LAPORAN TENTANG PROYEK ANTI-PERBUDAKAN INDONESIA

Laporan oleh:

Global Freedom Network & Universitas ParamadinaJuni 2018

Penandatanganan Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern pada 14 Maret 2017 di Istana Wakil Presiden.

Jakarta, Republik Indonesia.

Kiri ke Kanan

Maudy Ayunda (Artis dan Duta Anti-Perbudakan Modern);

Bhante Viktor, Ph.D. (Perwakilan Umat Buddha Indonesia/Walubi);

Mgr. Dr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo (Uskup Jakarta);

Uung Sendana (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia/Matakin);

Mayor Jenderal (Pur.) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia/ PHDI);

Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina);

Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan);

Eko Putro Sandjojo BSEE., MBA. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);

Yang Mulia Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia);

Andrew Forrest, AO (Pendiri Walk Free Foundation dan The Global Freedom Network);

KH. Muhyiddin Junaidi (Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI);

KH. Marsudi Syuhud (Ketua Nahdlatul Ulama),

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. (Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka);

Pendeta Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI);

Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika).

2

ISI

Ringkasan Eksekutif 4

Ucapan Terima Kasih dari Universitas Paramadina 5

Latar Belakang 6 Upacara penandatanganan Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern 7

Pengembangan Proyek 7

Nilai Program 8

Laporan Lokasi Proyek 8

Cirebon 9

Lombok 10

Kupang 11

Temuan Menyeluruh dari Proyek 12

Capaian Proyek 12

Testimoni 13

Peluang dan Tindakan Masa Depan yang Diidentifikasikan oleh Para Peserta 16

Rekomendasi 16

RINGKASAN EKSEKUTIF

Global Freedom Network (GFN) dan Institut Etika dan Peradaban Paramadina (PIEC) mengembangkan dan mengantarkan sebuah program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang perbudakan modern dan perdagangan manusia di kalangan pemuka dan organisasi agama, lembaga pemerintah daerah, dan masyarakat madani. Kepemimpinan dan visi Andrew Forrest, Ketua Walk Free Foundation dan Prof. Firmanzah, Ph.D.., Rektor Universitas Paramadina amat penting di dalam memperoleh dukungan aras tinggi bagi penandatanganan Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern dan memastikan diterapkannya sebuah rencana praktis untuk menaikkan kesadaran tentang masalah perbudakan modern dan perdagangan manusia di masyarakat yang rentan.

Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern ditandatangani di Kantor Wakil Presiden pada tanggal 14 Maret 2017. Dukungan kuat dari Bapak

H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, melambangkan arti penting dari upaya menangani perbudakan modern dan perdagangan manusia terhadap warga negara Indonesia. Maudy Ayunda, penyanyi dan pemimpin kaum muda menghadiri upacara penandatanganan deklarasi itu dengan tujuan untuk membawa pesan tentang perlunya memberantas perbudakan modern kepada kaum muda Indonesia.

Program pelatihan diantarkan di tiga lokasi dan tiap program diadakan selama tiga hari. Program mencakup pelatihan yang diantarkan oleh pakar pokok bahasan dari beberapa universitas dan lembaga pemerintah Indonesia, organisasi internasional yang mencakup International Organisation for Migration (IOM), organisasi agama, dan lembaga swadaya masyarakat. Lebih dari 80 peserta menghadiri program dan sudah diberdayakan untuk menciptakan jaringan lebih jauh. Program pelatihan menghasilkan penguatan kapabilitas pemuka agama dan organisasi setempat yang mencakup cara mengurangi risiko perbudakan modern di masyarakat masing-masing

Umpan balik peserta tentang program ini sangatlah positif. Program ini memotivasi peserta untuk mempertimbangkan cara-cara yang konkret dan dapat dicapai guna menambah dan meningkatkan aktivitas dan jaringan mereka demi menghentikan perbudakan dan perdagangan manusia di daerah masing-masing untuk menggerakkan perubahan. Berdasarkan biaya untuk persiapan dan penyampaian program ini, dan kontribusi non-uang berupa nasihat dan kehadiran di program oleh International Organisation for Migration (IOM) dan LSM-LSM, proyek ini dipandang sebagai praktik yang baik, dan bernilai sepadan dengan biayanya.

