pembinaan Teknis Sains
dan Teknologi Atmosfer (Tidak
Berbayar)
3. Pelayanan Bimbingan Teknis dan Jasa
Sains Teknologi dan Atmosfer
(Berbayar)
4. Pusat Teknologi
Penerbangan
Pelayanan Pemanfaatan Data dan
Informasi Hasil Litbangjirap, Bimbingan
Teknis dan Jasa Teknologi Penerbangan
(Berbayar)
5. Pusat Teknologi Roket Pelayanan Terbatas Jasa Teknologi Roket,
Bimbingan Teknis dan Jasa Teknologi
Roket (Berbayar)
6. Pusat Teknologi Satelit Pelayanan Bimbingan Teknis dan Jasa
Pengujian Teknologi Satelit (Berbayar)
7. Pusat …
2020
-2-
7. Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
1. Pelayanan Data Satelit Penginderaan
Jauh (Tidak Berbayar)
2. Pelayanan Data Satelit Penginderaan
Jauh (Berbayar)
3. Pelayanan Bimbingan Teknis
Pengolahan dan Pemanfaatan Data
Penginderaan Jauh (Berbayar)
4. Pelayanan Fasilitas Berbayar dan
Jasa Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
8. Pusat Pemanfaatan
Penginderaan Jauh
1. Pelayanan Bimbingan Teknis
Pemanfaatan Penginderaan Jauh
(Berbayar)
2. Pelayanan Jasa dan Produksi
Informasi Pemanfaatan Penginderaan
Jauh (Berbayar)
9. Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Penerbangan dan
Antariksa
Pelayanan Pendaftaran Benda Antariksa
(Tidak Berbayar)
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
BIRO KERJASAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan Barang
Milik Negara, serta persuratan dan arsip. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja LAPAN Pasal 42, Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan
Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan,
serta analisis kerja sama;
b. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan
masyarakat;
c. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan layanan
pengadaan Barang Milik Negara, serta urusan rumah tangga; dan
d. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan persuratan dan
arsip.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY…
252 2020
-2-
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis
pelayanan terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui oleh
pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar Pelayanan
Biro Kerjasama, Hubungan Masyrakat, dan Umum, yaitu:
1) PELAYANAN PPID (TIDAK BERBAYAR)
NO
. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Masyarakat/Perorangan; LSM /Organisasi
Masyarakat; wartawan/Organisasi Profesi;
Pegawai Instansi BUMN, Swasta; Instansi
Pemerintah, Institusi Pendidikan:
1. Menyampaikan surat permohonan tertulis
ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sama,
Humas dan Umum, Jalan Pemuda Persil
No. 1 Jakarta Timur;
2. Email permohonan [email protected] atau
portal ppid.lapan.go.id atau aplikasi e-
PPID berbasis android
3. Pemohon dapat secara langsung hadir di
Kantor Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional atau secara lisan
melalui telepon di nomor (021) 4892802;
b. Disposisi pimpinan berdasarkan surat
permohonan data dan informasi.
2. Sistem, mekanisme …
-3-
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1. Untuk layanan PPID pemohon mengajukan
surat permohonan informasi secara tertulis
baik kepada PPID Pusat/Pelaksana/Kepala
Satuan Organisasi atau melalui Sistem
Layanan daring/Datang Langsung
2. Pemohon menerima surat balasan
penerimaan/penolakan permohonan;
3. Pemohon menunggu proses
persiapan/pelayanan data dan PPID
Pusat/Biro KSHU verifikasi permohonan
(pada email [email protected] atau portal
ppid.lapan.go.id atau aplikasi e-PPID LAPAN
berbasis android) dan penyiapan bahan/data
untuk pemohon
4. Pemohon menerima layanan berupa
data/informasi yang diminta; dan
5. Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari kerja
setelah produk layanan diterima atau
disesuaikan dengan survey yang dilakukan
secara independen.
Pemohon
Layanan
Data dan
Informasi
Permohonan
1
Kepala Satuan
Organisasi/PPID
Pelaksana/ PPID
Pusat
• Surat Permohonan/Form PPID
2. Tidak 4.
Menerima
layanan/menandatang
ani berita acara 2.
Ya
3. Menunggu Proses
Layanan
5. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
3. Jangka waktu penyelesaian …
-4-
3. Jangka
waktu
penyelesaian
1. Permohonan tertulis
Waktu Penyelesaian dilaksanakan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima
permintaan. Petugas PPID dapat
memperpanjang waktu paling lambat 7
(tujuh) hari.
2. Permohonan lisan
Data dan Informasi dapat diberikan saat itu
juga, kecuali dalam hal diperlukan dokumen
akan disesuaikan dengan dokumen
informasi yang dibutuhkan.
4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Rp.0-)
5. Produk
pelayanan
Informasi yang diberikan sesuai dengan
permintaan pemohon atau terkait dengan:
1. Produk peraturan atau kebijakan
2. Data dan informasi lain terkait dengan
produk hasil litbang penerbangan dan
antariksa.
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Biro Kerja Sama, Humas dan Umum
d/a Kantor LAPAN Pusat
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220;
b. Telp: (021) 4892802;
c. Fax: (021) 47882726;
d. Email: [email protected] atau
e. Melalui e-kontak LAPAN /e-ppid.
2) PELAYANAN EDUKASI KEANTARIKSAAN …
-5-
2) PELAYANAN EDUKASI KEANTARIKSAAN (LAPAN SPACE
EDUCATION) (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
A. Masyarakat/Perorangan ; LSM /Organisasi
Masyarakat; wartawan/Organisasi Profesi;
Pegawai Instansi BUMN, Swasta; Instansi
Pemerintah, Institusi Pendidikan:
1. Menyampaikan surat permohonan
tertulis ditujukan kepada Kepala Biro
Kerja Sama, Humas dan Umum, Jalan
Pemuda Persil No. 1 Jakarta Timur;
2. Email permohonan [email protected]
atau [email protected] atau portal
ppid.lapan.go.id atau aplikasi e-PPID
berbasis android
3. Pemohon dapat secara langsung hadir di
Kantor Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional atau secara lisan
melalui telepon di nomor (021) 4892802
B. Pemohon diwajibkan melengkapi
permohonan layanan edukasi
keantariksaan secara lengkap terdiri dari:
1. Data diri yaitu: nama, alamat, nomor
telepon, nomor identitas, foto
kopi/hasil pindai identitas diri;
2. Proposal layanan edukasi
keantariksaan yang terdiri dari latar
belakang kegiatan, maksud dan tujuan
jadwal kegiatan serta dokumen
pendukungnya.
3. Permohonan layanan diterima paling
lambat 2 bulan sebelum kegiatan
berlangsung;
B. Disposisi Pimpinan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur…
-6-
2. Sistem,
mekanisme,
dan
prosedaur
1. Pemohon mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Biro atau PPID
Utama/Pelaksana/Kepala Satuan
Organisasi melalui Sistem Layanan
daring/Datang Langsung
2. Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan paling lambat 17
(tujuh belas) hari kerja terhitung sejak
surat permohonan diterima oleh PPID
Pusat/Pelaksana
3. Pemohon menunggu proses penyelesaian
layanan maksimal 10 hari kerja
4. Pemohon menerima layanan sesuai
permohonan dan menandatangani berita
acara penyerahan layanan; dan
5. Pemohon mengisi kuesioner layanan
secara manual/online paling lambat 3 hari
setelah produk layanan diterima atau
disesuaikan dengan survey yang
dilakukan secara independen.
PPID
Utama/Kepala
Satuan
Organisasi-/PPID
Pelaksana/Kepala
Biro KSHU
Permohonan
• Surat Permohonan/Form PPID
• Proposal
1
2. Tidak
4. Menerima
layanan/menandatang
ani berita acara 2. Ya
3. Menunggu Proses
Penyelesaian Layanan
(10 hari kerja)
Waktu tunggu surat
balasan paling lambat
17 hari kerja
Pemohon
5. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
3. Jangka waktu penyelesaian…
-7-
3. Jangka
waktu
penyelesaian
Waktu Penyelesaian dilaksanakan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima
permintaan. Petugas layanan edukasi dapat
memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari.
4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Rp.0-)
5. Produk
pelayanan
Produk layanan edukasi keantariksaan terdiri
dari:
1. Praktik Kerja Lapangan;
2. Kunjungan;
3. Latihan Belajar (Study Exercise)
4. Permohonan Narasumber
5. Sosialisasi hasil litbangjirap LAPAN
6. Pameran hasil litbangjirap LAPAN
7. Talkhsow / Workshop
8. Diskusi Kelompok Terarah (FGD); dan
9. Kompetisi Edukasi Keantariksaan
layanan kehumasan
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Biro Kerja Sama, Humas dan
Umum
d/a Kantor Lapan Pusat
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220
b. Telp. 4892802;
c. Fax: 47882726;
d. Email: [email protected]
atau
e. Melalui e-kontak LAPAN / e-ppid.
2. KOMPONEN MANUFACTURING…
-8-
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, antara
lain:
1) PELAYANAN PPID (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;
h. Peraturan Lembaga No. 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
i. Peraturan …
-9-
i. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 tahun
2019 tentang Pemberian Penghargaan dan
Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik di
Lingkungan Lembaga Penerbangan
Antariksa Nasional dan Masyarakat
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Surat/ fax;
b. E-mail;
c. Telepon;
d. Komputer;
e. Koneksi jaringan internet/LAN;
f. Bahan pustaka (Jurnal, Buku, Majalah,
Koran, CD, VCD, DVD);
g. Formulir;
h. Audio Visual;
i. Benda Pamer
j. Jasa pengiriman/kurir;
k. Agenda/formulir peminjaman arsip;
l. Meja kerja;
m. Kursi kerja;
n. Ruang kerja;
o. ATK;
p. Printer;
q. Faximilie;
r. Kamera digital;
s. Scanner;
t. Rak Display bahan pustaka;
u. Mesin fotokopi;
v. Lemari file/lemari pengarsipan; dan
w. Monitor board
x. Survey elektronik berbasis mobile phone
dan Web
3. Kompetensi
Pelaksana
SDM yang memiliki kompetensi di bidang
pengelolaan informasi dan dokumentasi serta
pelayanan publik yang terdiri dari:
a. Pranata Humas
b. Pranata Komputer
c. Arsiparis
d. Pustakawan …
-10-
d. Pustakawan
e. Hukum
Komunikatif, responsif, rapi, dan cermat;
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala LAPAN selaku pengguna anggaran;
b. APIP/Inspektorat; dan
c. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum.
5. Jumlah
Pelaksana
a. Pelayan PPID Utama : 5 Orang
b. Pelayan PPID Pelaksana : 84 Orang
6. Jaminan
Pelayanan
a. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka
penanggung jawab akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. Data dan informasi sesuai dengan
permintaan pemohon;
c. Data dan Informasi diberikan dengan
cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan
7. Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Informasi yang dikecualikan;
b. Informasi yang disampaikan dalam
layanan PPID dan layanan edukasi
keantariksaan termasuk dalam informasi
yang bersifat terbuka; dan
d. Sesuai dengan ISO dan SOP.
e. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan kecuali dinyatakan
lain.
8. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan,
triwulan, semester, dan tahunan)/sesuai
kebutuhan.
2) PELAYANAN EDUKASI KEANTARIKSAAN…
-11-
2) PELAYANAN EDUKASI KEANTARIKSAAN (LAPAN SPACE EDUCATION)
(TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2015 tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;
h. Peraturan Lembaga No. 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional; dan
i. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 tahun
2019 tentang Pemberian Penghargaan
dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan
Publik di Lingkungan Lembaga
Penerbangan Antariksa Nasional dan
Masyarakat.
2. Sarana dan Prasarana…
-12-
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Surat/ fax;
b. E-mail;
c. Telepon;
d. Komputer;
e. Koneksi jaringan internet/LAN;
f. Bahan pustaka (Jurnal, Buku, Majalah,
Koran, CD, VCD, DVD);
g. Formulir;
h. Audio Visual;
i. Benda Pamer
j. Jasa pengiriman/kurir;
k. Agenda/formulir peminjaman arsip;
l. Meja kerja;
m. Kursi kerja;
n. Ruang kerja;
o. ATK;
p. Printer;
q. Faximilie;
r. Kamera digital;
s. Scanner;
t. Rak Display bahan pustaka;
u. Mesin fotokopi;
v. Lemari file/lemari pengarsipan; dan
w. Monitor board
x. Survey elektronik berbasis mobile phone
dan Web
3. Kompetensi
Pelaksana
SDM yang memiliki kompetensi di bidang
pelayanan edukasi keantariksaan
a. Pranata Humas
b. Pranata Komputer
c. Arsiparis
d. Pustakawan
e. Peneliti
f. Perekayasa
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala LAPAN selaku pengguna
anggaran;
b. APIP/Inspektorat; dan
c. Kepala Biro…
-13-
c. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum.
5. Jumlah
Pelaksana
Tim atau sesuai dengan kebutuhan.
6. Jaminan
Pelayanan
a. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur
maka penanggung jawab akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Layanan edukasi keantariksaan yang
diberikan sesuai dengan permintaan
pemohon;
c. Layanan Edukasi diberikan dengan cepat,
tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan;
d. Layanan edukasi keantariksaaan sesuai
dengan kompetensi utama LAPAN; dan
e. Narasumber yang menyampaikan materi
berkompeten dibidangnya.
7. Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Materi dalam layanan edukasi
keantariksaan akan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungkawabkan
b. Petugas pelaksana layanan edukasi yang
menyampaikan materi telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung, dibuktikan dengan surat tugas
dan disposisi langsung
c. Sesuai dengan SOP layanan edukasi
keantariksaan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana…
-14-
8. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan,
triwulan, semester, dan tahunan)/sesuai
kebutuhan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENDAFTARAN BENDA ANTARIKSA
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 159 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan
Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan
layanan teknoIogi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, sistem
informasi, serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Dalam
menjalankan tugas pokoknya tersebut, Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa;
b. penyiapan ketersediaan dan pengendalian operasional infrastruktur dan
layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem
manajemen keamanan informasi;
c. penyiapan koordinasi penggunaan frekuensi radio untuk
penyelenggaraan keantariksaan nasional;
d. penyiapan koordinasi, pembangunan, dan pengendalian layanan sistem
informasi;
e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
f. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi
informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi;
h. penyiapan koordinasi pendaftaran benda antariksa;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi
dan komunikasi;
j. pelaksanaan …
-2-
j. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan barang milik
negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan
tata usaha pusat; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh Pemohon/penerima layanan, yaitu:
LAYANAN PENDAFTARAN BENDA ANTARIKSA (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat permohonan pendaftaran benda
antariksa dari pemohon;
2. Formulir pendaftaran benda antariksa.
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1. Pemohon mengirimkan surat elektronik/E-mail
Pemohon
Permohonan
LAPAN Pusat
Surat Permohonan pendaftaran
benda antariksa
Formulir pendaftaran
Mengirim E-mail permohonan
Mengunduh form pendaftaran
di www.lapan.go.id
2. Mengisi formulir dan
mengirimkan kembali ke LAPAN
1
3. Menunggu Proses Verifikasi
dokumen kelengkapan oleh PIC
Pendaftaran benda antariksa (5
hari kerja)
3.
Sudah
Lengkap
3.
Belum
Lengkap
Kementerian Luar Negeri
4. Form dikembalikan dan
pemohon melengkapi form
kembali
5
6 Dokumen Regisrasi terbit
di web UNOOSA dan web
LAPAN (www.lapan.go.id)
1. Pemohonan …
-3-
NO. KOMPONEN URAIAN
permohonan pendaftaran benda antariksa ke
LAPAN ([email protected]) dan
mengunduh form pendaftaran benda antariksa
pada situs LAPAN (www.lapan.go.id);
2. Pemohon mengisi dan melengkapi form
tersebut dan mengirimkan kembali ke LAPAN;
3. Pemohon menunggu PIC Pendaftaran benda
antariksa melakukan verifikasi data dari form
pendaftaran benda antariksa maksimal 5 hari
kerja;
4. Jika terdapat data form yang harus dilengkapi,
maka harus dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi;
5. Jika data form sudah sesuai dan memenuhi
persyaratan, maka LAPAN akan mengirimkan
surat dan form tersebut ke Kementerian Luar
Negeri untuk disampaikan kepada UNOOSA
(United Nation Office for Outer Space Affair); dan
6. Jika telah diterima oleh UNOOSA, maka
UNOOSA akan menerbitkan dokumen
registrasi di web UNOOSA yang secara
otomatis dokumen tersebut terdapat di web
LAPAN.
