LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - menjadi polisi … · Web viewESSAY BIDANG STUDI KEPEMIMPINAN Judul...
Click here to load reader
Transcript of LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - menjadi polisi … · Web viewESSAY BIDANG STUDI KEPEMIMPINAN Judul...
ESSAY BIDANG STUDI KEPEMIMPINAN
Judul Essay : Optimalisasi Peran Kepemimpinan Visioner Dibidang Pangan Dapat Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional.
A. Pendahuluan.
Tulisan essay ini akan mencoba membahas masalah Kepemimpinan Visioner
sebagai bagian dari Kepemimpinan Nasional dihadapakan kepada salah satu
persoalan bangsa yaitu masalah Ketahanan Pangan. Seperti diketahui kata
Kepemimpinan adalah kata sifat yang berasala dari kata “pemimpin”, sehingga
dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan adalah sifat atau perilaku dari seorang
pemimpin.1
Teori tentang Kepemimpinan ini seperti diketahui cukup banyak. Seperti
George R. Terry misalnya mengatakan : Kepemimpinan merupakan hubungan
seseorang dengan pimpinannya, dimana pemimpin tersebut dapat
mempengaruhi untuk bekerja bersama-sama secara ikhlas. Sayidin
Suryodiningrat dalam Kepemimpinan Abri, 1996, menguraikan : Kepemimpinan
adalah kemampuan seseorang untuk membawa atau mengajak orang-orang lain
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperoleh kepercayaan
dan respek dari orang-orang itu. Harold Koontz dan Cyrill O’ Donnel menyatakan
bahwa : Kepemimpinan dapat didifinisikan sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.
Berkaitan dengan bangsa dan negara maka Kepemimpinan ini dimaksudkan
sebagai Kepemimpinan Nasional yang dapat didifinisikan sebagai kelompok
pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra
(Astagatra) pada bidang/ sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan
sub struktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/ mengerahkan segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional 1 Lembaga Ketahanan Nasional R.I., Pokja Bidang Studi Kepemimpinan, Kepemimpinan Nasional, Jakarta, 2012, hal. 3
2
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang.2
Dari difinisi tentang Kepemimpinan dan Kepemimpinan Nasional menegaskan kepada kita bahwa begitu penting dan strategis posisi dan kedudukan dari seorang pemimpinan dalam berkehidupan di organisasi apalagi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Posisi atau kedudukan para pemimpin sangat menentukan apakah tujuan organisasi, bangsa dan negara mereka dapat dicapai atau tidak.
Tujuan nasional negara R.I dapat kita lihat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke empat yang secara tegas dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.3
Dari teori Kepemimpinan dikaitkan dengan Kepemimpinan Nasional banyak type-type atau style Kepemimpinan dengan ciri-ciri khusus dari Kepemimpinan itu sendiri. Setidaknya dikenal ada Kepemimpinan Visioner, Kepemimpinan Negarawan, Kepemimpinan Kontemporer, Kepemimpinan Transaksional dan Kemepimpinan Informal.
Salah satu persoalan negara dan bangsa saat ini dan dimasa depan adalah masalah Ketahanan Pangan, dimana Ketahanan Pangan didifinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.4 Dalam beberapa literatur masalah Ketahanan Pangan ini akan semakin menjadi persoalan diwaktu-waktu mendatang apabila tidak ditangani dengan baik. Seperti misalnya kesenjangan antara masalah pertumbuhan produksi pangan (yang bertumbuh kurang dari 1 percent setiap tahun) tidak berimbang dengan pertumbuhan penduduk (yamg bertumbuh 1,2 percent setiap tahun). Belum lagi jika melihat masalah ketersediaan lahan pertanian yang setiap 2 Ibid, hal. 12.3 Lemhannas R.I., TOR Essay BS Kepemimpian, Jakarta, 2012, hal. 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 142, Pasal 1 angka 1.
3
tahun semakin berkurang dikarenakan beralih fungsi untuk perumahan, perkantoran dan industri.
Setidaknya berdasarkan beberapa literatur permasalahan dan tantangan Ketahanan Pangan ini antara lain : 1. Aspek Ketersediaan Pangan, 2. Aspek Distribusi Pangan, 3. Aspek Konsumsi Pangan, 4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan 5. Aspek Manajemen.
