TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS HIRARKI

Mata kuliah Pengantar Studi Pemerintahan 2 memberikan studi mengenai tata kelola

pemerintahan berbasis pasar, tata kelola pemerintahan berbasis hirarki, tata kelola pemerintahan

berbasis jejaring, serta model pemerintahan berbasis risk governance. Dalam hal ini kelompok

kami menekankan untuk pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan berbasis hirarki. Tata

kelola pemerintahan berbasis hirarki ialah, tata kelola pemerintahan yang terstuktur, tersusun

rapi, ada yang mengomando dan dikomando. Tujuan penulisan makalah ini untuk memperdalam

pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan berbasis hirarki dan untuk memenuhi tugas yang

diberikan oleh dosen pengampu mata kulliah Pengantar Studi Pemerintahan 2. Kelompok kami

dalam memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan model hirarki ini

mengambil kasus mengenai pnpm mandiri yang ada di Indonesia. Kelompok kami bersepakat

bahwa PNPM mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) bekerja secara

hirarki, sebab terstruktur dan ada yang mengomando dan dikomando dari pusat hingga ke

daerah-daerahnya..

Latar belakang dibentuknya PNPM Mandiri

Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki problem mengenai kemiskinan maupun

pengangguran. Cara atau upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi

disiplin yang berdimensi pemberdayaan (PTO PNPM Pedesaan 2007). Oleh karena itu mulai

tahun 2007 mencanangkan program PNPM Mandiriyang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan,

PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Penulis di

sini akan lebih menyoroti ke PNPM Mandiri Pedesaan. Tercapainya kesejahteraan, kemandirian

masyarakat miskin perdesaan, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, peningkatan

kapasitas masyarakat dan kelembagaannya adalah visi dari program ini.

Landasan Hukum

Program PNPM Mandiri ini dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007  tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah (ditetapkan 22 Agustus 2007). PP ini adalah untuk pelaksanaan ketentuan Pasal

197 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugasa Pembantuan

(ditetapkan 4 Pebruari 2008). PP ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat

(2) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 92, Pasal 99 dan Pasal 108 UU

No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008  tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (ditetapkan 27 Oktober 2008). Peraturan ini

adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PP No. 7/2008 di atas.

4. Peraturan Menteri Keuanga No.168/PMK.07/2009  tentang Pedoman Pendanaan Urusan

Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Mekanisme

Dalam program ini terdapat dua mekanisme yaitu :

1. Mekanisme penyaluran dana

Yang dimaksud mekanisme penyaluran dana adalah proses penyaluran dana Bantuan

Langsung Masyarakat dari kas daerah ke rekening BLM yang dimana dikelola oleh

Unit Pengelola Kegiatan(UPK). Mekanisme mengenai penyaluran dana :

a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu

b. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melaui

mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan, Depkeu

c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari

APBN

d. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net)

tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya

2. Mekanisme pencairan dana

Yang dimaksud mekanisme pencairan dana yaitu proses pencairan dari rekening

kolektif oleh BLM yang dikelola oleh UPK kepada Tim Pengelola Kegiatan(TPK).

Mekanisme pencairan dana :

a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan

TPK

b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain,

RAB, dan lampirannya)

c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana

(LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah (PTO PNPM

Pedesaan 2007)

PNPM mandiri bekerja dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke desa.

Sehingga program ini bisa dapat langsung diterima ke masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam pendanaanya PNPM mandiri mendapatkan anggaran dari APBN. Tata kelola

pemerintahan yang hirarki ini diaplikasikan pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan atau

program PNPM mandiri, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kasus

Dalam pelaksanaannya program pnpm mandiri berpusat atau berada di bawah menko

kesra (tingkat nasional), yang terdiri dari tim konsultan dan tim pengendali, kemudian turun di

tingkat provinsi yang terdiri dari tim konsultasi tingkat provinsi/regional. Ditingkat kabupaten/

kota terdapat tim konsultan kabupaten/kota yang berkerjasama dengan tim koordinasi

kabupaten/kota. Ditingkat kecamatan terdapat penanggungjawab operasional kegiatan yang

terdiri dari unit pengelola kegiatan dan fasilitator, dalam penyalurannya tim penanngung jawab

berkoordinasi dengan badan kerjasama antar desa dan kemudian disalurkan kepada masyarakat

melalui lembaga masyarakat.

Referensi

pnpm.org 2007, Pedoman Umum PNPM Mandiri, dilihat 22 May 2011, <http://pnpm.org.html>