3. Jangka waktu
penyelesaian
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran benda
antariksa dengan rincian:
a. Maksimal 5 (lima) hari kerja untuk melakukan
validasi data formulir pendaftaran dan
meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri
b. Proses penerbitan dokumen registrasi benda
antariksa menyesuaikan waktu yang
dilakukan oleh UNOOSA.
4. Biaya/tarif Bebas biaya.
5. Produk
pelayanan
Dokumen pendaftaran benda antariksa (Space
Object Registration Document).
6. Penanganan
pengaduan,
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
saran …
-4-
NO. KOMPONEN URAIAN
saran, dan
masukan
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Penerbangan dan Antariksa
b. Telepon: (021) 4892802;
c. Fax: (021) 4894815;
d. Email: [email protected];
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
LAYANAN PENDAFTARAN BENDA ANTARIKSA (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013
tentang Keantariksaan;
b. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional; dan
c. Dokumen Secretariat United Nation Nomor
ST/SG/SER.E/INF/39 Tanggal 29 September
2017 tentang Penetapan LAPAN sebagai focal
point for he national registry of objects
launched into outer space of Indonesia.
2. Sarana …
-5-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Koneksi/Jaringan Internet;
b. Server;
c. Komputer;
d. ATK;
e. Printer;
f. Telepon; dan
g. Scanner.
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Mampu melakukan koordinasi kegiatan
pelayanan pendaftaran benda antariksa baik
secara nasional maupun internasional; dan
b. Sarjana dengan pengetahuan teknologi
informasi dan komunikasi serta memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik.
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala LAPAN;
b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.
5. Jumlah
Pelaksana
a. 1 (satu) orang untuk melakukan komunikasi
dengan pihak terkait secara nasional maupun
internasional
b. 1 (satu) orang untuk pengelolaan administratif
dan mendokumentasikan kegiatan pendaftaran
benda antariksa
c. 1 (satu) orang untuk melakukan
pengembangan layanan berbasis web dan
monitoring pendaftaran benda antariksa
6. Jaminan
Pelayanan
a. Kegiatan pelayanan dilakukan secara
professional;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan; dan
c. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar
waktu yang ditentukan.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Data dan informasi dikirim secara online dengan
sistem yang terenkrispsi.
8. Evaluasi …
-6-
NO. KOMPONEN URAIAN
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 2 kali
dalam setahun.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan
teknologi atmosfer. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat
Sains dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
sains dan teknologi atmosfer;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan
teknologi atmosfer;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan
sains dan teknologi atmosfer;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains dan teknologi
atmosfer;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi
atmosfer;
g. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi
atmosfer; dan
h. pelaksanaan…
252 2020
-2-
h. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur,
dan tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapatpembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan dalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar
Pelayanan di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, yaitu:
1) PELAYANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SAINS DAN
TEKNOLOGI ATMOSFER (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat Permohonan/Form PPID
2. MoU/Perjanjian Kerjasama (jika diperlukan)
2. Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem
Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan paling lambat 10 hari
kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana;
1
4. Menerima
layanan/menandatangani
berita acara
Pemohon
PPID
Pusat/Pelaksana
Waktu tunggu surat balasan
maksimal 10 hari kerja
5. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
2. Tidak
• Surat Permohonan/Form PPID
• MoU/Perjanjian Kerjasama (jika
diperlukan)
Permohonan
2.
Ya
3. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk
Layanan 5-10 hari kerja
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
PSTA LAPAN
3) Pemohon…
-3-
3) Pemohon menunggu proses penyelesaian
produk layanan dalam jangka waktu 5-10 hari
kerja;
4) Pemohon menerima produk layanan sesuai
permohonan, menandatangani berita acara
penyerahan layanan dan mengisi surat
pernyataan bahwa data tersebut tidak untuk
kepentingan komersial;
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber data yaitu PSTA
LAPAN); dan
5) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
produk layanan diterima.
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
Pelayanan Data dan Informasi Sains Teknologi
Atmosfer LAPAN, dengan rincian:
a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk administrasi;
dan
b. 5 - 10 (lima sampai sepuluh) hari kerja untuk
proses layanan data dan informasi
pengamatan dan prediksi atmosfer.
4. Biaya/tarif Bebas biaya
5. Produk
Pelayanan
Pelayanan Data dan/atau Informasi Sains dan
Teknologi Atmosfer berupa Data dan Informasi
Parameter Atmosfer dan prediksinya, yang
meliputi:
- Data Pengamatan Atmosfer
- Data Prediksi Atmosfer
- Informasi Variabilitas Atmosfer.
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai…
-4-
2) PELAYANAN PEMBINAAN SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER
(TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat resmi permohonan Pembinaan/
formulir PPID; dan
2. Laporan hasil kegiatan diberikan ke PSTA-
LAPAN
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer
Jl. Dr. Djunjunan No. 133, Bandung,
40173;
b. Telp: (022) 6037445;
c. Fax: (022) 6037443;
d. Email: [email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. Tidak
2.
Ya
5
.
7. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
PPID
Pusat/Pelaksana
Pemohon
Waktu tunggu surat
balasan: maksimal 10
hari kerja
6. Menerima laporan hasil
bimtek & menandatangani
berita acara
• Surat resmi permohonan
pembimbingan
• Laporan hasil kegiatan
3 Menunggu
informasi
pelaksanaan
bimtek
4
.
Mendapatkan
Pembinaan
Permohonan
6. Laporan Hasil dan Penilaian
2) Pemohon…
-5-
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan dalam jangka waktu
maksimal 10 hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima oleh PPID
Pusat/Pelaksana;
3) Pemohon menunggu informasi waktu
pelaksanaan pembinaan teknis sesuai
kesepakatan bersama;
4) Pemohon menerima pembinaan teknis
sesuai permohonan
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu PSTA LAPAN);
5) Pemohon mencetak atau menyimpan
laporan riset dalam format PDF kedalam CD
untuk diserahkan ke PPID Pusat/Pelaksana;
6) Pemohon menerima Laporan hasil riset
dan/atau hasil penilaian kinerjanya dan
mengisi berita acara penyerahan layanan;
dan
7) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
kegiatan pembinaan selesai.
3. Jangka
waktu
penyelesaian
Pelayanan Pembinaan dan/atau Supervisi
Bidang Sains dan Teknologi Atmosfer,
dilaksanakan dengan rincian:
a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari
penerimaan surat hingga mengirimkan surat
balasan; dan
b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai
kesepakatan.
4. Biaya/tariff Bebas biaya
5. Produk
pelayanan
Pembinaan teknis bidang sains dan teknologi
atmosfer.
6. Penanganan pengaduan…
-6-
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer
Jl. Dr. Djunjunan No. 133, Bandung,
40173;
b. Telp: (022) 6037445;
c. Fax: (022) 6037443;
d. Email: [email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN
3) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA SAINS TEKNOLOGI
ATMOSFER (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat resmi permohonan Pembimbingan
teknis/Pengujian
2. MoU/Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak
(untuk produk layanan selain jenis yang
tertera pada PP PNBP No. 14 tahun 2019)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur…
-7-
2.
Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem
Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan beserta tagihan biaya/surat
balasan penolakan dalam jangka waktu
maksimal 10 hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima dan tagihan diperoleh
melalui aplikasi SIMPONI SSBP (Surat
Setoran Bukan Pajak) yang diproses oleh
PPID Pusat/Pelaksana (PSTA) (waktu
pembayaran maksimal 1 x 24 jam setelah
tagihan keluar);
3) Pemohon melakukan pembayaran ke Bank
sesuai tagihan dari aplikasi SIMPONI SSBP
dan menyerahkan bukti pembayaran kepada
PPID Pusat/Pelaksana;
3 Membayar tagihan
ke bank yang
diperoleh dari
aplikasi SIMPONI
SSBP dan
menyerahkan bukti
bayar
6
.
PPID
Pusat/Pelaksana
Pemohon
Waktu tunggu surat
balasan: maksimal 10
hari kerja
7.
Menerima laporan hasil
bimtek & menandatangani
berita acara
• Surat resmi permohonan
pembimbingan
• MoU/PKS/Kontrak
4
Menunggu informasi
pelaksanaan bimtek
5
.
Mendapatkan
Bimtek
Permohonan
2. Tidak
7. Laporan Hasil dan Penilaian
8. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
2.
Ya
4) Pemohon…
-8-
4) Pemohon menunggu informasi waktu
pelaksanaan bimbingan teknis hasil proses
atau pengujian produk layanan yang
dilakukan sesuai kesepakatan bersama;
5) Pemohon menerima bimbingan teknis sesuai
permohonan atau hasil proses pengujian
produk layanan sesuai permohonan;
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu PSTA LAPAN);
6) Pemohon mencetak atau menyimpan laporan
riset dalam format PDF kedalam CD untuk
diserahkan ke PPID Pusat/Pelaksana;
7) Pemohon menerima Laporan hasil riset
dan/atau hasil penilaian kinerjanya dan
mengisi berita acara penyerahan layanan; dan
8) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
bimbingan teknis selesai.
3. Jangka
waktu
penyelesaian
Pelayanan Bimbingan teknis Sains dan
Teknologi Atmosfer, dilaksanakan dengan
rincian:
a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari
penerimaan surat hingga mengirimkan surat
balasan; dan
b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai
kesepakatan.
4. Biaya/tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada LAPAN/kesepakatan
Mou/Perjanjian kerjasama/kontrak kerja.
5. Produk
pelayanan
1. Produk Layanan Bimbingan Teknis berbayar,
meliputi:
a. Pengolahan data atmosfer dengan radar
cuaca
b. Sistem pendukung keputusan lingkungan
atmosfer
c. Sistem Pendukung…
-9-
c. Sistem pendukung keputusan atmosfer
maritim
d. Sistem pendukung keputusan potensi
bencana hidrometeorologi
e. Sistem pendukung keputusan perubahan
iklim
f. Analisis data atmosfer berbasis satelit
lingkungan
g. Analisis data atmosfer berbasis satelit
meteorology
h. Sampling dan Analisa kimia deposisi basah
dan kering.
2. Produk Pelayanan Jasa Sains Teknologi dan
Atmosfer, meliputi:
1) Jasa Pengujian Laboratorium Kualitas
Udara
• Uji Udara Ambien
a) Sulfur dioksida passive sampler metode
ion chromatography
b) Nitrogendioksida passive sampler metode
spectrophotometer NEDA
c) Ozon passive sampler metode IC
d) Amonia passive sampler metode IC
e) Ion Sulfat dalam partikel metode IC
f) Ion Nitrat dalam partikel metode IC
g) Ion Clorida dalam partikel metode IC
h) Ion Amonium dalam partikel metode IC
i) Ion Magnesium dalam partikel metode IC
j) Ion Calsium dalam partikel metode IC
k) Ion Kalium dalam partikel metode IC
l) Ion Sodium dalam partikel metode IC
m) Hidrogen clorida sample aktif metode IC
n) Asam nitrit sample aktif metode IC
o) Amonia sample aktif metode IC
p) Deposisi kering
• Uji Air Permukaan dan Air Hujan
a) Ion sulfat dengan metode IC
b) Ion nitrat dengan metode IC
c) Ion clorida …
-10-
c) Ion clorida dengan metode IC
d) Ion ammonium dengan metode IC
e) Ion magnesium dengan metode IC
f) Ion calsium dengan metode IC
g) Ion kalium dengan metode IC
h) Ion sodium dalam air hujan metode IC
i) Daya hantar listrik dengan konduktivitas
meter
j) Derajat keasamaan dengan ph meter
k) Logam terlarut Cu dengan metode
spektrofotometer serapan atom – graphic
furnace
l) Logam terlarut cd dengan spektrofotometer
serapan atom – graphic furnace
m) Logam terlarut pb dengan
spektrofotometer serapan atom – graphic
furnace
n) Deposisi basah
• Pembuatan Sampel Kualitas Udara Metode
Passive Sampler
a) Sulfur dioksida
b) Nitrogen dioksida
c) Ozon
d) Amonia
2) Layanan yang belum terakomodir di Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku
pada LAPAN
• Layanan Kimia
a) Kimia logam terlarut metode AAS flame
(Zn, Fe, Pb, Cd,Cu)
b) pH dan EC larutan;
c) Partikulat di udara ambien (PM2,5 dan
PM10)
• Layanan elektronika
a) Pengujian Electromagnetic compatibily
(EMC)
3) Jasa Tenaga …
-11-
3) Jasa Tenaga Ahli
a) Ahli Pertama
b) Ahli Muda
c) Ahli Madya
d) Ahli Utama
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer
Jl. Dr. Djunjunan No. 133, Bandung,
40173;
c. Telp: (022) 6037445;
d. Fax: (022) 6037443;
e. Email: [email protected]; atau
f. Melalui e-kontak LAPAN.
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
1) PELAYANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SAINS DAN
TEKNOLOGI ATMOSFER (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah …
-12-
NO. KOMPONEN URAIAN
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2015 tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan Penerbangan dan
Antariksa Nasional
i. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 53)
j. Keputusan…
-13-
NO. KOMPONEN URAIAN
j. Keputusan Menteri KeuanganRepublik
Indonesia Nomor 601/KMK.02/2019
tentang Persetujuan Penggunaan Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Peralatan pengamatan;
b. Peralatan pengolahan data;
c. Ruang display;
d. Ruang pertemuan;
e. Komputer;
f. Soundsystem;
g. Microphone;
h. Ruang tunggu/PPID;
i. Modul/materi presentasi;
j. Printer;
k. Ruang laktasi;
l. Mushola/masjid;
m. CCTV
n. Website; dan
o. Jaringan Internet.
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Berpendidikan minimal S1 yang
menguasai ilmu sains dan teknologi
atmosfer;
b. Berpendidikan minimal S1 yang
memahami data dan informasi tentang
sains dan teknologi atmosfer; dan
c. Komunikatif dan interaktif.
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Sains Antariksa dan
Atmosfer;
b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer;
c. Koordinator Bidang Diseminasi; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
Pelayanan data dan informasi sains dan
teknologi atmosfer: minimal 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan…
-14-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Jaminan
Pelayanan
a. Data dan informasi yang diberikan adalah
data dan informasi yang sesuai dan
tersedia;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh
personil yang kompeten;
c. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai
dengan standar metode yang telah
ditetapkan; dan
d. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan
standar waktu yang ditentukan.
e. Maklumat pelayanan
f. Pakta integritas
g. Motto LAPAN
7. Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Pemohon akan dijamin keamanan dan
kenyamananya dengan adanya personil
yang kompeten dan fasilitas yang
memadai; dan
b. Seluruh kegiatan pelayanan yang
diberikan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan)
melalui penilaian SKM dan rapat koordinasi.
2) PELAYANAN PEMBINAAN TEKNIS SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER
(TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
e. Peraturan…
-15-
NO. KOMPONEN URAIAN
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2015 tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan Penerbangan dan
Antariksa Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Peralatan pengamatan;
b. Peralatan pengolahan data;
c. Tenaga peneliti;
d. Ruang display;
e. Ruang pertemuan;
f. LCD proyektor;
g. Komputer;
h. Soundsystem;
i. Microphone;
j. Ruang pembinaan;
k. Modul/materi presentasi;
l. Printer;
m. Mesin fotocopy;
n. Kamera digital;
o. Scanner…
-16-
NO. KOMPONEN URAIAN
o. Scanner;
p. Faksimilie;
q. Website;
r. Jaringan Internet;
s. Rak display bahan pustaka;
t. Mushola/masjid;
u. Ruang laktasi;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Berpendidikan minimal S1 yang
menguasai ilmu sains dan teknologi
atmosfer;
b. Berpendidikan minimal S1 yang
memahami data dan informasi tentang
sains dan teknologi atmosfer; dan
c. Komunikatif dan interaktif.