4

UCAPAN TERIMA KASIH DARI UNIVERSITAS PARAMADINA

Laporan tentang Proyek Anti-Perbudakan IndonesiaDengan gembira saya mengantarkan “Laporan tentang Proyek Anti-Perbudakan Indonesia” yang melaporkan aneka aktivitas produktif sejak penandatanganan deklarasi di kalangan pemuka agama Indonesia di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2017. Sebagai Rektor Universitas Paramadina, saya pertama-tama harus menyampaikan penghargaan tulus saya kepada Yang Mulia Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mendukung penuh dan mendorong kami untuk menemukan solusi komprehensif bagi masalah yang sulit dan rumit ini. Saya juga menghaturkan terima kasih terdalam saya kepada para pemuka agama Indonesia yang menghimpun dukungan moral yang esensial bagi perlawanan terhadap perdagangan manusia dan perbudakan modern di Indonesia.

Laporan ini menyorot aktivitas proyek yang berkisar dari lokakarya yang diadakan untuk merancang program yang efektif dan program pelatihan yang diselenggarakan di tiga kota di Indonesia. Maksud proyek ini adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi kepada perbudakan modern warga Indonesia, dan meningkatkan kesadaran tentang ‘perbudakan modern’ dan perdagangan manusia. Saya meyakini bahwa laporan ini sangat penting dalam memetakan penyebab dan

meningkatkan pemahaman kita tentang alasan perbudakan modern dan perdagangan manusia terus ada dan sulit dipecahkan. Saya berharap bahwa laporan ini akan menjadi dasar bagi tindakan strategis untuk perjuangan melawan praktik-praktik yang tidak manusiawi ini.

Saya berterima kasih dengan hangat kepada Global Freedom Network, yang diketuai oleh Andrew Forrest, dan Institut Etika dan Peradaban Paramadina atas kolaborasi strategis mereka dalam menyelenggarakan kerja lapangan dan menghasilkan laporan ini. Saya juga mengakui sumbangsih Rifai Hasan Ph.D., Dr. Sunaryo, Aan Rukmana, dan Elizabeth Morris atas penyusunan laporan ini.

Saya sangat menghargai kolaborasi produktif antara Universitas Paramadina (dalam hal ini Institut Etika dan Peradaban Paramadina, PIEC) dan Global Freedom Network. Saya amat yakin bahwa laporan ini dan modul-modul program pelatihan akan memberikan bukan hanya landasan intelektual, namun juga aktivitas konkret untuk menyudahi perbudakan modern dan perdagangan manusia di Indonesia.

Prof. Firmanzah, Ph.D.Rektor Universitas Paramadina

5

LATAR BELAKANG

AMenurut Indeks Perbudakan Global (GSI) 2016 ada lebih dari 736.100 warga negara Indonesia yang diperbudak di Indonesia atau di luar negeri. GSI telah menyoroti kejadian-kejadian eksploitasi pekerja migran Indonesia di seluruh Asia, di Timur Tengah, Afrika, Kepulauan Pasifik, dan di Amerika Utara. Secara khusus, sebagai negara sumber utama migrasi pekerja, pekerja Indonesia di luar negeri menghadapi praktik kerja yang tidak adil, kondisi kerja yang berat, yang mencakup pekerja paksa, eksploitasi, dan pelecehan. Nasihat ahli dari IOM serta sumbangsih dari Migrant Care dan organisasi agama Indonesia amat penting dalam mengidentifikasikan masyarakat yang rentan secara khusus di daerah-daerah yang dikenal memiliki jumlah mencolok orang yang diperda-gangkan dan diperbudak. Pemilihan daerah dibuat berdasarkan nasihat yang diterima dan kerentanan ekstrem terhadap perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Menjelang penandatanganan Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern, Temu Meja Bundar bersama GFN dan PIEC diadakan pada tanggal 1 Desember 2016. Temu Meja Bundar itu mendudukkan bersama para peserta dari serangkaian sektor yang memiliki kepentingan pada, atau mengerahkan, upaya memerangi perdagangan manusia dan perbudakan modern di Indonesia. Temu Meja Bundar itu menggalang upaya para peserta untuk bekerja bersama guna memberantas perbudakan modern di Indonesia. Para perwakilan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, masyarakat madani, organisasi berbasis agama, dan IOM berkontribusi kepada acara ini. Para peserta setuju bahwa ada potensi yang luar biasa untuk mengembangkan dan meningkatkan jaringan lintas agama serta mengakui kebutuhan untuk memanfaatkan jaringan yang ada, khususnya di kalangan masyarakat agama, dan untuk memberdayakan pemuka agama.

