Legalitas Hakim Sebagai Mediator Berdasarkan Perma Nomeor...
Transcript of Legalitas Hakim Sebagai Mediator Berdasarkan Perma Nomeor...
LEGALITAS HAKIM
SEBAGAI MEDIATOR BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DIPENGADILAN
Tesis
Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh :
W E D O W A T I
NIM : 322008013
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2013
ABSTRAK
Penelitian ini beranjak dari permasalahan apakah
secara prinsip pengaturan Perma No. 1 tahun 2008 telah
sesuai dengan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis
Normatif meliputi penelitian terhadap Perma No.1 tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-
undang Dasar tahun 1945 , Undang-undang Kekuasaan
Kehakiman, serta buku-buku petunjuk di Pengadilan
Negeri.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara
hukum Kekuasaan Yudisial sesuai dengan Pasal 24 ayat
(1) Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 25 ayat
(2) bahwa hakekat Kekuasaan Yudisial adalah
memeriksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan hukum dimana perkara Perdata berada
diranah ajudikasi, bahwa Perma No.1 tahun 2008
mengubah fungsi badan Yudisial dari penyelenggara
ajudikasi menjadi penyelenggara mediasi hal ini
bertentangan dengan hukumnya yaitu Undang-undang
Dasar tahun 1945 dan Undang-undang Kekuasaan
Kehakiman.
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan
Yesus Kristus karena dengan kasihnya penulis dapat
menyelesaikan Tesis yang berjudul “ Legalitas Hakim
sebagai mediator berdasarkan Perma Nomor 1 tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” sebagai
syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH)
pada Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Satya wacana Salatiga.
Tesis ini beranjak dari ketentuan Undang-undang
Dasar tahun 1945 dan Undang-undang pokok
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan Perma
Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menganalisa serta memberikan
saran.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis
banyak kekurangan dan mengundang tanggapan serta
kritik dari berbagai pihak, namun penulis berharap
semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi
produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
untuk melihat sistem dan praktek mediasi di lingkungan
Pengadilan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini
banyak pihak-pihak yang mendukung dan membantu
dan pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Pembimbing I Dr. Christina Maya Indah
S,SH.,M.Hum atas bimbingannya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Pembimbing II Titon Slamet Kurnia,SH.MH atas
bantuan pemikirannya sehingga penulis dapat
mengembangkan penulisan Tesis ini.
3. Untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan
memberikan semangat bagi penulis untuk
menyelesaikan Tesis ini.
Akhirnya semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa
melimpahkan kasih sukacita bagi kita semua.
Salatiga, Desember 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI
Abstrak(Abstract)................................................................. i
Prakata............................................................................... ii
Daftar Isi............................................................................ iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah.................................. 1
1.2 Rumusan Masalah..................................... 7
1.3 Tujuan Penulisan....................................... 7
1.4 Metode Penelitian.......................................7
BAB II : KONSEP KEKUASAAN YUDISIAL10
2.1 Konsep Kekuasaan Yudisial dalam
kerangka Azas Trias Politica................................ 10
2.1.1 Azaz Trias Politica...................................... 10
2.1.2 Kekuasaan Legislatif dan eksekutif.............. 11
2.1.3 Kekuasaan Kehakiman menurut
UUD tahun 1945......................................... 12
2.2 Kekuasaan Kehakiman menurut
UU No.48 Tahun 2009.......................................... 15
2.2.1 Kekuasaan dan peranan lembaga
Pengadilan.................................................. 22
2.2.2 Mediasi dalam ketentuan Hukum Acara
Perdata....................................................... 28
2.3 Hakim sebagai personifikasi dari Kekuasaan
Yudisial..............................................................38
ii
2.3.1 Fungsi dan tugas Hakim............................. 40
2.3.2 Kewenangan Hakim secara umum................ 40
2.3.3 Kewenangan Hakim secara Perdata.............. 53
2.4 Penyelenggaraan Hakim Perdata diIndonesia......... 54
2.4.1 Peradilan Perdata dan Hukum Acara
Perdata........................................................... 54
2.4.2 Azas-azas Hukum Acara Perdata.................. 54
2.4.3 Dading.........................................................58
BAB III : MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA62
a. Perdamaian sebelum Perma No.1 tahun 2008........62
b. Perdamaian setelah Perma No.1 tahun 2008..........65
c. Perma dan Hakekat Kekuasaan Yudisial..................94
BAB IV : PENUTUP112
4.1 Kesimpulan............................................................112
4.2 Saran.....................................................................113
DAFTAR PUSTAKA................................................................... 114
LAMPIRAN...............................................................................