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Sains Antriksa dan
Atmosfer;
b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer;
c. Koordinator Bidang Diseminasi; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
Pelayanan pembinaan teknis: minimal 5
(lima) orang.
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pembinaan teknis yang diberikan adalah
berkaitan dengan litbang Sains dan
Teknologi Atmosfer dan pendukungnya;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh
personil yang kompeten;
c. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai
dengan standar metode yang telah
ditetapkan; dan
d. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan
standar waktu yang ditentukan.
e. Maklumat pelayanan
f. Pakta integritas
g. Motto LAPAN
7. Jaminan Keamanan…
-17-
NO. KOMPONEN URAIAN
7. Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Pemohon akan dijamin keamanan dan
kenyamananya dengan adanya personil
yang kompeten dan fasilitas yang
memadai; dan
b. Seluruh kegiatan pelayanan yang
diberikan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan)
melalui penilaian SKM dan rapat koordinasi.
3) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA SAINS DAN TEKNOLOGI
ATMOSFER (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN…
-18-
NO. KOMPONEN URAIAN
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 (2017) tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Penerbangan Penerbangan
dan Antariksa Nasional
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 53)
j. Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 601/KMK.02/2019
tentang Persetujuan Penggunaan Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Peralatan pengamatan;
b. Peralatan pengukuran;
c. Peralatan sampling;
d. Peralatan pengolahan data;
e. Laboratorium Kimia PSTA;
f. Laboratorium observasi;
g. Laboratorium elektronika;
h. Ruang display;
i. Ruang pertemuan;
j. LCD proyektor;
k. Komputer;
l. Soundsystem;
m. Microphone;
n. Ruang tamu…
-19-
NO. KOMPONEN URAIAN
n. Ruang tamu;
o. Ruang kerja;
p. Modul/materi presentasi;
q. Printer;
r. Faksimilie;
s. Scanner;
t. Mesin Fotocopy;
u. Website; dan
v. Jaringan Internet.
w. Masjid/mushola;
x. Ruang laktasi;
y. CCTV
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Berpendidikan minimal S1 yang
menguasai ilmu sains dan teknologi
atmosfer;
b. Berpendidikan minimal S1 yang
memahami data dan informasi tentang
sains dan teknologi atmosfer; dan
c. Komunikatif dan interaktif.
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Sains Antriksa dan
Atmosfer;
b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi
Atmosfer;
c. Koordinator Bidang Diseminasi; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
a. Pelayanan bimbingan teknis: minimal 5
(lima) orang.
b. Pelayanan jasa Sains dan Teknologi
Atmosfer: minimal 5 (lima) orang.
6. Jaminan Pelayanan…
-20-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Jaminan
Pelayanan
a. Bimbingan teknis yang diberikan
berkaitan dengan litbang Sains dan
Teknologi Atmosfer;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh
personil yang kompeten;
c. Laboratorium kimia yang terakreditasi
(KAN);
d. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai
dengan standar metode yang telah
ditetapkan; dan
e. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan
standar waktu yang ditentukan.
f. Maklumat pelayanan
g. Pakta integritas
h. Motto LAPAN
7. Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Laboratorium kimia yang terakreditasi
SNI, ISO/IEC 17025: 2017 (KAN).
b. Pemohon akan dijamin keamanan dan
kenyamananya dengan adanya personil
yang kompeten dan fasilitas yang
memadai; dan
c. Seluruh kegiatan pelayanan yang
diberikan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan setelah Bimbingan
teknis dilaksanakan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT SAINS ANTARIKSA
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatannya serta
penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Sains Antariksa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
sains antariksa;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains antariksa;
c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains
antariksa;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan dibidang sains antariksa;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis tentang sains
antariksa;
g. pemberian peringatan dini, mitigasi, dan penanganan bencana akibat
cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa;
i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains antariksa; dan
j. pelaksanaan…
252 2020
-2-
j. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur,
dan tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar
Pelayanan di Pusat Sains Antariksa, yaitu:
1) PELAYANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SAINS ANTARIKSA
(TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat Permohonan/Form PPID
2. MoU/Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja
(jika diperlukan)
2. Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
1
4. Menerima
layanan/menandatangani
berita acara
Pemohon
PPID
Pusat/Pelaksana
Waktu tunggu surat
balasan 1-2 hari
5. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
2. Tidak
• Surat Permohonan/Form PPID
• MoU/PKS/Kontrak kerja (jika
diperlukan
Permohonan
2. Ya
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pussainsa LAPAN
3. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk
Layanan (1-4 hari kerja)
2). Pemohon…
-3-
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan paling lambat 2 hari
kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana;
3) Pemohon menunggu proses penyelesaian
produk layanan dalam jangka waktu 1-4
hari kerja;
4) Pemohon menerima produk layanan sesuai
permohonan dan menandatangani berita
acara penyerahan layanan.
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pussainsa LAPAN); dan
5) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
produk layanan diterima.
3. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan dilakukan maksimal 6 (sembilan)
hari kerja, dengan rincian:
a. 1-2 (satu sampai dua) hari kerja untuk
administrasi; dan
b. 1-4 (satu sampai empat) hari kerja untuk
pelayanan data, dengan rincian:
- 1-4 (satu sampai tujuh) hari kerja untuk
proses Data dan Informasi Parameter
Cuaca Antariksa (Data Pengamatan
Matahari, Magnetosfer dan Ionosfer);
- 1 (satu) hari kerja untuk proses Data dan
Informasi Potensi Benda Jatuh
Antariksa/ Orbit Satelit.
- 1 (satu) hari kerja untuk proses
Komunikasi Radio.
- 1-4 (satu sampai empat) hari kerja untuk
Data dan Informasi Sains Antariksa
4. Biaya/tarif Bebas biaya
5. Produk Pelayanan…
-4-
2. PELAYANAN PEMBINAAN TEKNIS SAINS ANTARIKSA (TIDAK
BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat resmi permohonan Pembinaan
Teknis;
2. Laporan hasil kegiatan diberikan ke
Pussainsa LAPAN
5. Produk
Pelayanan
Pelayanan Data dan/atau Informasi Sains
Antariksa, meliputi:
a. Data dan Informasi Parameter Cuaca
Antariksa (Data Pengamatan Matahari,
Magnetosfer dan Ionosfer);
b. Data dan Informasi Potensi Benda
Jatuh Antariksa/ Orbit Satelit.
c. Komunikasi Radio.
d. Data dan Informasi Sains Antariksa
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Sains Antariksa
Pusat Sains Antariksa
Jl. Dr. Djunjunan No. 133, Bandung
40173;
b. Tlp: (022) 6012602;
c. Fax: (022) 6014998;
d. Email : [email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur…
-5-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan dalam jangka
waktu 5-7 hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima oleh PPID
Pusat/Pelaksana;
3) Pemohon menunggu informasi waktu
pelaksanaan pembinaan teknis;
4) Pemohon menerima pembinaan teknis
sesuai permohonan
(untuk keperluan publikasi, pemohon
wajib mencantumkan sumber pemberi
layanan yaitu Pussainsa LAPAN);
5) Pemohon mencetak atau menyimpan
laporan riset dalam format PDF kedalam
CD untuk diserahkan ke PPID
Pusat/Pelaksana;
2 Tidak
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pussainsa LAPAN
5
.
7.
Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
PPID
Pusat/Pelaksana
Waktu tunggu surat
balasan: maksimal 5-7
hari kerja
6. Menerima laporan hasil
bimtek &menandatangani
berita acara
• Surat resmi permohonan
pembimbingan
• Laporan hasil kegiatan
Laporan Hasil dan Penilaian
3 Menunggu
informasi
pelaksanaan
pembinaan
4
.
Mendapatkan
Pembinaan
Permohonan
Pemohon
6) Pemohon…
-6-
NO. KOMPONEN URAIAN
6) Pemohon menerima Laporan hasil riset
dan/atau hasil penilaian kinerjanya dan
mengisi berita acara penyerahan layanan;
dan
7) Pemohon mengisi kuesioner layanan
secara manual/online paling lambat 3 hari
setelah produk layanan diterima.
3. Jangka Waktu
Penyelesaian
Layanan Pembinaan Teknis dilaksanakan
sesuai kesepakatan, dengan rincian:
a. 5-7 (lima sampai tujuh) hari kerja dari
penerimaan surat hingga mengirimkan
surat balasan; dan
b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai
kesepakatan.
4. Biaya/tarif Bebas Biaya
5. Produk
Pelayanan
Pelatihan/pembinaan Teknis di Bidang Sains
Antariksa.
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Sains Antariksa
Pusat Sains Antariksa
Jl. Dr. Djunjunan No. 133, Bandung
40173;
b. Tlp: (022) 6012602;
c. Fax: (022) 6014998;
d. Email: [email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. KOMPONEN MANUFACTURING…
-7-
2. KOMPONEN MANUFACTURING Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
1) PELAYANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SAINS ANTARIKSA (TIDAK
BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Sarana dan Prasarana …
-8-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Peralatan pengamatan;
b. Peralatan pengolahan data;
c. Ruang display;
d. Ruang PPID
e. Komputer;
f. Website;
g. Mobile planetarium;
h. Internet dan jaringan;
i. Sambungan telepon;
j. Ruang laktasi;
k. Kursi roda/Jalur landai;
l. Mushola/masjid;
m. CCTV;
n. Rak display bahan pustaka;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Berpendidikan minimal S1 yang menguasai
ilmu, data dan informasi dalam Bidang Sains
Antariksa.
b. Menguasai Sistem Informasi
c. Informatif dan komunikatif
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Sains Antriksa dan Atmosfer;
b. Kepala Pusat Sains Antariksa; dan
c. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
a. Pelayanan Data Sains dan Antariksa: minimal
2 (dua) orang
b. Pelayanan Jasa: minimal 2-5 (dua sampai lima)
orang
6. Jaminan
Pelayanan
a. Data dan informasi yang diberikan adalah data
dan informasi yang akurat dan sesuai dengan
permintaan;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh personil
yang kompeten dan berpengalaman;
c. Didukung oleh teknisi/humas yang
berpengalaman;
d. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar metode yang telah ditetapkan;
e. Pelaksanaan …
-9-
NO. KOMPONEN URAIAN
e. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar
waktu yang ditentukan;
f. Maklumat pelayanan;
g. Pakta integritas;
h. Motto LAPAN.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Pemohon akan dijamin keamanan dan
kenyamananya dengan adanya personil yang
kompeten; dan
b. Seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan
berdasarkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan)
melalui penilaian SKM dan rapat koordinasi.
2) PELAYANAN PEMBINAAN TEKNIS SAINS ANTARIKSA (TIDAK
BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan…
-10-
NO. KOMPONEN URAIAN
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
(2017) tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Soundsystem;
b. Microphone;
c. Modul/materi presentasi;
d. Printer;
e. Faksimilie;
f. Komputer;
g. Ruangan tunggu/ruang pertemuan;
h. Internet;
i. TV/Monitor;
j. Pointer;
k. Scanner;
l. Digital camera/Handycam;
m. Ruang laktasi;
n. Kursi roda/Jalur landai;
o. Mushola/masjid;
p. CCTV;
q. Rak display bahan pustaka;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Berpendidikan minimal S1 yang menguasai
ilmu, data dan informasi dalam Bidang Sains
Antariksa
b. Menguasai Sistem Informasi
c. Informatif dan komunikatif
d. Memiliki…
-11-
NO. KOMPONEN URAIAN
d. Memiliki sertifikat/menguasai materi (standar
dari satuan kerja)
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Sains Antriksa dan Atmosfer;
b. Kepala Pusat Sains Antariksa; dan
c. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
Pelayanan Pembinaan Teknis: minimal 5 (lima)
orang
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pembinaan teknis yang diberikan adalah
berkaitan dengan litbang Sains Antariksa dan
pendukungnya;
b. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh personil
yang kompeten;
c. Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar metode yang telah ditetapkan; dan
d. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar
waktu yang ditentukan.
e. Maklumat pelayanan
f. Pakta integritas
g. Motto LAPAN
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Pemohon akan dijamin keamanan dan
kenyamananya dengan adanya personil yang
kompeten; dan
b. Seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan
berdasarkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi dilakukan setelah kegiatan layanan
selesai dilaksanakan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
Type text here
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta
penyelenggraan keantariksaan di bidang teknologi aeronautika. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Teknologi Penerbangan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
teknologi aeronautika;
b. Penyiapan bahan rumuan kebjakan teknis di bidang teknologi
aeronautika;
c. Penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan
pengembangan teknologi aeronautika;
d. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi aeronautika;
e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika;
f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika;
g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi
aeronautika;
h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi
aeronautika;
i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi aeronautika;
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi aeronautika; dan
k. pelaksanaan…
252 2020
-2-
k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur,
dan tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang
terdapat pada penyelengara pelayanan publik dandidalam tiap-tiap
jenis pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib
diketahui oleh pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada
standar pelayanan di Pusat Teknologi Penerbangan, yaitu:
PELAYANAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI HASIL
LITBANGJIRAP, BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA TEKNOLOGI
PENERBANGAN (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Permohonan/Proposal (sebagai
lampiran); dan
b. KAK.
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung
PPID
Pusat/Pelaksana
1
5, Menerima
layanan/Bimtek/hasil
pengujian produk dan
menandatangani berita
acara
Waktu tunggu surat
balasan paling lambat 5
hari kerja
6. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
2. Tidak
• Surat Permohonan/Form PPID
• KAK
Permohonan
2.
Ya
4. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk
Layanan (1-3 bulan)
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pustekbang LAPAN
3.
Membayar tagihan ke
Bank yang diperoleh dari
aplikasi SIMPONI SSBP
dan menyerahkan bukti
bayar
Pemohon
2) Pemohon…
-3-
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan beserta tagihan biaya/surat
balasan penolakan dalam jangka waktu
maksimal 5 hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima oleh PPID
Pusat/Pelaksana (Pustekbang) dan
melakukan diskusi teknis antara Pemohon
dengan PPID Pelaksana terkait rincian
biaya;
3) Pemohon mendapatkan tagihan dari PPID
Pusat/Pelaksana yang diproses melalui
aplikasi SIMPONI SSBP (Surat Setoran
Bukan Pajak) dan melakukan pembayaran
melalui Bank kemudian menyerahkan bukti
pembayaran kepada PPID Pusat/Pelaksana
(waktu pembayaran maksimal 3 hari kerja
setelah tagihan keluar);
4) Pemohon menunggu proses penyelesaian
produk layanan:
a. Pemanfaatan hasil Litbangjirap dalam
jangka waktu 1-3 bulan;
b. Pelaksanaan Bimbingan teknis sesuai
kesepakatan;
c. Hasil proses jasa pengujian produk
layanan sesuai kesepakatan;
5) Pemohon menerima layanan sesuai
permohonan dan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dari PPID Pusat/Pelaksana dan
menandatangani berita acara penyerahan
layanan.
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pustekbang LAPAN);
6) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
produk layanan diterima.
3. Jangka Waktu Penyelesaian…
-4-
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
Pelayanan pemanfaatan Data dan Informasi hasil
Litbangjirap, Bimbingan teknis dan Jasa
Teknologi Penerbangan dilaksanakan, dengan
rincian:
a. 5 (lima) hari kerja untuk surat jawaban
Pelayanan;
b. 1 – 3 (satu sampai tiga) bulan untuk
pelaksanaan layanan pemanfaatan hasil
Litbangjirap;
c. Pelaksanaan layanan Bimbingan Teknis
tergantung kebutuhan pemohon; dan
d. Pelaksanaan layanan jasa pengujian
dilakukan sesuai kesepakatan.