6

Pada tanggal 14 Maret 2017, para pemuka agama dari enam agama yang diakui Indonesia menandatangani Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern di Kantor Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia dan membuat komitmen untuk mengerahkan segenap daya mereka guna mengakhiri perbudakan modern.

Dalam pidatonya, Yang Mula Wakil Presiden Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla mengatakan “Tidak cukup hanya melakukan advokasi, tetapi diperlukan tindakan nyata supaya [orang] tidak diperbudak. Masih banyak pihak yang tidak mempunyai pemahaman tentang perbudakan modern, sehingga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat luas seperti apa persisnya perbudakan modern ini.”

Maudy Ayunda, penyanyi dan pemimpin kaum muda, menghadiri upacara dan berbicara dengan bersemangat tentang kebutuhan untuk memberantas perbudakan modern. Nona Ayunda mengatakan “…masalah ini sangat mendesak; masalah ini tidak mendapat banyak perhatian dan masih perlu diangkat ke permukaan, khususnya di kalangan generasi muda.”

Setelah upacara penandatanganan, berlangsung konsultasi dengan organisasi agama, pejabat pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, dan diadakan sebuah lokakarya pada tanggal 25 Juli 2017 untuk membicarakan pilihan-pilihan bagi modul pelatihan guna menangani perbudakan modern dan perdagangan manusia di masyarakat Indonesia. Hasil-hasil dari lokakarya itu meletakkan landasan untuk desain proyek ini.

Pengembangan Proyek Pengembangan proyek diselesaikan di bulan Oktober 2017 oleh satu tim pakar dari Universitas Paramadina melalui konsultasi erat dengan IOM dan Migrant Care (sebuah LSM Indonesia). Proyek dilaksanakan di tiga daerah selama masa Oktober hingga Desember 2017. Daerah-daerah ini, yang diidentifikasikan oleh IOM dan Migrant Care, adalah Cirebon (Jawa Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

IOM sudah menjalankan penelitian dan analisis yang ekstensif dalam memetakan dan mencegah perdagangan manusia di Indonesia dan pihaknya mengidentifikasikan daerah-daerah yang dipilih sebagai rentan dan membutuhkan bantuan.

Program pelatihan:

• Terfokus pada tiga daerah tempat perdagangan manusia dan penyalahgunaan perbudakan ter-hadap pekerja migran paling meruyak.

• Dijalankan oleh perwakilan-perwakilan dari Uni-versitas Paramadina dan IOM, para

pemimpin setempat, dan pakar-pakar yang mencakup pemuka agama, polisi, pejabat pemerintah daerah, konselor hukum dan psikologi, dan lembaga tenaga kerja.

• Ditujukan untuk menaikkan kesadaran dan menyediakan informasi dan keterampilan kepada peserta untuk mencegah perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pekerja paksa.

• Desain proyek percontohan menyertakan:

• Pengetahuan mendalam tentang masalah perda-gangan manusia dan perbudakan modern di Indonesia.

• Pemahaman tentang kebutuhan khusus dan konteks budaya perbudakan modern dan perdagangan manusia Indonesia.

• Meningkatkan kapabilitas organisasi dan pemi-mpin setempat untuk menaikkan kesadaran dan mendidik masyarakat setempat.

Upacara penandatanganan Deklarasi Bersama Para Pemuka Agama Melawan Perbudakan Modern

7

TOPIK-TOPIK UTAMA

SESI 1: Bentuk-bentuk perbudakan modern: Perdagangan Manusia dan Pekerja Paksa

SESI 2: Faktor-faktor Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik yang mendorong pekerja migran ke luar negeri

SESI 3: Konsultasi dan advokasi bagi para korban perbudakan modern

SESI 4: Migrasi Selamat dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

SESI 5: Keterampilan dan Kompetensi yang disyaratkan terhadap Pekerja Migran

SESI 6: Agama-agama bersikap melawan perbudakan modern

SESI 7: Rencana Tindakan Daerah dan Nasional

SESI 8: Langkah-langkah berikutnya yang mencakup pengembangan dan pendukungan jaringan

Nilai ProgramBiaya-biaya untuk pengembangan, perancangan, dan pelaksanaan proyek dipenuhi oleh GFN. Pendekatan yang diambil, berdasarkan kerja sama dengan organisasi agama dan LSM, adalah hemat biaya mengingat sumbangsih non-uang yang murah hati dari para relawan, dan biaya pelaksanaan dipertahankan tetap minimal. Selain itu, IOM, sebagai pakar pokok bahasan, memberikan nasihat tentang lokasi pelaksanaan sebagai daerah yang paling membutuhkan dukungan, menyediakan pedoman selama tahap pengembangan, dan menghadiri program.

