LATAR BELAKANG ADANYA DASAR DAN TUJUAN NEGARA INDONESIA MERDEKA
-
Upload
shanfariza-nevada -
Category
Education
-
view
72 -
download
0
Transcript of LATAR BELAKANG ADANYA DASAR DAN TUJUAN NEGARA INDONESIA MERDEKA
LATAR BELAKANG ADANYA DASAR DAN TUJUAN NEGARA INDONESIA MERDEKA
KELOMPOK 6 :• CANDRA TEJA KUSUMA (06)• DESTI RIZKI ARTINI (09)• SHANFARIZA NEVADA (24)• WAHYU ADI NUGRAHA (27)• WILDAN ZALFI R (28)
Tujuan dari kemerdekaan Indonesia
• Kemerdekaan dalam arti luas yaitu suatu kebebasan dari belenggu penjajahan, kita bebas dan terlepas dari sangkar penjajah dan kita bebas bagai burung terbang, perjuangan kemerdekaan kita berhasil mengusir para penjajah dan negara kita menjadi negara yang berdaulat.
• Kemerdekaan bagi sebuah bangsa merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri dan menentukan nasibnya. Subjek dari sebuah bangsa yang merdeka adalah kekuasaan, dengan mana ia bisa mempergunakan apa yang dimilikinya untuk mencapai apa yang diinginkannya.
• Sebuah bangsa yang merdeka mestilah punya tujuan. Tidak ada bangsa merdeka tanpa memiliki tujuan nasional. Para pendiri bangsa kita sudah merumuskan cita-cita nasional atau tujuan kemerdekaan itu jauh sebelum negara ini dideklarasikan merdeka. Ini sudah ditanamkan oleh para pejuang pembebasan nasional kepada setiap rakyat yang berjuang, bahwa kemerdekaan punya tujuan.
• Rumah “Indonesia merdeka” ini punya tujuan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua penghuninya. Akan tetapi, supaya bisa mencapai tujuan itu, bangsa kita harus dipastikan benar-benar merdeka, benar-benar bedaulat. Jangan hanya merdeka setengah-setengah atau berdaulat setengah-setengah.
• Supaya bisa berdaulat penuh, maka bangsa kita harus berdaulat dalam segala bidang dan lapangan kehidupannya
1. kita harus berdaulat dalam memiliki dan menggunakan segala potensi yang kita miliki: kekayaan alam, posisi geografis, rakyat, territorial, dan lain-lain. Semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional: masyarakat adil dan makmur.
2. Kita harus berdaulat terhadap kemauan bangsa kita sendiri, tentang jalan apa yang mesti kita lalui dan tidak lalui, tanpa dipaksa mengikut jalan yang didiktekan pihak lain atau bangsa lain.
3. Setiap bangsa merdeka harus memiliki martabat dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang tinggi. Hanya bangsa yang bermartabat-lah yang bisa memangku kemerdekaan sejati.
• Inilah masalah bangsa kita sekarang,
kedaulatan terhadap kekayaan alam dan
territorial kita tidak lagi penuh. Sejak
jaman orde baru hingga sekarang ini,
sebagian besar kekayaan alam kita
dikeruk oleh perusahaan asing. Rakyat
kita, selaku pemilik sah terhadap
kekayaan alam itu, hampir tidak pernah
mencicipinya.
• Pemerintahan sekarang juga sangat
mengabaikan kedaulatan territorial kita. Sudah
banyak pula dan daratan kita dicaplok oleh pihak
asing, baik dicaplok paksa seperti yang dilakukan
Malaysia, maupun dibeli atau disewa oleh orang-
orang asing. Padahal, ekstensi sebuah bangsa
mestilah menempati sebuah teritori. Tidak ada
bangsa merdeka penuh tanpa teritori.
• Penyelenggaraan ekonomi bukan lagi untuk
menciptakan masyarakat adil dan makmur, tetapi
sekedar untuk “pemakmuran segelintir orang”.