4. Biaya/tarif Sesuai dengan PKS dan/atau KAK atau sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
yang berlaku pada LAPAN
5. Produk
Pelayanan
1. Pemanfaatan Pesawat Terbang tanpa awak
Series LSU (LAPAN Surveilance UAV) dan
Pesawat terbang berawak 2 Penumpang
Series LSA (LAPAN Surveillance Aircraft
2. Pelayanan Bimbingan Teknis Litbangjirap
Aeronautika, meliputi:
• Bimbingan Teknis Penerbangan dengan
Tenaga Ahli sebagai Narasumber
3. Pelayanan Jasa Teknologi Penerbangan,
meliputi:
1) Jasa Pengujian Teknologi Aerodinamika
a) Uji terowongan angin subsonic
- 2 dimension clean dan/atau 2 dimension
flow visualisasi
- Tambahan pengujian per polar 2
dimension clean dan/atau 2 dimension
flow visualisasi
- 3 dimension full model power off dan/atau
3 dimension full model flow visualisasi
- Tambahan …
-5-
- Tambahan 3 dimension full model power
off dan/atau 3 dimension full model flow
visualisasi
- Pengujian model non aeronautika
b) Uji terowongan angin transonic
- 2 dimension clean
- 3 dimension full model power off
c) Uji terowongan angin supersonic
- 2 dimension clean dan/atau 2 dimension
flow visualisasi
- Tambahan 2 dimension clean dan/atau 2
dimension flow visualisasi
- 3 dimension full model power off dan/atau
3 dimension full model flow visualisasi
- Tambahan 3 dimension full model power
off dan/atau 3 dimension full model flow
visualisasi
2) Jasa Pengujian di Laboratorium Vibrasi
a) Uji Vibrasi
- Paket A (berat <=25 kg)
- Paket B ( 25 kg < berat <= 75 kg)
- Paket C ( 75 kg < berat < = 100 kg)
b) Uji Termal
- Paket A (berat <=25 kg)
- Paket B ( 25 kg < berat <= 75 kg)
- Paket C ( 75 kg < berat < = 100 kg)
c) Uji Vibrasi dan Termal
- Paket A (berat <=25 kg)
- Paket B ( 25 kg < berat <= 75 kg)
- Paket C ( 75 kg < berat < = 100 kg)
3) Jasa Pengoperasian Alat Dynamic Signal
Analyzer
4) Jasa Pengujian Mekanik
a) Tensile test
- 1 sampai 5 sampel
- 6 sampai 10 sampel
- Lebih dari 10 sampel
b) Flexural Test…
-6-
b) Flexural Test: 3 Point Bending
- 1 sampai 5 sampel
- 6 sampai 10 sampel
- Lebih dari 10 sampel
c) Compression Test
- 1 sampai 5 sampel
- 6 sampai 10 sampel
- Lebih dari 10 sampel
d) Jasa Pengujian Densitas
- 1 sampai 5 sampel
- 6 sampai 10 sampel
- Lebih dari 10 sampel
5) Jasa Tenaga Ahli
a) Ahli Pertama
b) Ahli Muda
c) Ahli Madya
d) Ahli Utama
6. Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi Penerbangan
Pusat Teknologi Penerbangan
Jl. Raya Rumpin, Bogor, Jawa Barat
b. Telp: 021-75790031;
c. Fax: 021-75790383;
d. Email: [email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. KOMPONEN MANUFACTURING…
-7-
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
PELAYANAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI HASIL
LITBANGJIRAP, BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA TEKNOLOGI
PENERBANGAN
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan...
-8-
NO. KOMPONEN URAIAN
Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Lab. Komposit dan Manufaktur;
b. Lab. Aerostruktur;
c. Lab. Propulsi;
d. Lab. Uji Vibrasi dan Thermal;
e. Lab. Terbang;
f. Drop Test Landing Gear;
g. Pesawat Nir Awak;
h. Peralatan Monitoring;
i. Peralatan Komunikasi;
j. Komputer/Laptop;
k. Mobile TT & C;
l. Terowongan Angin Subsonik;
m. Terowongan Angin Transonik;
n. Terowongan Angin Supersonik;
o. Schlieren;
p. Smoke Generator;
q. Wooltuf;
r. Data Akuisisi;
s. 6 Komponen Internal Balance;
t. 6 Komponen External Balance;
u. Software Catiadan CFD;
v. Klaster Komputer 320 Core, 4.2Tera Flopps,
8Tettabyte;
w. Software CFD (Fluent, Nastran, Open Foam);
x. Web Based Command;
y. Perpustakaan;
z. Jaringan LAN dan Internet; dan
aa. Laboratorium Teknologi Penerbangan.
3. Kompetensi
Pelaksana
a. S1, S2, S3 Teknik (Mesin, Elektro, Kimia,
Penerbangan, Instrumentasi, Fisika,
Material Komposit);
b. STM Teknisi Mekanik dan Elektro;
c. Pengalaman dalam menerbangkan pesawat
RC; dan
d. Teknisi di laboratorium terkait
4. Pengawasan Internal…
-9-
NO. KOMPONEN URAIAN
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala Pusat Teknologi Penerbangan;
b. Koordinator Bidang Program dan fasilitas;
c. Koordinator Bidang Diseminasi; dan
d. Koordinator Administrasi.
5. Jumlah
Pelaksana
a. Pelayanan Pemanfaatan Hasil Litbangjirap: 7
(tujuh) orang untuk Pelayanan Series LSU
(LAPAN Surveilance UAV) dan Pesawat
terbang berawak 2 Penumpang milik
Pustekbang Series LSA (LAPAN Surveillance
Aircraft); dan 2 sampai dengan 3 orang
untuk beberapa laboratorium;
b. Pelayanan Bimbingan Teknis Litbangjirap
Aeronautika disesuaikan dengan jenis
Bimbingan Teknisnya melalui kesepakatan
dengan pemohon;
c. Pelayanan Jasa Teknologi Penerbangan:
1. Jasa Pengujian Teknologi Aerodinamika
minimal 2 orang
2. Jasa Pengujian di Laboratorium Vibrasi
minimal 2 orang
3. Jasa Pengoperasian Alat Dynamic Signal
Analyzer minimal 2 orang
4. Jasa Pengujian Mekanis minimal 2
orang
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati;
b. Tersedianya tenaga ahli;
c. Menghasilkan data monitoring;
d. Alat uji terkalibrasi;
e. Data Akurat;
f. Keamanan kerahasiaan data;
g. Kemudahan akses online via internet; dan
h. Pembagian kuota.
7. Jaminan Keamanan…
-10-
NO. KOMPONEN URAIAN
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ISO 9001
dan ISO17025
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Kinerja pelaksana akan dievaluasi setiap
kegiatan selesai dilaksanakan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT TEKNOLOGI SATELIT
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 104 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta
penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Teknologi Satelit
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
teknologi satelit;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi satelit;
d. perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi
pengendali satelit;
e. pengembangan kemampuan peluncuran satelit nasional termasuk
koordinasi jaringan satelitnya;
f. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
g. pengolahan data penginderaan jauh satelit LAPAN;
h. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
i. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi satelit;
j. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit;
k. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit;
l. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit; dan
m. pelaksanaan …
-2-
m. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur,
dan tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh pemohon/penerima layanan. Jenis Pelayanan pada Standar
Pelayanan di Pusat Teknologi Satelit, yaitu:
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA PENGUJIAN TEKNOLOGI
SATELIT (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat resmi permohonan Bimbingan Teknis
atau Jasa Pengujian.
2. MoU/Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak
(untuk produk layanan selain jenis yang
tertera pada PP PNBP No. 14 tahun 2019)
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pusteksat LAPAN
2 Tidak
6
.
Laporan Hasil dan Penilaian
2.
Ya
1
.
8. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
PPID
Pusat/Pelaksana
Pemohon
Waktu tunggu surat
balasan: 2-7 hari kerja
7. Menerima laporan hasil
bimtek &menandatangani berita acara
Surat resmi permohonan
pembimbingan
MoU/Surat Perjanjian
Kerjasama/Kontrak
5. Membayar tagihan ke
bank yang diperoleh
dari aplikasi SIMPONI
SSBP dan menyerahkan
bukti bayar
4
.
Mendapatkan Pelayanan (Bimtek/Jasa
Pengujian)
Permohonan
3 Mengikuti
pertemuan
teknis terkair
detail
pelaksanaan/pro
sedur
1) Pemohon …
-3-
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem
Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan beserta tagihan biaya/surat
balasan penolakan dalam jangka waktu 5-7
hari kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana
(Pusteksat)
3) Pemohon mengikuti pertemuan teknis terkait
detail pelaksanaan/prosedur
Bimtek/Pengujian.
4) Pemohon mendapatkann layanan bmbingan
teknis dan kegiatan pengujian sesuai
permohonan (untuk proses layanan jasa
pengujian, langsung ke langkah nomor 8.
5) Pemohon melakukan pembayaran ke Bank
sesuai tagihan dari aplikasi SIMPONI SSBP
(Surat Setoran Bukan Pajak) yang diproses
oleh PPID Pusat/Pelaksana (Pusteksat) waktu
pembayaran maksimal 1 x 24 jam setelah
tagihan keluar dan menyerahkan bukti
pembayaran kepada PPID Pusat/Pelaksana;
(untuk layanan jasa pengujian langsung ke
langkah ke nomor 7)
6) Pemohon mencetak atau menyimpan laporan
riset dalam format PDF kedalam CD untuk
diserahkan ke PPID Pusat/Pelaksana;
7) Pemohon menerima Laporan hasil riset
dan/atau hasil penilaian kinerjanya dan
mengisi berita acara penyerahan layanan; dan
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pusteksat LAPAN);
8) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
layanan diterima.
3. Jangka waktu …
-4-
3. Jangka waktu
penyelesaian
1. Pelayanan Bimbingan Teknis Teknologi Satelit,
dilaksanakan dengan rincian:
a. 5-7 (lima sampai tujuh hari) kerja dari
penerimaan surat hingga mengirimkan
surat balasan; dan
b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai
kesepakatan.
2. Pelayanan Jasa Pengujian Teknologi Satelit,
dilaksanakan dengan rincian:
a. 1-2 (satu sampai dua) hari kerja untuk
administrasi; dan
b. 5-7 (lima sampai tujuh) hari kerja untuk
proses layanan pengujian.
4. Biaya/tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada LAPAN
5. Produk
pelayanan
1. Pelayanan Bimbingan Teknis Teknologi Satelit,
meliputi:
a. Teknologi Satelit
Pengenalan Teknologi Satelit
Lanjutan Teknologi Satelit
b. Operasi Satelit Mikro
2. Pelayanan Jasa Pengujian Teknologi Satelit,
meliputi
a. Jasa Pengujian Komponen :
Thermal
Vacuum/thermovacuum
b. Jasa Tenaga Ahli
Ahli Pertama
Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Pengaduan …
-5-
2. Pengaduan, saran dan/atau masukan
dilakukan sesuai dengan SOP Pengaduan
PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1
Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi Satelit
Pusat Teknologi Satelit
Jl. Cagak Satelit Km. 04 Rancabungur,
Bogor 16310;
b. Telp. (0251) 8621667;
c. Fax (0251) 8623010;
d. Email: [email protected];
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN JASA PENGUJIAN TEKNOLOGI
SATELIT (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009;
e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri …
-6-
NO. KOMPONEN URAIAN
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
h. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
(2017) tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Stasiun bumi pengendali & penerima satelit
LAPAN dan ruang operasi satelit;
b. Sistem komputer (hardware dan software);
c. Server penyimpan data;
d. Internet dan jaringan;
e. Data Storage (CD/DVD-RW/HDD Portable);
f. Laboratorium AIT kelas 100.000, Clean Room
kelas 10.000, Elektronika, ACS; Laboratorium
Anechoic Chamber
g. Bengkel Manufaktur/Workshop Mekanik.
h. Alat Uji Thermal, Thermo Vaccum, Spectrum
Analyzer, Uji Vibrasi,
3. Kompetensi
Pelaksana
a. S1 Elektro/Komputer/Mesin/Penerbangan;
b. Menguasai sistem komunikasi;
c. Menguasai komputer; dan
d. Menguasai pengoperasian dan analisis data
Satelit LAPAN.
4. Pengawasan …
-7-
NO. KOMPONEN URAIAN
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan
Antariksa;
b. Kepala Pusat Teknologi Satelit;
c. Koordinator Bidang Diseminasi;
d. Koordinator Bidang Program dan Fasilitas; dan
e. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
1. Pelayanan Bimbingan Teknis Litbangjirap
Teknologi Satelit (Berbayar):
- 5 orang untuk layanan pembinaan dan
supervisi desain rinci Satelit Mikro;
- 5 orang untuk layanan pembinaan dan
supervisi desain rinci komponen Satelit.
2. Pelayanan Jasa Pengujian Teknologi Satelit:
3 orang untuk layanan pemanfaatan fasilitas
laboratorium/alat uji spesifik,
6. Jaminan
Pelayanan
a. Bimbingan dan pendampingan dilakukan secara
profesional.
b. Layanan Jasa dilakukan secara profesional.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Bimbingan dilakukan oleh tenaga ahli terdidik
dengan fasilitas memadai.
b. Layanan Jasa dilakukan secara profesional.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Dilakukan secara berkala (bulanan) oleh atasan
langsung.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT TEKNOLOGI ROKET
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta
penyelenggaraan keantariksaan dibidang teknologi roket. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Teknologi Roket
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
teknologi roket;
b. Penyiapan bahan rumuan kebjakan teknis di bidang teknologi roket;
c. Penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan
pengembangan teknologi roket;
d. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi roket;
e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan di bidang teknologi roket;
f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket;
h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi roket;
i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket;
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket; dan
k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur,
dan tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN…
-2-
B. STANDAR PELAYANAN
Teknologi roket merupakan salah satu teknologi sensitif karena
memiliki dwi fungsi yang bisa dipakai untuk kepentingan sipil dan
militer. Untuk itu dalam Standar Pelayanan bidang penelitian,
pengembangan dan perekayasaan teknologi roket terdapat pembagian 2
(dua) kategori, yaitu:
1) Layanan Terbatas adalah jenis layanan yang hanya dapat diberikan
pada institusi/badan hukum tertentu baik bersifat komersial maupun
non komersial; dan
2) Layanan Publik adalah jenis layanan yang dapat diberikan kepada
masyarakat umum/ institusi/ badan hukum lainnya baik bersifat
komersial mapun non komersial.
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen,
yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar
Pelayanan di Pusat Teknologi Roket, yaitu:
PELAYANAN TERBATAS…
-3-
PELAYANAN TERBATAS JASA TEKNOLOGI ROKET, BIMBINGAN
TEKNIS DAN JASA TEKNOLOGI ROKET (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Permohonan; dan
b. MoU/PKS.
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem
Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan beserta tagihan biaya/surat
balasan penolakan paling lambat 5 hari kerja
terhitung sejak surat permohonan diterima
oleh PPID Pusat/Pelaksana dan tagihan
diperoleh melalui aplikasi SIMPONI SSBP
(Surat Setoran Bukan Pajak) yang diproses
oleh PPID Pusat/Pelaksana (Pustekroket)
waktu pembayaran maksimal 1 x 24 jam
setelah tagihan keluar;
1
Melaksanakan
Kegiatan
8.
Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
Surat permohnan
MoU/PKS
Permohonan
4. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk Layanan
7 Menerima
layanan/menandatangani berita acara
Waktu tunggu surat
balasan paling lambat 5
hari kerja
7
Data diserahkan ke pemohon
2.
Ya
2. Tidak
5
PPID
Pusat/Pelaksana
6 Hasil Kegiatan diperiksa oleh
PPID
Pemohon
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pustekroket LAPAN
3 Membayar tagihan ke
bank yang diperoleh dari
aplikasi SIMPONI SSBP
dan menyerahkan bukti
bayar
3) Pemohon…
-4-
3) Pemohon melakukan pembayaran ke Bank
sesuai tagihan dari aplikasi SIMPONI SSBP
dan menyerahkan bukti pembayaran kepada
PPID Pusat/Pelaksana;
4) Pemohon menunggu informasi waktu
pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu:
a. Layanan Terbatas Jasa Teknologi 7-14
hari kerja atau berdasarkan kesepakatan;
b. Layanan Bimbingan Teknis sesuai
kesepakatan;
c. Layanan Jasa Uji Material:
Data Pengujian Material maksimal 5
hari kerja atau berdasarkan
kesepakatan bersama;
Analisis Pengujian Material maksimal
14 hari kerja;
5) PPID Pelaksana melaksanakan kegiatan
sesuai permintaan pemohon (baik bimtek
maupun jasa pengujian);
6) Setelah kegiatan selesai, Pemohon menunggu
PPID Pusat/Pelaksana memeriksa hasil
kegiatan;
7) Pemohon menerima hasil kegiatan sesuai
permohonan dan menandatangani berita
acara penyerahan layanan; dan
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pustekroket LAPAN);
8) Pemohon mengisi survei kepuasan layanan
secara manual/online paling lambat 14 hari
setelah produk layanan diterima.
