Lecture Note Hukum Bisnis
-
Upload
wiwie-bakti-kemampa -
Category
Documents
-
view
91 -
download
5
Transcript of Lecture Note Hukum Bisnis
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENDAHULUAN
Sudah merupakan kodrat bahwa manusia tidak bisa hidup
sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang
terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan dimaksud
tercapai sebagaimana mestinya dan tidak terjadi perbenturan
kepentingan, maka diperlukan norma/kaidah sosial yang mengatur.
Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang
menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam
masyarakat agar tidak merugikan orang lain.
Norma/kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk
yaitu :
1. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek
kehidupan pribadi, dimana yang termasuk dalam kelompok
ini adalah norma agama dan norma kesusilaan.
2. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek
kehidupan antar pribadi dimana yang termasuk dalam
kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma
hukum.
Dengan demikian, terdapat 4 (empat) norma/kaidah yang
mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Keempat norma tersebut secara ringkas adalah 1
1. Kaidah Agama/Kepercayaan.
Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada
Tuhan, yang bersumber dari ajaran agama, dan yang melanggar
kaidah agama diancam dengan sanksi.
1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal 85.
2. Kaidah Kesusilaan.
Kaidah kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuk
kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan manusia
dilarang melakukan perbuatan jahat, sumbernya adalah dari manusia
itu sendiri dan cenderung lepada sikap batiniah.
3. Kaidah Sopan Santun.
Kaidah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan
atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah ini ditujukan
kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi ketertiban
masyarakat. Kaidah sopan santun membebani manusia dengan
kewajiban.
4. Kaidah Hukum.
Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkrit yakni
pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk
penyempurnaan manusia tetapi untuk kepentingan masyarakat. Isi
kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, bukan sikap
batiniah, dan membebani kewajiban kepada manusia dan juga
memberikan hak.
Meskipun kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan dan
kaidah sopan santun sudah ada, kaidah hukum (selanjutnya disebut
hukum) masih diperlukan oleh masyarakat guna mengatur segala
kepentingan, baik yang sudah atau yang belum diatur oleh ketiga
norma kaidah lainnya. Hal ini disebabkan karena :
1. Masih banyak kepentingan manusia yang belum diatur oleh
ketiga norma selain norma hukum.
2. Sanksi yang diberikan oleh ketiga norma/kaidah selain norma
hukum dirasakan tidak begitu memberatkan, dan untuk
norma agama sanksi akan diterima setelah manusia
meninggal.
PENGERTIAN HUKUM, BISNIS DAN HUKUM
BISNIS
1. H U K U M
Untuk membuat definisi yang tepat mengenai hukum tidaklah
mudah karena sedemikian luas cakupan dan/atau ruang lingkupnya.
Banyak ahli hukum telah memberikan definisi tentang hukum, namun
definisinya tergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Sebagai
pegangan berikut beberapa definisi hukum :
a. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan
(perintah- perintah dan larangan-larangan) yang pengurus
tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati
oleh masyarakat;
b. Menurut Meyers, semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku
manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi
penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
c. Menurut SM. Amin, kumpulan peraturan yang terdiri
dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah
mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga
keamanan dan ketertiban terpelihara.
d. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dengan
menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat
terhadap hukum, hukum diartikan sebagai :
1) ilmu pengetahuan
2) suatu disiplin
3) kaidah
4) tata hukum
5) petugas (law enforcement)
6) keputusan penguasa
7) proses pemerintahan dan
8) nilai-nilai.
Dari berbagai pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :
1. Peraturan tingkah laku
2. Diadakan oleh badan resmi
3. Bersifat memaksa
4. Adanya sanksi yang tegas
2. E K O N O M I
Para pakar ekonomi juga sudah banyak memberikan definisi
tentang ekonomi tetapi belum ada pengertian yang sama tetang arti
ekonomi tersebut. Menurut M. Manulang sebagaimana yang dikutip
oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong2 mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang
mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai
kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan dimana manusia
dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.