Permasalahan Ketahanan Pangan ini bila kita hadapkan atau kaitkan dengan Kepemimpinan Nasional maka sebagai identifikasi masalah dalam essay ini adalah : Apakah dengan adanya optimalisasi Kepemimpinan Visioner dibidang Pangan dapat memantapkan Ketahanan Pangan ?. Dari identifikasi masalah ini beberapa rumusan pokok masalahnya adalah : 1. Bagaimana prinsif dasar, watak, sifat, moral dan etika Kepemimpinan Nasional, 2. Hal-hal penting dari Kepemimpinan Visioner, sehingga dapat mengatasi permasalahan Ketahanan Pangan saat ini dan masa depan, 3. Permasalahan Ketahanan Pangan saat ini dan masa mendatang, 4. Analisis dengan optimalisasi Kepemimpinan Visioner dapat memantapkan Ketahanan Pangan.
B. Pembahasan.
Dari uraian pendahuluan di atas telah dirumuskan beberapa pokok persoalan
dalam memecahkan masalah yaitu apakah dengan optimalisasi Peran
Kempemimpinan Visioner dapat memantapkan Ketahanan Pangan. Tentu saja
sebelum membahas masalah tersebut perlu untuk diketahui tentang
Kepemimpinan Nasional. Pembahasan permasalahan tersebut diuraikan
sebagai berikut :
1. Prinsif Dasar, Watak, Sifat, Moral dan Etika Kepemimpinan Nasional.
Kepemimpinan Nasional seperti telah disinggung di atas yaitu
kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di
dalam setiap gatra (Astagatra). Sesuatu yang harus dipahami bahwa
Kepemimpinan Nasional ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan
pengertian Kepemimpinan pada umumnya yang diartikan sebagai ilmu dan
seni dalam mempengaruhi orang dan organisasi untuk mencapai tujuan
yang dikehendaki atau dapat dikatakan juga sebagai ilmu dan seni
4
mempengaruhi orang lain (yang dipimpin) untuk mentaati perintah/ anjuran
dengan tulus dan ikhlas guna mencapai tujuan organisasi sesuai kehendak
pimpinan.
Dengan demikian Kepemimpinan Nasional dapat juga diartikan
seorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses
kepemimpinan untuk empowerment al resources bangsa menuju
tercapainya cita-cita nasional sesuai moral dan etika Pancasila dan UUD
1945 ditengah perubahan dunia.
a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dikaitkan dengan
Kepemimpinan Nasional.
Sesuatu yang amat penting dalam Kepemimpinan Nasional adalah
pemahaman dan penghayatan bagi seorang Pemimpinan Nasional
terhadap Wawasan Nusantara (Wasantara) dan Ketahanan Nasional
(Tannas). Hal tersebut dikarenakan Wasantara dan Tannas merupakan
cara pandang dan konsepsi berpikir untuk menata kehidupan berbangsa
dan bernegara. Bagi seorang Pemimpin pemahaman dan penghayatan
terhadap cara pandang dan konsepsi Wasantara dan Tannas ini
diharapkan akan dapat mencegah terjadinya pemikiran ego sektoral,
ego kedaerahan, sifat mencari prestise dan menikmati enaknya menjadi
pemimpin. Jika ini terjadi maka kekhawatiran akan terjadinya perbedaan
visi, persepsi dan interprestasi, keserasian, keseimbangan dan rasa
memiliki serta rasa tanggung jawab yang timpang dapat dihindari.
b. Unsur Dasar Kepemimpinan.
Setidaknya ada tiga usur yang saling berkait dari pengertian
Kepemimpinan, yaitu :
1) Unsur manusia, yaitu manusia yang melaksanakan kegiatan
memimpin atas sejumlah manusia lain atau manusia yang memimpin
dan manusia yang dipimpin.
2) Unsur sarana, yaitu prinsip dan teknik kepemimpinan yang
digunakan dalam pelaksanaan kepemimpinan, termasuk bakat dan
pengetahuan serta pengalaman pemimpin tersebut.
5
3) Unsur tujuan, merupakan sasaran kearah mana kelompok manusia
tersebut digerakkan menuju kesuatu maksud tertentu yang hendak
dicapai bersama.
Secara normatif keberhasilan kepemimpinan akan sangat
tergantung pada ketiga unsur tersebut yang meliputi syarat, watak,
ciri, gaya, sifat, prinsip, teknik, asas dan jenis kepemimpinan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan.5
c. Watak Kepemimpinan.