3. Jangka
waktu
penyelesaian
1. Layanan dilakukan maksimal 5 hari kerja
untuk proses administrasi;
2. Layanan Jasa Terbatas Teknologi dilakukan
sesuai permohonan dengan waktu
penyelesaian 7-14 hari kerja atau
berdasarkan kesepakatan bersama kedua
belah pihak;
3. Layanan Bimbingan…
-5-
3. Layanan Bimbingan Teknis berdasarkan
kesepakatan bersama kedua belah pihak;
4. Layanan Jasa Uji Material:
Data Pengujian Material maksimal 5 hari
kerja atau berdasarkan kesepakatan
bersama; dan
Analisis Pengujian Material maksimal 14
hari kerja.
4. Biaya/tarif Berdasarkan kesepakatan/ Tarif yang berlaku.
5. Produk
pelayanan
1. Pelayanan Terbatas Jasa Teknologi, meliputi:
a. Layanan Disain:
- Gambar Teknik
- Data Analisis Disain
b. Layanan Manufaktur (Sistim Propelan,
Igniter, Muatan dan Struktur Roket):
- Hasil Manufaktur Komponen
- Checklist Hasil Manufaktur
- Sistim/subsistim Roket yang terintegrasi
c. Layanan Pengujian:
- Data Hasil Pengujian
- Analisis Hasil pengujian
2. Pelayanan Bimbingan Teknis, yaitu Bimbingan
Teknis Roket Air
3. Pelayanan Jasa Teknologi Roket, meliputi:
1) Jasa Uji Material
a) Radiografi X-Ray
b) Radiografi Cobalt-60
c) Analisis Thermogravimetry (TG)/Differential
Thermogravity (DTG)
- Sampai suhu 600 derajat celsius
- Sampai suhu 1.200 derajat Celsius
d) Analisis Differential Scanning Calorimeter
(DSC)
e) Konduktivitas termal untuk material
komposit, karet, polimer
f) Densitas dengan densitometer
g) Viskositas dengan Brookfield
h) Kekerasan …
-6-
h) Kekerasan
i) Moisture Content
j) Particle Size
k) Universal Testing Machine
- Preparasi sampel
- Pengujian pada suhu kamar
- Pengujian pada suhu minus 15 derajat
Celsius sampai dengan suhu kamar
- Pengujian diatas suhu kamar sampai
dengan 300 derajat celsius
l) Uji Bakar Propelan
- Pembuatan sampel uji
- Uji laju bakar
m) Jasa Penggunaan Oven
- Non electric oven paling tinggi 80 derajat
Celsius
- Electric oven di bawah 300 derajat
Celsius
- Electric oven 300 derajat sampai dengan
1.200 derajat Celsius
2) Jasa Tenaga Ahli
a) Ahli Pertama
b) Ahli Muda
c) Ahli Madya
d) Ahli Utama
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi Roket
Jl. Raya Lapan, No. 2, Mekarsari, Rumpin,
Bogor, Jawa Barat, 16350
b. Telp: (021) 70952065;
c. Fax: (021) 70952064;
d. Email: …
-7-
d. Email: [email protected];
atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
PELAYANAN TERBATAS JASA TEKNOLOGI ROKET, BIMBINGAN
TEKNIS DAN JASA TEKNOLOGI ROKET (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
bahan Nuklir;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009;
f. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015
tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;
i. Peraturan Kepala …
-8-
NO. KOMPONEN URAIAN
i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Keamanan Sumber Radioaktif; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Laboratorium Disain dan Komputasi;
b. Laboratorium Fabrikasi Struktur Roket;
c. Laboratorium Muatan dan Telemetry Roket;
d. Laboratorium Hardware-in-the-Loop;
e. Laboratorium Radar Roket;
f. Laboratorium Formulasi Propelan;
g. Laboratorium Proses Propelan;
h. Laboratorium Liner dan Insulasi Thermal;
i. Laboratorium Piroteknik;
j. Laboratorium Uji Karakteristik Material;
k. Laboratorium Uji MutuRadiografi;
l. Laboratorium Uji Statik;
m. Laboratorium Assembling dan Integrasi Roket;
n. Balai Pengamatan Atmosfer dan Uji Terbang
Roket Garut;
o. LCD;
p. Komputer;
q. Sound system;
r. Microphone;
s. Ruang pertemuan;
t. Ruang tamu;
u. Peralatan Pengamatan;
v. Perpustakaan;
w. Data Center;
x. Jaringan …
-9-
NO. KOMPONEN URAIAN
x. Jaringan LAN dan internet.
3. Kompetensi
Pelaksana
Pelayanan Pemanfaatan Hasil Litbangjirap Roket:
a. S1, S2, S3 Teknik (Mesin, Elektro, Kimia,
Penerbangan, Instrumentasi, Fisika, Material,
Informatika, Industri);
b. S1S2, S3 FMIPA;
c. STM Teknisi Permesinan, Analis Kimia dan
Elektro;
d. Berpengalaman dalam disain, manufaktur
dan pengujian komponen, subsistim dan
sistem roket.
e. Memiliki sertifikasi untuk pengujian dan
pengawas pengujian radiografi komponen,
subsistim dan sistim roket.
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan
Antariksa;
b. Kepala Pusat Teknologi Penerbangan; dan
c. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
1. Pelayanan Pemanfaatan Hasil Litbangjirap
Roket:
a. Pelayanan Disain dan Komputasi Propulsi
Roket minimal 1 orang;
b. Pelayanan Disain dan Komputasi Struktur
Roket minimal 1 orang;
c. Pelayanan Disain Muatan Roket minimal 1
orang;
d. Pelayanan Proses Liner minimal 3 orang;
e. Pelayanan Pengujian Karakteristik Propelan
minimal 2 orang;
f. Pelayanan Pembuatan Igniter minimal 2
orang;
g. Pelayanan Fabrikasi Struktur Roket
minimal 5 orang;
h. Pelayanan Assembling dan Integrasi Roket
minimal 3 orang;
i. Pelayanan…
-10-
NO. KOMPONEN URAIAN
i. Pelayanan Fabrikasi Payload minimal 3
orang;
2. Pelayanan Bimbingan Roket Air minimal
dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang.
3. Pelayanan Jasa Pengujian Hasil Litbangjirap
Roket:
- Pelayanan Formulasi Propelan minimal 3
orang;
- Pelayanan Proses Propelan minimal 8
orang;
- Pelayanan Pengujian Radiografi: minimal 3
(tiga) Orang;
- Pelayanan Pengujian Karakteristik Propelan
minimal 2 Orang;
- Pelayanan Pengujian Statik Motor Roket
minimal 5 orang;
- Pelayanan Pengujian Terbang Roket
minimal 5 orang;
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati.
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang
mendukung dalam kunjungan ilmiah;
c. Narasumber sesuai bidangnya;
d. Pemandu teknis yang berpengalaman; dan
e. Pelaksana teknis yang berpengalaman.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP) yang berlaku;
b. Aman;
c. Kinerja Motor Roket sesuai dengan disain
propulsi;
d. Roket meluncur sesuai dengan prediksi
trayektori; dan
e. Separasi muatan yang mulus.
8. Evaluasi kinerja…
-11-
NO. KOMPONEN URAIAN
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Kinerja Pelaksana akan dievaluasi setiap kegiatan
selesai dilaksanakan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 252 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH
A. PENDAHULUAN
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh yang selanjutnya disebut
PUSTEKDATA merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang
penginderaan Jauh LAPAN. Tugas PUSTEKDATA berdasarkan Pasal 117
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu melaksanaan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatannya serta
penyelenggraan keantariksaan di bidang teknologi dan data penginderaan
jauh. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
teknologi dan data penginderaan jauh;
b. Penyiapan bahan rumusan kebjakan teknis di bidang teknologi dan data
penginderaan jauh;
c. Pelaksanaan perolehan data penginderaan jauh;
d. Pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan radiometrik
serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;
e. Penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui Bank
Data Penginderaan Jauh Nasional;
f. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data
penginderaan jauh;
g. pengelolaan dan pengembangan fasilitas penelitian, pengembangan dan
perekayasaan;
h. pengelolaan dan pengembangan fasilitas Bank Data Penginderaan Jauh
Nasional;
i. pengelolaan dan pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan jauh;
j. pelaksanan …
-2-
j. pelaksanaan dan koordinasi perencanaan, pengembangan dan
pengoperasian stasiun bumi penginderan jauh nasional;
k. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi dan data
penginderaan jauh;
l. pemberian layanan publik data penginderaan jauh bagi Pemohon;
m. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi dan data
penginderaan jauh;
n. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi dan data
penginderaan jauh; dan
o. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan
tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen,
yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat
pada penyelengara pelayanan publik dandidalam tiap-tiap jenis
pelayanan tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui
oleh Pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar
Pelayanan di Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, yaitu:
1) PELAYANAN DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (TIDAK
BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat permohonan berasal dari Kementerian
/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI atau
institusi pendidikan
2. Surat Permohonan Data ditandatangani oleh
minimal pejabat setingkat Eselon-II;
3. Area/koordinat serta tanggal akuisisi data
4. Contact person.
2. Sistem, Mekanisme …
-3-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh/PPID Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan jawaban
penerimaan/penolakan dari Tim Pelayanan
paling lambat 2 hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima oleh PPID Pelaksana/Tim
Pelayanan;
3) Pemohon menunggu proses penyelesaian
produk layanan dalam jangka waktu 7-10 hari
kerja;
4) Pemohon menerima produk layanan sesuai
permohonan dan menandatangani tanda terima
data; dan
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan yaitu
Pustekdata LAPAN);
5) Pemohon mengisi kuesioner layanan paling
lambat 3 hari setelah produk layanan diterima.
4. Menerima
layanan/menandatangan
i tanda terima data
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pustekdata LAPAN
Permohonan
2. Tidak 2. Ya
5. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
1.
Kapustekdata
1. Surat Perhomonan dari
K/L/Pemda/Institusi Pendidikan
2. Surat Permohonan data ditandangani
oleh Es. II
3. Area koordinat & tanggal akuisisi data
4. Contact Person
3. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk
Layanan
Jangka Waktu Penyelesaian:
7 hari kerja utk data primer dan tersedia di arsip
10 hari kerja utk hasil data pengolahan (cropping
data) dan tersedia di arsip
Pemohon
Sistem
Layanan
3. Jangka waktu …
-4-
NO. KOMPONEN URAIAN
3. Jangka waktu
penyelesaian
Pelaksanaan layanan data penginderaan jauh,
dengan rincian:
a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk data primer
dan tersedia di arsip; atau
b. 10 (sepuluh) hari kerja untuk data hasil
pengolahan (cropping) dan tersedia di arsip, sejak
dokumen permohonan data diterima lengkap
oleh tim pelayanan.
4. Biaya/tarif a. Data satelit penginderaan jauh resolusi rendah
dan menengah seluruh level : Rp. 0;
b. Data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi
dan sangat tinggi level primary : Rp. 0
*sesuai peraturan yang berlaku (Inpres No. 6 tahun
2012, Undang-undang No. 21 tahun 2013, dan
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2018).
5. Produk
pelayanan
Data satelit penginderaan jauh resolusi rendah
sampai tinggi dengan level pengolahan data berikut:
1. Resolusi rendah :
- TERRA/AQUA: L1, L2;
- HIMAWARI 8;
- NOAA;
- SNPP
- JPSS
- METOP
2. Resolusi menengah :
- ALOS-AVNIR
- SPOT 2/4;
- Landsat 5/7/8: L1T, 1G, 1GT, Mosaik;
- Sentinel 2
3. Resolusi tinggi:
- ALOS-PRISM
- SPOT5: L1A, Orthosys;
- SPOT6: Primary, Orthosys;
- SPOT7: Primary, Orthosys; dan
- Mosaik Data SPOT6/7.
4. Resolusi sangat tinggi:
- Pleiades: Primary, Orthosys, Mosaik;
4. Resolusi sangat …
-5-
NO. KOMPONEN URAIAN
- Quickbird: Basic Level;
- Worldview: Basic Level; dan
- Geoeye: Basic Level.
B. Data SAR (Syntetic aperture radar)
- TerraSAR-X/Tandem-X: Strip map, scan
SAR, Wide scan SAR, Mosaik
- Alos PALSAR
- Sentinel 1
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan
Jauh
Jl. LAPAN No. 70, PekayonPasar Rebo,
Jakarta 13710;
b. Telepon (021-8710786);
c. Fax.(021-8717715);
d. Email: [email protected],
[email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2) PELAYANAN DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Permohonan Data dari pengguna;
b. Area/koordinat serta tanggal akuisisi data
c. Contact person.
2. Sistem, mekanisme …
-6-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh melalui Sistem
Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan berupa
katalog ketersediaan data paling lambat 3 hari
kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh Tim Pelayanan PNBP
3) Pemohon menandatangani dokumen katalog
ketersediaan data;
Pemohon mendapatkan surat penawaran
harga (SPH) paling lambat 3 hari kerja
terhitung sejak dokumen katalog ketersediaan
data yang telah ditandatangani diterima oleh
Tim Pelayanan PNBP
4) Pemohon menerima kode billing (untuk proses
pembayaran paling lambat 3 hari kerja
terhitung sejak dokumen surat penawaran
harga (SPH) yang di tandatangani dikirim
kembali kepada Tim Pelayanan PNBP;
Pemohon melakukan pembayaran ke Bank
2. Tidak
7. Pemohon mengisi
kuesioner layanan
Sistem
Layanan 1
Pemohon
Kapustekdata
Surat Permohonan
Area /Koordinat & tgl akuisisi data
Contact Person
Jangka Waktu Penyelesaian:
7 hari utk data primer dan tersedia di arsip
10 hari utk hasil data pengolahan dan tersedia di
arsip
5. Menunggu Proses
Penyelesaian Produk
Layanan
4 Membayar dan
menyerahkan bukti bayar
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pustekdata LAPAN
6. Menerima
layanan/mendandatangi berita acara
Permohonan
3 Menyetujui
katalog dan
menandatangani
SPH
2. Ya
dan …
-7-
NO. KOMPONEN URAIAN
dan menyerahkan bukti pembayaran kepada
Tim Pelayanan PNBP;
5) Pemohon menunggu hasil proses produk
layanan dalam jangka waktu 7-10 hari kerja
sejak pembayaran diterima oleh Tim
Pelayanan PNBP;
6) Pemohon menerima hasil proses produk
layanan sesuai permohonan dan
menandatangani berita acara penyerahan
layanan;
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pustekdata LAPAN);
7) Pemohon menerima Kuitansi dan Faktur dari
Tim Pelayanan PNBP; dan
Pemohon mengisi kuesioner layanan setelah
produk layanan diterima.