Selanjutnya menurut Rachmad Soemitro3 yang dimaksud dengan
hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat
2 Elsi Kartika Sari & Avendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2007, hal. 4.3 Ibid, hal. 5
oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari
masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi
masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian dapat diketahui
bahwa hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai suatu bagian
dari salahsatu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian
secara interdisipliner dan multidimensional.
Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun
internasional. Seluruh Negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai
alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan tujuan
agar perkembangan perekonomian tidak merugikan hak-hak dan
kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi,
tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.4
Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah,
tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan
ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi
kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar
keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan
menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan
ekonomi.
Terdapat ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum selalu
berada dibelakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum
yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan
ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan
kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh system ekonomi
yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum
4 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 6.
ekonomi terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan
deviratif lainnya.
Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan dan saling melengkapi. Di Negara maju, sebelum produk
ekonomi diterjunkan ke pasar bebas terlebih dahulu dibuat aturan
hukum untuk melindungi produk ekonomi oleh masyarakat. Misalnya,
dalam bidang produk handphone, masyarakat dilarang keras
menggunakan handphone ditempat umum yang memerlukan
ketenangan, seperti di perpustakaan, di rumah sakit, di tempat ibadah,
dan juga dilarang menggunakan handphone dikala menyetir mobil
kecuali dengan memasang alat tambahan yang dipasang di mobil
sehingga tidak mengganggu ketika mengendarai mobil. Apabila
larangan ini dilanggar, maka pelaku dihukum dengan hukuman berat.
Di Indonesia hal ini belum dilakukan karena masih banyak
produk ekonomi telah diluncurkan tetapi hukum belum dibuat
menyertai produk ekonomi dimaksud. Orang bebas menggunakan
handphone semaunya, disembarang tempat dan situasi. Demikian juga
dengan produk ekonomi lain, seperti computer dan penggunaan alat-
alat elektronik dalam bidang ekonomi. Sebagian besar produk tersebut
belum ada hukum yang mengaturnya guna menuju kepada ketertiban
dan kedamaian.
Era globalisasi yang melanda dunia saat ini telah membuat
pergaulan masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas Negara
dalam pengertian ekonomi dan hukum semakin erat. Kedua hal ini
selalu berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang
berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang telah dibahas dalam
GATT, WTO dan lembaga ekonomi internasional lainnya harus menjadi
pertimbangan serius dalam membangun hukum ekonomi Indonesia.
Hal ini penting karena prinsip management across berbeda saat ini
tidak bisa dibendung lagi dan bergerak terus kearah satu pemahaman
bagaimana meratakan ekonomi dunia. Negara-negara yang
mengasingkan diri dari pergaulan ekonomi dunia, tidak meratifikasi
hukum ekonomi internasional menjadi hukum ekonomi nasional, maka
Negara tersebut akan ketinggalan zaman.
3. B I S N I S
Bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau
kegiatan dagang. Kata Bisnis diambil dari bahasa Inggeris Business
yang berarti kegiatan usaha. Secara luas kata bisnis sering diartikan
sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau
badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan
mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjual
belikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas 5
(lima) bidang usaha yaitu5 :
a. Bidang Industri
b. Bidang Perdagangan
c. Bidang Jasa
d. Bidang Agraris
e. Bidang Ekstraktif
Selanjutnya kegiatan bisnis yang terjadi dalam masyarakat
sangat luas sekali yang meliputi bidang-bidang usaha sperti, pertanian,
perhotelan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, kesehatan,
perkebunan, kecantikan, pertambangan, konsultan, industri/produksi,
pendidikan, konstruksi, perantaraan, keuangan/perbankan, sewa guna
(leasing), asuransi, pergudangan, pengangkutan, perdagangan,
pelayaran, komunikasi dan sebagainya.
Dalam kegiatan bisnis dapat juga dibedakan dalam 3 (tiga)
bidang usaha yaitu :
5 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 1
a. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), yaitu
keseluruhan ke -
giatan jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan-badan,
baik di dalam maupun diluar negeri ataupun antara negara
untuk tujuan memperoleh keuntungan.
b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (industry) yaitu kegiatan
memproduksi atau menghasilkan barang yang nilainya lebih
berguna dari asalnya.
c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa (service) yaitu kegiatan yang
menyediakan jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun
badan.