Laporan Lokasi Proyek

0 200 400 Kilometer

0 200 400 MilProyeksi Merkator

Batas internasional

Indonesia

Ibu kota negara

Jalan rel

Jalan

Cirebon, Jawa Barat

Kupang, Nusa Tenggara Timur

Lombok, Nusa Tenggara Barat

8

Cirebon• Program pelatihan pertama untuk mencegah

perbudakan modern dan perdagangan manusia diadakan di Cirebon dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2017. Pelatihan diadakan di Tryas Hotel, Cirebon.

• Para peserta diambil dari organisasi agama, lembaga pemerintah dan kepolisian setempat, Persatuan Pekerja Migran Indonesia, dan korban perdagangan manusia yang terlibat di dalam program advokasi.

• Banyak peserta berasal dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Kedua kabupaten ini dianggap sebagai pemasok utama pekerja migran di Jawa Barat dengan mayoritas bekerja di Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga.

• Banyak peserta mempunyai pengalaman tangan pertama dalam memberikan advokasi atas nama korban perdagangan manusia dan perbudakan rumah tangga. Selama pelatihan, para peserta berbagi pengalaman dan membicarakan cara yang lebih baik untuk mengonsolidasikan jaringan mereka dan meningkatkan koordinasi guna mencegah perdagangan manusia serta mengadvokasikan bantuan atas nama korban.

Masalah-masalah yang teridentifikasikan di Cirebon:

• Perusahaan/agen pengerah tenaga kerja memberikan informasi yang tidak cukup tentang sifat dan kondisi tempat kerja di luar negeri.

• Lembaga-lembaga pemerintah daerah, yang mencakup Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) kekurangan kapasitas dan sumber daya untuk menyediakan informasi pokok tentang negara tempat kerja yang mencakup kemungkinan eksploitasi pekerja.

• Banyak korban perdagangan tidak menerima bantuan yang layak yang mereka butuhkan untuk dipulihkan, dikembalikan ke masyarakat, dan diintegrasikan kembali ke keluarga mereka.

Peserta Cirebon Foto disediakan dengan izin Universitas Paramadina #Lihat daftar organisasi peserta di halaman 17 9

LombokProgram yang dilaksanakan di Lombok

• Pelatihan untuk mencegah perbudakan modern dan perdagangan manusia diadakan di Lombok dari tanggal 15 hingga 17 November 2017. Pelatihan diadakan di Puri Saron Hotel, Senggigi, Nusa Tenggara Barat.

• Peserta mencakup pemuka agama (perwakilan pesantren), perwakilan pemerintah daerah (yang mencakup Dinas Sosial dan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas rehabilitasi dan perlindungan pekerja migran), kepolisian setempat, dan para keluarga korban.

• Di Nusa Tenggara Barat, kaum laki-laki terutama pergi ke Malaysia untuk bekerja sementara para perempuan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun pemerintah pusat telah menetapkan moratorium bagi pembantu rumah tangga yang bekerja di Arab Saudi, banyak pekerja migran perempuan dari Nusa Tenggara Barat bersikeras pergi untuk bekerja di sana karena kemiskinan dan minimnya pendidikan, dan mereka sering diiming-imingi dengan janji gaji dan kondisi kerja bagus yang tidak realistis oleh perusahaan pengerah tenaga kerja migran.

• Para peserta menyarankan dengan sangat bahwa program GFN dan PIEC ini digelar lebih luas, yang mencakup pelibatan lebih besar perwakilan pemerintah daerah dan kepala desa sehingga mereka bisa bekerja bersama untuk mencegah perdagangan manusia dan perbudakan.

Masalah-masalah yang teridentifikasikan di Lombok:

• Kekurangan yang terasa akan strategi yang efektif dan terkoordinasikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat madani untuk mencegah perdagangan manusia.