3. Jangka waktu
penyelesaian
a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk data
primer yang tersedia diarsip setelah
pembayaran diterima;
b. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk data
akuisisi baru sejak pembayaran diterima
4. Biaya/tarif 1. Data Resolusi Tinggi
a. SPOT 6/7 (4 band) – Arsip (Paling sedikit
order 100 km2) per km Rp 60.000,-
b. SPOT 6/7 (4 band) – Akuisisi Baru (Paling
sedikit order 500 km2) per km Rp 75.000,-
2. Resolusi Sangat Tinggi
a. Pleiades Data Arsip (paling sedikit order 25
km2) per km Rp 160.000,-
b. Pleiades Data Akuisisi Baru (paling sedikit
order 100 km2) per km Rp 272.000,-
3. Synthetic Aperture Radar (SAR)
a. TerraSAR-X Data Arsip
- Stripmap (SM) per scene Rp 23.600.000
- ScanSAR (SC) per scene Rp 14.000.000
- Wide ScanSAR per scene Rp 14.000.000
b. TerraSAR-X …
-8-
NO. KOMPONEN URAIAN
b. TerraSAR-X Data Akuisisi Baru
- Stripmap (SM) per scene Rp 47.200.000
- ScanSAR (SC) per scene Rp 28.000.000
- Wide ScanSAR per scene Rp 28.000.000
5. Produk
pelayanan
A. Data Satelit
a. Resolusi Tinggi
1) SPOT 6/7 (4 band) – Arsip (Paling sedikit
order 100 km2)
2) SPOT 6/7 (4 band) – Akuisisi Baru (Paling
sedikit order 500 km2)
b. Resolusi Sangat Tinggi
Pleiades Data Arsip (paling sedikit order 25
km2)
1) 0,5 meter Black/white
2) 2 meter Multispectral
3) 0,5 meter Natural color
4) 0,5 meter Color in 4 bands
5) 0,5 meter Black/white and 2 meter
Multispectral
6) Bundle/paket
Pleiades Data Akuisisi Baru (paling sedikit
order 100 km2)
a. 0,5 meter Black/white
b. 2 meter Multispectral
c. 0,5 meter Natural color
d. 0,5 meter Color in 4 bands
e. 0,5 meter Black/white and 2 meter
Multispectral
f. Bundle/paket
B. Synthetic Aperture Radar (SAR)
1) TerraSAR-X Data Arsip
a. Stripmap 30 km x 50 km (resolusi
hingga 3 m)
b. ScanSAR 100 km x 150 km (resolusi
hingga 18,5 m)
c. Wide ScanSAR hingga 270 km x 200 km
(resolusi hingga 40 m)
2) TerraSAR-X …
-9-
NO. KOMPONEN URAIAN
2) TerraSAR-X Data Akuisisi Baru
a. StripMap 30 km x 50 km (resolusi
hingga 3 m)
b. ScanSAR 100 km x 150 km (resolusi
hingga 18,5 m)
c. Wide ScanSAR (WS) hingga 270 km x
200 km (resolusi hingga 40 m)
C. Layanan Added Value Product
a. Pengolahan Pansharpened Data Landsat
Resolusi 15 meter
b. Pengolahan Mosaik Data Landsat Bebas
Awan Resolusi 15 Meter
c. Pengolahan Mosaik Data Landsat Bebas
Awan Resolusi 30 Meter
d. Pengolahan Pansharpened Data SPOT 6/7
Sistematik Resolusi 1,5 m
e. Pengolahan Mosaik Data SPOT 6/7
Sistematik bebas awan
f. Pengolahan Pansharpened Data Pleiades
Sistematik Resolusi 0,5 m
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Jl. LAPAN No. 70, PekayonPasar Rebo,
Jakarta 13710;
b. Telepon (021-8710786);
c. Fax.(021-8717715);
d. Email: [email protected],
[email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
3) PELAYANAN …
-10-
3) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN
DATA PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat Permohonan
2. MoU/Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak
(untuk produk layanan selain jenis yang tertera
pada PP PNBP No. 14 tahun 2019)
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada
Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan
Jauh melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan berupa
surat penawaran harga (SPH) paling lambat 3
hari kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh Tim Pelayanan PNBP;
3) Pemohon menandatangani surat penawaran
harga (SPH)
Pemohon menerima kode billing untuk proses
pembayaran paling lambat 3 hari kerja terhitung
sejak surat penawaran harga (SPH) yang
ditandatangani dikirim kembali kepada Tim
Pelayanan PNBP;
Sistem
Layanan
1. Permohonan
Kapustekdata
Pemohon
2 Ya Surat resmi permohonan
MoU/Surat Kerjasama/Kontrak
6. Menerima laporan hasil
bimtek
2 Tidak
Waktu tunggu surat balasan: 3 hari kerja
3 Membayar dan
menyerahkan
bukti bayar
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber Pustekdata LAPAN
Laporan Hasil dan Penilaian
5. 4.
Menunggu informasi
jadwal bimtek (5 hari
kerja)
7. Pemohon mengisi
kuesioner layanan
Mendapatkan
Bimbingan
3) Pemohon …
Pemohon …
-11-
NO. KOMPONEN URAIAN
Pemohon melakukan pembayaran dan
menyerahkan bukti pembayaran kepada Tim
Pelayanan PNBP;
4) Pemohon menunggu informasi waktu
pelaksanaan bimbingan teknis dalam jangka
waktu 5 hari kerja;
5) Pemohon mendapatkan bimbingan teknis sesuai
permohonan;
6) Pemohon menerima Kuitansi dan Faktur, serta
laporan hasil bimtek dan penilaian dari Tim
Pelayanan PNBP; dan
7) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online setelah bimbingan teknis selesai
3. Jangka waktu
penyelesaian
Layanan dilakukan 5 (lima) hari kerja untuk
bimbingan teknis tingkat dasar dan 8 (delapan) hari
kerja untuk bimbingan teknis tingkat lanjut.
4. Biaya/tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang
berlaku pada LAPAN
5. Produk
pelayanan
a. Bimbingan teknis tingkat dasar; atau
b. Bimbingan teknis tingkat lanjut.
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan
Jauh
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Jl. LAPAN No. 70, Pekayon, Pasar Rebo,
Jakarta 13710;
b. Telepon (021-8710786);
c. Fax (021-8717715);
d. Email: [email protected],
[email protected]; atau
e. Melalui …
-12-
NO. KOMPONEN URAIAN
e. Melalui e-kontak LAPAN.
4) PELAYANAN FASILITAS BERBAYAR DAN JASA TEKNOLOGI DAN DATA
PENGINDERAAN JAUH
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
Surat Permohonan
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh/ PPID Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan berupa
surat penawaran harga (SPH) paling lambat 3
hari kerja terhitung sejak surat permohonan
diterima oleh Tim Pelayanan PNBP;
Pemohon menandatangani surat penawaran
harga (SPH)
3) Pemohon menerima kode billing untuk proses
pembayaran paling lambat 3 hari kerja
terhitung sejak surat penawaran harga (SPH)
5. Menerima layanan jasa
atau penggunaan
fasilitas
6.
Pemohon mengisi
kuesioner layanan
Sistem
Layanan
1.
Permohonan
2 Ya
2 Tidak
Kapustekdata
Pemohon Waktu tunggu surat
balasan: 3 hari kerja
3. Membayar dan
menyerahkan bukti
bayar
4. Menunggu informasi
pelayanan jasa atau
penggunaan fasilitas
yang …
-13-
NO. KOMPONEN URAIAN
yang ditandatangani dikirim kembali kepada
Tim Pelayanan PNBP;
Pemohon melakukan pembayaran dan
menyerahkan bukti pembayaran kepada Tim
Pelayanan PNBP;
4) Pemohon menunggu informasi waktu
pelayanan jasa maupun penggunaan fasilitas
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
dalam jangka waktu 4 hari kerja;
5) Pemohon mendapatkan ljasa atau
menggunakan fasilitas Pusat Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh sesuai permohonan;
dan
6) Pemohon menerima Kuitansi dan Faktur dari
Tim Pelayanan PNBP; dan
Pemohon mengisi kuesioner layanan setelah
layanan selesai.
3. Jangka
waktu
penyelesaian
Penggunaan jasa dan fasilitas berdasarkan
pemohonan dan persetujuan kedua belah pihak
4. Biaya/tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada LAPAN
5. Produk
pelayanan
A. Jasa Pengoperasian Penggunaan Peralatan
Survei Lapangan GPS Geodetic
B. Jasa Layouting Citra Satelit
- Ukuran A1 kertas glossy
- Ukuran A0 kertas glossy
C. Jasa Tenaga Ahli
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
- Ahli Utama
D. Laboratorium Komputer (1 unit computer
master, 20 unit computer praktikum, 1 unit
LCD projector, layer/screen)
E. Fasilitas lainnya: Kamar Mess
6. Penanganan …
-14-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
1. LAPOR-SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan
Jauh
Jl. LAPAN No. 70, PekayonPasar Rebo,
Jakarta 13710;
b. Telepon (021-8710786);
c. Fax (021-8717715);
d. Email: [email protected],
[email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN.
2.KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
1) PELAYANAN DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (TIDAK BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan
Penginderaan Jauh;
f. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2012
tentang …
-15-
NO. KOMPONEN URAIAN
tentang Penyediaan, Permohonan,
Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh
Resolusi Tinggi;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
i. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Ruang pelayanan;
b. Browse katalog online;
c. Komputer;
d. Perangkat lunak;
e. Mesin faksimile;
f. Jaringan internet;
g. Telepon;
h. Printer/plotter;
i. Komputer server dan storage;
j. ATK;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Koordinator kegiatan pelayanan dengan
kemampuan mengkoordinir kegiatan;
b. Sarjana dengan kemampuan mengolah data
satelit penginderaan jauh dan berkomunikasi
baik dengan pengguna;
c. Sarjana …
-16-
NO. KOMPONEN URAIAN
c. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan
mengolah data satelit penginderaan jauh;
d. Pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima;
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
b. Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh;
c. Koordinator Bidang Diseminasi Pusat
Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
8 (delapan) orang untuk pelayanan data
penginderaan jauh;
6. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan data penginderaan jauh dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan:
- Untuk data primer, jika data tersedia
maksimal 7 (tujuh) hari selesai;
- Untuk data yang perlu diolah (cropping data),
jika data tersedia maksimal 10 (sepuluh) hari
selesai; dan
- Untuk data yang belum tersedia diarsip dan
perlu perekaman baru, keberhasilan
penyediaan data tergantung dari kondisi
cuaca, dan pelayanan akan berjalan sesuai
standar pelayanan jika data telah tersedia.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Quality Control;
b. End User Licensed Agreement;
c. Delivery Time yang tepat waktu;
d. Sarana dan Prasarana yang sesuai standar.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi pelayanan data penginderaan jauh
dilakukan berkala setiap triwulan terhadap
kinerja pelaksana dilaksanakan oleh pejabat
berwenang.
2) PELAYANAN …
7. Jaminan Keamanan …
-17-
2) PELAYANAN DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan
Penginderaan Jauh;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
g. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2012
tentang Penyediaan, Permohonan,
Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh
Resolusi Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
Lembaaga Penerbangan …
tentang …
-18-
NO. KOMPONEN URAIAN
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Ruang pelayanan;
b. Browse katalog online;
c. Komputer;
d. Perangkat lunak;
e. Mesin faksimile;
f. Jaringan internet;
g. Telepon;
h. Printer/plotter;
i. Komputer server dan storage;
j. ATK;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Koordinator kegiatan pelayanan PNBP dengan
kemampuan mengkoordinir kegiatan;
b. Sarjana dengan kemampuan mengolah data
satelit penginderaan jauh dan berkomunikasi
baik dengan pengguna;
c. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan
mengolah data satelit penginderaan jauh;
d. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan urusan
keuangan;
e. Pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima;
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
b. Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh;
c. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi
dan Data Penginderaan Jauh; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
5 (orang) orang untuk pelayanan data
penginderaan jauh berbayar.
6. Jaminan …
-19-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan data penginderaan jauh dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan:
- Untuk data primer, jika data tersedia
maksimal 7 (tujuh) hari selesai;
- Untuk data yang perlu diolah, jika data
tersedia maksimal 10 (sepuluh) hari selesai.
- Untuk data yang belum tersedia diarsip dan
perlu perekaman baru, keberhasilan
penyediaan data tergantung dari kondisi
cuaca, dan pelayanan akan berjalan sesuai
standar pelayanan jika data telah tersedia.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Quality Control;
b. End User Licensed Agreement;
c. Delivery Time yang tepat waktu;
d. Sarana dan Prasarana yang sesuai standar;
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi pelayanan data penginderaan jauh
dilakukan berkala setiap triwulan terhadap
kinerja pelaksana dilaksanakan oleh pejabat
berwenang.
3) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN
DATA PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan
3) PELAYANAN BIMBINGAN …
Penginderaan …
-20-
NO. KOMPONEN URAIAN
Penginderaan Jauh;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
g. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2012
tentang Penyediaan, Permohonan,
Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh
Resolusi Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Ruang Aula
b. Ruang/Lab Komputer;
c. Komputer bimtek;
d. Perangkat lunak;
e. Jaringan internet;
f. Printer/plotter;
g. Komputerserver dan storage;
h. LCD projektor;
i. GPS …
-21-
NO. KOMPONEN URAIAN
i. GPS handheld;
j. ATK;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Koordinator bimbingan teknis dengan
kemampuan mengkoordinir kegiatan;
b. Narasumber/Ahli dalam bidang penginderaan
jauh;
c. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan
mengajar dan mengolah data;
d. Sarjana/Teknisi yang mempunyai
kemampuan mengelola bimtek dan
berkomunikasi dengan peserta bimtek;
e. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan urusan
keuangan; dan
f. Teknisi dengan kemampuan pemeliharan
komputer dan jaringan.
4. Pengawasan
Internal
a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
b. Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh;
c. Koordinator Bidang Diseminasi Pusat
Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
8 (delapan) orang untuk pelayanan bimbingan
teknis di bidang teknologi dan data penginderaan
jauh.
6. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan Bimbingan Teknis Pengolahan dan
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan dengan rincian:
- 5 (lima) hari kerja untuk bimbingan teknis
tingkat dasar;
- 8 (delapan) hari kerja untuk bimbingan teknis
tingkat lanjut.
- Tenaga pengajar (narasumber dan instruktur)
yang kompeten pada bidangnya
7. Jaminan …
-22-
NO. KOMPONEN URAIAN
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Quality Control;
b. Sarana dan Prasarana yang sesuai standar;
dan
c. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai
prosedur.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi pelayanan pembinaan dan bimbingan
teknis dilakukan setelah pelaksanaan bimbingan
teknis.
4) PELAYANAN JASA SERTA FASILITAS BERBAYAR TEKNOLOGI DAN
DATA PENGINDERAAN JAUH
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan
Penginderaan Jauh;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
g. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2012
tentang Penyediaan, Permohonan,
Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh
Resolusi Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja …
-23-
NO. KOMPONEN URAIAN
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Ruang pelayanan/Lab Komputer;
b. Komputer bimtek/Komputer pengolah data;
c. Perangkat lunak;
d. Jaringan internet;
e. Komputer server dan storage;
f. GPS Geodetic;
g. LCD projektor;
h. Gedung Mess;
i. Fasilitas di Gedung Mess;
j. ATK;
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Sarjana dengan kemampuan berkomunikasi
dengan baik dengan pengguna;
b. Sarjana dengan kemampuan mengoperasikan
GPS Geodetik
c. Sarjana/Teknisi dengan kemampuan urusan
keuangan;
d. Teknisi dengan kemampuan pemeliharan
komputer dan jaringan; dan
e. Teknisi dengan kemampuan pemeliharaan
gedung dan rumah tangga.
4. Pengawasan a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
b. Kepala …
-24-
Internal b. Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh;
c. Koordinator Bidang Diseminasi Pusat
Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
d. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
5 (lima) orang.
6. Jaminan
Pelayanan
Pelayanan fasilitas berbayar meliputi
- Tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya;
- Peralatan GPS Geodetik yang handal
- Penggunaan ruang/lab komputer berikut
komputer di dalamnya yang terpelihara;
- Penggunaan gedung mess dengan seluruh
fasilitas di gedung mess, termasuk makan
pagi dan makan malam.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Quality control;
b. Sarana dan Prasarana yang sesuai standar;
dan
c. Ruang/Lab komputer dan Gedung Mess
berada dalam lingkungan kantor yang
terpantau CCTV
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi pelayanan fasilitas berbayar dilakukan
setiap triwulan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas
melaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta
penyelenggaraan keantariksaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Pemanfaatan
Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
pemanfaatan penginderaan jauh;
b. penyiapan bahan rumusan kebjakan teknis di bidang pemanfaatan
penginderaan jauh;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang pemanfaatan
penginderaan jauh;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan
pemanfaatan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang pemanfaatan penginderaan
jauh;
f. pengelolaan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik;
g. penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data;
h. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan
diseminasi informasi;
i. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
j. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan pemanfaatan
penginderaan jauh;
k. pelaksanaan …
252 2020
-2-
k. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan
jauh; dan
l. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik
Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan
tata usaha pusat.