ETIKA BISNIS
Dalam bisnis juga diatur tentang etika dalam melakukan bisnis.
Adapun prinsip-prinsip etika bisnis adalah :
1. Prinsip Otonomi
2. Prinsip Kejujuran
3. Prinsip Berbuat baik (tidak berbuat jahat)
4. Prinsip Keadilan
5. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri
Adapun peranan etika bisnis dalam berbisnis menurut
Richard de George adalah perusahaan yang ingin mencapai
sukses di dalam dunia bisnis membutuhkan 3 hal pokok yaitu :
1. Produk yang baik
2. Manajemen yang mulus
3. Etika
Bisnis tidak melulu berurusan dengan naiknya angka penjualan,
diraihnya untung yang cukup signifikan, namun juga tidak terlepas dari
segi-segi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa “ good bussines “
harus memiliki makna moral
Bisnis harus berlaku etis didasarkan pada :
1. Bahwa Tuhan adalah Hakim Kita.
2. Kontrak Sosial bahwa moralitas merupakan syarat mutlak yang
harus diakui oleh semua orang jika ingin terjun ke dalam dunia
bisnis.
3. Keutamaan bahwa orang bisnis yang berterminologi modern
harus mempunyai integritas.
4. HUKUM BISNIS
Hukum Bisnis lahir karena adanya istilah Bisnis. Hukum Bisnis
atau Business Law (Inggeris) atau Bestuur Rechts (Belanda) adalah
keseluruhan peraturan peraturan hukum, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari
perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam
praktek bisnis6.
Dari pengertian di atas, hukum bisnis dapat disimpulkan dalam
dua pengertian yaitu :
1. Secara sempit
Keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari
perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi
dalam praktek bisnis.
2. Secara luas
Suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tata cara
pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan
yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan
atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam
risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
6 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Redana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 9
Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi
yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak
dan prilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat
dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
Dalam praktek bisnis yang menjadi sumber dari kontrak meliputi
dua aspek pokok yaitu :
1. Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber
hukum utama
dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada
kontrak yang telah disepakati.
2. Aspek kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk
membuat dan menentukan isi kontrak yang mereka sepakati.
Berdasarkan penjelasan diatas, efektivitas pengelolaan kegiatan
organisasi bisnis antara lain dipengaruhi oleh sistem hukum yang
berlaku. Secara lebih spesifik hubungan tersebut dapat dilihat pada
bagan berikut :
Hubungan Hukum dan Efektivitas Bisnis
Bagan
Ilmu Manajemenkonsepkaidah-kaidahteori Sistem
Manajerialpendekatan
teknik
pengaruh
pengaruh
pengaruh
Mengacu pada bagan di atas, salah satu faktor yang
mempengaruhi efektivitas bisnis adalah berhubungan dengan
kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan dengan faktor atau
sistem hukum bisnis yang berlaku, seperti menyangkut aspek
perizinan, keabsahan obyek bisnis, hubungan industrial dan
sebagainya.
5. MANAJEMEN, ILMU HUKUM, HUKUM, HUKUM BISNIS &
HUBUNGAN
Fungsi Ilmu Bisnismarketingengineeringproduksikeuangan
Faktor Eksternalpendidikanpolitik hukumekonomiteknologisosial dan etika
Sumber Daya
tujuan kebijakan program
Sistem Nonmanajerialmarketing
engineeringproduksi keuangan
Efektivitas bisnis
Tergantung :faktor manajerialfaktor nonmanajerial
MANAJEMEN DENGAN HUKUM BISNIS
Secara sederhana pengertian majemen dapat diartikan
penyelesaian pekerjaan melalui orang lain, dimana keberhasilan
pencapaian pekerjaan tersebut dilakukan melalui fungsi perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading),
dan pengontrolan (controlling).
Selanjutnya juga dijelaskan bahwa manajemen sebagai seni
untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal,
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi
pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang
sebaik mungkin pada masyarakat. Manajemen juga merupakan proses
yang khas yang terdiri dari kegiatan planning, organizing, actuating
dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan, baik
ilmu pengetahuan maupun keahlian, yang diikuti secara berurutan
dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Pengelolaan fungsi-fungsi tersebut semuanya bermuara pada
pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.