Hubungan yang harmonis antara yang memimpin dan yang
dipimpin akan memberikan warna pada kepemimpinan antara lain :
1) Pemimpin dan yang dipimpin merupakan suatu kesatuan yang
harmonis.
2) Pemimpin dan yang dipimpin mempunyai kedudukan dan kewajiban
sendiri-sendiri, namun tetap merupakan satu keutuhan.
3) Dalam pemecahan masalah organisasi dilakukan dengan
musyawarah guna menemukan solusi yang tepat.
4) Dalam mengambil suatu keputusan hendaknya tidak terjadi dominasi
mayoritas maupun tirani minoritas.
d. Sifat Kepemimpinan Nasional.
1) Integritas, yaitu perpaduan dari keteguhan watak, sehat dalam
prinsif-prinsif moral, bertabiat suka akan kebenaran, tulus hati dan
perasaan halus mengenai etika, keadilan dan kebenaran. Tindakan
kunci dari integritas antara lain :
a) Jujur.
b) Komitment.
c) Konsistent.
2) Pengetahuan. Terutama pengetahuan yang berkaitan dengan
profesi pemimpin yang bersangkutan. Pemimpin yang
berpengetahuan akan percaya diri.
3) Keberanian. Yaitu kualitas mental seseorang dari rasa takut akan
bahaya. Seorang teman mengatakan keberanian adalah ketakutan
5 Lemhannas R.I., Pokja Bidang Studi Kepemimpinan, Kepemimpinan Nasional, Jakarta, 2012, hal. 13.
6
yang dikelola. Keberanian adalah pengawas moril dan fisik terhadap
rasa takut. Memupuk rasa keberanian :
a) Pahami tentang emosi ketakutan, kemudian kontrol melalui
disiplin dan sikap tenang.
b) Bicara dengan nada yang tenang, tata proses pemikiran.
c) Beritahu yang benar, walau menghadapi popularitas yang kurang.
d) Tanggung jawab.
e) Bila bersalah terima tegoran/ kecaman.
4) Inisiatif. Kemampuan melihat apa yang harus dikerjakan walaupun
tidak ada perintah.
5) Kemampuan memutus. Mengambil keputusan dengan cepat dan
menyatakan dengan singkat, jelas, tegas dan meyakinkan.
6) Bijaksana/ wisdom. Kemampuan pikiran untuk mempertimbangkan
bermacam-macam faktor untuk sampai pada keputusan yang sehat.
7) Keadilan. Kualitas dari sikap yang tidak memihak dan konskwen
menjalankan perintah.
8) Dapat dipercaya. Kepastian menjalankan kewajiban dengan baik
dan jujur dengan atau tanpa pengawasan.
9) Sikap. Menciptakan kesan-kesan yang baik dalam kelakuan,
pembawaan dan tingkah laku pribadi.
10)Tahan menderita atau tahan uji.11)Kegembiraan. Ikhlas dan tulus dalam melaksanakan tugas.
12)Tidak memikirkan diri sendiri. Sikap yang tidak menyenangkan
atau menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.
13)Loyalitas. Kualitas kesetiaan kepada negara dan bangsa, tanah air,
organisasi, atasan dan bawahan.
14)Kemampuan untuk mempertimbangkan. Kualitas dalam
mempertimbangkan fakta-fakta yang memungkinkan mendapatkan
pemecahan persoalan dalam mengambil keputusan yang sehat dan
tepat.
e. Moral dan Etika Kepemimpinan Nasional.
1) Moral Kepemimpinan Nasional bersumber kepada Pancasila, yaitu :
a) Moral ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7
b) Moral Kemanusiaan.
c) Moral kebersamaan dan kebangsaan.
d) Moral kerakyatan.
e) Moral keadilan.
2) Etika Kemepimpinan Nasional merupakan aktualisasi nilai-nilai
instrumental Pancasila dan terpatri pada UUD 1945.
a) Etika keorganisasian. Ruang gerak perilaku Kepemimpinan
Nasional haruslah terbatas pada aturan organisasi dalam
pemerintahan negara.
b) Etika kelembagaan.
c) Etika kekuasaan. Yang dikehendaki adalah adanya keterbatasan
dalam penggunaan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan
wewenang.
d) Etika kebijaksanaan. Yaitu mengutamakan keterbukaan,
kreatifitas, inisiatif dan konsistensi.
f. Prinsif-prinsif Kepemimpinan Nasional.