• Minimnya pendidikan di kalangan pekerja migran dan kurangnya secara mencolok informasi tentang kondisi yang bisa diharapkan ketika bekerja di luar negeri beserta risiko-risiko yang terkait.

Peserta Lombok Foto disediakan dengan izin Universitas Paramadina#Lihat daftar organisasi peserta di halaman 17 10

KupangProgram yang dilaksanakan di Kupang

• Ini merupakan pelatihan terakhir yang dilaksanakan untuk proyek ini. Pelatihan diadakan dari 11 hingga 13 Desember 2017 di Naka Hotel, Kupang.

• Peserta mencakup perwakilan dari gereja-gereja setempat, yang mencakup organisasi keadilan sosial Katolik dan Kristen, staf dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah (Kementerian Sosial), kepolisian setempat, dan jurnalis.

• Sejumlah besar pekerja migran dari Kupang pergi ke Malaysia untuk bekerja di sektor pertanian. Pekerja migran perempuan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sektor pengurusan rumah tangga.

• Sebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh pekerja migran dari daerah ini disebabkan fakta bahwa mereka kurang pendidikan, rawan terhadap eksploitasi oleh calo tenaga kerja yang nakal untuk bepergian ke luar negeri tanpa dokumentasi yang patut, atau di dalam banyak kasus sebagai pekerja tidak berdokumen.

• Para peserta benar-benar antusias dan berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang terkandung di dalam modul. Organisasi mereka meliputi area luas di Timor Barat dan mereka tertarik untuk melaksanakan program tambahan di masyarakat lain di daerah mereka

• Artikel-artikel media tentang program ini tersedia di dalam bahasa Indonesia pada tautan-tautan berikut:

http://www.sergap.id/masyarakat-ntt-diminta- waspada-terhadap-perbudakan-modern/

http://www.victorynews.id/koordinasi-dan- komitmen-bersama-bantu-cegah-perbudakan- modern-di-ntt/

Masalah-masalah yang teridentifikasikan di Kupang:

• Banyak dari pekerja migran Nusa Tenggara Timur kurang memiliki pendidikan formal dan keterampilan kerja. Mereka juga sering bepergian ke luar negeri sebagai pekerja migran tidak berdokumen.

• Kualitas data yang tersedia tentang pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur bervariasi.

• Pekerja migran di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat informasi yang cukup tentang proses migrasi yang selamat/aman.

• Para peserta menghargai sumbangsih, dan peran serta, perwakilan GFN selama berlangsungnya program. Peran serta GFN memperkuat peran GFN dalam mewujudkan program dan memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang, dan penghargaan atas, kerja Walk Free Foundation dan GFN.

Peserta Kupang Foto disediakan dengan izin Universitas Paramadina #Lihat daftar organisasi peserta di halaman 18 11

Temuan Menyeluruh dari ProyekBerikut adalah masalah-masalah utama yang teridentifikasikan selama pelaksanaan program pelatihan:

• Mayoritas dari mereka yang diperdagangkan atau diperbudak tidak berpendidikan cukup dan secara umum minim keterampilan kerja. Ini dapat mengakibatkan tingkat kesadaran yang rendah tentang bahaya-bahaya perdagangan manusia bagi pekerja migran yang tidak berdokumen dan kurang pendidikan.

• Para peserta dari semua sektor, dan selama program, mencatat kurangnya sumber daya dan pelayanan yang dikhususkan dari lembaga pemerintah dan LSM untuk mendidik masyarakat yang rentan tentang migrasi yang selamat dan sah.

• Walau ada perundang-undangan untuk membantu dan melindungi pekerja migran Indonesia, masalah-masalah seperti pema-haman tentang, dan pelaksanaan undang-undang tersebut, disorot oleh peserta. Sejumlah peserta mencatat bahwa ada perlindungan minimal bagi pekerja migran entah dari pemerintah atau dari perusahaan.

• Ada kebutuhan mendesak untuk melak-sanakan jenis program ini di masyarakat rentan yang serupa di Indonesia.

Capaian ProyekModul pelatihan membahas masalah-masalah utama yang kerap ditemukan di ketiga daerah. Modul memperagakan pengaruh besar para pemuka dan organisasi agama melalui dukungan dan bantuan kuat dari organisasi agama dan jaringan mereka di daerah-daerah itu.

Capaian utama mencakup:

• Kesadaran yang meningkat di kalangan pemuka dan organisasi agama setempat tentang bahaya-bahaya perdagangan manusia dan pekerja paksa di sekitar mereka.