Dalam konteks organisasi bisnis, efektivitas organisasi antara
lain dapat dipengaruhi oleh kemampuan mengoperasikan sekaligus
merespons variabel-variabel lingkungan seperti terilhat pada bagan
berikut :
Faktor-faktor Eksternal (Lingkungan) yang Mempengaruhi
Bisnis
Bagan
Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa fungsi-fungsi manajemen
(planning, organizing, leading dan controlling) secara efektif
dipengaruhi oleh kemampuan para manajer dalam merespons faktor-
faktor lingkungan seperti kemajuan teknologi, kondisi sosial, etika,
termasuk faktor politik dan hukum.
6. SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM
1. Subyek Hukum
Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum
dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan
untuk bertindak. Adapun yang menjadi subyek hukum adalah :
a. Manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) yang sehat
jiwanya, dan tidak dibawah pengampuan.
b. Badan Hukum (rechts persoon)
Kebelum dewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUH
Perdata adalah sebelum seseorang berusian 21 tahun. Seseorang
EkonomiPolitik dan
HukumTeknologi
Etika
Organisasi Bisnis
Sosial
sebelum mencapai us a terbebut bias dikatakan dewasa apabila telah
melakukan perkawinan dengan batas usia, untuk pria adalah
setelah berusia 18 tahun dan untuk wanita setelah berusia 15
tahun. Sementara batasan menurut UU Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 adalah untuk pria setelah berusia 19 tahun dan untuk
wanita setelah berusia 16 tahun.
Badan hukum sebagai subyek hukum yang berwenang melakukan
tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan
pihak lain, mengadakan jual beli yang dilakukan oleh
pengurusnya atas nama suatu badan hukum.
2. Obyek Hukum
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi
subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang
dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak
yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.
Menurut pasal 503 KUH Perdata benda dibedakan menjadi dua :
1. benda berwujud, adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba
dengan indra manusia, misalnya tanah, rumah, sepeda motor,
dll.
2. benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak
atas paten, hak merek, dll.
Menurut pasal 504 KUH Perdata benda dibedakan menjadi dua :
- benda bergerak
- benda tidak bergerak
Umumnya dalam praktek bisnis penggunaan istilah benda
bergerak dan benda tidak bergerak lebih sering dipakai.
7. SUBYEK HUKUM BISNIS DAN OBYEK HUKUM BISNIS
Bisnis yang dilakukan lazimnya dapat dilakukan oleh
perseorangan dan dapat juga dengan suatu perkumpulan yang
berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang bukan berbentuk
badan hukum. Dikatakan perkumpulan karena terdiri dari beberapa
orang. Perkumpulan mempunyai arti luas dan mempunyai 4 (empat)
unsur yaitu :
- adanya unsur kepentingan bersama
- adanya unsur kehendak bersama
- adanya unsur tujuan, dan
- adanya unsur kerjasama yang luas.
Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik
yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Dari
sekian banyak perkumpulan ada dalam dunia bisnis, badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang paling popular.
Untuk mendirikan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan
anggaran dasarnya oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal mendirikan
perkumpulan koperasi, mutlak diperlukan engesahan akta pendirian
dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
8. SUMBER HUKUM SECARA UMUM DAN SUMBER HUKUM
BISNIS
Sumber hukum secara umum adalah segala apa saja yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan
sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum bisnis adalah sumber
hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya
hukum secara formal.
Hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam,
tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Dalam kaitannya dengan
hukum bisnis, hukum diklasifikasikan berdasarkan sebagai berikut :
a. Fungsi hukum, yang terdiri dari hukum materiil dan hukum
formil
Hukum materiil (substantive law) adalah hukum yang terdiri
dari aturan-aturan yang memberi hak dan membebani
kewajiban.