Merupakan dasar atau azas yang mengandung kebenaran yang
baik dan pantas untuk selalu digunakan oleh setiap pemimpin dengan
mendasari sifat-sifat kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini
adalah :
1) Mahir soal-soal teknis dan taktis.
2) Mengetahui diri sendiri, mencari dan selalu berusaha memperbaiki.
3) Memiliki keyakinan bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi dan
dijalani.
4) Mengetahui anggota-anggota bawahan serta memelihara
kesejahteraannya.
5) Memberikan ketauladanan dan contoh yang baik.
6) Tumbuhkan rasa tanggungjawab dikalangan anggota.
7) Latih anggota bawahan sebagai satu tim yang kompak.
8) Buat keputusan-keputusan yang sehat, tepat pada waktunya.
9) Memebrikan tugas dan pekejaan kepada bawahan sesuai dengan
kemampuannya.
8
10) Bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.
Prinsip-prinsip tersebut hendaknya dimengerti dan dimiliki sebelum
beranjak pada tindakan-tindakan kepemimpinan dalam upaya
mempengaruhi bawahan kearah yang dikehendaki.
g. Orientasi dan Strategi Kepemimpinan Nasional.
Orientasi kepemimpinan nasional bersumber dan mengalir dari
konsepsi paradigma nasional, utama pengimplementasian konsepsi
Ketahanan Nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional masyarakat
adil makmur dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang
terencana, terarah dan berkelanjutan secara serasi, seimbang dan
selaras antara pembangunan dibidang keamanan dan dibidang
kesejahteraan.
Peran strategis kepemimpinan nasional diuji dan ditantang untuk
mewujudkan itu dengan segala permasalahan dan persoalan
didalamnya. Didalam Pembukaan UUD 1945, secara jelas dan
gamblang para founding fathers NKRI telah mencantumkan tentang apa
tujuan kita merdeka, berbangsa dan bernegara, yaitu pada alinea ke 4
Pembukaan UUD 1945.
2. Hal-hal Penting dalam Kepemimpinan Visioner.
Dalam literatur Kepemimpinan Visioner (Burt Nanus, 2001) menyatakan
pemimpin visioner pendiri Amerika Serikat (A.S) telah melahirkan Declaration of
Independence atau pernyataan kemerdekaan A.S dan UUD A.S. Abraham
Lincoln menghasilkan penghapusan perbudakan dan pengakuan akan hak-hak
buruh. Kepemimpinan visioner Andrew Carnegie, John D. Rokafeller telah
menciptakan industri-industri raksasa yang memberikan kontribusi besar bagi
pertumbuhan bangsa dan kesejahteraan A.S. Ribuan pemimpin visioner lainnya
seperti Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Martin Luther King yang telah
menghasilkan arah baru dalam sejarah A.S pada saat-saat menghadapi situasi
yang kritis dan mereka dapat keluar dari padanya.
Berkaitan dengan pemimpin visioner ini dikatakan para pemimpin adalah
pelopor, mereka adalah pengembara dikawasan yang belum terjamah. Mereka
membawa kita kepada tujuan-tujuan baru yang sering aneh. Orang-orang yang
9
memimpin adalah barisan terdepan yang memperjuangkan perubahan. Alasan
unik untuk memiliki pemimpin : perbedaan peranan mereka, khususnya adalah
untuk menggerakkan kita kedepan. Para pemimpin mengantar kita kesuatu
tujuan. (Konzes and Posner, 1987 yang dinyatakan oleh Burt Nanus, 2001).
