LEMBAGA KEUANGAN MIKRO LKM -...
Transcript of LEMBAGA KEUANGAN MIKRO LKM -...
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
LKM
BY : NETTI TINAPRILLA
ASPEK BPR/S KOPERASI LKM/S LAINNYA
Regulasi UU tentang PerbankanUU tentang Koperasi
– PP 9 TH’95
KepMennegkop
No.91/Kep/MKUKM/I
X/2004
Regulator Bank Indonesia MennegKop & UKMPEMDA/& BPD –
Mennegkop & UKM RI
Pembinaan Bank IndonesiaMenteri Koperasi &
UKM
PEMDA/& BPD –
Mennegkop & UKM RI
Penjaminan LPS Tidak ada PEMDA dll
LikuiditasTidak ada (sdg dirintis LDA
– Apex)Tidak ada Tidak ada
RatingBank Indonesia-Tingkat
Kesehatan
Menteri Koperasi &
UKMTidak ada
Asosiasi Perbarindo-AsbisindoInduk Koperasi-Pusat
Koperasi
ABSINDO/Credit
Union
MICROFINANCE RUMAH
TANGGA
MISKIN
• Kredit
• Simpanan
• Asuransi
• Jasa Keuangan Lainnya
TENAGA KERJA
USAHA PRODUKTIF
KONSUMSISIMPANAN
PENDAPATAN
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
AKSES
KEUANGAN
PENYEDIAAN
HAK DASAR
KESEMPATAN
BERUSAHA
INSAN PRODUKTIF &
BERMARTABAT
WIRAUSAHA MIKRO
Iklim Usaha
Pengaturan
Pengawasan
Perlindungan
PENDAMPINGAN
POVERTY
REDUCTION
TRUST FUND
• Pangan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Perumahan
• Transportasi
• Asset
PENDEKATAN MICROFINANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LKM merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi
keterbatasan pembiayaan bagi masyarakat miskin di
pedesaan untuk menjalankan usaha produktif
LKM/S dapat menjadi wahana bagi optimalisasi pengelolaan
dana ZISWAF untuk kegiatan produktif dan pemerataan
kesejahteraan/ rezeki (Fatwa majelis Ulama Indonesia (Komisi
Fatwa) tanggal 2 Pebruari 1982, tentang Mentasharufkan Dana
Zakat untuk Kegiatan produktif dan Kemaslahatan Ummat)
LKM berperan aktif dalam mempromosikan pembangunan
ekonomi kerakyatan di Indonesia terutama bagi pengusaha
mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah di pedesaan
Sebagaimana hasil penelitian World Bank dan ADB, LKM/S
merupakan pendekatan terbaik dalam penanggulangan
kemiskinan
Tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro
Indonesia
Non Bank
LKM
Bank
BPR/BPRSPengaturan = UU Perbankan No.7/92 jo UU No.10/98
Perizinan = Bank Indonesia
Pengawasan = Bank Indonesia
BRI UnitPengaturan = UU Perbankan No.7/92 jo UU No.10/98
Perizinan = Bank Indonesia
Pengawasan = * BRI Cabang
* Bank Indonesia untuk BRI secara keseluruhan
Badan Kredit Desa (BKD)Pengaturan = UU Perbankan No.10/1998
Perizinan = Bank Indonesia
Pengawasan = BRI atas nama Bank Indonesia
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Pengaturan = UU Koperasi No.25/1992
Perizinan = KementerianNegara Koperasi & UKM
Pengawasan = KementerianNegara Koperasi& UKM
Formal
Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP)Pengaturan = Peraturan Daerah
Perizinan = Gubernur setiap provinsi
Pengawasan = Pemda Tk. I
• LSM, KSM
• BMT
• UEDSP
• UPPKS
Non
Formal
Non Bank
Sumber : Bank Indonesia
LINGKUP KEGIATAN USAHA LKM/S
Jasa
Keuangan
BPR
Dana Sosial
Sektor Riil
Jasa
Keuangan
KSU, Kop serba ush
Dana Sosial
Sektor RiilJasa
Keuangan
BMT
Dana Sosial
Sektor RiilJasa
Keuangan
KSP
Dana Sosial
Sektor Riil
Jasa
Keuangan
BPRS
Dana Sosial
Sektor RiilJasa
Keuangan
Dana Sosial
Sektor Riil
LKS DAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Jasa
Keuangan
LKS
Dana Sosial
Sektor Riil
• LKS melakukan tiga kegiatan yaitu
Jasa Keuangan, Sektor Riil dan
Dana Sosial sebagai konsekuensi
misi yang diemban
• Dana Sosial ini merupakan dana
yang secara langsung digunakan
untuk kemaslahatan umat
(Corporate Social Responsibility)
(U. Mikro)
(U. Gurem/
Dhuafa)
(U. Kecil)
NON BANK
BANK
BPR/BPRS
KSP/USP, BMT, BKK
(Badan Kredit Kota),
BKD (badan kredit
desa), Dll
KSM (Kop Swadaya
Masy)
Bank Umum
BRI Unit
POLA PEMBIAYAAN
TARGET PEMBIAYAAN
vs
LEMBAGA KEUANGAN
TYPE
POTENTIAL
PASSIVE
POTENTIAL
ACTIVEFEASIBLE ELIGIBLE BANKABLE
Lack of Coll.Asset
Track RecordCapacity