Hukum formil (objective law) adalah peraturan hukum
yang fungsinya menegakkan hukum materiil tersebut agar
tidak dilanggar.
b. Berdasarkan wilayah berlakunya, terdiri dari Hukum Nasional
dan Hukum Internasional
c. Berdasarkan isinya, terdiri dari Hukum Umum (lex generalis)
dan Hukum Khusus (lex specialis).
Pengklasifikasian hukum berdasarkan ada atau tidaknya campur
tangan pemerintah, terdiri dari Hukum Privat dan Hukum Publik.
Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban
perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam hubungan
keluarga dan masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Sementara itu, Hukum Publik adalah hukum yang mengatur dan
menentukan kepentingan perorangan dan mengatur hubungan
pemerintah dengan warganya.
Pengklasifikasian hukum menjadi Hukum Publik dan Hukum Privat
tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut :
H
U
K
U
M
Lex Specialis Hukum Perdata :1. Hukum Dagang/Hukum Bisnis2. Hukum Perburuhan3. Hukum Perkawinan4. Hukum Agraria/Pertanahan5. Hukum Waris6. Dan lain-lain
PUBLIK
1. Hukum Pidana2. Hukum Pajak3. Hukum Tata Negara4. Hukum Internasional5. Dan lain-lain
PRIVAT PERDATA
SISTEMATIKA MENURUT KUH
PERDATA
SISTEMATIKA MENURUT ILMU PENGETAHUAN
1. Hukum Perorangan (Persoon Recht)2. Hukum Keluarga (Familie Recht)3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogen Recht)4. Hukum Waris (Erf Recht)
1. Hukum Perorangan
2. Hukum Benda
3. Hukum Perikatan
4. Hukum Pembuktian dan Daluwarsa
1. Sumber Hukum Materiil
Ditinjau dari berbagai sisi, yaitu : sejarah, sosiologi, filsafat,
pendapat umum, hasil penelitian, dll.
2. Sumber Hukum Formil :
a. Undang-Undang (statute)
Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh
pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di negara kita,
yang punya kedudukan yang sama dengan undang-undang
adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan yang sangat
mendesak. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR
dalam persidangan berikutnya.
Setiap undang-undang terdiri dari :
- Kondiderans, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya
menentukan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Dasar
pertimbangan ini diawali dengan kata- kata : menimbang, (kadang-
kadang) membaca, mengingat.
- Diktum/amar, yaitu merupakan isi ketentuan-ketentuan yang
diatur oleh undang-undang tersebut, dan umumnya terdiri dari
beberapa bab dan beberapa pasal.
- Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum, dan
penjelasan pasal demi pasal.
b. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan
berulang-ulang dalam hal dan keadaan sama. Bila suatu
perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai
suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan
sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu
dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum), maka
timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum.
Syarat-syarat suatu kebiasaan bisa menjadi hukum adalah
sebagai berikut :
- Syarat materiil, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang
tetap dan diulang dalam jangka waktu yang lama.
- Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan
bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum.
- Adanya akibat hukum apabila dilanggar.
c. Putusan Hakim (Yurisprudensi)
Merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai
ketentuan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan
sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber
hukum yang lain.
Perbedaan antara yurisprudensi dan undang-undang adalah
sebagai berikut :
- Yurisprudensi berisi peraturan yang bersifat konkret karena
mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-
undang berisi peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat
setiap orang.
- Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para
pihak, konsiderans dan diktum, sedangkan undang-undang
terdiri dari konsiderans dan diktum ditambah penjelasannya.
d. Traktat (Treaty)
Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu
berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian
yang mereka buat. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah
berlaku mengikat bagaikan undang-undang.
e. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh
dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral).
Perjanjian internasional ini mempunyai kedudukan yang sama
dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR.
f. Pendapat Para Ahli (Doktrin)
Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat
umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang
dari Communis Opinio Doctorum (pendapat umum para sarjana).
Oleh karena itu, pendapat para sarjana (doktrin) mempunyai
kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para ahli
ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk
memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak
langsung berkaitan satu sama lain.
Sumber Hukum Bisnis secara khusus adalah :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/WvK)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Asuransi
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dirobah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga
Kerja
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang
18. Peraturan-peraturan lain dibawah undang-undang.