Sesuatu yang penting dalam Kepemimpinan Visioner ini adalah adanya visi
dari seorang pemimpin. Secara sederhana visi dikatakan adalah masa depan
yang realistis, dapat dipercaya dan menarik bagi organisasi itu sendiri. Visi
adalah pernyataan tujuan kemana organisasi anda akan dibawa, sebuah masa
depan yang lebih baik, lebih berhasil atau lebih diinginkan dibanding dengan
kondisi sekarang.6
Dikatakan bahwa dalam suatu negara “konstitusi” adalah pernyataan tertulis
visi dari pendiri bangsa A.S yang menggambarkan arah yang jelas dan
menetapkan nilai-nilai, namun tidak secara jelas menjelaskan bagaimana
mencapainya. Begitupun dengan Negara dan Bangsa Indonesia, di atas telah
disinggung bahwa visi bangsa Indonesia dapat secara jelas dilihat dalam alenia
ke 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu “....membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”. Visi selalu berhubungan
dengan masa depan, visi adalah awal masa depan, karena visi mengekspresikan
apa yang anda dan orang lain akan berusaha keras mencapainya. Visi yang
benar adalah gagasan yang penuh dengan kekuatan yang mendesak dimulainya
masa depan dengan mengandalkan keterampilan, bakat dan sumber daya dalam
mewujudkannya.
Kepemimpinan visioner diawali dengan pengembangan visi, visi merupakan
kunci menuju kepemimpinan yang sukses dalam berorganisasi. Pemimpin
visioner, adalah seorang yang berpikir, bersikap dan bertindak dengan
berorientasi kepada upaya mewujudkan keberhasilan masa depan (jangka
panjang) dan mampu mengantisipasi serta mentranspormasikan tuntutan zaman
dalam mengarahkan bangsa untuk meraih cita-cita dan tujuan nasional. 7
6 Kepemimpinan Visioner (Edisi Bahasa Indonesia), Burt Nanus, PT. Frenhallindo, Jakarta, 2001, hal. 9.7 Lemhannas R.I., Pokja B.S Kepemimpinan, Kepemimpinan Visioner, Jakarta, 2012, hal. 3.
10
Peran Kepemimpinan. Dikatakan ciri-ciri Kepemimpinan itu adalah
mengemban tanggung jawab, mengusahakan pelaksanaan tugas, memiliki
impian dan menterjemahkannya menjadi kenyataan. Para pemimpin berusaha
menyatakan komitmen anggota-anggotanya, memberikan dorongan kepada
mereka dan mengubah organisasi menjadi suatu kesatuan baru yang memiliki
kekuatan yang lebih besar untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berhasil.
Kepemimpinan yang efektif menjadi kekuatan bagi sebuah organisasi dalam
memaksimumkan kontribusi bagi kesejahteraan para anggota dan masyarakat
lebih luas.
Peran Pemimpin yang efektif adalah :
a. Penentu arah. Menyusun langkah-langkah menuju sasaran.
b. Agen perubahan. Kemampuan antisipasi berbagai perkembangan, ada
sence of urgency.
c. Juru bicara. Berhubungan dengan organisasi lain dan pembentuk
jaringan external agar bermamfaat bagi oganiasi sendiri.
d. Pelatih. Harus memberi tahu orang lain tentang visi dan apa yang
dilakukan untuk merealisasikannya.
3. Masalah dan Tantangan Ketahanan Pangan Masa Kini dan Mendatang.
Berdasarkan beberapa literatur seperti misalnya bahan ajaran yang
disampaikan Dr. Ir. Hermanto, MS (Sekretaris Badan Ketahanan Pangan) kepada
para peserta PPRA 48 tanggal 28 Maret 2012 di Lemhannas R.I dan beberapa
literatur lain yang dapat kita kumpulkan secara umum permasalahan dan
tantangan Ketahan Pangan di Indonesia antara lain menyangkut beberapa
aspek, yaitu :
a. Aspek Kertersediaan Pangan. Masalah pokok dari aspek ini disebabkan
semakin terbatas dan menurunnya produksi dan daya saing pangan
nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor tehnis dan sosio-ekonomi, antara
lain.
1) Semakin berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih
fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti untuk kawasan industri
dan perumahan. Sebenarnya untuk menjaga ketersediaannya lahan
11
pertanian ini sudah ada undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLPB), dimana salah
satu aparat yang bertugas menegakkan hukum ini adalah aparat Polri
disamping sebagi tugas pokok dari Kementerian Pertanian dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kementerian
Pertanian.
2) Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. a) Laju
peningkatan produksi cenderung melandai dengan pertumbuhan
dibawah 1 percent pertahun sedangkan pertumbuhan penduduk
sebesar 1,2 percent pertahun. b) Belum berkembangnya kapasitas
produksi pangan daerah dengan tehnologi sesuai dengan spesifik
lokasi dikarenakan hambatan infrastruktur pertanian. c) Petani
umumnya sekala kecil memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar yang
berjumlah sekitar 13,7 juta KK menhyebabkan akses terbatas untuk
mendapatkan permodalan, tehnologi, sarana produksi dan pasar. d)
Banyak dijumpai terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk
bersubsidi dengan berbagai alasan.