• Penyebaran informasi yang amat penting tentang migrasi yang selamat, yang dapat membantu mencegah perdagangan manusia.

• Identifikasi kebutuhan akan jaringan agama yang efektif guna mengonsolidasikan dan mengoordinasikan aneka tindakan untuk mencegah perdagangan manusia.

12

Testimoni

Khoirul Anwar, Pesantren Al Hikmah, Cirebon

“Saya sangat bersyukur terlibat di dalam pelatihan yang berkualifikasi ini. Semoga saya bisa memanfaatkan kapasitas yang telah saya peroleh di sini untuk membantu orang-orang di sekitar saya.”

Abdul Barih, Karang Taruna, Cirebon

“Selama pelatihan ini, saya mendapat banyak informasi dan sudut pandang yang bagus. Di dalam pelatihan ini, saya juga berbagi pengalaman saya dalam mengevakuasi saudari saya dari Kuwait.”

Ni Kadek Eny, Kantor Kementerian Sosial, Lombok

“Sungguh, pelatihan ini sangat bagus dan menarik. Tetapi, untuk program berikutnya, saya menyarankan pembuatan muatan yang lebih berfokus pada upaya mendorong pemuka agama supaya mempunyai peran yang lebih besar dalam mencegah perbudakan modern.”

13

Devi Ardiansyah, Persatuan Pekerja Migran Indonesia, Cirebon

“Pelatihan ini sangat berguna untuk mencegah pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia, dan modulnya memberi saya pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan bimbingan kepada korban. Tetapi, saya mempunyai sebuah saran: untuk lain kali, harus ada [wakil dari] Kantor Kementerian Tenaga Kerja setempat dalam jenis pelatihan ini guna memberikan klarifikasi tentang migrasi yang selamat.”

Suhenti, Perwira Polisi, Cirebon

“Saya sangat bersyukur terlibat di dalam pelatihan ini. Saya sudah menemui banyak pemangku kepentingan yang risau terhadap masalah perdagangan manusia. Pertemuan ini memberi saya, sebagai seorang perwira polisi, informasi penting tentang cara menekan perdagangan manusia.”

Indra, MUI, Nusa Tenggara Timur

“Atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Nusa Tenggara Timur, saya melihat bahwa bahan-bahan pelatihan ini sangat penting untuk memahami dan memecahkan masalah perdagangan manusia. Dari sudut pandang agama, kita menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia sehingga perdagangan manusia adalah semacam perendahan martabat manusia.“

14

Herman Seran, Pegiat Kemanusiaan

“Sebagai seorang pegiat kemanusiaan di Kupang, saya berterima kasih kepada Universitas Paramadina dan Global Freedom Network atas upaya memprakarsai pelatihan ini.Setelah pelatihan ini, kami siap untuk menjaga jaringan ini dan menyebarkan pesan pelatihan kepada masyarakat.”

Sr. Laurentina, Biarawati Katolik,Kupang

“Saya senang terlibat di dalam pelatihan yang diadakan oleh Universitas Paramadina, Global Freedom Network, dan panitia lokal kami ini. Dari sini, kita dapat mengembangkan jaringan untuk mencegah perdagangan manusia dan berbagi satu sama lain tentang apa saja yang sudah kita kerjakan dalam membantu banyak korban perdagangan manusia.”

Rudy Ledo Sik, Polisi,Kupang

“Saya sangat senang terlibat di dalam pelatihan ini. Semoga setelah pelatihan ini, kita akan mempunyai sinergi lebih kuat di antara pemerintah daerah, LSM, dan pemuka agama dalam mencegah perdagangan manusia. “

15

Peluang dan Tindakan Masa Depan yang Diidentifikasikan oleh PesertaDi samping menyediakan dukungan kepada orang-orang yang rentan diperbudak, proyek ini memberikan sejumlah wawasan terhadap peluang-peluang dan tindakan-tindakan di masa depan. Ini mencakup:

• Ada kebutuhan berlanjut untuk mendidik masyarakat yang rentan tentang perbudakan dan perdagangan manusia melalui pelaksanaan program tambahan.

• Mendorong pengembangan gugus tugas berbasis agama tempat para pemimpin agama atau daerah mensponsori dan mendukung program-program di masa depan untuk mencegah perdagangan manusia.