ScalabilityCompetency
Target Market :
BANK
Target Market :
MICRO BANKING(BPR/BPRS)
Target Market :
MICRO FINANCE(LKM, KSP, BMT Dll)
Target Market:
KSM (Kop swady masy)DANASOSIAL
UMKMK
Sumber daya insani yang handal dan amanah
Permodalan yang kuat
Jaringan yang luas dan efektif
Sistem informasi dan teknologi yang solid
Tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance)
Inovasi produk
Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang
baku
Peran LKM/S sangat penting untuk menjangkau dan membiayaiusaha mikro dan kecil, dan rakyat miskin, yang sebagian besarberada di lokasi-lokasi yang relative terpencil (remote area);
Perlu pemberdayaan yang mencakup :
1. Penyediaan lingkungan yang kondusif, antara laintersedianya aturan legalitas yang memadai;
2. Dukungan Permodalan kepada LKM/S, antara laindengan meningkatkan linkage program dengan bankumum, sehingga menjangkau selain BPR/S (sptsekarang), juga koperasi, BMT dan LKM lainnya;
3. Capacity building melalui technical assistance; IT System,pelatihan SDM, standarisasi SOP, pendampingan,pembinaan.
4. Dibangunnya Lembaga APEX sebagai induk dari LKM/S;
• Saat ini BI meluncurkan Generic Model
Lingkage Program bagi Pemberdayaan LKM
terkait UKMK
• Model Lingkage Program BI antara Bank
Umum Konvensional/Syariah (BUK/S),
BUS=Bank Umum Syariah dan BPR/S adalah:
1. Executing
2. Channeling
3. Joint Financing
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia
1. Niat segala aktivitas sebagai ibadah
2. Kesejajaran
3. Kejujuran
4. Amanah
5. Keterbukaan
6. Orientasi pada proses
7. Orientasi pada jangka panjang
8. Orientasi pada kualitas
9. Konsisten
10. Tolong menolong
11. Saling mengingatkan
12. Keteladanan
13. Pertanggungjawaban sampai hari akhir
* Hasil kajian linkage Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia tahun 2004, yang di dalamnya
mengkombinasikan landasan normatif/teoritis dan best practices yang dilakukan oleh
perbankan syariah
PKBL sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan:
Program Bina Lingkungan (PBL) seyogyanyaditujukan untuk the poorest, untuk mengurangibeban masyarakat miskin
Program Kemitraan BUMN (PK-BUMN) ditujukanuntuk economically active poor, untukmeningkatkan produktivitas dan kemudianpendapatannya
Dana PKBL terdiri dari :
Dana Program Kemitraan (DPK) BUMN dengan Usaha
Mikro, Kecil dan Koperasi :
DPK untuk pengembangan UMKK dalam rangka
pengentasan kemiskinan, dengan dukungan
keuangan dan jasa manajemen secara terpadu, yang
terdiri dari minimal 80% untuk pinjaman dan
maksimal 20% untuk hibah.
Porsi Dana Pinjaman (80%) perlu disalurkan melalui :
1. BUMN Pembina*) atau BUMN Pengelola
2. Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP), terutama
untuk Dana Likuiditas LKM/S, Pegadaian, Modal
Ventura dan Kredit Program Khusus serta Dana
Agunan dan Penjaminan Usaha Mikro
3. Porsi Dana Hibah disalurkan oleh BUMN Pembina* Pemilik asal Dana
Dana Program Bina Lingkungan (PBL) yang
seluruhnya merupakan hibah untuk pembinaan dan
pengembangan komunitas dan lingkungan terutama
disekitar lokasi usaha BUMN sebagai safety net,
perlu disalurkan melalui :
1. BUMN Pembina *
2. Organisasi Keagamaan seperti ; Baznas , CRS,
dll untuk Dana Sosial, Pengembangan Komunitas
dan Pembiayaan Pra Komersial
* Pemilik asal Dana
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI
PKBL BUMN
Masyarakat Miskin, Usaha Mikro & Kecil
•Dana Likuiditas LKM/S, Pegadaian, Modal Ventura & Kredit Program Khusus (Daerah Prioritas, TKI), dll.
•Dana Agunan & PenjaminanUsaha Mikro
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
•Dana Sosial, Pengembangan Komunitas
•Pembiayaan Pra-Komersial
•Pelatihan/Technical Assistant lainnya
•Pengembangan Komunitas•Dana Sosial
Pembiayaan
PendampinganRepayment &
Bagi hasil
Fee Pengelola
Program
PKBL
Terpadu
LKM/S (BMT)
Masyarakat Dhuafa
Masjid
(Marbot/Ta’mir)
Terima Kasih