3) Penggunaan tehnologi produksi yang belum efektif dan efisien.
4) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah selama krisis dan
kemampuannya semakin menurun. Hal tersebut disebabkan juga
karena penurunan lahan pertanian yang diperkirakan 106.000 hektar/ 5
tahun. Menurunnya atau difisit air karena pembukaan lahan hutan
sebagai daerah tangkapan air. Sejak tahun 1995 sampai 2000 defisit
air di Jawa dikatakan mencapai 52,8 miliar M3 per tahun dan sejak 10
tahun terakhir sering terjadi banjir dengan erosi yang amat besar dan
hebat diwaktu musim hujan dan dimusim kemarau terjadi kekeringan.
5) Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca
panen (10-15%).
6) Kegagalan produksi karena faktor iklim seperti El-Nino yang
berdampak pada musim kering yang panjang di wilayah Indonesia dan
banjir.
12
7) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh
pemerintah
8) Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan
karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga petani) dengan
lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju
0,5%/tahun).
9) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang
wajar dari pemerintah kecuali beras.
10)Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan
tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
11)Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir bagi
penyediaan pangan.
b. Aspek Distribusi Pangan.
1) Belum memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan antar
pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen.
2) Belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan,
penyimpanan dan distribusi pangan, kecuali beras.
3) Sistem distribusi pangan yang belum efisien.
4) Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar
musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi
pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah
konsumen.
5) Belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara
baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.
6) Masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah
pusat dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur
distribusi dan pemasaran telah menghasilkan biaya distribusi yang
mahal dan meningkatkan harga produk pangan. Masalah penegakan
hukum yang berkaitan dengan berbagai pungutan tidak resmi ini tentu
sangat berkaitan dengan tugas pokok Polri dalam menegakkan
hukum.
c. Aspek konsumsi Pangan.
13
1) Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis
sumber daya pangan lokal.
2) Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber
daya pangan lokal.
3) Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun (tertinggi di dunia >
100 kg, Thailand 60 kg, Jepang 50 kg).
4) Kendala budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan
etnis sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan
dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi
bagi anggota rumah tangga.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen atas
perlunya pangan yang sehat dan aman.
6) Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan
dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan
pangan belum menjadi perhatian utama.
d. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.
1) Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang
efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan,
terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang
membutuhkan.
2) Keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap
sumber daya usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar dan
sarana pemasaran meyebabkan mereka kesulitan untuk memasuki
lapangan kerja dan menumbuhkan usaha.
3) Kurang efektifnya program pemberdayaan masyarkat yang selama ini
bersifat top-down karena tidak memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
kemampuan masyarakat yang bersangkutan.
4) Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan
gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan pangan dan
gizi pada tingkat masyarakat.
e. Aspek Manajemen.
Keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan
dipengaruhi oleh efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen
14
pembangunan yang meliputi aspek perencanan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian serta koordinasi berbagai kebijakan dan
program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah:
a. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten , dipercaya dan
mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan
kemandirian dan ketahanan pangan.
b. Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen
kecil di bidang pangan.
c. Lemahnya koordinasi dan masih adanya iklim egosentris dalam lingkup
instansi dan antar instansi, subsektor, sektor, lembaga pemerintah dan
non pemerintah, pusat dan daerah dan antar daerah.
4. Analisis Optimalisasi Peran Kepemimpinan Visioner Dapat Memantapkan
Ketahanan Pangan.
Apabila kita lihat permasalahan-permasalahan dan tantangan
Ketahanan Pangan dewasa ini dan mendatang ada beberapa aspek yang
sangat rentan karena pengaruh dari perubahan-perubahan sehingga
dapat menimbulkan ketidak pastian akan kemampuan negara untuk
menyediakan bahan pangan secara swadaya. Seperti misalnya dibidang
produksi pangan, beberapa penyebabnya adalah perubahan lahan
pertanian yang beralih fungsi karena untuk lahan industri, perumahan dan
perkantoran. Laju pertumbuhan jumlah penduduk tidak berimbang dengan
laju pertumbuhan produksi pangan sehingga dapat berakibat pada suatu
saat kemampuan secara swadaya menyediakan bahan pangan akan
menggantungkan diri dari proses import atau kata lain tergantung pada
negara lain. Kondisi ini tentu sangat ironi karena dikenal Indonesia
sebagai negara agraris yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan
kekayaan alamnya. Jika ini terjadi maka kedaulatan pangan akan sangat
rentan dan tentu dapat berpengaruh kepada kedaulatan bernegara dan
berbangsa.