B. STANDAR PELAYANAN
Dalam Standar Pelayanan terdapat pembagian 2 (dua) komponen, yaitu:
1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY
Pada Komponen ini mencakup jenis-jenis pelayanan yang terdapat pada
penyelengara pelayanan publik dan didalam tiap-tiap jenis pelayanan
tersebut terdapat 6 (enam) komponen yang wajib diketahui oleh
pemohon/penerima layanan. Jenis pelayanan pada Standar Pelayanan di
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, yaitu:
1) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN PENGINDERAAN
JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat Permohonan; dan
2. Kerangka Acuan Kerja atau proposal sebagai
lampiran.
3. Peserta minimal sebanyak 20 orang
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
2 Tidak
1
5. Menerima laporan hasil
bimtek &menandatangani
berita acara
PPID
Pusat/Pelaksana
Pemohon
• Surat resmi permohonan
pembimbingan
• KAK/proposal sebagai lampiran
Permohonan
4
.
Jangka Waktu Pelayanan:
5 hari kerja untuk Bimtek Tematik Dasar
8 hari kerja untuk Bimtek Tematik Lanjutan
Mendapatkan
Pelayanan
Bimtek
2.
Ya
3. Membayar tagihan melalui
Aplikasi Simponi SSBP dan
menyerahkan bukti bayar
6. Mengisi kuesioner layanan
secara manual/online
1) Pemohon …
-3-
NO. KOMPONEN URAIAN
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan pelaksanaan
Pelayanan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Penginderaan Jauh.
3) Pemohon melakukan pembayaran melalui
aplikasi SIMPONI SSBP dan menyerahkan
bukti pembayaran kepada PPID
Pusat/Pelaksana;
4) Pemohon mendapatkan pelayanan
pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pemanfaatan Penginderaan Jauh
(Pelaksanaan Bimtek Tematik Dasar 5 hari
kerja dan Bimtek Tematik Lanjutan 8 hari
kerja),
5) Pemohon menerima laporan hasil Bimtek
dan menandatangani berita acara
penyerahan layanan; dan
6) Pemohon mengisi kuesioner layanan secara
manual/online paling lambat 3 hari setelah
Bimtek selesai.
3. Jangka waktu
penyelesaian
Layanan dilakukan maksimal 11 (sebelas) hari
kerja, dengan rincian:
a. 3 (tiga) hari kerja untuk administrasi; dan
b. 5/8 (lima atau delapan) hari pelaksanaan
layanan
4. Biaya/Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada LAPAN
5. Produk
Pelayanan
Pelayanan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Penginderaan Jauh, meliputi:
a. Tematik Dasar
b. Tematik Lanjutan
6. Penanganan …
-4-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan
Jauh:
Jl. Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar
Rebo, Jakarta Timur, 13710.
b. Telepon: (021) 8710065;
c. Fax: (021) 8722733;
d. Email: [email protected];
[email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN
(http://pusfatja.lapan.go.id/zi/page-
contact.html)
2) PELAYANAN JASA DAN PRODUKSI INFORMASI PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat resmi permohonan;
2. Kerangka Acuan Kerja atau proposal sebagai
lampiran; dan
3. MoU/Perjanjian Kerjasama.
2. Sistem, mekanisme …
-5-
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
1) Pemohon mengajukan surat permohonan,
kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui
Sistem Layanan/Datang Langsung;
2) Pemohon mendapatkan surat balasan
penerimaan/penolakan paling lambat 5
hari kerja terhitung sejak surat
permohonan diterima oleh PPID
Pusat/Pelaksana;
3) Pemohon dan Pusat Pemanfaatan
Penginderaan Jauh LAPAN bersama-sama
membuat dan menandatangani perjanijan
kerja;
4) Pemohon menunggu hasil Proses Layanan
Jasa dan produksi (sesuai perjanjian
kontrak);
5) Pemohon menerima layanan sesuai kontrak
setelah:
a. melakukan pemeriksaan hasil layanan
yang di buktikan dengan berita acara
pemeriksaan hasil layanan, dan
Publikasi: Wajib
mencantumkan sumber
Pusfatja LAPAN
5. Pemohon melakukan
pembayaran ke Bank atas
tagihan dari aplikasi
SIMPONI SSBP dan
dilakukan pemeriksaan hasil
layanan
5 Menerima
layanan/menandatangani
berita acara
Pemohon
PPID
Pusat/Pelaksana
2.
Ya Waktu tunggu surat
balasan 5 hari kerja
2. Tidak
Permohonan
3 Membuat dan
menandatangani
perjanjian kerja
(SPK/Kontrak)
4 Menunggu hasil Proses layanan
jasa dan produksi (sesuai
perjanjian kontrak)
6 Pemohon mengisi
kuesioner layanan secara
manual/online
• Surat Permohonan/Form
PPID
• KAK/Proposal sebagai
lampiran
• MoU/PKS
b. pemohon …
-6-
NO. KOMPONEN URAIAN
b. pemohon melakukan pembayaran
melalui aplikasi SIMPONI/SSBP (Surat
Setoran Bukan Pajak) atas produk
layanan sesuai kontrak.
6) Pemohon mengisi kuesioner layanan paling
lambat 3 hari setelah produk layanan
diterima.
(untuk keperluan publikasi, pemohon wajib
mencantumkan sumber pemberi layanan
yaitu Pusfatja LAPAN).
3. Jangka waktu
penyelesaian
Layanan dilakukan dengan rincian:
a. 5 (lima) hari kerja untuk administrasi;
dan
b. Sesuai perjanjian kontrak.
4. Biaya/Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada LAPAN
5. Produk
Pelayanan
1) Jasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh
a) Jasa penggunaan model untuk mengolah
data penginderaan jauh
b) Jasa pengoperasian peralatan survey
lapangan
- Spektrometer
- GPS Geodetic untuk survey tematik
- Trios ramses
2) Produksi Informasi Pemanfaatan
Penginderaan Jauh (Layanan menggunakan
perjanjian kontrak/PNBP)
6. Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan
1. LAPOR SP4N
Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No.
09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
a. Surat menyurat:
Kepala Pusat …
-7-
NO. KOMPONEN URAIAN
Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan
Jauh:
Jl. Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar
Rebo, Jakarta Timur, 13710.
b. Telepon: (021) 8710065;
c. Fax: (021) 8722733;
[email protected]; atau
e. Melalui e-kontak LAPAN
(http://pusfatja.lapan.go.id/zi/page-
contact.html)
2. KOMPONEN MANUFACTURING
Komponen ini terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi dengan 8 (delapan) komponen di dalamnya, yaitu:
1) PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN PENGINDERAAN
JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Otonomi Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
e. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011
tentang Informasi Geospasial;
f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013
tentang Keantariksaan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
h. Peraturan …
-8-
NO. KOMPONEN URAIAN
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Sistem pengolahan data (komputer, server,
printer, plotter);
b. Perangkat lunak pengolah data;
c. Jaringan internet;
d. Peralatan survei; dan
e. Ruang laboratorium pengolahan data.
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Minimal berpendidikan S1; dan
b. Berpengalaman dalam bidang penginderaan
jauh.
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan
Jauh; dan
b. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
Disesuaikan dengan masing-masing pelayanan:
• Pelayanan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Penginderaan Jauh minimal 4 (empat)
orang.
6. Jaminan Pelayanan …
-9-
NO. KOMPONEN URAIAN
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pelayanan di bidang pemanfaatan
penginderaan jauh dilakukan secara
profesional; dan
b. Kualitas Pelayanan sesuai dengan standar
Lembaga.
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Tidak ada.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
bertahap dalam proses penyelesaian pekerjaan
atau sesuai kebutuhan.
2) PELAYANAN JASA DAN PRODUKSI INFORMASI PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH (BERBAYAR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Otonomi Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
e. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011
tentang Informasi Geospasial;
f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013
tentang Keantariksaan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
i. Peraturan Menteri …
-10-
NO. KOMPONEN URAIAN
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan; dan
j. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan Penerbangan dan Antariksa
Nasional
2. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
a. Sistem pengolahan data (komputer, server,
printer, plotter);
b. Perangkat lunak pengolah data;
c. Jaringan internet;
d. Peralatan survei; dan
e. Ruang laboratorium pengolahan data.
3. Kompetensi
Pelaksana
a. Minimal berpendidikan S1; dan
b. Berpengalaman dalam bidang penginderaan
jauh.
4. Pengawasan
Internal
a. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan
Jauh; dan
b. Inspektorat.
5. Jumlah
Pelaksana
Disesuaikan dengan masing-masing pelayanan:
• Pelayanan Jasa dan Produksi Informasi
Pemanfaatan Penginderaan Jauh
minimal 4 orang.
6. Jaminan
Pelayanan
a. Pelayanan di bidang pemanfaatan
penginderaan jauh dilakukan secara
profesional; dan
b. Kualitas Pelayanan sesuai dengan standar
Lembaga.
7. Jaminan Keamanan …
-11-
NO. KOMPONEN URAIAN
7. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Tidak ada.
8. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
bertahap dalam proses penyelesaian pekerjaan
atau sesuai kebutuhan.
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 253 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu menetapkan
klasifikasi informasi yang wajib tersedia
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Wajib
Tersedia di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang …
-2-
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 tentang Keantariksaan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
12. Peraturan...
-3-
12.
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 201 Nomor 698);
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit,
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan
Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor
9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh
Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1577);
16. Peraturan …
-4-
16.
Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian
Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Pelayanan
Publik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional dan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250);
17. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Utama
untuk Menandatangani Dokumen Administrasi dan
Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 141 Tahun 2020 tentang
Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL.
KESATU
:
Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Wajib Tersedia di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA
:
Informasi yang wajib tersedia sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi publik.
KETIGA
:
Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan
pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional.
KEEMPAT: …
-5-
KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau ulang paling lama jangka
waktu 3 (tiga) tahun sekali atau setiap kali ada perubahan
dan perkembangan terkait dengan substansi informasi yang
wajib tersedia.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN
Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Komisi Informasi Pusat (KIP);
3. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan
LAPAN selaku PPID Pelaksana;
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 253 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA
DILINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
No.
Ringkasan
Isi Informasi
Pejabat/Unit Kerja Yang
Menguasai Informasi
Penanggung Jawab
Pembuat/ Penerbit
Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan Informasi
Bentuk Informasi yang
Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan/
Retensi Arsip
1 2 3 4 5 6 7
I TERSEDIA SECARA BERKALA
A Profil LAPAN
1. Struktur
Organisasi
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
2. Tugas …
-2-
1 2 3 4 5 6 7
2. Tugas Pokok dan
Fungsi
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
3. Visi dan Misi Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
4. Profil Singkat
Pejabat Eselon 1
dan 2
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
5. Laporan Harta dan
Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
Inspektur Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
6. Organisasi dan tata
Kerja
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
I TERSEDIA SECARA BERKALA
B PROGRAM
7. Program dan
Kegiatan
Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
8. Anggaran Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
B. Program …
-3-
1 2 3 4 5 6 7
C LAPORAN KINERJA
9. Ringkasan LAKIP Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
10. Ringkasan Laporan
Tahunan
Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
C LAPORAN KINERJA
D. LAPORAN KEUANGAN
11. Laporan Keuangan
Audited
Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
E. PENGADAAN BARANG/ JASA
12. LPSE LAPAN Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Standard
Penerbangan dan
Antariksa
Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
13. Rencana Umum
Pengadaan
Kepala Biro Kerja Sama,
Humas dan Umum
Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
F. HASIL …
-4-
1 2 3 4 5 6 7
F. HASIL LITBANG
14. Jadwal Tracking
Satelit A-2
Kepala Pusat Teknologi
Satelit
Deputi Bidang
Teknologi
Penerbangan dan
Antariksa
Jakarta, 1 April 2019 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
G. PERATURAN
15. UU Keantariksaan
No. 21 Tahun 2013
Kepala Pusat Kajian
Kebijakan Penerbangan
dan Antariksa
Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
16. Inpres No. 6 Tahun
2012
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
17. Peraturan Kepala
LAPAN
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
II. TERSEDIA …
-5-
1 2 3 4 5 6 7
II TERSEDIA SERTA MERTA
18. Informasi khusus
tentang mitigasi,
antisipasi dalam
penanganan
bencana akibat
cuaca antariksa
dan peringatan dini
Kepala Pusat Sains
Antariksa
Deputi Bidang
Sains Antariksa
dan Atmosfer
Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
19. Informasi terkait
benda jatuh
antariksa
Kepala Pusat Sains
Antariksa
Deputi Bidang
Sains Antariksa
dan Atmosfer
Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
20. Potensi terjadinya
Kecelakaan dan
gangguan akibat
peluncuran
wahana antariksa
Kepala Pusat Sains
antariksa
Deputi Bidang
Sains Antariksa
dan Atmosfer
Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
21. Mendukung …
-6-
1 2 3 4 5 6 7
21. Mendukung
komunikasi dalam
kebencanaan
(menghidupkan VR
satelit LAPAN A-2)
Kepala Pusat Teknologi
Satelit
Deputi Bidang
Teknologi
Penerbangan dan
Antariksa
Jakarta, 1 April 2019 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
III. TERSEDIA SETIAP SAAT
A. Sumber Daya Manusia
22. Profil Pegawai
(Nama, NIP,
Pangkat, Jabatan,
Satker)
Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
23. Daftar Gaji Pegawai Kepala Biro SDM Orkum Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
B Rencana Kerja
24. DIPA Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
25. RKAKL Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
26. Renstra …
-7-
1 2 3 4 5 6 7
26. Renstra Kepala Biro Renkeu Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
C HASIL PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
27. Bidang
Penginderaan Jauh
- Kepala Pusat
Pemanfaatan
Penginderaan Jauh
- Kepala Pusat Teknologi
dan Data Penginderaan
Jauh
Deputi Bidang
Penginderaan Jauh
Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
28. Bidang Teknologi
Dirgantara
- Kepala Pusta Teknologi
Penerbangan
- Kepala Pusat Teknologi
Satelit, dan
- Kepala Pusat Teknologi
Roket
Deputi Bidang
Teknologi
Penerbangan dan
Antariksa
Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
29. Bidang …
-8-
1 2 3 4 5 6 7
29. Bidang Pengkajian
Penerbangan dan
Antariksa
Kepala Pusat Kajian
Kebijakan Penerbangan
dan Antariksa
Sekretariat Utama Jakarta, 27 Juni 2014 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
30. Bidang Sains
Antariksa dan
Atmosfer
- Kepala Pusat Sains
Antariksa
- Kepala Pusat Sains dan
Teknologi Atmosfer
Deputi Bidang
Sains Antariksa
dan Atmosfer
Jakarta, 01 April 2019 Softcopy dan terunggah
di situs lapan. go.id
3 Tahun
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 254 TAHUN 20200
11TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,
Menimbang
: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu menetapkan
klasifikasi informasi yang dikecualikan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang
DiKecualikan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang …
-2-
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun -
2013 tentang Keantariksaan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
12. Peraturan ...
-3-
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor
1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer (Berita Negara Republik IndonesiaTahun
201 Nomor 698);
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1724);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata
Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);
16. Keputusan…
-4-
16. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan
dan Sanksi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional dan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 250);
17. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepada Sekretaris Utama untuk
Menandatangani Dokumen Administrasi dan
Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 141 Tahun 2020 tentang Petugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan HKI, hak-hak pribadi, rahasia jabatan,
membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
KETIGA
:
Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan
informasi publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional.