Akibatnya, bangsa kita bukannya mendekati
masyarakat adil dan makmur, malah masyarakat
kita mengalami kesenjangan pendapatan dan
ketidakmerataan ekonomi yang sangat parah.
• Oleh karena itu, kami kembali berusaha
menegaskan, bahwa bila kita masih punya
kehendak untuk menuju masyarakat adil dan
makmur, maka sejak sekarang kita harus bisa
memilih perbuatan dan jalan yang benar-benar
mengarah pada tujuan itu. Makanya, kita harus
benar-benar merdeka dan berdaulat!
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum
dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara
Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia
sendiri. Sebagai ideologi bangsa dan negara
Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya
merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran
seseorang atau kelompok orang sebagaimana
ideologi-ideologi lain di dunia.
Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat
istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius
yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat
Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur
unsur pancasila tersebut diangkat dan dirumuskan
oleh para pendiri negara, sehingga pancasila
bekedudukan sebagai dasar dan ideologi bangsa.
Dengan kata lain, Pancasila merupakan Dasar
Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena
memuat norma-norma yang paling mendaasar
untuk mengukur dan menentukan keabsahan
bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta
kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam
proses pemerintahan.
PROSES PERUMUSAN PANCASILA(Sidang pertama BPUPKI)
Diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Choosakai pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut (realisasi) dari “Janji Kemerdekaan” bagi Bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo.
BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.
BPUPKI mengadakan sidang pertama pada
tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 untuk membicarakan
dasar Indonesia Merdeka.
Gagasan yang diusulkan oleh Mohammad Yamin (29 Mei 1945) :
(1) Peri Kebangsaan
(2) Peri Kemanusiaan
(3) Peri KeTuhanan
(4) Peri Kerakyatan
(5) Kesejahteraan
Gagasan yang diusulkan oleh Prof Dr Soepomo (31 Mei 1945) :
(1)Persatuan
(2)Kekeluargaan
(3)Mufakat dan Demokrasi
(4)Musyawarah
(5)Keadilan Sosial
Gagasan yang diusulkan oleh Ir Soekarno (1 Juni 1945) :
(1)Kebangsaan Indonesia
(2)Internasionalisme atau Peri
Kemanusiaan
(3)Mufakat atau Demokrasi
(4)Kesejahteraan Sosial
(5)Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Panitia Sembilan”.
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sidang kedua BPUPKI(10-17 Juli 1945)
Pada masa persidangan yang kedua,
BPUPKI membahas rancangan undang undang
dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang
undang undang yang diketuai oleh Ir
Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk
kelompok kecil yang beranggotakan tujuh
orang yang khusus merumuskan rancangan
UUD.
Ir Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia
Perancang UUD pada sidang BPUPKI (14 Juli).
Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok,
yaitu :
• Pernyataan Indonesia merdeka
• Pembukaan UUD
• UUD (batang tubuh)
Pada tanggal tanggal 15 dan 16 Juli 1945
diadakan sidang untuk menyusun UUD
berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang
UUD.
Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan
hasil kerja penyusunan UUD dan laporan
tersebut diterima dengan bulat.
Pembentukan PPKI
BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang(7
Agustus 1945) sebagai gantinya Jepang membentuk
PPKI. PPKI mengadakan rapat pada tanggal 8
Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai,
SoekarnoHatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Mr.
Kasman Singodimedjo, K. H. A Wahid Hasyim dan
Teuku Moh. Hasan untuk membahas masalah
rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang
telah dibuat sebelumnya.
Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang
berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pemeluk
agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia
bagian timur merasa keberatan terhadap kalimat
tersebut. Bahkan mereka mengancam akan
mendirikan negara Indonesia bagian timur.
Drs. Moh. Hatta dan keempat tokoh
Islam kemudian memasuki salah satu ruangan
untuk membahas masalah. Dalam waktu 15
menit dicapai kesepakatan untuk mengganti
sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha
Esa”.