• Program-program di masa depan dapat mencakup informasi khusus negara tentang peluang-peluang migrasi yang selamat bagi pekerja migran.

• Rincian tentang program seyogianya disebarkan kepada para pemuka agama nasional dan daerah untuk mendorong aktivitas lebih jauh di masyarakat mereka.

• Mengonsolidasikan jaringan-jaringan potensial yang teridentifikasikan di dalam program untuk lebih mengefektifkan mereka.

• Bekerja dengan para pemimpin setempat untuk membangun jaringan dan menjelajahi pilihan-pilihan guna membuat program berkelanjutan.

• Rincian tentang program seyogianya disebarkan kepada para pemuka agama nasional dan daerah untuk mendorong aktivitas lebih jauh di masyarakat mereka.

• Mengonsolidasikan jaringan-jaringan potensial yang teridentifikasikan di dalam program untuk lebih mengefektifkan mereka.

• Bekerja dengan para pemimpin setempat untuk membangun jaringan dan menjelajahi pilihan-pilihan guna membuat program berkelanjutan.

RekomendasiRekomendasi-rekomendasi berikut dibuat:

• Para perwakilan dari Global Freedom Network dan Universitas Paramadina bersama-sama menandatangani surat kepada Wakil Presiden dan para pemuka agama yang menyorot keberhasilan proyek ini. Para perwakilan juga menemui para pemimpin guna memberikan taklimat tentang proyek ini.

• Mendorong organisasi agama dan masyarakat madani yang terlibat di dalam program untuk terus bekerja bersama dan mendukung jaringan agama yang muncul yang bertujuan untuk menghadapi perdagangan manusia, pekerja paksa, dan perbudakan modern di lokasi mereka.

• Mendorong pengembangan gugus tugas berbasis agama tempat para pemuka agama bekerja bersama lintas agama guna menerapkan program yang dirancang untuk mencegah perdagangan manusia. Rekomendasi ini dapat dikemukakan selama pertemuan-pertemuan yang diusulkan dengan para pemuka agama di awal tahun 2018.

16

CirebonOrganisasi Peserta

(tanpa urutan tertentu)

Pesantren Babakan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Persatuan Pekerja Indonesia Mawar Balqis

Denominasi Gereja PGIS

Persatuan Pekerja Indonesia

Persatuan Pekerja Indonesia Indramayu

Dinas Sosial Cirebon Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon

Pesantren Al-Hikmah Gebang, Cirebon

Karang Taruna

Jurnalis “Jingga Media”

Organisasi Pemuda Nahdlatul Ulama (Ansor) Indramayu

Denominasi Gereja GKPI

DPPKBP3 Kabupaten Cirebon

Organisasi Pemuda Nahdlatul Ulama (Ansor)

DKM Al-Arafah

Migrant Care Indramayu

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon

Persatuan Umat Islam Cirebon

Kepolisian Resort Cirebon

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

LombokOrganisasi Peserta(tanpa urutan tertentu)

Komunitas Teman Baca

Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat

Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Lombok Jurnalis media setempat

Pegiat setempat

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusa Tenggara Barat

Unit Kejahatan Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

17

KupangOrganisasi Peserta(tanpa urutan tertentu)

J-RUK Kupang (LSM setempat)

Victory News (media etempat)

Dekenat Belu Utara

JPIT Kupang (LSM setempat)

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kupang

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur

Dekenat BELU

Paroki Kleseleon (Malaka)

Paroki Webriamata (Malaka)

Kepala Desa Oinlasi (TTS)

DPW JPKP NTT IRGSC

Sinode GMIT

JPIC Keuskupan Agung Kupang Pemuda Katolik

Keuskupan Agung Kupang

Pemuda Katolik Kab. Kupang

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

JIPC (Organisasi Gereja Katolik)

Polda NTT (Police from East Nusatenggara)

JIPC (Catholic Church Organisation)

Laporan disusun oleh:

Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D. Ketua Institut Etika dan Peradaban Paramadina, Universitas Paramadina.

Aan Rukmana MA, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Institusi, Institut Etika dan Peradaban Paramadina, Universitas Paramadina.

Dr Sunaryo, Direktur Program dan Riset, Institut Etika dan Peradaban Paramadina, Universitas Paramadina.

Elizabeth Morris OAM, Global Freedom Network.

18

#EndSlaverywww.globalfreedomnetwork.org

19