Dari fakta ini dan melihat beberapa teori dalam Kepemimpinan
Nasional, maka type atau style Kepemimpinan Visioner dapat mengatasi
persoalan-persoalan Ketahanan Pangan. Seperti misalnya masalah rata-
rata laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari rata-rata pertumbuhan
15
produksi pangan, maka dapat dilakukan sebuah visi baru yaitu kampanye
Keluarga Berencana dengan format baru agar lebih diterima oleh
masyarakat dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang
ada.
Masalah terbatas dan semakin menyempitnya lahan pertanian,
seseorang pemimpin yang visioner akan mengeluarkan visi membuka
lahan baru karena memang luas wilayah Indonesia masih memungkinkan
disamping tentu dengan mengintensifikasikan penggunaan tehnologi
rekayasa pertanian seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju
dengan dimana lahan tetap tetapi produksi dapat meningkat dengan tetap
memperhatikan pemberdayaan sumber daya lokal baik tenaga ahli,
produksi peralatannya dan lain sebagainya. Visi seperti yang pernah ada
misalnya “Pengadaan Lahan Sejuta Hektar” adalah sesuatu yang masih
sangat relevan, walaupun berdasarkan informasi visi yang pernah ada ini
tidak terealisasi dengan baik karena banyaknya penyelewengan sebagai
cara untuk menguntungkan diri sendiri atau kroni-kroninya pemimpin.
Permasalahan-permasalahan ini perlu dihadapakan kepada
Kepemimpinan visioner karena didasarkan juga pada perkembangan
situasi dan masa depan yang semakin komplek dan penuh dengan
ketidak pastian, seperti juga permasalahan Ketahanan Pangan cukup
kompleks dan menyangkut hajat orang atau masyarakat banyak.
Sehingga kepemimpian yang dapat mengatasinya adalah yang memang
profesional dan mengatasinya secara integratif visioner. Pola
kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang kharismatik, transaksional,
transformasional yang berbasiskan pada kolaborasi harmonis antara
kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan
spritual (SQ) sehingga dapat memiliki ketajaman dalam membaca
perubahan dan dapat melakukan kajian strategis.
Dari sifat-sifat Kepemimpinan Nasional yang juga harus dimiliki oleh
Kepemimpinan Visioner seperti misalnya sifat tidak menguntungkan diri
sendiri, sifat tahan menderita, sifat berani, sifat inisiatif, sifat
berpengetahuan dan sifat memiliki integritas maka sesungguhnya
masalah Ketahanan Pangan dapat diatasi dengan baik dan dalam waktu
16
sesingkat-singkatnya. Hal ini akan lebih meyakinkan kepada kita apabila
kita melakukan komparatif dengan negara-negara maju yang
sesungguhnya jika bertitik tolak dari kemampuan sumber daya alam dan
atau sumber kekayaan alam Indonesia jauh lebih baik, seperti misalnya
jika kita bandingkan dengan Thailand, Korea Selatan dan Jepang.
Lebih jauh apabila kita lihat dari keterampilan pemimpin visioner
yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih,
maka jika ada persoalan-persoalan yang timbul dari visi yang mereka
buat akan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain
sesungguhnya dapat kita simpulkan bahwa persoalan-persoalan
pembangunan di Indonesia termasuk masalah ketahanan pangan adalah
masalah Kepemimpinan Nasional pada setiap gatra, sektor dan level.
Mereka belum memahami, menghayati, apalagi mengamalkan tentang
sifat-sifat dari Kepemimpinan Nasional ataupun Kepemimpinan Visioner.