KEEMPAT: …
-5-
KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau ulang paling lama jangka waktu
3 (tiga) tahun sekali atau setiap kali ada perubahan dan
perkembangan terkait dengan substansi informasi yang
dikecualikan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Komisi Informasi Pusat (KIP);
3. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN
selaku PPID Pelaksana;
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 AUG 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 254 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
No. Materi/Informasi Yang
Dikecuali kan
Alasan Pengecualian Dasar
Pertimbangan
Unit
Pengolah
Jangka Waktu
Informasi Yang
dikecualikan Pasal 17 Undang-
Undang Komisi
Informasi Pusat
Peraturan
Perundang-undangan
lainnya
1 2 3 4 5 6 7
1. Daftar Riwayat Hidup Pegawai,
hasil general check up
pegawai/ pejabat, sumpah
jabatan, pakta Integritas, hasil
Huruf h UU Nomor 8 Tahun
1974 jo. No. 43
Tahun 1999 tentang
Poko-pokok
Dapat
mengungkapkan
rahasia pribadi
pejabat/ pegawai
Kepegawaian Pegawai yang rahasia
nya diungkap
memberikan
persetujuan tertulis
evaluasi …
-2-
1 2 3 4 5 6 7
evaluasi
kapabilitas/intelektualitas,
kompetensi/rekomendasi
pegawai, keputusan tim etika,
biodata elektronik pegawai
(database), identitas PNS yang
melanggar disiplin dan dijatuhi
hukuman, identitas PNS yang
izin perkawinan/perceraian
Kepegawaian dan atau pengung
kapan jabatan
seseorang dalam
jabatan publik
2. Daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3)
Huruf i PP Nomor 10 Tahun
1979 tentang
penilaian
pelaksanaan
pekerjaan PNS Pasal
6: daftar penilaian
pelaksanaan bersifat
rahasia
Merugikan proses
penyusunan
kebijakan atau
menghambat
proses kebijakan
Kepegawaian Mutlak/tidak
terbatas
3. Surat …
-3-
1 2 3 4 5 6 7
3. Surat-surat/memo/
memorandum/nota dinas/
disposisi yang sifatnya rahasia
Huruf i Menghambat
proses
pelaksanaan
tugas dan fungsi
LAPAN
Ketatausaha-
an
Mutlak/tidak
terbatas kecuali atas
perintah pengadilan
/Komisi Informasi
4. Dokumen kerjasama LAPAN
termasuk dokumen teknis
milik vendor yang memiliki non
disclouse agreement
Huruf I dan j Adanya tuntutan
dari pihak yang
bekerjasama
Kerja sama Sampai dengan
dikeluarkannya
kebijakan dan
mendapat izin dari
pihak-pihak terkait
5. Draf kerja sama yang belum
selesai (dalam pembahasan)
Huruf I dan j Menurut sifatnya
dirahasiakan
Kerja sama Sampai dengan
dikeluar kannya
kebijakan dan
mendapat izin dari
pihak-pihak
terkait
6. Dokumen terkait pendaftaran
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Huruf b Pasal 3 UU No. 14
Tahun 2001 tentang
paten
Mengganggu
perlindu ngan HKI
HKI Sampai dengan
jangka waktu
perlindungan habis
7. Dokumen …
-4-
1 2 3 4 5 6 7
7. Dokumen jenis komponen dan
jenis alat uji (merk, model
roket)
Huruf c dan i Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pendukung
Litbang
Mutlak/ tidak
terbatas
8. Data propelan (dasar
perancangan, komposisi,
karakteristik, geometri rinci
grain)
Huruf c dan i Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pendukung
Litbang
Mutlak/tidak
terbatas
9. Desain dan cetak biru roket
dan satelit
Huruf b, c, i Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pendukung
Litbang
Mutlak/ tidak
terbatas
10. Dokumen …
-5-
1 2 3 4 5 6 7
10. Dokumen Laboratorium dan
peralatan proses propelan
Huruf c, i Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pendukung
Litbang
Mutlak/ tidak
terbatas
11. Dokumen pembuatan dan
evaluasi hasil pengujian roket
dan satelit beserta hasil
evaluasi
Huruf c, i Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pendukung
Litbang
Mutlak/ tidak
terbatas
12. Software, subsistem/sistem
untuk satelit, ruas bumi, roket
dan LSU
Huruf c, i Mengganggu
proses penelitian
Pendukung
Litbang
Sampai batas
penelitian habis
13. Data TT & C Satelit
LAPAN/Indonesia
Huruf b, c UU No. 19 Tahun
2012 Tentang Hak
Cipta
Keamanan dan
Keselamatan
satelit terkait
pembajakan
Pendukung
Litbang
Minimum 25 Tahun
14. Peta …
-6-
1 2 3 4 5 6 7
satelit oleh pihak
lain
14. Peta Citra satelit untuk
keperluan startegis Hankam
Huruf c Membahayakan
pertahanan dan
keamanan Negara
Pendukung
Litbang
Mutlak/ tidak
terbatas
15. Rincian Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
Huruf I dan j Perpres No.54 Tahun
2010 tentang
pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, Pasal 6
huruf b dan Pepres
No. 70 Tahun 2012
Menimbulkan
Penilaian yang
tidak objektif dan
dapat
menimbulkan
persaingan yang
tidak sehat
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Sampai ditetapkan
pemenang lelang
16. Dokumen kontrak Huruf I dan j Perpres No.54 Tahun
2010 tentang
pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, Pasal 6
huruf b dan Pepres
No. 70 Tahun 2012
Menghindari
penyalahgunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Mutlak/tidak
terbatas kecuali
untuk kepentingan
penegakan hukum
17. Dokumen … …
-7-
1 2 3 4 5 6 7
17. Dokumen usulan peserta lelang
pada saat lelang berlangsung
Huruf i Perpres No.54 Tahun
2010 tentang
pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, Pasal 6
huruf b dan Pepres
No. 70 Tahun 2012
Mengganggu
proses pelelan gan
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Sampai dengan
ditetapkannya
pemenang lelang
18. Data pendukung hasil
pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
(contoh: nkuitansi, SPP, SPM,
SP2D)
Huruf j UU No. 7 Tahun 1992
jo. UU No. 10 Tahun
1998 tentang
perbankan pasal 1
angka 28, pasal 40
Menghindari
penyalah gunaan
dari pihak yang
tidak bertanggung
jawab
Keuangan Sampai batas waktu
yang ditetap kan
berdasar kan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
19. Naskah pedoman delegasi RI di
forum internasional
UNCUPOUS
Huruf I, f UU No. 37 tentang
hubungan luar negeri
Mengganggu
kerahasiaan
negara
Lain-lain Sampai dinyatakan
oleh Kementerian
Luar Negeri dapat
menjadi
informasi yang
terbuka untuk umum
20. Dokumen …
-8-
1 2 3 4 5 6 7
20. Dokumen topologi data center Huruf j UU No. 11 tahun
2008 tentang ITE
pasal 34
Tindak kriminal
dan pencurian
data
Lain-lain Mutlak tidak terbatas
21. Data Internel Protocol (IP)
address yang bersifat lokal
Huruf j UU No. 11 tahun
2008 tentang ITE
pasal 34
Penerobosan/pen
yalahgunaan
akses
Mutlak tidak terbatas
22. Dokumen sistem manajemen
database
Huruf j UU No. 11 tahun
2008 tentang ITE
pasal 34
Penyalah gunaan
oleh pihak lain
Mutlak tidak terbatas
23. Kode akses elektronik Huruf j UU No. 11 tahun
2008 tentang ITE
pasal 34
Penerobosan/
penyalahgunaan
akses
Mutlak tidak terbatas
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 385 TAHUN 20200
11TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
UNIT KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK, UNIT KERJA INOVASI
PELAYANAN PUBLIK, DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik telah dilakukan penilaian
kepada unit kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional dengan kategori unit kerja pengelola
pelayanan publik, unit kerja inovasi pelayanan publik,
dan pelaksana pelayanan publik ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional tentang Pemberian Penghargaan
Unit Kerja Pengelola Pelayanan Publik, Unit Kerja
Inovasi Pelayanan Publik, dan Pelaksana Pelayanan
Publik Tahun di Lingkungan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional 2020.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4846);
2. Undang-Undang …
-2-
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 tentang Keantariksaan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 91);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
27).
9. Peraturan …
-3-
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1723);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT KERJA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK, UNIT KERJA INOVASI
PELAYANAN PUBLIK, DAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK DILINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020.
KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Unit Kerja
Pengelola Pelayanan Publik, Unit Kerja Inovasi
Pelayanan Publik, dan Pelaksana Pelayanan Publik di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN …
-4-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
3. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan
LAPAN
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 NOV 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 385 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT KERJA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK, UNIT KERJA INOVASI PELAYANAN
PUBLIK, DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020
DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
UNIT KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK,
UNIT KERJA INOVASI PELAYANAN PUBLIK, DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020
NO. UNIT KERJA DAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI KET.
1 2 3 4
1. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
(Pustekdata)
UNIT KERJA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK
Wakil LAPAN mengikuti Kompetisi Unit Kerja Pelaksana
Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemepan
RB sebagai dasar nilai IPP LAPAN tahun 2020
2. Pusat …
-2-
1 2 3 4
2. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh
(Pusfatja)
UNIT KERJA INOVASI
PELAYANAN PUBLIK
JUDUL INOVASI “ Informasi Zona Potensi Penangkapan
Ikan (ZPPI) untuk Peningkatan Perekonomian Nelayan
Indonesia
3. M. Rokhis Khomarudin
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PUSFATJA
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia
4. Muhammad Priyatna
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PUSFATJA
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia
5. Teguh Prayogo
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PUSFATJA
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia
6. Sartono Marpaung
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PUSFATJA
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia
7. Anang …
-3-
1 2 3 4
7. Anang Dwi Purwanto PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK PUSFATJA
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia
8. Christianus Ratrias Dewanto
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
KERJA SAMA, HUMAS, DAN
UMUM
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia dan Administrasi Pengelola
Pelayanan Publik LAPAN
9. Jasyanto
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
KERJA SAMA, HUMAS, DAN
UMUM
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia dan Administrasi Pengelola
Pelayanan Publik LAPAN
10. Sigid Nur Tito Achmad Mustaghfirin
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
KERJA SAMA, HUMAS, DAN
UMUM
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia dan Administrasi Pengelola
Pelayanan Publik LAPAN
11. Robi …
-4-
1 2 3 4
11. Robi Aryanto
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
KERJA SAMA, HUMAS, DAN
UMUM
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia dan Administrasi Pengelola
Pelayanan Publik LAPAN
12. Aurora Zuhrufa Hamada
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
KERJA SAMA, HUMAS, DAN
UMUM
TOP 99 KIPP KemenpanRB dan mengikuti UNPSA 2021
mewakili Indonesia dan Administrasi Pengelola
Pelayanan Publik LAPAN
13. Mokhamad Reiza Syeilendra Permana
PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,
ORGANISASI DAN HUKUM
Pengelolaan Tata Laksana dan Peraturan Standar
Pelayanan Publik
14. Dyah …
-5-
1 2 3 4
14.
Dyah Lestyarini PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK TERBAIK BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,
ORGANISASI, DAN
HUKUM
Pengelolaan Tata Laksana dan Peraturan Standar
Pelayanan Publik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 NOV 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 386 TAHUN 20200
11TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA/SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan pemeringkatan
hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
publik kepada pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) pelaksana perlu menetapkan
pemeringkatan PPID pelaksana Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional tentang Hasil Pemeringkatan
PPID Pelaksana/Satuan Kerja di Lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun
2020.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4846);
2. Undang-Undang …
-2-
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 tentang Keantariksaan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 91);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan …
-3-
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media
Sosial Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
27).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TENTANG HASIL
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA/SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020
KESATU : Menetapkan Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Satuan
Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
KEDUA: …
-4-
KEDUA
: Urutan Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Lampiran
Keputusan ini disusun berdasarkan nama satuan kerja;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Komisi Informasi Pusat (KIP);
3. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan
LAPAN selaku PPID Pelaksana
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 NOV 2020
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 386 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DAFTAR HASIL PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA/SATUAN KERJA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020
NO.
NAMA SATUAN KERJA
PENGEMBANGAN WEBSITE
PENGUMUMAN INFORMASI
PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
PENYEDIAAN INFORMASI
PUBLIK JUMLAH NILAI
KETERANGAN NILAI DAN PERSENTASE PEMBOBOTAN
ANGKA % 850 750 500 1150
30 % 25 % 25 % 20 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja)
850 680 450 1045 3025 94 % Peringkat 1
2. Pusat …
-2-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Pusat Sains dan
Antariksa (Pussainsa) 770 750 450 890 2860 90 % Peringkat 2
3. Balai Pengamatan
Antariksa dan Atmofer
Agam
610 580 425 1150 2765 82 % Peringkat 3
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,
THOMAS DJAMALUDDIN
Foto dan Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2020
Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Rencana Strategis LAPAN 2020-2024
DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
SURAT PERNYATAAN
Nomor 143/HM.01/12/2020
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP : 19680112 198802 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/c
Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama/
Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020, PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN) tidak pernah menerima pernyataan keberatan atas permohonan
informasi dari pemohon.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ir. Christianus R. Dewanto, M.Eng. NIP. 19680112 198802 1 004
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220
Telepon: (021) 4892802 (Hunting), Faksimile : (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id
SURAT PERNYATAAN
Nomor 145/HM.01/12/2020
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP : 19680112 198802 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/c
Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama/
Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020, PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN) tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ir. Christianus R. Dewanto, M.Eng. NIP. 19680112 198802 1 004
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220
Telepon: (021) 4892802 (Hunting), Faksimile : (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id
SURAT PERNYATAAN
Nomor 144/HM.01/12/2020
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP : 19680112 198802 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/c
Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama/
Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020, PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN) tidak pernah mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ir. Christianus R. Dewanto, M.Eng. NIP. 19680112 198802 1 004
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220
Telepon: (021) 4892802 (Hunting), Faksimile : (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id
SURAT PERNYATAAN
Nomor 146/HM.01/12/2020
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP : 19680112 198802 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/c
Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama/
Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020, PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN) tidak ada permohonan informasi dari pemohon yang dikabulkan
sebagian.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ir. Christianus R. Dewanto, M.Eng. NIP. 19680112 198802 1 004
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220
Telepon: (021) 4892802 (Hunting), Faksimile : (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id
Certificate of RegistrationQUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015
This is to certify that: Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) UtamaLembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN)Jl. Pemuda Persil No. 1JakartaIndonesia 13220
Holds Certificate No: FS 659813and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for thefollowing scope:
The provision of public information and documentation services in research and developmentfield of aeronautics and space
For and on behalf of BSI:Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific
Original Registration Date: 2016-09-27 Effective Date: 2019-09-27Latest Revision Date: 2019-08-19 Expiry Date: 2022-09-26 Page:
1 of 2
This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.An electronic certificate can be authenticated online.Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.A Member of the BSI Group of Companies.
Certificate No: FS 659813
Location Registered Activities
Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) UtamaLembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN)Jl. Pemuda Persil No. 1JakartaIndonesia 13220
The provision of public information and documentationservices in research and development field of aeronautics andspace
Original Registration Date: 2016-09-27 Effective Date: 2019-09-27Latest Revision Date: 2019-08-19 Expiry Date: 2022-09-26
Page: 2 of 2This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.An electronic certificate can be authenticated online.Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.A Member of the BSI Group of Companies.
PT. BSI Group Indonesia Talavera Office Suite 20th Floor, Suite #01-06 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430
T: +62 21 22767 809 & + 62 21 806 49 600 F: +62 21 22768 271 W: www.bsigroup.co.id
Date : August 18th, 2020
TO WHOM IT MAY CONCERN No. 528/BSI Indonesia/VIII/20
We, PT. BSI Group Indonesia hereby, certify that:
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Jl. Pemuda Persil No. 1
Jakarta
13220
Indonesia
Had conducted Surveillance Audit on August 14th 2020 and still recommended for ISO 9001:2015
certification number FS 659813 and currently certified according to the above standards for the scope
The provision of public information and documentation services in research and
development field of aeronautics and space.
This letter is valid for 1 (one) year from the issued date.
Yours sincerely,
Ajeng P. Pramayu Compliance & Risk Manager
Foto Kegiatan PPID LAPAN Tahun 2020
Kunjungan Menristek/BRIN pada tanggal 21 Februari 2020
Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 13 Mei 2020
Kegiatan SINOVIK tanggal 2 Juli 2020