Mereka mungkin saja sudah tahu dan paham tentang Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional, mereka sudah tahu tentang unsur
dasar kepemimpinan, watak kepemimpinan, moral dan etika
Kepemimpinan Nasional, tetapi para pemimpin tersebut belum
mengamalkannya. Mereka ketika menjadi pemimpin pada setiap gatra,
sektor dan setiap level masih sangat ingin menguntungkan diri sendiri,
kroni dan kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan data banyaknya
pejabat atau mantan pejabat Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, Kepala
Dinas, pejabat partai politik, anggota DPR, DPRD dan lain-lain masuk
penjara sebagai hukuman karena Korupsi. Data yang ada saat inipun
dipastikan masih sangat relatif kecil dari sesungguhnya yang terjadi.
C. Penutup.
Dari analisis di atas bahwa pemahaman, penghayatan dan pengamalan teori
Kepemimpinan Nasional menjadi sangat penting bagi siapapun yang menjadi
pemimpin yang ada di setiap gatra, sektor profesi baik di supra struktur, infra
struktur dan sub struktur dan pada setiap level.
Melihat permasalahan dan tantangan masa kini dan mendatang pada
pembangunan nasional di bidang Ketahanan Pangan khususnya pada aspek
17
ketersediaan pangan atau produksi, aspek distribusi dan aspek pemberdayaan
masyarakat serta aspek manajemen meyakinkan kepada kita bahwa optimalisasi
peran Kepemimpinan Visioner akan dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan dimaksud. Dengan style Kepemimpinan Visioner yang
menekankan pada adanya visi yang kuat dan masa depan yang realistis dan
dapat dipercaya akan mampu membawa masa depan masalah Ketahanan
Pangan menjadi lebih baik, lebih berhasil sesuai dengan keinginan yaitu lebih
berdaulat dibidang pangan jika dibanding dengan kondisi saat ini.
Sesungguhnya dari analisis di atas meyakinkan kepada kita bahwa
permasalahan-permasalahan hampir disetiap gatra, sektor dan level termasuk
tentunya masalah Ketahanan Pangan bersumber dari Kepemimpinan. Artinya jika
setiap pemimpin betul-betul memahami, menghayati dan kemudian
mengamalkan tentang prinsif dasar, sifat, watak, moral dan etika kepemimpinan
seperti memiliki integritas, berpengetahuan, berani, berinisiatif, tidak akan
menguntungkan diri sendiri atau kelompok, adil dan tahan menderita maka tidak
akan ada persoalan-persoalan. Apalagi kondisi ini dikaitkan dengan berbagai
sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia akan sangat berpotensi
menjadikan pemimpin yang visioner akan membawa visinya menggapai tujuan.
Fenomena saat ini justru sebaliknya para pemimpin pada setiap gatra, profesi,
sektor dan level justru menggunakan kemampuan intelektualnya untuk
menguntungkan diri sendiri, keluarga ataupun kelompok dan kroninya dengan
menguras kekayaan keuangan negara ataupun sumber daya alam yang ada
seperti berbagai tambang, kayu, ikan di laut dan lain-lain. Fenemena ini didukung
oleh data banyaknya “pemimpin” yang terpenjarakan karena korupsi dan
sesungguhnya bisa kita lihat secara kasat mata masih banyak “pemimpin” atau
“pejabat” yang belum terjamah oleh penegakan hukum karena pemimpin pada
gatra atau sektor hukum atau aparat penegak hukumnya sendiri “tidak tahan
menderita atau tahan uji” sebagaimana salah satu sifat Kepemimpinan Nasional
atau Visioner. Menghadapi kondisi atau fenomena ini dibutuhkan Kepemimpinan
Nasional yang Visioner khususnya dibidang penegakan hukum dengan
membawa visi yang kuat dan realistis misalnya “membangun Indonesia yang
merdeka dari Korupsi” dengan segera menyiapkan penjara khusus pada level
penyidikan, penuntutan dan lembaga pemasyarakatan sebagai “penjara orang-
18
orang anti Pancasila”. Dipastikan dari kaca mata Kepemimpinan Nasional,
siapapun pemimpin yang ada pada gatra apapun, profesi, sektor apapun dan
level apapun, jika mengambil uang negara atau mengambil sumber daya atau
kekayaan alam dengan cara-cara yang tidak benar untuk keuntungan pribadi,
keluarga dan kelompok adalah orang yang anti Pancasila dan harus dipenjarakan
atau disadarkan di “penjara anti Pancasila”.
Jakarta, April 2012
Drs. Zulkarnain
Nomor Urut Absen : 82